Blog

BPBD DIY Gelar Pelatihan Kedaruratan Bencana Nuklir

SLEMAN -- Keberadaan reaktor nuklir di wilayah DIY membuat masyarakat harus tetap waspada. Sebab teknologi kimia tersebut memiliki resiko kebencanaan yang tinggi. Maka itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY menggelar pelatihan kedaruratan bencana nuklir.

"Pelatihan ini kami gelar agar masyarakat semakin waspada. Kalau dari pihak Batan (Badan Tenaga Nuklir) kan orang-orangnya sudah mengerti tentang potensi bencana nuklir, sedangkan masyarakat umum belum," kata Kepala BPBD DIY Krido Suprayitno saat ditemui di Kantor Batan Caturtunggal, Depok, Rabu (31/8).

Pasalnya saat ini pemukiman warga di sekitar Reaktor Nuklir Kartini Batan DIY sudah semakin berkembang. Bahkan penghuni kawasan tersebut didominasi oleh mahasiswa yang pada dasarnya merupakan pendatang baru. Di mana mereka tidak banyak mengetahui soal keberadaan reaktor nuklir di kawasan Caturtunggal.

Puncak pelatihan berupa gladi lapang atau simulasi kebencanaan akan berlangsung pada tanggal 10 September. Menurut Krido agenda simulasi bencana ini akan melibatkan 500 personil yang terdiri dari BPBD DIY, Sleman, Kodim, Polres, dan berbagai tokoh masyarakat.

"Karena dalam menangani bencana yang penting adalah koordinasi lintas sektoral. Makanya kami melibatkan semua pihak pada acara puncak nanti," tutur mantan Kepala Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD) Sleman itu menjelaskan.

Selain pelatihan kedaruratan, ke depannya BPBD DIY berencana membangun kampung tangguh bencana di wilayah sekitar reaktor nuklir. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi segala kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Pencanangan kampung tangguh bencana ini akan disertai dengan berbagai aktivitas simulasi sebagaimana yang telah berlangsung pada kampung-kampung tangguh bencana lainnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Sains dan Teknologi Akselerator Batan DIY Susilo Widodo menyampaikan, pihaknya telah menerapkan sejumlah standar prosedur dalam mengoperasikan Reaktor Nuklir Kartini. Termasuk dari pembangunan sungkup pelindung reaktor hingga mekanisme pengoperasiannya.

Di sisi lain Reaktor Nuklir Kartini memiliki kapasitas yang sangat kecil, yakni hanya 100 Kilo Watt (KW). Sehingga jangkauan radiasinya pun rendah. "Kalaupun terjadi bencana, paparan fisik radiasi nuklir di sini hanya sekitar 50 meter," kata Susilo. Kondisi ini berbeda dengan reaktor nuklir di Bandung yang berkapasitas 1.000 KW, dan di Serpong sebesar 30 Megawatt.

Susilo menjelaskan, jika terjadi bencana nuklir di Batan DIY masyarakat paling tidak hanya diimbau untuk tetap berada di dalam rumah. Imbauan itu pun hanya berlaku bagi warga yang memiliki pemukiman dengan radius 200 meter dari pusat reaktor. Hal ini dilakukan untuk menghindari kontaminasi udara di luar rumah yang dapat berbahaya bagi kesehatan.

Namun demikian, Susilo mengatakan, pelatihan kedaruratan bencana nuklir sendiri tetap penting diselenggarakan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan bencana yang dapat terjadi kapan saja. "Ya sebagai sarana sosialisasi juga pada masyarakat," katanya.

sumber: REPUBLIKA.CO.ID

Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI Gelar Pagelaran Budaya di Amurang

AMURANG - Suasana pesisir pantai boulevard Amurang berbeda dari biasanya. Tampak panggung utama berdiri megah dengan tenda utama dibagian tengah.

Disiang hari, suasana semakin dimeriahkan dengan aksi figura yang merupakan budaya unik warga Minahasa ketika menggelar kegiatan-kegiatan yang besar. Rupa-rupanya kegiatan tersebut merupakan bagian dari acara Pagelaran Budaya Pasca Bencana yang digelar oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI bekerja sama denga Pemerintan Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Minsel.

Tak hanya lomba figura, kegiatan yang dimulai 23 hingga 24 ini juga dirangkaikan dengan lomba goyang dodol, bintang vokalia, serta pagelaran budaya yang menampilkan sanggar-sanggar yang berada di Minsel. Wakil Bupati, Franky Wongkar membuka secara resmi yang ditandai dengan pemukulan tatengkoreng serta tambur.

