JAKARTA - Kementerian Sosial menyiapkan anggaran penanganan bencana alam pada 2015 sebesar Rp235 miliar, kata Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Margowiyono.

"Anggaran yang disiapkan terdiri dari yang di pusat dan dana dekonsentrasi di 34 provinsi," kata Margowiyono di Jakarta, Senin (26/1/2015).

Anggaran tersebut disiapkan antara lain untuk logistik korban bencana alam, dan pemenuhan stok penyangga.

Margowiyono menjelaskan penanganan bencana saat ini sudah menjadi perhatian pemerintah, untuk itu pemerintah daerah juga harus bersinergi untuk mengalokasikan APBD.

"Penanganan bencana bukan hanya tugas pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah," tambah dia.

Dia menjelaskan jika pemerintah daerah masih bisa menangani bencana alam yang terjadi maka Pemerintah Pusat tidak perlu turun tangan.

"Kecuali jika pemda tidak mampu lagi menangani dan bencana alam tersebut pengaruhnya berdampak besar terhadap masyarakat, misalnya, kegiatan pemerintahan dan masyarakat lumpuh," katanya.

Kementerian Sosial mempunyai tugas pokok dan fungsi penanganan bencana alam antara lain menyediakan kebutuhan dasar korban pada masa tanggap darurat.

Kebutuhan dasar tersebut antara lain, sandang, pangan dan papan serta bantuan jatah hidup (jadup) korban untuk sementara waktu selama tanggap darurat.

sumerber: bisnis.com

Bogor - Memasuki puncak musim penghujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor menetapkan 329 desa yang tersebar di 25 Kecamatan masuk dalam katagori rawan bencana dengan ancaman tinggi dan sedang.

"Penentuan lokasi rawan bencana ini berdasarkan hasil survei BPBD Kabupaten Bogor yang tertuang dalam formulir desa tangguh sesuai dengan Peraturan Kepala (Perka) BPBD No. 01 Tahun 2012," kata Kepala BPBD Kabupaten Bogor Yos Sudrajat, Ahad, 25 Januari 2015.

Menurut dia, ratusan desa tersebut merupakan daerah atau lokasi rawan bencana longsor, banjir, angin putingbeliung pada muslim penghujan dan kekeringan dan kebakaran pada musim kemarau.
"Bahkan Kabupaten Bogor masuk dalam indeks rawan bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan menduduki peringkat 5 daerah rawan bencana tingkat nasional," kata Yos.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Budi Aksomo, mengatakan, pihaknya sudah memasang alat Landslide Early Warning System (LEWS), sistem peringatan dini yang dapat menditeksi tanah longsor atau retakan tanah.

sumber: tempo

"Alat ini dipasang di Kecamatan Sukamakmur, yang merupakan salah satu daerah rawan longso. Bahkan dengan alat ini dapat menditeksi pergerakan tanah yang berpotensi longsor,” ujar dia.

Menurutnya, beberapa wilayah di Kabupaten Bogor masuk dalam daerah rawan longsor, yakni Babakanmadang, Cigudeg, Citeureup, Cisarua, dan Megamendung. "Tidak jarang bencana alam yang terjadi di daerah-daerah ini kerap menelan korban jiwa dan korban luka," kata dia.

Sebagai langkah antisipasi, BPBD Kabupaten Bogor bersama Dinas Energi dan Sumerdaya Mineral Kabupaten Bogor melakukan pemetaan lokasi-lokasi tersebut, selain mempersiapkan sumber daya manusia (SDM), peralatan, kendaraan, dan logistik.

“Kesiapan logistik dan semua peralatan kami, sudah cukup. Kita sudah melakukan pengecekan terhadap semua kelengkapan siaga bencana, termasuk alat berat milik Dinas Bina Marga Kabupaten Bogor,” kata Budi.