Blog

Riau Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Karhutla!

Pekanbaru - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau meluas hingga mencapai sekitar 500 hektare. Provinsi Riau menetapkan status tanggap darurat.

"Per hari ini, saya Gubernur Riau telah menetapkan status tanggap darurat," kata Gubernur Riau Abdul Wahid dalam konferensi pers di kantornya, Pekanbaru, Riau, Selasa (22/7/2025).

Abdul Wahid menyampaikan sejumlah hal yang telah dilakukan oleh Pemprov Riau dan instansi terkait yakni melakukan monitoring dan ground checking titik hotspot, penambahan personel dan peralatan untuk melakukan pemadaman karhutla, dan penggunaan alat berat untuk membuat sekat-sekat bakar.

"Kemarin Pak Kapolda dan tim sudah turun ke Rokan Hilir dan Rokan Hulu, terakhir di Kampar, beliau bersama tim sudah turun," imbuhnya.

Selain itu, Pemprov Riau juga telah menggerakkan kendaraan operasional ke lokasi titik api. Dalam upaya pemadaman ini Pemprov Riau juga telah melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selain itu, sejumlah embung di dekat titik api juga telah dilaksanakan.

"Kendala yang selama ini kita hadapi adalah lahan kering yang menyebabkan mudah terbakar, angin kencang yang cepat meluaskan api ke titik lain, dan perbukitan seperti di Rokan Hulu itu sangat susah dijangkau karena perbukitan, sehingga perlu water booming. Kemarin alat masih kekurangan," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol, mengapresiasi Pemprov Riau atas penetapan status tanggap darurat bencana karhutla ini.

"Ini artinya bahwa seluruh instrumen dan komponen yang ada di Riau akan memperhatikan sungguh-sungguh upaya kita bersama untuk melakukan penanganan dan pencegahan karhutla," kata Hanif Faisol.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyampaikan selama Juli 2025 ini pihaknya telah menetapkan 29 tersangka atas karhutla yang terjadi di lahan seluas 213 hektare di 4 kota/kabupaten Provinsi Riau. Penindakan ini merupakan komitmen Polda Riau dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Setelah satu minggu ke belakang kita ungkap dengan total 29 tersangka dan 213 hektare lahan hangus terbakar," kata Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan saat konferensi pers di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Selasa (22/7).

Heert Heryawan menyampaikan penegakan hukum ini adalah bentuk keseriusan Polda Riau dan Forkopimda serta stakeholder lainnya dalam melindungi lingkungan hidup dan mencegah kerusakan ekosistem.

"Komitmen Polda Riau bersama Forkopimda, Pak Danrem dan Pak Danlanud, adalah terus melanjutkan upaya pelestarian lingkungan baik melalui pendekatan preventif, preemtif, edukatif, juga tidak lupa melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan," imbuhnya.

Dari 23 kasus tersebut, rinciannya, antara lain: 1 kasus ditangani Ditreskrimsus Polda Riau dengan 2 tersangka, 1 LP di Polres Indragiri Hilir dengan 1 tersangka, 5 LP Polres Rohil dengan 5 tersangka, 7 LP di Polres Rohul dengan 7 tersangka, 1 LP di Polres Pelalawan dengan 1 tersangka, 2 LP di Polres Kuansing dengan 3 tersangka.

Herry Heryawan menyampaikan pihaknya menaruh perhatian khusus terkait potensi karhutla di Kuantan Singingi (Kuansing), mengingat dalam waktu dekat akan ada puncak Festival Pacu Jalur, yang rencananya akan dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Kita perlu antisipasi di Kuansing, beberapa waktu ke depan kita akan melaksanakan event nasional dan insyaallah akan kedatangan Bapak Wakil Presiden, jangan sampai di bulan Agustus terjadi karhutla," jelasnya.

Kepala BNPB: Karhutla di Riau Diduga Ulah Manusia

Riau: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menegaskan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah di Riau diduga kuat akibat ulah manusia. Kepala BNPB menekakan bahwa karhutla di Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, dan Kota Dumai, tidak bersumber dari faktor alam.

"Sepintas terlihat bahwa api muncul secara terpisah di berbagai lokasi yang berbeda jauh, terutama di sekitar areal perkebunan kelapa sawit. Ini menunjukkan kuat dugaan bahwa kebakaran ulah manusia," kata Suharyanto, Selasa, 22 Juli 2025.

Kepala BNPB berharap agar seluruh unsur pemerintah, baik pusat maupun daerah bersepakat untuk tidak membiarkan karhutla berlanjut. Langkah-langkah strategis langsung diambil untuk memadamkan api dan mencegah meluasnya kebakaran.

Lebih lanjut, upaya mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dilakukan untuk mengantisipasi karhutla meluas. Operasi ini telah dilakukan beberapa kali dan saat ini memasuki tahap keempat.

"Beberapa hari lalu, satu pesawat melaksanakan dua sorti pagi dan siang melaksanakan modifikasi cuaca. Alhamdulillah, keduanya berhasil meski belum deras hujan turun. Hujan ini membantu menurunkan jumlah titik api dari semula lebih dari 500 menjadi di bawah 100 titik," jelas Suharyanto.

Kepala BNPB mengingatkan bahwa keberhasilan OMC sangat bergantung pada kondisi awan. Jika asap terlalu tebal dan awan tidak terbentuk, maka operasi udara akan sia-sia. Karena itu, kata Suharyanto, peran Satgas darat menjadi krusial dalam penanganan langsung di lokasi kebakaran.

Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan koordinasi dengan BMKG, meskipun curah hujan di Riau saat ini tergolong rendah, kondisi cuaca tidak seekstrem saat El Nino pada 2023. Namun demikian, kebakaran justru lebih besar dan berdampak signifikan terhadap jarak pandang bahkan dari udara.

