PADANG – Hujan mengguyur Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), sepanjang hari ini, Kamis (27/11). Bencana hidrometeorologi basah tak bisa dihindari menerjang beberapa titik di wilayah kota. BPDB setempat didukung dengan BPBD provinsi serta dinas terkait, termasuk TNI-Polri, melakukan penanganan darurat di lokasi terdampak. 

Pantauan pagi ini, Kamis (27/11), arus banjir dengan volume debit air besar menerjang sejumlah rumah yang berada di bantaran Sungai Minturun. Material batang pohon dan lumpur merusak rumah warga di Lubuk Minturun, Koto Tengah, Kota Padang. Terdapat 4 warga meninggal dunia akibat peristiwa tersebut. Beberapa rumah mengalami kerusakan saat kejadian berlangsung pada dini hari, sekitar pukul 04.00 WIB. 

Selain banjir bandang di Lubuk Minturun, jembatan penghubung di Koto Luar, Kecamatan Pauh, Kota Padang, putus akibat struktur jembatan yang dihantam material yang hanyut terbawa arus banjir. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang masih memprioritaskan penanganan darurat, seperti evakuasi, pengamanan di lapangan yang berpotensi mengancam keselamatan warga dan pelayanan warga yang terdampak. 

Data Pusat Pengendalian Operasi BPBD Provinsi Sumbar mencatat cuaca ekstrem berdampak di 17 kelurahan di 7 kecamatan di Kota Padang. Cuaca ekstrem tersebut menyebabkan banjir, longsor dan sejumlah pohon tumbang di 14 titik. BPBD setempat masih melakukan pemutakhiran data dampak bencana hingga sore ini.  

Sementara itu, dalam rapat tingkat menteri yang diselenggarakan secarar virtual sore ini, Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar Vasko Ruseimy menyampaikan, jajarannya dari unsur organisasi perangkat daerah bersama TNI-Polri terus melakukan operasi penanganan darurat. 

“Data terakhir di Sumatra Barat, korban meninggal dunia sebanyak 12 orang dan warga terdampak sekitar 12.000 jiwa,” ujar Vasko. 

Pada kesempatan itu, Wagub menambahkan beberapa tantangan yang dihadapi di antaranya pembersihan material, akses komunikasi dan perbaikan darurat infrastrutkur vital. 

“Titik longsor di badan jalan yang amblas, pohon tumbang di beberapa kabupaten dan kota,” tambahnya. 

Terkait dengan penetapan status, Wakil Gubernur Sumbar menjelasan pihaknya telah menetapkan status tanggap darurat dan juga beberapa kabupaten dan kota yang terdampak cuaca ekstrem. Sejumlah wilayah akan menyusul dalam penetapannya, ujar Wagub. 

PADANG - BNPB dan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melakukan rapat koordinasi (rakor) penanganan darurat cuaca ekstrem di wilayah pada Kamis (27/11). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut rapat tingkat menteri penanganan bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah yang dipimpin oleh Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di hari yang sama. 

Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Vasko Ruseimy dan Sekretatis Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dr. Rustian memimpin rakor yang dihadiri unsur forkopimda terkait. Beberapa poin arahan disampaikan Sekretaris Utama BNPB dalam penanganan bencana hidrometeorologi basah yang menerjang 13 kabupaten dan kota di Provinsi Sumbar. Rustian menggarisbawahi adanya penetapan status kedaruratan dalam menghadapi bencana maupun ancaman bahayanya, seperti banjir, banjir bandang dan tanah longsor. 

Merespons kondisi yang dihadapi, pemerintah provinsi dan sebagian besar pemerintah kabupaten dan kota telah menetapka  status kedaruratan. Hal ini bertujuan agar penanganan darurat dapat berjalan secara efektif dan optimal, seperti pengerahan sumber daya dari berbagai pihak, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) maupun dukungan unsur pentaheliks lain. 

Pada kesempatan itu, Rustian juga meminta adanya pos komando (posko) terpadu di wilayah administrasi yang terdampak bencana. Dengan adanya posko di kabupaten dan kota, penanganan dapat dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dalam satu rantai komando. Melalui posko, organisasi ini dapat melakukan perencanaan terkoordinasi sehingga operasi dapat berjalan efektif. Sedangkan di tingkat provinsi, pos pendamping mendukung operasi di daerahnya. 

Masih terkait dengan manajemen posko, Rustian mengatakan perlunya asesmen kebutuhan dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat. "Catat kebutuhan detail dalam proses operasi penanganan darurat," ujar Sekretaris Utama di Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (27/11). 

"Dalam dua hari ini, data kebutuhan dasar tambahan sudah terkumpul dan diserahkan ke Sekda kemudian sampai ke BNPB, " tambahnya. 

Selain itu, Sekretaris Utama BNPB meminta pemerintah di tingkat kabupaten dan kota terdampak untuk melakukan pendataan secara detail, seperti tingkat dan jumlah kerusakan infrastruktur. Data tersebut sangat dibutuhkan daerah yang dalam penyusunan usulan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana atau R3P. 

Apabila ada warga yang harus direlokasi, pemerintah daerah perlu untuk menyiapkan konsepnya, seperti lokasi maupun proses pelaksanaan. 

Sebelum berlangsungnya rakor, di tempat berbeda Sekretaris Utama BNPB kembali memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk penanganan darurat. Bantuan tersebut diterima Wagub yang disaksikan perwakilan OPD. 

Bantuan BNPB tersebut diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumbar, serta pemerintah kabupaten dan kota di Kabupaten Agam, Tanah Datar, Solok, Bukittinggi, Kota Pariaman dan Kota Padang. Selain bantuan kepada BPBD, BNPB juga menyerahkan bantuan barang kepada Polda Sumbar yang membantu proses penangann darurat di lapangan. Sehari sebelumnya, BNPB telah memberikan bantuan kepada Kabupaten Padang Pariaman dan Pesisir Selatan. 

Bantuan darurat tersebut berupa bantuan pangan seperti paket sembako dan makanan siap saji. Sedangkan bantuan non-pangan berupa Kasur lipat, hygiene kit, family kit, tenda pengungsi, tenda keluarga, selimut, alat kebersihan, perahu karet, genset dan gergaji mesin.