Palu (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Palu mengatakan pihaknya sangat terbantu dengan kehadiran pemerintah pusat dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pemulihan setelah gempa, tsunami, dan likuefaksi yang melanda ibu kota Sulawesi Tengah Tahun 2018.
Wali Kota Palu Hadianto Rasyid saat menjemput rombongan Kantor Staf Presiden (KSP) di Bandara Mutiara Sis-Aljufti Palu, Rabu, mengemukakan, intervensi berbagai pihak dalam pemulihan bencana 28 September 2018 memberikan dampak positif, sehingga Palu cepat bangkit dari keterpurukan bencana.
Bencana alam menjadi pelajaran bagi daerah ini maka pentingnya mitigasi di wilayah Kota Palu, mengingat daerah ini memiliki potensi bencana yang tinggi.
“Kota ini (Palu) perlu mitigasi yang baik. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat siklus gempa di Palu merupakan peristiwa pengulangan satu generasi, yaitu setiap 25 hingga 30 tahun,” ujarnya.
Ia mengemukakan, menghadapi ancaman itu maka perlu kesadaran semua pihak meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini, sebagai upaya menghindari dan meminimalisasi dampak yang ditimbulkan bencana.
Dari sisi pemerintah melakukan intervensi melalui kebijakan pembangunan yang ramah gempa, terutama pembangunan infrastruktur baik itu membangun perkantoran, sekolah, pemukiman hingga sarana dan prasarana penunjang lainnya.
“Sekitar 176 hektare wilayah di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan dan 64 hektare di Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat padat penduduk tenggelam dihantam likuefaksi. Karena itu tidak boleh lagi ada permukiman warga di wilayah tersebut,” ucap Harianto.
Di kesempatan itu wali kota juga menyampaikan masih terdapat berbagai permasalahan yang belum terselesaikan, termasuk soal lahan eks Hak Guna Bangunan (HGB) yang masa berlakunya telah berakhir sejak tahun 2019.
“Kehadiran Staf Khusus Presiden di Palu bagaikan angin segar bagi kami, mengingat masih ada persoalan seperti lahan eks HGB yang belum ada kepastian hingga tahun 2025, Kiranya dapat diprioritaskan oleh pemerintah pusat,” kata dia menanyakan.
Dijadwalkan rombongan KSP melaksanakan kegiatan peninjauan dan evaluasi program prioritas nasional di Palu dan sekitarnya selama tiga hari mulai 11-13 Juni 2025.
Berdasarkan agenda kunjungan, Kedeputian III KSP akan melaksanakan verifikasi lapangan terkait penyelesaian pascabencana di Sulawesi Tengah dan pengelolaan cagar budaya.
Kegiatan peninjauan dan evaluasi bertujuan mengidentifikasi berbagai tantangan serta kendala yang dihadapi pemda dalam menuntaskan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah.
Selain itu, kunjungan ini juga untuk mendalami upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Termasuk kegiatan ini juga bagian dari upaya pengembangan program prioritas nasional melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan akademisi.
sumber: antara.com