Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang, Jawa Timur mengidentifikasi penyebab banjir di 21 lokasi di kota setempat, Sabtu sore, disebabkan peningkatan debit air di drainase dan sungai secara bersamaan saat hujan deras.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Malang Prayitno di Kota Malang, menyampaikan beban pada drainase dan sungai pada akhirnya menyebabkan air yang seharusnya tertampung justru meluber ke jalan dan area pemukiman penduduk.

"Intensitas hujan yang deras memicu meningkatnya debit air di drainase dam sungai di beberapa wilayah hingga terjadi luapan ke jalan maupun pemukiman. Kami mendapati (banjir) di 21 titik," kata dia.

Berdasarkan data BPBD Kota Malang, 21 lokasi banjir tersebar merata di lima kecamatan, yakni Blimbing, Sukun, Lowokwaru, Klojen, dan Kedungkandang.

Untuk Kecamatan Blimbing, data BPBD setempat menyebutkan banjir melanda Jalan Letjen Sutoyo, Jalan Letjen S Parman, Jalan Panji Suroso, kawasan Early Warning System (EWS) Blimbing di Jalan Industri Barat, dan Jalan Kedawung.

Kecamatan Sukun banjir muncul di kawasan EWS Candi dam EWS Bukit Barisan, Kecamatan Kedung Kandang kejadian serupa terjadi di Jalan Bungur, EWS Sudimoro, Jalan Bunga Coklat, Jalan Cengger Ayam, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Terusan Kendalsari, Jalan Melati, dan Jalan Mawar.

Banjir menggenangi kawasan EWS Kayutangan, Jalan Galanggung, Jalan Veteran depan Malang Town Square (Matos), sedangkan di Kecamatan Kedungkandang sebaran banjir di Jalan Danau Kerinci, Jalan Danau Toba, Jalan Danau Bratan Raya.

Selain memantau perkembangan lapangan, pihaknya juga berkoordinasi dengan sejumlah dinas terkait untuk melakukan penanganan di lokasi terdampak.

Hujan berintensitas deras melanda wilayah setempat sejak pukul 15.00 WIB dan berangsur reda sekitar pukul 16.20 WIB.

Prayitno menyampaikan selang 10 menit setelah hujan reda, banjir di 21 tempat berangsur surut.

"Terpantau sudah mulai surut pukul 16.30 WIB," ucapnya.

sumber: antara

SEMARANG — Posko pengamanan dan pelayanan Lebaran tidak hanya berfungsi memantau arus mudik, tetapi juga memonitor potensi bencana alam mengingat saat ini masih menjadi ancaman.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, saat meninjau Posko Terpadu Angkutan Lebaran 2026, di Gedung Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Jumat (13/3/2026).

Menurut orang nomor satu di Jawa Tengah ini, sejumlah wilayah di Jawa Tengah masih berpotensi terdampak bencana alam seperti banjir, tanah longsor, maupun tanah bergerak. Karena itu, petugas posko diminta tetap siaga selama 24 jam, untuk memantau kondisi tersebut.

“Bukan hanya memantau arus pergerakan orang dan barang, tetapi juga monitor daerah yang berpotensi longsor, banjir, dan bencana lainnya,” tegas Luthfi.

Ditambahkan, implikasi Posko Terpadu Lebaran nanti, pemprov bersama instansi terkait, baik TNI, Polri, Orari, RAPI dan lainnya, mampu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Jangan sampai pada saat nanti, baik itu Lebaran, salat hari raya, tempat wisata, kita tidak bisa monitor oleh adanya lemahnya pelayanan masyarakat dengan cara pos aduan yang kita lakukan. Sehingga pos ini gunanya adalah untuk men-delivere (mengatasi) problem,” ujarnya.

Gubernur menyebut, mudik Lebaran merupakan rutinitas tahunan, sehingga aparat hanya perlu menyesuaikan langkah penanganan dengan perkembangan situasi di lapangan. Saat memantau Korbid Penanggulangan Bencana Alam, Luthfi berpesan kepada petugasnya agar tanggap dengan cepat manakala ada informasi bencana alam.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Arief Djatmiko menambahkan, keberadaan Posko Terpadu Lebaran di antaranya memang turut memantau kondisi kebencanaan di berbagai wilayah.

“Arahan dari Pak Gubernur agar keberadaan posko ikut memantau adanya bencana. Korbid Penanganan Bencana Alam juga akan siaga 24 jam, sama seperti posko-posko yang lain,” kata Miko, sapaannya.

Dia menjelaskan, keberadaan posko kebencanaan tersebut memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan secara langsung, jika terjadi peristiwa darurat di wilayahnya. Setiap laporan yang masuk akan segera dikoordinasikan dengan instansi terkait, agar penanganan bisa dilakukan dengan cepat.

“Jadi masyarakat bisa langsung mengadukan atau menyampaikan informasi, kemudian akan kami konsolidasikan dengan BPBD provinsi, Basarnas, maupun pemerintah kabupaten/ kota,” ujarnya.

Koordinasi lintas instansi itu diharapkan mampu mempercepat respons terhadap berbagai kejadian, seperti banjir, tanah longsor, hingga bencana lainnya, yang berpotensi mengganggu arus mudik dan aktivitas masyarakat selama Lebaran. (Ak/Ul, Diskomdigi Jateng)