Jakarta – Libur Idul Adha 1446 H/2025 diwarnai oleh serangkaian bencana alam di berbagai wilayah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat setidaknya 17 kejadian bencana dalam 24 jam terakhir hingga Senin, 9 Juni 2025 pukul 07.00 WIB, termasuk banjir, angin kencang, dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Banjir Rendam Permukiman di Beberapa Provinsi

Hujan dengan intensitas tinggi memicu banjir di beberapa wilayah. Di Desa Ulak Pianggu, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan, 15 rumah terdampak banjir yang terjadi Sabtu (7/6) pukul 10.00. Sementara itu, di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, banjir merendam 90 rumah. Kedua banjir telah surut, dan BPBD setempat melakukan pendataan serta distribusi logistik.

Di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, hujan deras menyebabkan 25 rumah dan satu tempat ibadah tergenang banjir. Sekitar 20 hektar lahan kelapa sawit turut terdampak.

Sulawesi Tengah juga terdampak. Di Desa Tambarana, Kabupaten Poso, 54 rumah, 3 tempat usaha, dan 1 jembatan terendam. Meskipun air sudah surut, jembatan di Dusun 2 mengalami kerusakan parah.

Masih di provinsi yang sama, Kabupaten Parigi Moutong mencatat 548 jiwa terdampak banjir, sementara di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, 6.946 jiwa terkena dampaknya.

Di Pulau Jawa, banjir melanda Kota Pekalongan (1.843 rumah terdampak) dan Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang berdampak pada hampir 12 ribu jiwa. Di Demak, air masih menggenangi sejumlah wilayah.

Karhutla Kembali Terjadi

Kebakaran hutan dan lahan terjadi di berbagai daerah. Di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, 5 hektar lahan terbakar dan api berhasil dipadamkan. Di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 4 hektar lahan terbakar akibat pembakaran sisa panen tebu. Sementara di Kabupaten Toba, Sumatra Utara, karhutla diduga dipicu oleh puntung rokok menyala dan membakar 5 hingga 10 hektar lahan.

Di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat, karhutla seluas 2 hektar masih berlangsung karena terkendala medan berbukit dan batuan terjal.

Angin Kencang Rusak Puluhan Rumah

Angin kencang melanda Kabupaten Bireuen, Aceh, menyebabkan kerusakan pada 13 rumah. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, angin kencang merusak 19 rumah di dua kecamatan. Sebanyak 10 jiwa terpaksa mengungsi.

Sementara itu, puting beliung di Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara merusak 101 rumah dan berdampak pada lebih dari 100 kepala keluarga.

Imbauan BNPB

BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin kencang, dan karhutla. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran terbuka, membuang puntung rokok sembarangan, serta aktif memantau prakiraan cuaca.

Wilayah seperti Riau, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur juga diingatkan akan potensi karhutla akibat cuaca panas dan kering.

Pemerintah daerah diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memastikan kesiapan sarana prasarana kebencanaan, termasuk rencana evakuasi dan logistik darurat. BNPB juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan titik api dan kondisi darurat.

> “Masyarakat di sekitar daerah aliran sungai sebaiknya meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hujan deras lebih dari satu jam. Segera evakuasi ke tempat aman dan ikuti arahan pemerintah,” ujar Abdul Muhari, Ph.D, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. (Sal)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendapati sebagian warga di Papua memilih mengungsi saat terjadi konflik di wilayahnya. Komnas HAM mengusulkan pemerintah menetapkan status bencana sosial di Papua guna membantu para pengungsi.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah menyebut ada mekanisme guna membantu pengungsi korban konflik Papua. Mereka dapat terbantu kalau pemerintah menetapkan status bencana sosial disana sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

"Pemerintah Pusat menjalankan wewenangnya untuk penetapan status dan tingkatan bencana sosial di wilayah Papua sebagai bencana sosial," kata Anis kepada Republika, Senin (9/6/2025).

Lewat penetapan status itu, Anis memandang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat menjalankan fungsinya untuk melakukan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana sosial di Papua. BNPB pun bisa menangani pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.

"BNPB dapat melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh," ujar Anis.

Anis mendorong Pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh penanganan pengungsi di kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah. Anis menyinggung pentingnya pelibatan semua Kementerian.

Anis menyebut Kementerian Sosial (Kemensos) bisa memberikan perlindungan sosial kepada korban melalui pengalokasian bantuan sosial kepada pengungsi, menyediakan program pemberdayaan ekonomi, seperti peralatan berkebun dan peternakan babi. Sedangkan Kementerian kesehatan (Kemenkes) dapat menjamin pemenuhan hak atas kesehatan korban.

"Termasuk memfasilitasi pengaktifan kembali layanan kesehatan di puskesmas dan puskesmas pembantu serta melakukan assessment kesehatan bagi kelompok rentan (anak, perempuan, lansia)," ujar Anis.

Adapun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bisa memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi perempuan dan anak melalui assessment psikologi bagi para korban dan menindaklanjutinya dengan melakukan trauma healing. Lalu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memfasilitasi pemenuhan hak atas pendidikan bagi korban melalui pengaktifan kembali sekolah-sekolah.

"Kementerian ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan hak atas pekerjaan melalui fasilitasi pelatihan pra kerja dan akses atas lowongan pekerjaan," ujar Anis.

Berikutnya, Komnas HAM mengusulkan Kementerian PU memfasilitasi perbaikan layanan publik seperti sekolah, jalan, jembatan, termasuk rumah-rumah pengungsi yang rusak. Sedangkan Kementerian Desa memberikan afirmasi penggunaan dana desa untuk biaya hidup bagi pengungsi dan program-program pemulihan korban.

"Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi koordinasi antara pemerintah provinsi Papua Tengah dan pemerintah kabupaten Nabire dan Mimika," ujar Anis.

Berdasarkan data Tim Investigasi LBH Talenta Keadilan - Mahasiswa Puncak Se-Tanah Papua di-update per 11 Juni 2024) jumlah pengungsi mencapai 454 orang. Rinciannya asal distrik Magebume

393 orang, Yugu Muak 47 orang, Omukia

12 orang, dan Sinak 2 orang.

"Terkait pengungsi di Nabire dan Mimika sebenarnya datanya memang belum terkonsolidasi. Terakhir pemantauan tahun lalu," ucap Anis.

Sebelumnya, Menteri HAMNatalius Pigai mengungkapkan saat ini terdapat 60 ribu warga dari Intan Jaya dan Puncak Jaya yang mengungsi ke daerah perkotaan seperti Nabire dan Timika. Bahkan ada dua distrik yaitu Sinak (Kabupaten Puncak) dan Distrik Hitadipa (Intan Jaya) yang semua masyarakatnya mengungsi.

"Jadi dua distrik ini sudah kosong sama sekali. Tidak ada lagi masyarakatnya karena semua sudah mengungsi," kata Pigai dalam keterangan pers pada Ahad (8/6/2025).

Kementerian HAM akan terus menghimpun laporan utuh mengenai situasi akibat konflik di Papua. Sehingga nantinya Kementerian HAM bakal turun langsung ke lokasi guna memastikan penanganan pengungsi bisa dilakukan dengan baik

"Kami juga mendorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di tanah Papua," ujar Pigai.