Acara semakin meriah ketika malam hari, pesta rakyat ini dipenuhi dengan pertunjukkan budaya diantaranya penampilan tarian ciri khas daerah Kabasaran, musik bambu, tari-tarian, kolintang, serta aksi yang dibawakan 'tuama dan wewene' atau pemuda-pemudi Minsel.

Aksi mereka cukup menghibur ratusan penonton yang hadir. Ditambah dengan efek lampu membuat pertunjukan semakin mempesona.

Menurut Makbul, Kepala Seksi Pemulihan dan Peningkatan Sosial Budaya, Deputi Rehabilitasi dan Rekrontruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI lewat sambutan yang dibawakannya, bencana dapat memberi dampak kepada warga yang menjadi korban tak hanya dari segi ekonomi-sosial namun juga psikis dan mental.

"Pemulihan psikis dan mental dapat melalui pertunjukkan budaya. Diharapkan dengan adanya pagelaran budaya ini dapat memulihkan kondisi dan situasi yang ada pasca bencana. Terima kasih kepada warga Minsel yang berpartisipasi dalam acara ini," ujarnya.

Turut hadir, Herry Runtuwene, Sekretaris BPBD Minsel, Danny Rindengan, Sekretaris Daerah, Kapolres Minsel, Arya Perdana, pejabat sipil TNI/Polri tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat.

sumber: TRIBUNMANADO.CO.ID

DKI bangun 50 kampung siaga bencana

Jakarta (ANTARA News) - Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta membangun sebanyak 50 Kampung Siaga Bencana di titik rawan bencana di provinsi itu untuk membantu penyaluran bantuan kepada korban.

"Saat ini sudah siap 50 KSB yang ada di beberapa kelurahan yang menjadi titik rawan bencana banjir. KSB ini nanti menjadi tempat penampungan logistik juga mengolah dan mendistribusikannya," kata Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta Tarmijo Damanik di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan Kampung Siaga Bencana berguna untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada korban yang terkena dampak bencana.

Dia menuturkan masyarakat akan mengelola kampung siaga bencana itu secara swadaya.

Pihaknya menyalurkan bahan logistik ke KSB. Kemudian, masyarakat berperan untuk mengolah dan mendistribusikan bantuan itu sesuai dengan kebutuhan di wilayah mereka.

"Kami berikan bahan. Masyarakat berperan aktif di sana. Karena tanpa peran masyarakat, penanganan bencana seperti ini tidak akan berjalan efektif. Masyarakat yang aktif biasanya masyarakat yang tergabung dalam pilar-pilar sosial. Ada karang taruna, pekerja sosial masyarakat, tokoh masyarakat, dan seterusnya. Mereka yang membantu kita," ujar Damanik.

Sementara itu, Kepala Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana, Sahrul mengatakan KSB bisa membuat makanan cepat saji berupa 1000 bungkus nasi dalam jangka waktu empat jam untuk segera disalurkan kepada korban.

"KSB ini menurut kami cukup efektif. Karena dengan adanya KSB, apabila masyarakat terkena bencana pada siang hari, paling lama malam harinya mereka sudah dapat makan nasi bungkus. Tergantung situasi, bisa lebih cepat," ujarnya.

Dia mengatakan jumlah KSB mengalami peningkatan. Sejak dibangun pada 2014 hingga 2015, sebanyak 30 KSB telah beroperasi. Sementara, pada 2016, terjadi penambahan KSB sebanyak 20 KSB sehingga totalnya menjadi 50 KSB.

Dia menuturkan pihaknya menargetkan sebanyak 76 KSB hingga 2017 yang berada di titik-titik rawan bencana.

"Jika bencana banjir sudah menurun, KSB bisa menanggulangi bencana lainnya. Seperti bencana kebakaran dan bencana sosial seperti tawuran atau kekisruhan lainnya. KSB tetap bisa difungsikan. Karena fungsi KSB sendiri menyediakan kebutuhan dasar secepat mungkin bagi korban yang terkena dampak bencana," ujarnya.

