logo2

ugm-logo

Lebih Dari 200 Kabupaten di Indonesia Rawan Tsunami

tsunami

MANGUPURA, BALIPOST.com – Indonesia sejak 2011 sudah memetakan lokasi rawan tsunami di Indonesia. Dari data yang ada, lebih dari 200 kabupaten/kota di Indonesia rawan Tsunami.

Menurut Direktur Pengurangan Risiko Bencana, BNPB, Lilik Kurniawan, saat ini BNPB berkoordinasi dengan kementerian Pendidikan dalam rangka simulasi dan sharing data. Sehingga tercatat, ada lebih dari 1617 sekolah dan madrasah yang berada pada lokais bahaya tsunami. “Di Bali sendiri, ada sebanyak 51 sekolah yang dinyatakan bahaya Tsunami, salah satunya SD 2 Tanjung Benoa,” katanya disela kegiatan, simulasi terkait kesiapsiagaan menghadapi Tsunami, di SD 2 Tanjung Benoa. Selasa (15/8).

Dikatakannya, saat ini banyak sekali kemajuan yang sudah dicapai dalam penanggulangan bencana, terutama menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itulah yang membuat lebih percaya diri lagi untuk melakukan upaya penanggulangan bencana.

Pihak BMKG, dikatakan Lilik, sudah menginformasikan bahwa Tsunami di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi di tengah laut. Untuk itu saat, BMKG pun sudah mempunyai lebih dari 16000 skenario Tsunami di Indoneaia. “Kalau di Bali ini, sudah diidentifikasi, berapa titik-titik sumber gempa yang ada di selatan Bali. Dari sumber gempa ini, dibikin semacam skenario, misalkan di selatan Badung dengan besar sekian, maka daerah mana yang akan kena,” pungkasnya.

Dijelaskannya, kita yang berada di wilayah Indonesia, di wilayah yang rawan terjadi Tsunami, maka kesiap siagaan inilah yang perlu dilakukan. Oleh karena itu, kegiatan simulasi penanganan dengan melibatkan siswa, diharapkan bisa menjadi pembelajaran bagi mereka. “Dengan simulaai ini, diharapkan merek bisa menyampaikan kepada orangtua mereka, kepada teman-teman atau tetangga, bahwa kita hidup di daerah rawan Tsunami. Jadi kita tidak perlu takut, untuk itu, yang penting kita siaga,” harapnya.

Sementara, Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kemdikbud, Renani menyampaikan, berkaitan dengan Tsunami, saat ini, bersama dengan BNPB, pihak Kemendikbud sudah mengintegrasikan data pokok pendidikan dengan data kerawanan bencana. Sehingga nantinya bisa dilihat, apa kerawanan yang bisa dihadapi oleh sekolah, termasuk juga kerawanannya adalah tsunami.

Di Indonesia jumlah sekolahnya sangat banyak, ada sekitar 257.000 sekolah dengan jumlah guru kurang lebih 3juta serta siswanya mencapai puluhan juta. Oleh karena itu, pihak sekolah di seluruh Indonesia, diharapkan tetap memperhatikan terkait dengan tiga pilar satuan pendidikan aman bencana.

Tiga pilar tersebut yaitu, pertama semua sekolah harus memiliki sarana dan prasarana yang aman terhadap bencana. kedua harus memiliki manajemen bencana, artinya semua sekolah harus memiliki rencana terkait dengan bagaimana menghadapi bencana.Yang ketiga adalah pendidikan pencegahan dan pengurangan resiko bencana.

“Apabila diliha di kurikulum saat ini, semua sudah dimasukkan terkait dengan kebencanaan. Namun kalau tidak dilakukan latihan secara reguler, tentu anak-anak maupuan guru akan lupa. Sehingga kita harus selalu siap menghadapi bencana,” ujarnya.

