Makassar (ANTARA) - Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kebencanaan Universitas Hasanuddin (Unhas) Ilham Alimuddin mengungkapkan Kabupaten Luwu menempati posisi pertama pada Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di Sulawesi Selatan.

"Dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, Luwu yang memiliki IRBI tertinggi atau nomor satu berdasarkan survei kaji cepat penanganan bencana banjir dan tanah longsor," ungkap Ilham dalam Diskusi Publik "The Society of Indonesian Enviromental Journalists (SIEJ) Simpul Sulawesi Selatan" di Balai Rehabilitasi Wirajaya, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Minggu.

Ahli Geologi itu mengemukakan kondisi tanah Luwu memang sering kali mengalami bencana ekologis, bahkan pada awal Mei 2024 kembali dihantam banjir, disusul tanah longsor di beberapa titik.

Kejadian bencana tersebut, kata dia, sedikit banyaknya dipengaruhi oleh karakteristik tanah di daerah itu, seperti sebagian besar termasuk jenis tanah longsor translasi (debris slide) dan terjadi pada tanah tebal yang merupakan pelapukan dari batuan metamorf. 

Sementara kondisi geologi wilayah tanah Luwu, khususnya di Kecamatan Latimojong yang mengalami longsor itu, kata dia, berada pada formasi batuan filit atau batuan keras yang berlapis tipis sudah lapuk di atas.

Namun sebagian di bawahnya tidak mengalami lapuk hingga menyebabkan lapisan tidak lapuk ini menjadi licin, kemudian mendorong tanah lapuknya ke bawah lalu menjadi longsor.

Dampak akibat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Luwu, sebut dia, sebanyak 14 warga meninggal serta kerugian materi dan non materi mencapai puluhan miliar rupiah.

Selain itu tercatat 13 titik desa terisolir di wilayah pegunungan Latimojong, dengan sebaran 16 titik longsor di wilayah Luwu. Bahkan bantuan maupun evakuasi disalurkan harus melalui jalur udara menggunakan helikopter.

"Dari peta zona kerentanan gerakan tanah dan peta bahaya longsor tanah Luwu berada pada zona merah," katanya.

Ia menyebut ada beberapa catatan dan rekomendasi pengurangan risiko bencana di Luwu yakni dimulai dengan mengetahui risiko bencana di sekitar. Untuk jangka pendek yakni pendataan rumah atau bangunan yang berada pada area bahaya tanah longsor.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk melaksanakan survei dan pemetaan lanjutan pada titik longsor yang belum terpetakan yakni prioritas di permukiman untuk memastikan apakah perlu dilakukan relokasi atau tidak, serta mitigasi apa yang diperlukan.

Untuk mitigasi jangka menegah, kata dia, melengkapi dokumen perencanaan penanggungan bencana dimulai dari kajian risiko bencana (disusun 2025).

Dilanjutkan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Kontigensi (Renkon) per jenis bencana sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten Kota .

Selanjutnya, mengintegrasikan hasil kajian risiko bencana dengan perencanaan tata ruang Kabupaten Luwu, seperti sempadan sungai dan sempadan lereng harus diperhatikan.

"Terpenting melakukan pemantauan hulu sungai secara rutin dan terprogram. Kemudian koordinasi antara Dinas terkait dan peningkatan kapasitas serta edukasi masyarakat terkait pengetahuan risiko maupun mitigasi bencana wilayah masing-masing," kata Ilham. 

Jakarta, CNBC Indonesia - Korban bencana longsor yang menimpa Papua Nugini, Jumat (24/5/2024), terus bertambah. Pejabat pemerintah mengatakan kepada PBB bahwa lebih dari 2.000 orang diyakini terkubur hidup-hidup akibat bencana itu dan secara resmi telah meminta bantuan internasional.

Angka yang dikeluarkan pemerintah kira-kira tiga kali lipat dari perkiraan PBB yang menyebutkan 670 orang tewas akibat bencana yang terjadi di wilayah yang terletak di 600 kilometer dari ibu kota Port Moresby itu. Sejauh ini, baru 6 orang yang berhasil ditemukan.

"Longsor mengubur lebih dari 2000 orang hidup-hidup dan menyebabkan kehancuran besar di Desa Yambali di provinsi Enga," kata Pusat Bencana Nasional Papua Nugini, Luseta Laso Mana, sebagaimana dikutip Associated Press, Senin (27/5/2024).

Perkiraan jumlah korban sangat bervariasi sejak bencana terjadi. Belum jelas bagaimana para pejabat dapat mendata jumlah korban yang terkena dampak.

Diketahui, sulit untuk menentukan skala bencana karena kondisi lapangan yang menantang. Ini dikarenakan lokasi desa yang terpencil, kurangnya telekomunikasi dan peperangan suku.

Tanah longsor juga telah mengubur jalan raya utama provinsi sedalam 6 hingga 8 meter sehingga menimbulkan hambatan besar bagi pekerja bantuan. Mana menambahkan tanah longsor akan berdampak besar terhadap perekonomian seluruh negara.

Akibat situasi ini, Mana dan Menteri Pertahanan Billy Joseph, terbang pada hari Minggu dengan helikopter militer Australia dari ibu kota Port Moresby ke Yambali. Ini untuk mendapatkan gambaran langsung tentang apa yang diperlukan.

"Situasinya masih tidak stabil karena pergeseran lokasi, sehingga menimbulkan bahaya bagi tim penyelamat dan para penyintas," tambahnya.

Sebelumnya, wilayah Yambali Papua Nugini dilanda tanah longsor pada Jumat dini hari lalu. Sejauh ini, tim penyelamat yang terdiri dari pejabat dari kantor gubernur provinsi, polisi, pasukan pertahanan, dan LSM lokal telah dikerahkan ke lokasi tersebut.

Meski begitu, alat berat pertama baru saja masuk pada hari Minggu kemarin. Alat itu disumbangkan oleh seorang kontraktor setempat untuk membantu penduduk desa yang telah menggali dengan sekop dan peralatan pertanian untuk menemukan jenazah.

Sejauh ini PBB masih belum mengubah angka 670 orang sebagai daftar korban tewas. Namun, dengan informasi terbaru ini, lembaga multilateral itu meyakini bahwa angka dapat berubah sewaktu-waktu.

"Kami tidak dapat membantah apa yang disarankan pemerintah namun kami tidak dapat mengomentarinya," kata Serhan Aktoprak, kepala misi badan migran PBB di Papua Nugini.

"Seiring berjalannya waktu dalam upaya besar-besaran ini, jumlahnya akan tetap berubah," tambah Aktoprak.