logo2

ugm-logo

Blog

Kesulitan Mobilitas Bantuan Bencana, Riau Minta Helikopter ke Pusat

http://www.borneonews.co.id/images/upload/cerita-tim-sar-saat-evakuasi-jenazah.jpg

PEKANBARU - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau Edwar Sanger sedang meminta izin helikopter BNPB untuk digunakan di Riau dalam memobilisasi bantuan bencana. Baik itu bencana banjir di Riau daratan dan Kebakaran Hutan dan lahan yang terjadi di pesisir Riau.

"Saya jelaskan ke Pak Kepala BNPB, kalau masalah di Riau itu sangat komplit, ada banjir dan Karhutla sehingga butuh helikopter,"ujar Edwar Sanger kepada Tribun Selasa (19/1/2016).

Selain banjir dan Karhutla, bencana lainnya yang melanda Riau adalah longsor yang sudah menyebabkan empat desa terisolir. Sehingga untuk mengantarkan bantuan dibutuhkan jalur udara, karena jalur darat terputus.

"Kalau sesuai dengan aturannya, harus dalam status siaga darurat dulu baru dapat bantuan Helikopter. Tapi kondisi Riau saat ini memang harus mendapatkan bantuan helikopter. Saya sudah jelaskan ke BNPB, hari ini akan diurus,"ujar Edwar Sanger.

Edwar Sanger juga menambahkan meskipun sejumlah wilayah Riau bagian selatan dilanda hujan lebat, namun Riau bagian utara atau bagian pesisir dilanda kekeringan atau kemarau. Sehingga muncul sejumlah titik Hotspot.

"Makanya memang Riau itu sangat membutuhkan helikopter, BNPB mengizinkan dan sedang diurus izin pemakaiannya,"jelas Edwar. (*)

sumber: TRIBUNPEKANBARU.COM

Jatim miliki peta daerah rawan bencana

Jatim miliki peta daerah rawan bencana

Surabaya - Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, mengaku memiliki peta daerah rawan bencana di wilayah kerjanya guna mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi, sekaligus kesiapan menanganinya.

"Kami tidak berharap ada bencana di Jatim, tapi kalau memang ada, maka segalanya harus siap dan jangan sampai ada korban," ujarnya di Surabaya, Sabtu.

Ia pun tidak menampik bahwa Jawa Timur (Jatim) termasuk rawan bencana, seperti banjir, tanah longsor, puting beliung hingga gunung meletus.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak, terutama pemerintah daerah setempat tidak lengah dan waspada terhadap apa yang mungkin bisa terjadi.

"Ada bencana yang bisa diprediksi, sehingga harus dilakukan pencegahan agar tidak sampai terjadi. Aparat dan pemerintah daerah harus tahu apa yang dilakukannya," ucapnya.

Gus Ipul, sapaan akrabnya, mencontohkan di daerah aliran Bengawan Solo yang rawan banjir, dan pemukiman di lereng gunung berapi yang rawan letusan, maka secara rutin dilakukan simulasi dan berbagai koordinasi dengan pihak terkait.

"Harapan kami, kalau situasinya darurat, maka masyarakat sudah harus tahu apa yang dilakukannya. Ini telah kami pikirkan, tapi semoga tidak sampai terjadi bencana," kata mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal itu.

Ketika disinggung tentang aktivitas Gunung Bromo, Gus Ipul mengemukakan, semua aktivitas penduduk masih aman selama dilakukan di luar titik yang ditentukan, yakni 2,5 kilometer dari kawah puncak.

"Intinya, segala aktivitas di luar kawasan lautan pasir tidak ada masalah. Masyarakat yang akan berwisata kami persilakan datang beramai-ramai karena memang sangat indah," katanya.

Berdasarkan laporan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur untuk kondisi Gunung Bromo pada Sabtu (2/1) pukul 06.00 hingga 12.00 WIB, cuaca terpantau cerah-mendung dan angin tenang yang suhu berkisar 14 hingga 17 derajat Celcius.

Adapun kondisi gunung berkabut, asap kelabu kecoklatan tebal dengan tekanan sedang hingga kuat dengan ketinggian 1.200 meter dari puncak atau 3.529 meter di atas permukaan laut ke utara sampai barat laut, serta kondisi tremor amax mencapai tiga hingga 22 milimeter (mm), dan dominan lima mm.

Editor: Priyambodo RH

sumber: antara

Pemkot Alokasikan Rp4 Miliar untuk "Tangkis" Bencana

Ilustrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (JIBI/Bisnis/Dok.)

