Palangka Raya, Kabar SDGs – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya memanfaatkan momentum Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2025 untuk memberikan edukasi mitigasi bencana kepada siswa baru. Kegiatan ini merupakan inisiatif bersama antara BPBD dan sejumlah sekolah yang ingin menyisipkan materi kesiapsiagaan bencana dalam rangkaian orientasi siswa.

Edukasi tersebut telah dilakukan di beberapa sekolah, di antaranya SMP Negeri 9, SMP Muhammadiyah, dan SMP Negeri 11 Palangka Raya. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangka Raya, Heri Pauzi, menjelaskan bahwa permintaan datang langsung dari pihak sekolah yang menilai pentingnya pengetahuan kebencanaan sejak usia sekolah.

Dalam sesi edukasi, para pelajar diperkenalkan pada konsep dasar mitigasi bencana, mulai dari pengurangan risiko hingga upaya tanggap darurat. BPBD menekankan bahwa strategi penanggulangan bencana bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga memerlukan kesadaran dan peran aktif masyarakat termasuk pelajar. Pemahaman sejak dini diharapkan menjadi bekal penting agar para siswa mampu bersikap cepat dan tepat jika menghadapi bencana di kemudian hari.

Kegiatan edukatif tersebut disambut positif oleh para siswa yang terlibat. Mereka menunjukkan antusiasme tinggi dan terlibat aktif dalam sesi tanya jawab serta diskusi interaktif. BPBD melihat hal ini sebagai sinyal bahwa pelajar memiliki ketertarikan besar terhadap isu kebencanaan dan siap menjadi bagian dari masyarakat yang tanggap bencana.

BPBD berharap kegiatan serupa dapat menjangkau lebih banyak sekolah di Kota Palangka Raya ke depannya, sebagai langkah awal membangun budaya sadar bencana secara kolektif dan berkelanjutan di lingkungan pendidikan.

Desa Gunungsari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso -- 29 Juni 2025

Sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, tim mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Jember dari Program Mahasiswa Berdesa (PROMAHADESA) melaksanakan kegiatan pengenalan teknologi Early Warning System (EWS) dan simulasi evakuasi bencana di Desa Gunungsari. Kegiatan ini didukung penuh oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur dan disambut antusias oleh warga desa.

Kegiatan ini merupakan bagian awal dari upaya membentuk masyarakat tangguh bencana dengan memperkenalkan teknologi sederhana namun efektif dalam mendeteksi potensi banjir. Mahasiswa menjelaskan cara kerja alat pendeteksi dini yang menggunakan sensor untuk membaca parameter ketinggian air, kekeruhan, dan pH air di sungai sekitar. Data dari sensor kemudian dikirimkan secara otomatis ke alat penerima (receiver) yang telah dipasang di rumah Kasun dan lokasi terdampak lain. Bila terdeteksi potensi banjir, sistem akan memicu sirine dan alarm, serta secara otomatis mengirim pesan peringatan melalui WhatsApp ke warga yang telah terdaftar.

Selain pengenalan teknologi, dilakukan juga simulasi evakuasi bencana, di mana warga dilatih untuk:

Mengevakuasi masyarakat serta kelompok rentan.
Berkumpul di titik kumpul yang telah ditentukan.
Menuju tempat evakuasi akhir melalui jalur evakuasi paling aman.
Menunggu di tempat evakuasi akhir yang merupakan lokasi aman sampai keadaan dinyatakan normal.
Simulasi ini tidak hanya bertujuan untuk melatih fisik, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya kesiapsiagaan. Jalur evakuasi telah dipetakan bersama masyarakat dan menjadi bagian penting dari sistem tanggap darurat di desa

Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dan antusiasme yang tinggi dari perangkat desa maupun tokoh masyarakat. Meskipun implementasi alat EWS secara penuh belum dilakukan dalam kegiatan ini, edukasi mengenai cara kerjanya telah memberikan pemahaman awal yang kuat bagi warga. Tingginya partisipasi ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Gunungsari memiliki kesadaran yang kuat terhadap pentingnya kesiapsiagaan bencana dan siap untuk bersama-sama membangun sistem tanggap darurat yang efektif dan berkelanjutan.

Program Mahasiswa Berdesa membuktikan bahwa pendekatan edukatif berbasis teknologi lokal dapat menjadi fondasi penting dalam menciptakan desa tangguh bencana. Kolaborasi mahasiswa, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini.

