Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengungkap semua kabupaten dan kota di Provinsi Riau mengalami kebakaran hutan dan lahan. Suharyanto mengatakan sudah ada 16 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pembakaran hutan dan lahan.
"Satgas hukum sudah bergerak, sudah ada yang tersangka sampai 16 orang. Jadi selain pemadaman, operasi penegakan hukum juga dilaksanakan sehingga semuanya sejalan dan terpadu," ujar Suharyanto dalam keterangannya, Selasa (22/7/2025).

BNPB Kerahkan 5 Heli Water Bombing-Modifikasi Cuaca Atasi Karhutla di Riau
Suharyanto menyampaikan kebakaran hutan dan lahan paling besar berada di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kampar. Dia mengatakan ada 11 kasus yang masuk saat ini dalam perkembangan penyidikan.

"Paling besar Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kampar," ucap Suharyanto.

Dia mengimbau Pemerintah Provinsi Riau untuk segera menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. BNPB akan menambah helikopter patroli menjadi dua unit dan helikopter waterbombing menjadi lima unit.

"Pemerintah Provinsi harus (menetapkan) tanggap darurat bencana, supaya pemerintah pusat dapat leluasa memberikan bantuan kepada pemerintah daerah," imbuhnya.

BNPB juga melanjutkan operasi modifikasi cuaca (OMC) sampai lima hari ke depan. Upaya terakhir yang dilakukan yakni menambah peralatan dan perlengkapan pemadaman bagi personel darat, seperti pompa, water tank portabel, alat bantu pernapasan, alat pelindung diri karhutla, dan motor karhutla, serta penambahan personel dari Korem 031/Wira Bima dan Polda Riau.

"Pasukan Korem dan Polda langsung bersama manggala agni melakukan pemadaman, perlengkapannya diperkuat dari kami," ujarnya.

selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-8023206/kepala-bnpb-16-orang-jadi-tersangka-kasus-karhutla-di-riau

Pekanbaru - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau meluas hingga mencapai sekitar 500 hektare. Provinsi Riau menetapkan status tanggap darurat.

"Per hari ini, saya Gubernur Riau telah menetapkan status tanggap darurat," kata Gubernur Riau Abdul Wahid dalam konferensi pers di kantornya, Pekanbaru, Riau, Selasa (22/7/2025).

Abdul Wahid menyampaikan sejumlah hal yang telah dilakukan oleh Pemprov Riau dan instansi terkait yakni melakukan monitoring dan ground checking titik hotspot, penambahan personel dan peralatan untuk melakukan pemadaman karhutla, dan penggunaan alat berat untuk membuat sekat-sekat bakar.

"Kemarin Pak Kapolda dan tim sudah turun ke Rokan Hilir dan Rokan Hulu, terakhir di Kampar, beliau bersama tim sudah turun," imbuhnya.

Selain itu, Pemprov Riau juga telah menggerakkan kendaraan operasional ke lokasi titik api. Dalam upaya pemadaman ini Pemprov Riau juga telah melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selain itu, sejumlah embung di dekat titik api juga telah dilaksanakan.

"Kendala yang selama ini kita hadapi adalah lahan kering yang menyebabkan mudah terbakar, angin kencang yang cepat meluaskan api ke titik lain, dan perbukitan seperti di Rokan Hulu itu sangat susah dijangkau karena perbukitan, sehingga perlu water booming. Kemarin alat masih kekurangan," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol, mengapresiasi Pemprov Riau atas penetapan status tanggap darurat bencana karhutla ini.

"Ini artinya bahwa seluruh instrumen dan komponen yang ada di Riau akan memperhatikan sungguh-sungguh upaya kita bersama untuk melakukan penanganan dan pencegahan karhutla," kata Hanif Faisol.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyampaikan selama Juli 2025 ini pihaknya telah menetapkan 29 tersangka atas karhutla yang terjadi di lahan seluas 213 hektare di 4 kota/kabupaten Provinsi Riau. Penindakan ini merupakan komitmen Polda Riau dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Setelah satu minggu ke belakang kita ungkap dengan total 29 tersangka dan 213 hektare lahan hangus terbakar," kata Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan saat konferensi pers di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Selasa (22/7).

Heert Heryawan menyampaikan penegakan hukum ini adalah bentuk keseriusan Polda Riau dan Forkopimda serta stakeholder lainnya dalam melindungi lingkungan hidup dan mencegah kerusakan ekosistem.

"Komitmen Polda Riau bersama Forkopimda, Pak Danrem dan Pak Danlanud, adalah terus melanjutkan upaya pelestarian lingkungan baik melalui pendekatan preventif, preemtif, edukatif, juga tidak lupa melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan," imbuhnya.

Dari 23 kasus tersebut, rinciannya, antara lain: 1 kasus ditangani Ditreskrimsus Polda Riau dengan 2 tersangka, 1 LP di Polres Indragiri Hilir dengan 1 tersangka, 5 LP Polres Rohil dengan 5 tersangka, 7 LP di Polres Rohul dengan 7 tersangka, 1 LP di Polres Pelalawan dengan 1 tersangka, 2 LP di Polres Kuansing dengan 3 tersangka.

Herry Heryawan menyampaikan pihaknya menaruh perhatian khusus terkait potensi karhutla di Kuantan Singingi (Kuansing), mengingat dalam waktu dekat akan ada puncak Festival Pacu Jalur, yang rencananya akan dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Kita perlu antisipasi di Kuansing, beberapa waktu ke depan kita akan melaksanakan event nasional dan insyaallah akan kedatangan Bapak Wakil Presiden, jangan sampai di bulan Agustus terjadi karhutla," jelasnya.