SOLO — Uang senilai Rp4 miliar yang bersumber pada APBD 2016 dialokasikan sebagai dana tanggap darurat bencana. Anggaran yang diplot dalam pos tak terduga itu akan dicairkan Pemkot jika terjadi bencana alam.

Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Penjabat (Pj) Wali Kota Solo Budi Yulistianto mengatakan alokasi dana tanggap bencana tahun ini sama seperti dana tanggap bencana di 2015 lalu. “Dana bisa digunakan sewaktu-waktu jika memang terjadi bencana,” katanya ketika dijumpai solopos.com, Minggu (3/1/2016).

Sebagaimana dana tanggap darurat pada 2015, Budi mengatakan sebagian digunakan untuk pendampingan dana bantuan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dalam pembangunan pasar darurat Pasar Klewer yang terbakar pada akhir 2014.

Selain itu dana juga digunakan untuk biaya pembuatan Detail Engineering Design (DED) pasar darurat dan Pasar Klewer yang dibangun pascakebakaran.

“Mudah-mudahan tahun ini tidak ada bencana. Doanya kan itu. Kalau bisa ya tidak usah digunakan seperti tahun lalu,” harap dia.

Budi menjelaskan mekanisme pencairan dana tak terduga biasanya dilakukan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), termasuk untuk menyalurkan bantuan korban banjir yang melanda sejumlah wilayah di Solo.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Kota Solo Gatot Sutanto sebelumnya meminta warga yang berada di daerah rawan banjir untuk mewaspadai ancaman bencana banjir.

Ia memperkirakan puncak musim hujan akan terjadi pada Januari hingga Februari nanti. “Perkiraan itu berdasar informasi yang kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika,” kata dia.

sumber: Solopos.com

Mitigasi Bencana Kesehatan Lingkungan

PERISTIWA atau kasus kerusakan lingkungan dalam beberapa dekade terakhir ini semakin marak diperbincangkan. Kerusakan ini tidak hanya dapat dilihat dari perubahan yang diterima oleh alam namun juga dampak risiko yang ditimbulkan bagi makhluk hidup yang tinggal bersama alam. Bencana kabut asap yang terjadi beberapa waktu di sejumlah daerah di Sumatera dan Kalimantan, misalnya, telah menunjukkan kerusakan alam dan risiko yang diterima manusia.

Risiko rusaknya alam ini dilihat dari aspek kesehatan lingkungan telah memberikan dampak kesehatan yang buruk bagi manusia. Kerusakan lingkungan ini tidak terlepas dari perbuatan tangan-tangan manusia yang ingin mengeruk keuntungan dari alam dan mengeksploitasi hasil alam tanpa memikirkan hubungan timbal balik hubungan manusia dan alam. Eksploitasi alam ini menimbulkan ketimpangan ekologis dan menyebabkan pencemaran lingkungan yang berakhir pada munculnya gangguan fisiologis dan psikologis pada manusia.

Model Gordon
Gangguan fisiologis dan psikologis yang timbul pada manusia dari dampak kerusakan lingkungan merupakan wujud dari tidak seimbangnya interaksi yang terjadi dari tiga elemen utama pembentuknya, yaitu agen (penyebab penyakit), host (pejamu), dan lingkungan. Elemen ini dijabarkan rinci pada Model Gordon yang menggambarkan terjadinya penyakit pada masyarakat. Model ini dinamakan sesuai dengan pencetusnya, seorang dokter, John Gordon, yang menganalogikan terjadinya penyakit sebagai adanya sebatang pengungkit, yang mempunyai titik tumpu di tengah-tengahnya. Titik tumpu yang berada di tengah ini adalah faktor lingkungan.

Model Gordon ini memberi penjabaran ketika ketiga elemen utama berada pada posisi setimbang maka masyarakat akan berada dalam keadaan sehat. Namun dengan dasar satu penyebab atau banyak faktor penyebab yang membuat ketiga elemen tadi tidak seimbang atau menjadi berat sebelah, maka munculnya penyakit pada masyarakat akan terjadi. Inilah kondisi yang dinamakan masyarakat menjadi sakit atau tidak sehat.

Jika kejadian sakit ini dibiarkan berlarutan, tentu akan mendorong munculnya wabah penyakit di masyarakat atau populasi penduduk. Sehingga diperlukan tindakan mitigasi munculnya kasus penyakit yang besar atau dikenal wabah. Wabah ini merupakan kejadian luar biasa (KLB) yang menimpa satu populasi atau lebih yang memerlukan upaya lintas sektoral dalam penanganannya.

