BANJARNEGARA – Setelah sepuluh hari upaya pencarian dan pertolongan (Search and Rescue-SAR) dilakukan tanpa henti, operasi SAR terhadap korban longsor di Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, resmi dihentikan pada Selasa (25/11). Keputusan ini diambil melalui evaluasi menyeluruh yang melibatkan seluruh unsur terkait, dan menjadi pilihan yang sangat berat bagi semua pihak, khususnya keluarga korban yang masih menanti kabar orang-orang yang mereka cintai.

BNPB bersama Basarnas dan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memahami bahwa penutupan operasi SAR bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyentuh sisi emosional bagi masyarakat terdampak. Namun kondisi di lapangan seperti tanah yang masih bergerak, cuaca tidak menentu, serta kedalaman dan luas timbunan material menimbulkan risiko keselamatan yang tinggi bagi petugas maupun masyarakat. Pertimbangan ini menjadi dasar bahwa operasi SAR tidak dapat dilanjutkan tanpa mengorbankan keselamatan lebih banyak pihak.

Selama sepuluh hari pencarian, petugas menghadapi tantangan yang kompleks. Jenazah yang tertimbun dalam kondisi material basah dan minim sirkulasi udara mengalami kerusakan alami, sehingga memperberat proses identifikasi dan meningkatkan risiko kesehatan bagi petugas. Meski demikian, seluruh personel BNPB, Basarnas, TNI-Polri, PMI, Tagana, BPBD lintas daerah, pemerintah daerah, relawan, dukungan alat berat, hingga operasi modifikasi cuaca telah bekerja maksimal dengan standar keselamatan yang ketat.

Pada hari terakhir operasi, tim gabungan berhasil menemukan lima jenazah tambahan yang kini dibawa ke RSUD Banjarnegara untuk proses identifikasi. Dengan temuan ini, total korban meninggal dunia menjadi 17 orang, termasuk dua potongan tubuh manusia. Meski seluruh metode pencarian telah diterapkan, sebanyak 11 korban lainnya tidak berhasil ditemukan.

Sebagian besar keluarga dan kerabat korban hadir dalam prosesi penutupan operasi SAR, yang dilanjutkan dengan doa bersama dan tabur bunga di lokasi longsor. Dalam suasana yang penuh haru, mereka menunjukkan ketabahan luar biasa menerima hasil akhir operasi yang secara teknis sudah tidak memungkinkan diperpanjang.

Selain korban jiwa, bencana ini juga mengakibatkan empat warga luka-luka, 1.019 jiwa dari 343 KK mengungsi di lima lokasi pengungsian dan rumah warga. Kerugian material mencakup 206 rumah roboh, termasuk dua unit masjid, satu musala, jalur antar desa sepanjang 800 meter tertutup material, saluran irigasi 670 meter terdampak, persawahan warga, lima ekor sapi dan 125 kambing, tiga warung sembako, 11 warung lainnya, serta 24 kolam ikan.

Meskipun operasi SAR telah ditutup, dukungan terhadap masyarakat terdampak tetap menjadi prioritas. BNPB menegaskan bahwa pendampingan psikososial, pemenuhan hak keluarga korban, serta bantuan administratif bagi keluarga korban yang belum ditemukan akan terus diberikan. Layanan informasi dan dukungan dapat diakses melalui posko terpadu di Kecamatan Pandanarum.

Tahapan pemulihan wilayah terdampak kini menjadi fokus utama BNPB bersama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan instansi terkait lainnya. Langkah awal meliputi relokasi warga dari zona merah yang dinyatakan tidak aman untuk hunian, serta perataan rumah yang berada di wilayah rawan untuk mencegah risiko tambahan. Sebelum proses ini dilakukan, warga diberikan kesempatan untuk mengambil barang-barang penting mereka dengan pendampingan petugas.

Dalam waktu dekat, BNPB akan merampungkan penyediaan 50 hunian sementara (huntara) tahap awal, yang kemudian dilanjutkan dengan pembangunan hunian tetap (huntap) dalam perencanaan jangka menengah. Targetnya, seluruh unit huntara rampung sebelum akhir Desember. Penyaluran santunan bagi keluarga korban sesuai ketentuan pemerintah juga akan segera dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Selain itu, BNPB mendukung pemulihan layanan publik, termasuk kegiatan belajar-mengajar dan aktivitas ekonomi masyarakat, serta pendampingan psikososial berkelanjutan, terutama bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarga dan warga yang mengalami trauma. Secara paralel, pemetaan risiko dan penataan kawasan terus dilakukan, dengan penguatan mitigasi berbasis ekologi sebagai langkah jangka panjang untuk mencegah terulangnya bencana serupa.

BNPB menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh petugas SAR, relawan, Forkopimda, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan warga yang bekerja tanpa mengenal lelah sejak hari pertama. Gotong royong dan solidaritas masyarakat menjadi kekuatan utama dalam menghadapi masa sulit ini. BNPB juga berkomitmen untuk terus memberikan informasi terbaru melalui kanal resmi pemerintah daerah, BPBD, dan BNPB. Pemulihan tidak hanya menyentuh infrastruktur, tetapi juga rasa aman dan keutuhan sosial masyarakat.