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat Jawa Tengah untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi seperti kekeringan dan hujan lebat pada musim kemarau 2025.
"Berdasarkan surat Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II bernomor e.B/KL.00.02/020/KBB2/VII/2025 tentang Peringatan Dini Cuaca dan Iklim Provinsi Jawa Tengah Periode Dasarian II Juli 2025, sebanyak 27 dari 54 Zona Musim (ZOM) di Jawa Tengah telah memasuki musim kemarau pada Dasarian II Juli 2025," kata Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo di Cilacap, Minggu (13/7) mengutip Antara.

Menurutnya, wilayah yang sudah memasuki musim kemarau tersebar di sebagian besar Kabupaten Brebes, Tegal, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purworejo, Klaten, Wonogiri, Blora, hingga Demak.

Bahkan, untuk wilayah Boyolali, Jepara, dan Wonogiri berstatus waspada kekeringan meteorologis, sedangkan Klaten berstatus siaga kekeringan meteorologis.

"Hasil monitoring parameter iklim global seperti ENSO (El Nino-Southern Oscillation) serta IOD (IndianOcean Dipole) saat ini berada dalam kondisi netral dan diprediksi tetap netral hingga semester kedua tahun 2025," katanya

Sementara suhu muka laut(Sea Surface Temperature/SST) di perairan Indonesia pada periode Juli hingga Desember 2025, kata dia, secara umum diprediksi akan didominasi oleh normal hingga anomali positif atau lebih hangat dengan kisaran nilai 0,5 derajat Celius hingga 2 derajat Celsius.

Dengan demikian, lanjut dia, hujan masih berpotensi terjadi pada Dasarian II Juli 2025 di sejumlah wilayah Jawa Tengah.

Ia mengatakan tiga wilayah di Jawa Tengah, yakni Purbalingga, Banjarnegara, dan Pekalongan, masuk dalam kategori waspada terhadap curah hujan tinggi yang berkisar 150-200 milimeter per dasarian.

"Bahkan, hujan lebat berpotensi terjadi pada hari inidi sejumlah wilayah dataran tinggi, seperti Karangreja dan Bojongsari (Kabupaten Purbalingga), Batur dan Kalibening (Banjarnegara), Paninggaran (Pekalongan), hingga wilayah selatan Kabupaten Tegal dan Brebes. Sementara untuk tanggal 14-20 Juli, potensi hujan lebat dinyatakan nihil," tutupnya.

TEMPO.CO, Depok - Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan pemerintah sedang mengupayakan respons cepat dalam penanggulangan bencana. Pemerintah meminta pertolongan pertama tim evakuasi mesti tiba sebelum enam jam setelah kejadian bencana.

"Enam jam harus sampai. Sebab, enam jam pertama penting untuk melakukan penyelamatan korban jiwa," kata JK saat membuka Pertemuan Ilmiah Tahunan Riset Kebencanaan (PIT-RB) ke-4 2017 di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Senin, 8 Mei 2017. 
Menurutnya, respons cepat terhadap penanganan bencana bisa mengurangi dampak besar timbulnya korban. Bahkan kedatangan tim evakuasi yang cepat bisa mengurangi biaya penanganan bencana. "Pemerintah sekarang perlu melakukan konstruksi program untuk mengurangi bencana. Salah satunya tiba sebelum enam jam setelah bencana," ucapnya.

Selain itu, peran media sangat penting dalam membantu penanganan bencana. Sebagai contoh, kata dia, bencana tsunami di Aceh pada 2004, yang meluluhlantakkan tanah rencong itu. Karena informasi media begitu cepat, banyak pihak yang langsung menolong.

"Bahkan banyak media asing yang juga menginformasikan sehingga banyak negara ikut membantu rekonstruksi pembangunan di Aceh. Pengaruh media sangat diperlukan dalam penanganan bencana," tuturnya.

Menurut dia, meski telah menelan Rp 50 triliun dalam membangun kembali Aceh pasca-tsunami, hingga saat ini belum seluruh wilayah terdampak bencana tersentuh pembangunan. "Sampai sekarang belum seluruhnya tersentuh. Namun pemerintah sudah mencoba merekonstruksi Aceh pasca-tsunami," ucapnya.