Editor: Tasrief Tarmizi

BPBD Aceh Besar Adakan Simulasi Tsunami

JANTHO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Besar bekerja sama dengan International Organization Migration (IOM), Minggu (14/8) pagi mengadakan simulasi gempa bumi dan tsunami di Kecamatan Leupung, Aceh Besar. Kegiatan itu diikuti warga dari tiga desa tangguh bencana di Aceh Besar yaitu Layeun dan Pulot (Kecamatan Leupung) serta Desa Krueng Kala (Kecamatan Lhoong).

Amatan Serambi, kemarin, simulasi itu diawali dengan apel di Kompleks Masjid Al-Ikhlas Kecamatan Leupung. Kepala BPBD Aceh Besar, Ridwan Jamil SSos MSi bertindak sebagai upacara yang diikuti perwakilan relawan desa tangguh bencana, TNI/Polri, anggota Tagana, Basarnas, RAPI, dan beberapa elemen peduli bencana lainnya.

Ridwan Jamil antara lain menyampaikan tentang pentingnya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana alam. Sebab, menurutnya, bencana seperti tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami selalu datang secara tiba-tiba. Jika masyarakat sudah siaga, Ridwan berharap dapat meminimalisir korban jiwa dan harta benda akibat bencana.

“Hal yang tak kalah penting adalah semua stakeholder yang terkait kebencanaan bisa melaksanakan tugas masing-masing secara maksimal. Sehingga bantuan yang diberikan kepada masyarakat dapat mengurangi korban jiwa dan harta benda,” ungkap Ridwan Jamil.

Dalam simulasi itu, tambah Ridwan, semua stakeholder yang terlibat harus bisa mengajarkan kepada masyarakat apa yang harus mereka kerjakan saat bencana datang. Sehingga warga bisa melakukan langkah-langkah penyelamatan diri secara mandiri sambil menunggu bantuan dari pihak terkait. “Dalam acara ini kita juga ingin melihat kerja sama semua stakeholder kebencanaan dalam memberi bantuan jika bencana datang,” pungkas Ridwan Jamil.

Seusai apel, acara dilanjutkan dengan simulasi bencana di kawasan Desa Layeun dan Pulot. Dalam simulasi itu, warga diajarkan cara menyelamatkan diri jika terjadi tsunami mulai dari desanya hingga ke tempat penampungan sementara yang aman.(jal)

Penanganan Bencana Purworejo Jadi Percontohan

Penangan Bencana di Purworejo

PURWOREJO - Penanganan bencana tanah longsor dan banjir di Kabupaten Purworejo akan menjadi percontohan di tingkat nasional. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan mendokumentasikan pola penanganan yang dilakukan semua unsur dalam menangani bencana yang menewaskan 46 jiwa itu.

Pihak BNPB menyebut, rencana itu didasarkan kondisi bencana di Kabupaten Purworejo yang terjadi di beberapa lokasi secara bersamaan dan masif. "Bencana banjir dan tanah longsor terjadi bersamaan, keduanya menyebabkan korban jiwa serta berdampak luas," tutur Rahmawati Husein PhD, Dewan Penasehat BNPB, kepada KRjogja.com, Kamis (21/07/2016).

Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan sebuah mekanisme koordinasi yang bagus. Penanganan bencana harus melibatkan seluruh unsur, baik masyarakat, pemerintah dan pihak swasta.

BNPB akan mendokumentasikan kegiatan respons dan pemulihan pascabencana Purworejo. "Ini menjadi pembelajaran yang baik. Apa yang terjadi di Purworejo bisa menjadi rekomendasi dalam pembuatan kebijakan tingkat lokal hingga nasional," ungkapnya.

Rahmawati mengemukakan, respons Kabupaten Purworejo terhadap bencana telah terorganisasi dengan baik. Pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mencoba berinovasi membuat jejaring sehingga penanganan bencana. "Tentu butuh kecepataan dan koordinasi, mungkin hal itu yang harus ditingkatkan. Instansi terkait juga harus secara otomatis menjalankan fungsinya dalam penanganan bencana, jadi tidak menunggu perintah atasan," ujarnya.

Namun dalam penanganan, garis koordinasi tetap dipegang BPBD setempat sebagai lembaga yang ditunjuk undang-undang untuk menangani bencana. Fuadi Darwis menyatakan bahwa tidak semua daerah di Indonesia memiliki kapasitas yang sama bagusnya dengan Purworejo dalam menangani bencana. "Kapasitas itu yang harus sama-sama ditingkatkan," ucapnya. (Jas)

sumber: (KRjogja.com)