“Kemarin kami menyaksikan langsung titik api di lapangan. Operasi water bombing saja tidak cukup jika tidak didukung pemadaman darat yang masif,” pungkasnya. (MI/RK)

Status Tanggap Darurat Karhutla Ditetapkan, Wabup Bengkalis Tegaskan Komitmen Tanggulangi Kebakaran Lahan

BENGKALIS, PROKOPIM – Pemerintah Provinsi Riau resmi menetapkan status Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada Selasa (22/07/2025).

Penetapan ini diumumkan langsung oleh Gubernur Riau Abdul Wahid dalam Rapat Evaluasi Penanganan dan Penegakan Hukum Karhutla yang berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru.

Rapat penting ini dihadiri berbagai unsur strategis, di antaranya jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, TNI/Polri, BNPB, BPBD provinsi/kabupaten/kota, serta unsur Forkopimda se-Riau.

Dari Kabupaten Bengkalis, rapat diikuti secara daring oleh Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso, didampingi Pasi Ops Kodim 0303 Bengkalis Lettu Inf. Agus Dani, Staff Bidang Intelijen Kejari Bengkalis Sandy Arsya Arrasyid, Kepala BPBD Bengkalis Sufandi, serta sejumlah tamu undangan lainnya, bertempat di Aula Kantor BPBD Bengkalis.

Dalam arahannya, Gubernur Abdul Wahid menjelaskan bahwa lonjakan titik api dalam sepekan terakhir, khususnya di wilayah Rokan Hilir dan Rokan Hulu, menjadi faktor utama penetapan status tanggap darurat.

“Hari ini, per tanggal 22 Juli, kami tetapkan status tanggap darurat Karhutla di Provinsi Riau, setelah sebelumnya menetapkan siaga darurat sejak 20 Juli. Ini adalah bentuk keseriusan kita dalam menyikapi kondisi lapangan yang terus memburuk,” ujar Gubernur.

Gubernur juga menyampaikan bahwa sejak 15 Juli 2025, telah terjadi peningkatan signifikan hotspot di berbagai wilayah, dengan 240 titik api terdeteksi dan total luas lahan terbakar mencapai 899 hektare.

Kondisi cuaca ekstrem, kekeringan, dan angin kencang turut memperparah penyebaran api. Ia pun menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mengedukasi masyarakat dan menegakkan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.

“Kepada seluruh Bupati/Walikota diharapkan untuk ikut serta membantu, mengedukasi, dan menegakkan hukum terhadap para pelaku pembakaran yang melanggar,” tegasnya.

selengkapnya https://prokopim.bengkaliskab.go.id/

BNPB Pastikan Kebakaran Lahan di Riau Jauh dari Permukiman Warga

Jakarta - Luas area kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Provinsi Riau nyaris mencapai 1.000 hektare. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan area karhutla jauh dari permukiman warga.
"Kalau kita lihat di atas itu jauh itu dari permukiman warga, wong itu dibakarnya di lahan-lahan sawit," kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, di Pekanbaru, Selasa (22/7/2025).

Ia pun meminta tidak ada asap karhutla yang sampai ke permukiman warga. Pemerintah memastikan satgas darat akan terus melakukan patroli untuk menangani karhutla.

"Jadi jangan kuatir, tidak ada asap yang sampai ke masyarakat. Apalagi sudah ada Satgas Darat ini, apabila tidak ada api ya mereka berpatroli ke wilayah permukiman dan memberikan informasi atau penenangan kepada masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut, Suharyanto mengatakan pemerintah telah melakukan mitigasi dalam upaya penanganan karhutla. Salah satunya dengan operasi modifikasi cuaca (OMC) yang terus dilakukan untuk menurunkan hujan, terutama di wilayah yang terdampak karhuta.

selengkapnya https://news.detik.com/melindungi-tuah-marwah/d-8024332/bnpb-pastikan-kebakaran-lahan-di-riau-jauh-dari-permukiman-warga

Kabut Asap Kebakaran Hutan Sumatra Capai Wilayah Malaysia

KBRN, Pekanbaru: Kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan gambut di sejumlah wilayah Pulau Sumatra terdeteksi menyebar hingga ke Malaysia. Sejak beberapa tahun terakhir, asap tebal kebakaran hutan terus menyelimuti wilayah Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand bagian Selatan.

Berdasarkan citra satelit Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Pekanbaru, kabut asap terdeteksi bergerak ke arah timur laut. Arah asap tersebut mencapai Teluk Kemang di Negeri Sembilan, Malaysia.

Prakirawan BMKG, Gita Dewi, menjelaskan angin membawa kabut asap tersebut melintasi batas negara. "Itu menunjukkan bahwa asap terbawa angin melintasi Malaysia," ujarnya, dikutip AP News, Senin (21/7/2025).

Kebakaran hutan dan lahan gambut kerap terjadi selama musim kemarau di Pulau Sumatra dan Kalimantan. Asap dari kebakaran ini seringkali menyelimuti sebagian wilayah tetangga, termasuk Singapura dan Malaysia.

Di Provinsi Riau, kabut asap masih menyelimuti berbagai daerah meskipun asap pekat belum terpantau di ibu kota provinsi, Pekanbaru. Kabupaten Rokan Hilir dan Rokan Hulu menjadi daerah terdampak paling parah dengan sekitar 46 hektare lahan terbakar.

Polusi asap yang pekat menyebabkan jarak pandang menurun hingga hanya satu kilometer. Meskipun demikian, jumlah titik panas mengalami penurunan setelah upaya pemadaman dilakukan di sejumlah lokasi.