Kejadian kabut asap beberapa waktu yang lampau dapat dianalogikan dengan Model Gordon ini dengan bergesernya titik tumpu faktor lingkungan sehingga menyebabkan pergeseran kualitas lingkungan. Pergeseran titik tumpu ini dapat memberatkan faktor agen/penyebab penyakit atau faktor host/pejamu. Pergeseran ini menimbulkan sakit yang diperlihatkan dengan adanya keluhan dan gejala sakit secara subyektif dan obyektif sehingga penderita yang sakit memerlukan pengobatan untuk mengembalikan keadaan sehat.

Model Gordon ini dapat memberi analisis keadaan sekaligus memberi arah untuk mendapatkan solusi dari permasalahan penyakit yang timbul. Kejadian kabut asap dari sumber kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di daerah Sumatera dan Kalimantan, bahkan menjalar lebih global hingga ke negara tetangga mampu dianalisis dengan teori Gordon ini dengan melakukan analisis terhadap perubahan baik dari sisi agen, host/pejamu, maupun lingkungan.

Secara umum, dampak yang ditimbulkan sangat kompleks dan sebagian besar pada awalnya tidak dapat dideteksi secara jelas, karena merupakan gejala yang tidak spesifik atau khas. Misalnya pusing, iritasi mata, iritasi hidung dan tenggorokan, radang saluran napas bagian atas, tekanan darah meningkat, pandangan kabur, gatal-gatal alergi, hingga diare.

Selain itu berbagai bahan kimia toksik dalam dosis rendah berkepanjangan dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah terserang infeksi. Analisis A (agen) dari teori Gordon ini dapat memberikan solusi sebagai langkah penanganan penyakit berbasis lingkungan.

Dampak dari asap kayu bakar yang mengandung aldehida dan hidrokarbon aromatik polisiklik memiliki potensi untuk menekan sistem kekebalan tubuh. Sulfur dioksida dan nitrogen dioksida yang diadsorpsi pada partikel asap dapat dihirup cukup dalam pada saluran napas selanjutnya terlarut dalam cairan tubuh dan memasuki aliran darah, sistem limfatik, atau jaringan paru-paru. Kerja paru-paru semakin kuat untuk menghindari masuknya iritan dan hal ini membuat kesulitan bernapas dan membebani jantung manusia sehingga berpotensi memberi gangguan kardiovaskular.

Selain itu infeksi kulit dan iritasi mata juga menunjukkan efek dari asap. Tindakan yang dilakukan terhadap L (lingkungan) adalah dengan membuat kualitas lingkungan menjadi baik kembali atau tidak terjadi pencemaran lagi. Dalam hal ini dicari penyebab terjadinya pencemaran udara dari kabut asap ini dengan menganalisis faktor pemicu munculnya kebakaran hutan/lahan gambut. Faktor biologi, fisik, maupun lingkungan ekonomi, sosial, budaya merupakan hal-hal yang memberi kontribusi yang bersifat dinamis dan kompleks terhadap munculnya kejadian pencemaran asap ini.

Solusi
Perbaikan lingkungan dengan proses pemadaman kebakaran dan perubahan perilaku perusak hutan mungkin solusi yang berjalan lambat, namun dapat dicari solusi lain dengan alternatif tindakan pada analisis faktor H (host/pejamu). Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan perlindungan diri pada masyarakat dengan memberikan alat proteksi diri berupa masker. Pengetahuan mengenai risiko bahaya asap jika terpapar dalam waktu lama, sehingga dengan bekal pengetahuan risiko ini masyarakat bisa memberikan upaya sendiri bagi pertahanan kesehatan dirinya. Jika sudah tidak mampu ditanggulangi tentu harus dilakukan pengobatan oleh dokter.

Upaya lainnya dengan analisis faktor agen dapat dilakukan dengan memutuskan kejadian munculnya asap. Tindakan pembakaran hutan/ladang gambut yang dilakukan dengan tidak memperhatikan ketentuan dan prosedur yang telah diatur dalam peraturan pemerintah akan dapat memberikan dampak negatif. Dampak ini tidak hanya dari aspek konservasi lahan, tapi juga dari efek asap yang dihasilkan. Upaya membuat dan menerapkan kebijakan pengelolaan hutan/lahan gambut dan sanksi tegas secara hukum bagi oknum pelanggar juga dapat dilakukan untuk mengatasi kejadian kabut asap ini baik untuk kejadian yang muncul saat ini maupun kemungkinan yang akan terjadi lagi ke depan.

