Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mendorong percepatan operasi tanggap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau. Situasi Karhutla di Riau membutuhkan penanganan cepat karena dampak asap kebakaran berpotensi meluas ke wilayah Malaysia.
Kemenko Polkam bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah melaksanakan koordinasi dan tindakan cepat bersama stakeholder terkait untuk melaksanakan langkah-langkah pengendalian. Upaya patroli udara terhadap kebakaran dan proses pemadaman dilaksanakan pada Senin, 21 Juli 2025.
Kegiatan tersebut didasari pada Inpres Nomor 3 Tahun 2020 tentang pennggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Budi mengordinasikan kebijakan penanggulangan Karhutla dan kemudian ditindaklanjuti dengan Kepmenko Polkam Nomor 29 Tahun 2025 tentang Desk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan.
"Kepala BNPB (Suharyanto) menjadi penanggung jawab kegiatan penanganan Karhutla," kata Budi melalui keterangan tertulis, Rabu, 23 Juli 2025.
Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan hal-hal dan penguatan yang telah dilaksanakan di Provinsi Riau di antaranya melalui kegiatan operasi modifikasi cuaca (OMC) yang sudah dilaksanakan Senin, 21 Juli 2025 dan penambahan heli Water Bombing untuk membantu proses pemadaman.
BNPB mengerahkan tambahan dukungan untuk OMC sejumlah 1-2 pesawat dan 2-3 Water Bombing serta tambahan perlengkapan kepada Provinsi Riau untuk dapat mempercepat proses kegiatan tanggap darurat Karhutla yang dilaksanakan di Provinsi Riau.
"Kegiatan dukungan yang diberikan oleh BNPB tidak hanya berupa dukungan untuk satgas udara dan perlengkapan satgas darat tetapi juga dukungan untuk penebalan personel di darat yang akan dikerahkan di 4 Kabupaten/Kota dengan komposisi 800 orang dari TNI/Polri yaitu di Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis dan Kota Dumai," beber Suharyanto.
Hasil monitoring Kemenko Polkam, dapat dirasakan hasil penguatan awal penanggulangan melalui OMC dengan turunnya hujan di berbagai wilayah Provinsi Riau di antaranya di Sei Gajah Induk Rokan Hilir. Sejalan dengan turunnya hujan di beberapa wilayah Provinsi Riau terdeteksi pula penurunan angka hotspot dari 560 titik menjadi 62 titik.
Peninjauan Kemenko Polkam pada kejadian di Provinsi Riau merupakan bentuk komitmen dalam menjabarkan instruksi presiden dan keputusan Menko Polkam dalam pelaksanaan penanggulangan Karhutla. Selanjutnya, Menko Polkam akan mendukung dan emonitor serta meyakinkan bahwa tindakan dalam kegiatan operasi tanggap darurat di Provinsi Riau oleh berbagai stakeholder dilaksanakan dengan baik.
sumber: https://www.metrotvnews.com/read/bw6Cg42J-menko-polkam-dorong-percepatan-operasi-tanggap-darurat-karhutla-riau