Semoga para korban mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan semoga masyarakat Banjarnegara dapat bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih besar.

KABUPATEN LUMAJANG - Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berkomitmen untuk terus mendampingi Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam penanganan pascaerupsi Gunung Semeru. BNPB juga mendorong agar pemerintah setempat dapat segera memulai proses relokasi dengan menentukan lokasinya yang aman untuk masyarakat terdampak yang masih memiliki tempat tinggal di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, saat meninjau lokasi terdampak di Dusun Sumbersari, Selasa (25/11), yang didampingi oleh Bupati Lumajang Indah Amperawati.

Sebelumnya, pemerintah setempat hendak memindahkan warga terdampak dari Dusun Sumbersari ke Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, yang sebelumnya juga telah terbangun hunian tetap dan terbukti aman dari dampak erupsi. Namun usulan tersebut belum sepenuhnya disetujui oleh masyarakat lantaran lokasinya yang dinilai jauh dari sumber mata pencaharian warga.

Untuk itu, Kepala BNPB meminta agar jajaran pemerintah daerah mendata kembali jumlah warga yang rumahnya hancur akibat erupsi kemarin. Pada kesempatan tersebut, Kepala BNPB juga menekankan pentingnya pendekatan dialog dan musyawarah antara warga dan pemerintah daerah dalam menentukan lokasinya.

“Arahan saya, untuk relokasi coba data lagi Pak Kalak dan Bu Bupati kalau benar-benar hilang rumahnya sampaikan, mungkin opsi pertama kita cari tanah relokasi meskipun jauh tapi di sana terbukti aman. Ini yang harus diprioritaskan pemerintah pusat dan daerah,” ujar Suharyanto usai meninjau lokasi terdampak di Dusun Sumbersari.

Opsi selanjutnya, Kepala BNPB mengatakan masyarakat juga dapat mengusulkan ke pemerintah daerah lahan milik kerabat dan keluarganya sebagai alternatif lokasi relokasi.

“Coba dihitung lagi kalau memang nanti ternyata tidak bisa masuk ke relokasi yang lama ada tempat yang baru, ya boleh dan betul-betul dipastikan aman ya dan Bu Bupati yang menyediakan lahannya untuk 221 warga yang terdampak di Dusun Sumbersari,” kata Kepala BNPB.

Langkah selanjutnya, Kepala BNPB mengatakan, berkaitan dengan perpanjangan masa tanggap darurat selama tujuh hari ke depan, pemerintah akan mengupayakan terus mendukung pemenuhan logistik dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

“Tanggap darurat masih berjalan dan masyarakat tidak ada yang mengungsi permanen jumlahnya fluktuatif, kalau malam banyak dan siang mereka ke rumah masing-masing untuk bersih-bersih,” lanjut Suharyanto.

Sementara itu, guna memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi pascaerupsi ini, Kepala BNPB meminta agar Early Warning System (EWS) dan perangkatnya berupa kamera pantau atau CCTV dapat diperbaiki dan diperbaharui apabila ada yang rusak akibat erupsi kemarin.

“EWS juga dan CCTV kalau gunungnya sudah reda, dan bisa naik di pasang lagi itu mungkin kalau yang lama itu sudah tidak update tingkat keamanannya kurang bagus itu dibuatkan lagi yang lebih aman agar kalau ada guguran awan panas itu aman,” jelas Suharyanto.

Kepala BNPB juga mengusulkan kepada pemerintah daerah, selepas tanggap darurat, Bupati dan jajaran dapat mengusulkan upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi ke pemerintah pusat. Salah satu bentuknya yang dapat dibangun selain hunian tetap juga pos pengungsian terpusat yang dapat digunakan sewaktu apabila terjadi bencana.

Suharyanto juga menegaskan bahwa BNPB akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk infrastruktur dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk pembangunan kembali sekolah yang rusak berat.

“Tapi pengungsian terpusat ini coba didesain yang baik jangan hanya seperti hanggar atau gudang, tapi lebih ke gedung serbaguna yang bisa digunakan apabila tidak ada bencana difungsikan dengan kegiatan lain seperti sekolah atau tempat pertemuan,” harap Suharyanto.

Peninjauan wilayah terdampak pascaerupsi Gunung Semeru merupakan rangkaian kegiatan kunjungan kerja Kepala BNPB di Lumajang. Selain ke wilayah terdampak, bersama Bupati dan jajarannya, Kepala BNPB juga mengunjungi pos pengungsian di SMPN 02 Pronojiwo.

Di lokasi pos pengungsian, Kepala BNPB berkesempatan berdialog dengan 159 warga yang mengungsi. Pada kesempatan tersebut, Kepala BNPB selain memberikan dukungan moril kepada warga juga memberikan penjelasan terkait rencana upaya relokasi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Suharyanto berharap agar masyarakat dapat kooperatif dalam menentukan lokasi relokasi bersama-sama demi kebaikan dan keselamatan masyarakat ke depannya.