Teknologi RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) akan digunakan dalam rekonstruksi permanen sekolah yang mengalami kerusakan akibat gempa, yang terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Daroessalam (NAD) pada awal Desember 2016.

Sebelumnya, pasca-bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh 2004 silam, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada waktu itu juga menggunakan teknologi RISHA dalam rekonstruksi bangunan rusak. Terbukti, hingga saat ini bangunan tersebut masih dalam kondisi baik.

“Akan disepakati tipikal desain untuk bangunan permanen bangunan sekolah yang direkonstruksi ini adalah precast concrete, mengacu pada standar desain yang disebut oleh Balitbang adalah RISHA. Ini sudah teruji di Pidie,” tutur Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga.

Danis mengungkapkan, bahwa untuk pembangunan sekolah secara permanen ini akan ditargetkan dapat dilaksanakan pada Februari sampai Desember 2017. Setelah sebelumnya dipasang bangunan sementara untuk para siswa belajar.

(Baca juga: Eks Pengungsi Timor-Timur Siap Huni RISHA Akhir November)

Pembangunannya sendiri akan dilakukan oleh beberapa BUMN Karya untuk konstruksi maupun konsultan pengawasnya.

BUMN yang terlibat diantaranya adalah Waskita Karya,  Hutama Karya, Adhi Karya, Nindya Karya, Bina Karya, Wijaya Karya, Brantras Abripraya, PP, Waskita, Yodya Karya dan Virama Karya, yang akan dibagi menjadi tiga zona pekerjaan berdasarkan wilayah kerja.

BUMN tersebut, setelah menyepakati desain dan standarisasi bangunan akan langsung melakukan pabrikasi pra-cetak untuk selanjutnya melakukan pemasangan.

“Jenis pekerjaannya lebih banyak pabrikasi karena ini untuk menjamin standarisasi, kualitas dan kecepatan,” tambah Danis.

Teruji di Bangunan Sementara

Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, Arief Sabarudin mengatakan bahwa pada saat terjadi gempa, pihaknya melakukan pengecekan terhadap bangunan-bangunan yang menggunakan teknologi RISHA di Aceh, dan hasilnya bangunan tersebut masih dalam kondisi bagus.

“Alhamdulillah, bangunan yang dibekali teknologi RISHA pada 2004 lalu, kondisinya masih bagus dan tidak terganggu oleh gempa. Bahkan kami sangat kaget, mengetahui bahwa banyak rumah sementara yang dulu dibangun sampai sekarang masih dalam kondisi bagus,” tambah Arief.

Untuk bangunan kelas sementara, pihaknya dan BUMN sepakat untuk membuat ruangan kelas dengan sistem modular dengan metode knock down. Sebagai rangka atapnya, bangunan akan menggunakan material baja ringan yang dilakukan dengan mengadopsi metode tersebut.

Kelas-kelas sementara ini ditargetkan sudah dapat terbangun di akhir Januari.

“Sambil teman-teman BUMN siapkan komponen, land clearing dan segala macamnya sudah bisa dilakukan secara paralel. Sehingga kita harapkan pembangunan kelas sementara dapat dilakukan bisa 1-2 minggu paling lama 1 bulan tergantung jumlah kelas,” kata Arief.

Berdasarkan data BNPB per 19 Desember 2016 telah teridentifikasi sebanyak 159 sekolah mengalami kerusakan ringan dan berat.

Saat ini BNPB telah membersihkan 13 sekolah, 8 diantaranya sudah bersih 100 persen. Sambil menunggu pendataan dan audit teknis di lokasi lain, rekonstruksi akan fokus di 13 sekolah tersebut.

sumber: rumah.com

ACEH - Kementerian Agama (Kemenag) menggandeng BAZNAS membantu tahap recovery korban gempa bumi 6,4 SR di Pidie Jaya, Nangroe Aceh Darussalam, 7 Desember 2016 lalu.

Baznas menyalurkan bantuan sebesar Rp1 miliar dari dana zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemenag yang dikumpulkan tiap bulannya di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kemenag. Program recovery dari dana tersebut dipusatkan di Desa Lhok Pu’uk, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya. 

Ini adalah wilayah yang porak-poranda akibat gempa. Dana sebesar itu akan digunakan membangun berbagai fasilitas, yaitu 30 unit Rumah Tumbuh (RUTUM), meunasah (mushola) dan pasar darurat. Selain itu Tim BAZNAS di lokasi juga menggunakannya untuk pengembangan microfinance (modal usaha) serta pengembangan pertanian dan peternakan.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang di lokasi, meletakkan batu pertama pembangunan sarana untuk para warga yang kini tinggal di hunian sementara yang dibangun BAZNAS ini. Lukman didampingi oleh Wakil Ketua BAZNAS Dr Zainulbahar Noor dan para pejabat di lingkungan Provinsi NAD.

"Mohon doa restunya, hari ini kami akan membangun masjid untuk masyarakat Desa Look Pu'uk yang hancur oleh gempa. Semoga masjid ini dapat kembali mendekatkan kita kepada Allah SWT dan menguatkan ukhuwah islamiyah," kata Lukman Hakim.

