logo2

ugm-logo

Teknologi Hadapi Bencana, BRIN Siapkan Sistem Peringatan Dini Banjir dan Erosi Mulai 2026

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) resmi memulai riset pengembangan peranti sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) untuk mengantisipasi bencana banjir dan erosi. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata memperkuat mitigasi bencana nasional agar risiko jatuhnya korban jiwa dapat diminimalkan secara signifikan di masa mendatang.

Kepala BRIN, Arif Satria, menegaskan bahwa ketersediaan teknologi peringatan dini sangat mendesak. Selama ini, pola datangnya bencana banjir dan erosi sering kali sulit diprediksi sehingga masyarakat tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan evakuasi secara mandiri.

"Sekarang (yang) sedang kita siapkan adalah riset tentang bagaimana early warning system untuk banjir dan erosi," kata Arif Satria di Jakarta, Selasa, 24 Februari 2026, dikutip dari ANTARA.

Target Realisasi Akhir 2026

Pengerjaan riset EWS ini dijadwalkan mulai berjalan pada tahun 2026. Targetnya, teknologi tersebut sudah bisa diimplementasikan pada penghujung tahun yang sama. Kehadiran sistem ini diharapkan mampu mengubah cara masyarakat merespons potensi bencana dari yang semula bersifat reaktif menjadi preventif.

"Jadi selama ini banjir dan erosi kita tidak tahu tiba-tiba datang, dan ke depan kita bisa ada early warning system ya," ujarnya. Beliau juga menambahkan harapan optimisnya, "Moga-moga di akhir 2026 kita sudah bisa memiliki teknologi early warning system untuk banjir dan erosi."

Proyek EWS ini nantinya akan diserahkan kepada masyarakat di Sumatera, wilayah yang memiliki kerawanan cukup tinggi terhadap bencana air dan tanah. Lokasi ini juga menjadi fokus BRIN dalam pengiriman unit mesin Arsinum (air siap minum) untuk membantu penyediaan akses air layak konsumsi bagi warga setempat.

Drone Radar dan Sensor Pintar 24 Jam

Selain pengembangan EWS, BRIN telah mengerahkan teknologi mutakhir lainnya untuk mendukung penanganan pascabencana. Salah satunya adalah pesawat nirawak atau drone ground penetration radar (GPR). Perangkat ini memiliki kemampuan luar biasa dalam mendeteksi objek hingga kedalaman 100 meter di bawah permukaan tanah. Kemampuan drone GPR sangat diandalkan dalam mendukung proses rekonstruksi dan evakuasi di wilayah terdampak, membantu pencarian korban yang tertimbun material, dan melakukan pemetaan kondisi tanah pada wilayah yang rawan longsor.

Di sisi lain, BRIN melalui Pusat Riset Elektronika (PRE) berkolaborasi dengan Fakultas Teknik Universitas Widyatama untuk mengembangkan sistem smart sensor dan aktuator. Dilansir dari Katadata.co.id, riset ini bertujuan menciptakan sistem pemantauan lingkungan yang mampu beroperasi selama 24 jam penuh untuk mengawasi kondisi tanah, air, dan udara.

Kepala PRE BRIN, Yusuf Nur Wijayanto, menyatakan bahwa data yang dihasilkan dari sistem sensor ini multifungsi. Informasi tersebut bermanfaat bagi bidang teknik industri dan sistem informasi dalam pengelolaan data lingkungan secara berkelanjutan.

Teknologi sensor ini juga memiliki potensi besar untuk diperluas fungsinya. Selain memantau pencemaran, sensor tersebut dapat dikembangkan menjadi pemantau pergerakan tanah serta kekuatan struktur bangunan secara daring dan real-time.

Aceh Luncurkan Dashboard Peta Aksi dan Partisipasi Masyarakat untuk Penanggulangan Bencana

Aceh meluncurkan dashboard digital untuk mempercepat penanganan bencana dan melibatkan masyarakat dalam pelaporan kondisi lapangan secara real-time, mendukung koordinasi dan pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran.

Aceh Luncurkan Dashboard Peta Aksi dan Partisipasi Masyarakat untuk Penanggulangan Bencana

Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, saat meluncurkan Dashboard Peta Aksi dan Partisipasi Masyarakat untuk penanggulangan bencana Aceh di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Banda Aceh, Jumat (7/2/2026) I Dok. Humas Pemprov Aceh

PINTOE.CO – Pemerintah Aceh resmi meluncurkan Dashboard Peta Aksi dan Partisipasi Masyarakat untuk penanggulangan bencana melalui laman tanggapi.acehprov.go.id. Peluncuran dilakukan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh pada Jumat, 27 Februari 2026.

Dalam sambutannya, M. Nasir menegaskan kehadiran dashboard ini merupakan langkah strategis untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi dan kolaboratif. 

“Tantangan utama dalam penanganan bencana selama ini bukan hanya pada kecepatan respons, tetapi juga pada sinkronisasi data dan koordinasi lintas sektor,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Sistem digital ini terhubung secara real-time sehingga setiap kejadian dapat terpetakan dengan cepat, kebutuhan di lapangan teridentifikasi secara akurat, dan kebijakan dapat ditetapkan berdasarkan data yang terukur. 

Dashboard tersebut mencakup enam klaster utama penanggulangan bencana, yakni pencarian dan pertolongan, logistik, pengungsian, kesehatan, pendidikan, serta pemulihan dan rehabilitasi. 

Integrasi seluruh klaster dalam satu sistem terpadu memudahkan pemantauan progres penanganan secara menyeluruh, sehingga mengurangi risiko tumpang tindih informasi dan keterlambatan distribusi bantuan akibat kurangnya koordinasi.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Kominsa) Aceh, Fauza Morisan, menjelaskan bahwa dashboard ini juga membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dan terstruktur. 

Masyarakat dapat menyampaikan laporan kejadian secara cepat, yang langsung terdokumentasi dalam basis data kebencanaan sehingga memperkuat pengambilan keputusan yang lebih responsif dan tepat sasaran. 

Fauza menambahkan bahwa sebelum peluncuran, sistem telah melalui pengembangan teknologi, uji coba, simulasi, dan sosialisasi terbatas kepada aparatur daerah serta relawan untuk memastikan platform siap digunakan di lapangan.

Peluncuran Dashboard Peta Aksi dan Partisipasi Masyarakat ini menegaskan komitmen Pemerintah Aceh dalam membangun tata kelola kebencanaan yang modern, transparan, dan akuntabel. 

Platform ini tidak hanya berfungsi sebagai inovasi digital, tetapi juga sebagai pusat kendali informasi kebencanaan daerah dan jembatan kolaborasi antara pemerintah, relawan, lembaga kemanusiaan, serta masyarakat luas. 

Dengan sistem yang semakin terkoordinasi dan partisipatif, Aceh optimistis memperkuat ketangguhan daerah menghadapi berbagai potensi bencana di masa mendatang.[]

More Articles ...