REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Amin mengatakan sebagian besar wilayah NTB tergolong rentan bencana.
"Dari 14 jenis potensi bencana di Indonesia, 11 di antaranya terdapat di wilayah NTB. Penyebabnya kondisi geologis NTB terutama di wilayah pegunungan dan pesisir pantai, mulai dari barat sampai timur rawan bencana," ujar Amin saat membuka rapat koordinasi peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penanganan bencana di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB, Selasa (8/8).
Amin menyampaikan mengantipasi kerentanan bencana tersebut, tidak hanya membutuhkan program penanganan secara komprehensif dan terintegrasi, tetapi juga menyiapkan masyarakat agar tangguh bencana.
Menurut Amin, kejadian bencana sudah pasti akan menurunkan bahkan melumpuhkan tingkat produktivitas masyarakat. "Misalnya, tidak sedikit lahan yang tadinya bisa ditanami ketika datang bencana banjir akan rusak, dan juga infrastrukturnya rusak," ucap Amin.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Amin mengingatkan, penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah Daerah.
Pria kelahiran Sumbawa, NTB, berharap dalam menjalankan amanah konstitusi tersebut, perlu disusun suatu konsep penangulangan bencana yang terencana, terkoordinasi dan menyeluruh, mulai dari tahap pra-bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
Amin meminta pemerintah daerah dan semua pihak terkait untuk menyatukan langkah-langkah taktis yang cepat dan tepat untuk meminimalisir dampak bencana sekaligus mempersiapkan diri untuk menghadapi resiko bencana di masa depan.
"Sebagai langkah preventif, saya meminta BPBD NTB selaku leading sector penanggulangan bencana lebih mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat agar menjadi masyarakat tangguh bencana," kata Amin.
Asisten Seputi Tanggap Cepat Bencana Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Joko Yuwono berharap hasil rakor ini memperoleh masukan-masukan dan pemikiran serta komitmen lebih jauh lagi agar dapat mengantisipasi berbagai permasalahan kebencanaan.
"Untuk selanjutnya dapat dirumuskan berbagai langkah upaya penanggulangan melalui keterpaduan kebijakan dan perencanaan khususnya dalam pengurangan resiko bencana," ucap Joko.
Asisten Deputi Pengurangan Resiko Bencana Kemenko PMK Herbin Manihuruk mengatakan berdasarkan hasil indeks resiko bencana 2014, dari 478 kabupaten/kota, 77 persen wilayah Indonesia merupakan risiko tinggi rawan bencana. Untuk NTB, lanjut Herbin, 88 persen wilayah di NTB menjadi lokasi prioritas.
Herbin melanjutkan, dalam mengantisipasi terjadinya bencana perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Herbin juga mengungkapkan gagasannya tentang upaya mewujudkan ketangguhan bencana di setiap desa. Artinya, ketika terjadi bencana, pihak pertama yang bisa menyelamatkan masyarakat, bukan BPBD atau Tim SAR tetapi masyarakat itu sendiri.
"25 persen bisa selamat karena diri sendiri, maka dari itu masyarakat harus kita internalisasikan bagaimana upaya-upaya penyelamatan diri. Jadi program pembentukan Desa Tangguh Bencana menjadi prioritas yang perlu kita sukseskan bersama," ungkap Herbin.