Kebijakan kementerian dan instansi/institusi kesehatan akan terwujud jika kerja sama lintas sektoral juga dilakukan. Kerja sama dengan bidang AMDAL, kehutanan, kesehatan, sosial, agama, ekonomi, dan bidang terkait lainnya dapat memudahkan mencari solusi bagi bencana kesehatan lingkungan. Upaya-upaya program peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan merupakan kunci dalam penanganan kejadian penyakit di masyarakat.

Keterpaduan dari kerja sama ini dapat memberikan pemikiran terhadap berbagai alternatif solusi yang harus diterapkan melalui program jangka pendek dan program jangka panjang. Untuk melakukan analisis timbulnya penyakit di masyarakat ini masih diperlukan pembelajaran mengenai interaksi ketiga elemen utama tadi, A (agen), L (lingkungan), dan H (host/pejamu) karena terjadinya satu jenis penyakit tidaklah sesederhana seperti yang digambarkan. Manifestasi penyakit yang terjadi juga dipengaruhi oleh penyebab/kausasi yang banyak/multipel (multiple causation of disease).

Menghindari munculnya bencana kesehatan lingkungan memerlukan upaya kuat dan terintegrasi dengan merespons kondisi lingkungan yang berubah dengan cara-cara yang bijaksana, awas dengan munculnya agen baru yang masih peka bagi kesehatan manusia dan peningkatan derajat kesehatan. Mitigasi perlu dilakukan agar tidak muncul bencana kesehatan lingkungan yang bersumber dari penyakit berbasis lingkungan. Akhirnya, dengan terwujudnya masyarakat yang sehat juga dapat mendukung pemerintah dalam menyongsong tantangan pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dalam berbagai aspek. Semoga!

* Dr. Sofia, M.Sc., Dosen dan Sekretaris Centre for Health Service Management (CHSM) Fakultas Kedokteran, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SDM Manajemen Bencana Dinilai Masih Minim

Sejumlah petugas tim SAR saat melakukan evakuasi korban bencana (ilustrasi).

SLEMAN – Bencana akibat dampak dari fenomena perubahan iklim terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Kenaikan muka air laut, genangan banjir di dataran rendah, erosi pantai, banjir dan gelombang ekstrim merupakan dampak dari pembangunan kota yang kurang memperhatikan ancaman perubahan iklim. Sementara sumber daya manusia (SDM) di bidang manajemen bencana dinilai masih kurang.

Ketua Magister Manajemen Bencana UGM, Prof. Dr. Sudibyakto mengatakan hampir 85 persen bencana di Indonesia sangat terkait dengan fenomena perubahan iklim. Meski memiliki tingkat risiko bencana yang sangat tinggi namun ketersediaan SDM di bidang penanggulangan bencana masih sangat terbatas.

“Tidak sebanding dengan risiko bencananya,” kata Sudibyakto dalam peluncuran minat studi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di ruang seminar Sekolah Pascasarjana UGM, Rabu (16/12).

Diperkirakan dalam kurun waktu 15 tahun ke depan Indonesia membutuhkan SDM manajemen bencana sebanyak 1.500 orang sarjana, 250 magister dan 50 doktor.

Selain soal SDM, Sudibyakto juga menyoroti tentang minimnya komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana untuk program penanggulangan bencana yang dinilainya masih sangat terbatas. Bahkan belum masuk skala prioritas.

“Kondisi ini menyebabkan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana di daerah tidak dapat terencana dan terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Achmad Poernomo mengatakan risiko bencana akibat perubahan iklim yang perlu diantisipasi adalah kenaikan muka air laut.

Menurut para ahli, kata Poernomo, pada tahun 2050 akan ada kenaikan muka air laut setinggi 90 cm. Sehingga bisa menenggelamkan dua ribu pulau kecil di Indonesia dan 42 juta rumah di pinggir pantai yang akan hilang.

Dampak lain yang ditimbulkan, antara lain ketidakpastian musim dalam kegiatan penangkapan ikan.

“Saat ini saja perubahan migrasi ikan dan jumlah ikan yang terdampar semakin banyak,” katanya. Bencana dari dampak perubahan iklim ini menurutnya perlu ditanggulangi dan diantisipasi dengan mendukung program pembangun secara berkelanjutan.

sumber: REPUBLIKA.CO.ID