Kepala BPBD Kabupaten Badung I Wayan Wijaya, pada kesempatan tersebut menambahkan, bencana merupakan suatu peristiwa yang jelas mengganggu kehidupan masyarakat. Baik yang disebabkan oleh alam maupun non alam yang tentu dapat merusak lingkungan serta berdampak pada trauma psikologis masyarakat.

Bencana ini tidak bisa diprediksi, oleh karena itu jalan satu-satunya adalah kita harus hadapi, namun juga harus lakukan persiapan dan juga tindakan-tindakan penanggulangan. Kegiatan ini dikatakannya, merupakan salah satu pengurangan resiko bencana untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

“Ini harus dilakukan dan ditumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menekan korban terjadinya bencana. Bahkan, kabupaten Badung sudah melakukan beberapa langkah terkaitan untuk pengurangan resiko bencana,” pungkasnya. (yudi kurnaedi/balipost)

SC approves NDMA’s disaster management policy for schools

The Supreme Court bench was dealing with a PIL filed one Avinash Mehrotra seeking safety guidelines for school after the Dabwali fire incident in Haryana and the Kumbakonam tragedy in Tamil Nadu

New Delhi The National Disaster Management Authority (NDMA) on Monday produced in the Supreme Court the draft communication on safety policy and adherence of guidelines on disaster management for schools, which would be sent by it to all state governments.

The NDMA placed the draft letter, which would be sent to the chief secretaries and the secretaries in charge of education departments of all states, before a bench comprising chief justice J S Khehar and justice DY Chandrachud, which approved it and expressed satisfaction on the steps taken.

The apex court directed that the guidelines and policy spelt out by the NDMA in the letter should be implemented by all the concerned authorities in the states.

“We are satisfied with the draft letter to be sent by the NDMA to all the chief secretaries and secretary in charge of the education department of all states. We hereby direct that the same will be implemented by all concerned authorities,” the bench said while disposing of the petition.

The bench was dealing with a PIL filed one Avinash Mehrotra seeking safety guidelines for school after the Dabwali fire incident in Haryana and the Kumbakonam tragedy in Tamil Nadu.

In the draft letter placed before the court, the NDMA has said that guidelines on school safety policy 2016 prepared by it were statutory in nature and statutorily required to be complied with “scrupulously without any deviation”.

“Special attention should be paid to fire safety. All the requirements to ensure safety of children in schools mentioned in the said policy of 2016 are statutory in nature and everyone involved in the process of ensuring safety of children are statutorily bound by the same,” the letter said.

It further asked the states that the district education officer of each district “shall be declared to be a nodal officer with responsibility, liability and obligation” as well as powers and functions to ensure strict compliance with the national disaster management guidelines (school safety policy) 2016 within the district of his jurisdiction.

“It is observed that the CBSE schools, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Sarva Shiksha Abhiyan do not fall within the jurisdiction of the state administration or district education officer of each district in a state. For the purpose of administration of these schools, the Central government can directly monitor them.

“However so far as the implementation of national disaster management guidelines (school safety policy) 2016 is concerned, it is imperative that a nodal officer is earmarked who can ensure adherence and compliance to the said policy by all above referred schools and who is functioning at local district level,” it said.

The NDMA has further said that it would be the duty of district disaster management authority to ensure compliance with the guidelines on the school safety policy and monitor its compliance.

“The chief secretary of each state will satisfy himself about the due discharge of functions by the district disaster management authority as well as district education officer as a nodal officer and would send a report containing compilation of quarterly reports received by him from the district level authorities/nodal officer to the department of school education and literacy, ministry of HRD as well as NDMA,” it said.

It said that department of school education and literacy, ministry of human resources and development and the NDMA would jointly monitor the implementation of the guidelines at the national level through periodical meetings for each state and periodical reviews.

The apex court had earlier pulled up the union government for not coming up with guidelines on disaster mangement to make schools safer even after the death of a large number of children in fire incidents in Dabwali and Kumbakonam. It had then asked NDMA to come up with comprehensive guidelines to prevent such incidents.

More Articles ...