PADANG, DISKOMINFO - Koto Pulai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, baru saja usai dilanda bencana banjir. Banyak warga terdampak. Begitu juga korban jiwa.

Tak ingin warga Koto Pulai terus bersedih, Himpunan Mahasiswa Departemen (HMD) Biologi FMIPA Universitas Negeri Padang (UNP) mendatangi lokasi itu. Mereka melakukan pengabdian kepada masyarakat setempat.

Satu bulan penuh berada di Koto Pulai, akhirnya seluruh mahasiswa meninggalkan lokasi bencana tersebut. Sabtu (28/2/2026), program pengabdian masyarakat bertajuk "Pemulihan Pascabencana Berbasis Kebiasaan Bencana dan Inovasi Biologi" itu ditutup Wali Kota Padang.

"Kolaborasi antara Pemko Padang, UNP, dan masyarakat adalah kekuatan utama dalam memastikan Koto Pulai tidak hanya pulih, tapi juga lebih tangguh menghadapi tantangan di masa depan," ujar Staf Ahli Wali Kota, Syahrial Kamat saat menutup pengabdian masyarakat di Masjid Al-Munawwarah di Koto Pulai.

Syahrial menegaskan, berakhirnya program itu diharapkan Kelurahan Koto Pulai dapat menjadi model bagi daerah lain dalam memadukan inovasi akademik dengan kearifan lokal untuk mitigasi bencana. Program yang diinisiasi UNP diharapkan juga dapat membangkitkan kembali semangat dan ketangguhan warga pasca-bencana melalui pendekatan ilmiah dan pemberdayaan lokal.

​Selama masa pelaksanaan yang dimulai sejak 28 Januari 2026, para mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing Sandi Francisco Pratama, Rijal Satria, dan Fitri Olivia Rahmi, memberikan berbagai materi edukasi strategis kepada masyarakat. Warga diajak memahami kaitan antara kelestarian alam dengan pencegahan bencana.

Kemudian memetakan potensi bahaya dan langkah mitigasi mandiri. Serta menjadikan kewaspadaan sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat sehari-hari.

​Uniknya, program ini mengedepankan Inovasi Biologi sebagai instrumen pemulihan. Inovasi ini diimplementasikan melalui pemberdayaan ibu-ibu TP PKK dan remaja masjid di Kelurahan Koto Pulai.

​Program ini membuktikan bahwa sinergi antara akademisi (UNP), Pemko dan masyarakat adalah kunci utama dalam pemulihan pascabencana yang efektif. Melalui keterlibatan aktif remaja masjid, diharapkan estafet kepedulian lingkungan terus berlanjut bahkan setelah program ini berakhir.(Def / Charlie)

KBR, Jakarta- Proses transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan dan rehabilitasi menyeluruh pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra terus dikebut. Salah satunya yang menjadi perhatian, terkait pencairan uang kompensasi rumah rusak bagi korban bencana.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan uang kompensasi kerusakan rumah bagi masyarakat terdampak bencana Sumatra sudah masuk ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia memperkirakan uang kompensasi bakal diterima oleh masyarakat terdampak pada pekan depan atau pekan kedua Februari 2026.

"Saya minta kepada Kepala BNPB (Letjen Suharyanto) untuk minggu depan, tolong segera dieksekusi," kata Tito dikutip dalam rilis Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kamis (5/2/2026) dikutip dari ANTARA.

Tito yang juga menjabat Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra mengatakan pemerintah telah menetapkan besaran dana kompensasi kerusakan rumah yang berbeda sesuai tingkat kerusakan. Untuk kategori rumah rusak ringan, kompensasi yang akan diberikan adalah Rp15 juta per kepala keluarga. Adapun kompensasi untuk rusak sedang sebesar Rp30 juta, sementara rusak berat mencapai Rp60 juta.

Terkait rumah rusak berat, pemerintah menyiapkan dua konsep, yaitu diberikan fasilitas hunian sementara (huntara) sambil menunggu pembangunan hunian tetap dan diberikan biaya dana tunggu hunian (DTH).

Berdasarkan data yang dihimpun dari pemerintah daerah oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat sebanyak 88.930 unit rumah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mengalami kerusakan akibat bencana. Ribuan rumah tersebut tersebar di 46 kabupaten/kota.