GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi bertekad melakukan perubahan tata ruang di wilayah Puncak dan Megamendung, di Kabupaten Bogor. Pasalnya, sejak beberapa tahun lalu, di kawasan itu telah terjadi perubahan tata ruang, yang berdampak negatif dan menimbulkan bencana.

"Di Bogor, daerah rawan bencana, daerah resapan air, dan perkebunan, tata ruangnya diubah menjadi tempat wisata dan pemukinan. Tanpa adanya perubahan tata ruang, potensi bencana bisa terjadi di wilayah itu," ujarnya, Minggu (6/7).

Perubahan tata ruang, lanjutnya, merupakan cara untuk menghindari bencana yang sering terjadi di Jawa Barat. Perubahan yang sama juga akan dilakukan di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Garut dan Tasikmalaya.

Menurut dia, tata ruang telah dirusak oleh praktik alih fungsi hutan menjadikannya sebagai kebun sayur dan tambang.

"Tekad saya ini mungkin banyak yang menentang, protes dan lain-lain. Tapi, itu tidak penting. Bagi saya penyelamatan harus dilakukan dilakukan. Untuk apa pembangunan dilakukan dengan biaya besar, tapi rontok oleh bencana," tandasnya.

Dedi menegaskan ancaman bencana di Jakarta, problem utamanya ada di Bogor, khususnya Puncak dan Megamendung. Selesaikan Bogor, maka Jakarta akan selesai. Jika Bogor belum selesai, jakarta juga tidak akan pernah selesai. Untuk itu, dia mengajak untuk mengembalikan kawasan Bogor sebagai daerah dengan banyak resapan air. Gunung jangan diganggu dan perkebunan jangan dialihfungsikan.

"Saya ajak kita semua mengurangi nafsu mengembangkan ekonomi di kawasan Bogor. Kita harus memegang prinsip ekosistem. Mari kembalikan fungsi alam secara baik. Itu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Jabar dan DKI," tegasnya.

Di sisi lain, terkait adanya bangunan yang telah disegel Kementerian Lingkungan Hidup di Puncak tapi belum dibongkar, menurut Dedi, pembongkaran memang belum bisa dilaksanakan. Pasalnya, objek itu berdiri di atas lahan bersertifikat dan sudah mengantongi izin resmi. KLH memperkirakan pembongkaran baru bisa dilakukan pada September.

"Prosedur yang harus ditempuh memang cukup panjang. Ini berbeda dengan kasus Hibisc," jelasnya. Kasus Hibisc ditangani langsung Gubernur Jawa Barat. Selain itu, pemilik bangunan memang meminta dilakukan pembongkaran," tandasnya. (SG/E-4)

Liputan6.com, Pohuwato - Banjir bandang yang menerjang Desa Tuweya, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato pada Jumat malam, 21 Juni 2025, menyisakan luka mendalam. Dua nyawa melayang, belasan hewan ternak mati, puluhan rumah hancur, dan ratusan jiwa kehilangan tempat tinggal.

Di antara puing dan lumpur yang membenamkan harapan, hadir sosok tak terduga: Fahmi, seorang bocah sembilan tahun, yang menunjukkan bahwa kepedulian tidak mengenal usia.

Bukan relawan, bukan aparat, Fahmi hanyalah siswa kelas 3 SD Negeri 5 Wanggarasi. Namun kehadirannya di tengah lokasi bencana sejak pagi membuat banyak orang terdiam. Bukan karena tangis atau ratapannya, melainkan karena tindakannya yang sunyi, tulus, dan nyata.

Ia membersihkan lumpur dari ruang kelas sekolah, mengangkat ember berisi air, menyusun kembali meja dan kursi yang hancur. Tak ada yang menyuruhnya, tak ada imbalan. Ia hanya tahu bantu semampu yang bisa.

"Fahmi ikut bantu sejak pagi. Rumahnya memang tidak terdampak langsung, tapi dia langsung datang ke sini dan membantu warga," kata Kepala Desa Tuweya, Daud Adam, di lokasi pengungsian.

Saat banyak orang menanti bantuan datang, Fahmi memilih bergerak. Saat kamera para wartawan sibuk menyorot tumpukan bantuan logistik, lensa mereka akhirnya beralih pada Fahmi yang tengah duduk di tepi jalan, menyantap sebungkus nasi dengan tangan penuh lumpur.

Ia tidak mengeluh, tidak bertanya mengapa bencana ini datang. Ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar.

Nilai-nilai kemanusiaan itu gotong royong, empati, ketulusan bukan dia pelajari dari buku atau ruang kelas. Ia menyerapnya dari keseharian: dari orang tuanya yang bekerja serabutan, namun tak pernah abai ketika tetangga membutuhkan bantuan. Ia tumbuh di lingkungan yang menjadikan peduli sebagai kebiasaan, bukan kewajiban.

"Orang tuanya sederhana, tapi mereka selalu ada kalau warga butuh pertolongan. Fahmi hanya mengikuti teladan itu," tambah Daud.

Fahmi tak mengenal istilah "pengabdian", namun apa yang ia lakukan hari itu lebih lantang dari seribu pidato pejabat. Ia tak membawa nama organisasi, tak mengenakan rompi relawan, tak berbicara tentang harapan ia adalah harapan itu sendiri.

Di tengah retorika dan simpati yang kerap hanya menjadi konsumsi media sosial, Fahmi hadir sebagai tamparan. Ia tidak menuntut. Tidak menyalahkan. Ia hanya bergerak, diam-diam, tapi berdampak.

Kisah Fahmi bukan kisah sedih. Ia bukan korban. Ia adalah pelajaran. Tentang bagaimana menjadi manusia: bukan dari jabatan, bukan dari gelar, tapi dari kemauan untuk membantu meskipun kecil, dan bertindak meskipun sendiri.

Mungkin dunia tak akan mencatat namanya. Tapi bagi warga Tuweya, Fahmi telah menyalakan kembali api kemanusiaan yang nyaris padam.

Dan untuk kita semua yang kadang terlalu sibuk berbicara tanpa bertindak—Fahmi adalah pengingat, bahwa kemanusiaan tidak butuh panggung.