Sementara itu, Zainulbahar mengatakan, sejak hari pertama gempa, Tim BAZNAS bertolak ke Aceh untuk memberikan layanan medis dan membuka posko bantuan.

"Dana zakat, infak dan sedekah yang diamanahkan masyarakat juga diwujudkan dalam layanan dapur umum, masjid sementara dan hunian sementara sehingga masyarakat setempat mendapatkan tempat yang lebih layak daripada tenda pengungsian. Terlebih untuk perempuan dan anak-anak," kata Zainulbahar.

Sekadar informasi, BAZNAS adalah badan pengelola zakat yang dibentuk pemerintah melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 8 Tahun 2001. BAZNAS bertugas menghimpun dan menyalurkan Zakat Infak dan Sedekah pada tingkat nasional. 

Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat nasional. BAZNAS sudah berdiri di 509 daerah (tingkat  Provinsi dan Kabupaten/ Kota). 

Jakarta Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, lumpuh total setelah diterjang banjir bandang, Rabu dini hari (21/12/2016). perkantoran, sekolah, dan perdagangan tidak bisa berjalan. Selain itu sambungan telekomunikasi juga mengalami gangguan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat H Muhammad Rum, seperti dilansir dari antara, mengatakan, saat ini, banjir sudah berangsur surut.

Seluruh lapisan masyarakat, bersama pemerintah, TNI/Polri, Basarnas dan relawan sibuk membersihkan lumpur bekas banjir.

 

Menurut Muhammad Rum, warga Kota Bima saat ini sangat membutuhkan bantuan air bersih, obat-obatan, dan makanan. Selain, bantuan pangan, dan sandang, peralatan seperti perahu karet, genset juga sangat dibutuhkan warga. Mengingat aliran listrik belum bisa menyala meski banjir sudah surut.

"Tidak ada korban jiwa, kalau ada itu hoax," kata Muhammad Rum melalui pesan singkat yang diterima wartawan antara di Mataram, Kamis (22/12/2016).

SUBANG, (PR).- Kementerian Sosial terus mengembangkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) di berbagai daerah. Di setiap provinsi dilaksanakan rekruitmen sukarelawan Tagana 50-60 orang per tahunnya. Saat ini, jumlah anggota Tagana di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 32 ribu orang. Namun anggota yang aktif sekitar 29 ribu orang.

Hal itu dikatakan Kasubdit Penanganan Korban Bencana Alam Kemensos, Iyan Kusmadiyana seusai apel penutupan Pelatihan dan Simulasi Kampung Siaga Bencana di Alun-alun Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, akhir pekan kemarin.

Dia mengatakan jumlah sukarelawan tergabung dalam Tagana masih jauh dari ideal apalagi bila melihat peta kerawanan bencana alam di daerah. Pihaknya terus berupaya mendorong adanya penambahan jumlah keanggotaan tagana setiap tahunnya, seperti tahun 2016 tiap provinsi diharapkan ada tambahan 50 - 60 anggota baru. "Kehadiran Tagana sangat membantu kami di kemensos. Kontribusi mereka besar sekaligus mampu meminimalisir korban saat terjadi bencana. Rasa kemanusiaannya tinggi, dan selalu siap ditugaskan kapanpun," ujarnya.

Iyan mengungkapkan pemerintah akan terus melakukan pembenahan dan peningkatan kemampuan tagana seperti peningkatan kemampuan manajemen pengungsi. "Daya jangkauan dan kemampuan Tagana terus tingkatkan sebagai bagian tim penanggulangan bencana bersama instansi lainnya,” ujarnya

Selain itu, lanjutnya upaya meningkatkan peran aktif masyarakat diarahkan kepada terbentuknya Kampung Siaga Bencana, dan jumlahnya terus diperbanyak. Melalui KSB, masyarakat dilibatkan secara aktif, dan mereka menjadi ujung tombak dalam mengantisipasi kemungkinan kejadian.

"Kami akan terus mendorong dan memfasilitasi kampung siaga bencana terutama di daerah daerah terpencil yang sangat rawan,” ujarnya.

Dijelaskannya perluasan KSB dilakukan sebagai upaya antisipasi terjadinya bencana, sekaligus meminimalisir korban saat bencana datang. Apalagi saat ini perubahan cuaca semakin tidak menentu, berpotensi besar memicu terjadinya bencana. Pemerintah akan memetakan KSB pada daerah rawan di Indonesia. Pemetaan ini dilakukan untuk menangani permasalah kebencanaan nasional, seperti banjir, tanah longsor, puting beliung dan lainnya.

"Pemetaan KSB mengacu pada data yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sedangkan penentuan lokasinya diserahkan kepada daerah masing-masing," ujarnya.

Dikatakannya, masyarakat di KSB diberikan pengetahuan mengenai sistem peringatan dini dan antisipasi serta pertolongan pertama jika terjadi bencana. Selain itu Kemensos bersama sengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan SAR Nasional, PMI dan BMKG akan terus meningkatkan sistem peringatan dini bencana di masyarakat. “Peningkatan sistem peringatan dini di masyarakat ini sangat penting guna meminimalisir korban,” jelasnya