Blog

BMKG: Waspada Hujan Ekstrem dan Bencana Hidrometeorologi Sepekan ke Depan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekstrem dalam beberapa hari ke depan.

Peringatan ini dikeluarkan setelah terpantau peningkatan curah hujan signifikan di berbagai wilayah Indonesia sejak awal Agustus 2025.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, mengatakan hujan dengan intensitas ekstrem telah melanda sejumlah provinsi.

"Tercatat, Bengkulu mengalami 160,8 mm/hari pada 1 Agustus 2025, Maluku 203,5 mm/hari pada 3 Agustus, Sumatra Barat 176,5 mm/hari pada 8 Agustus, dan Jawa Barat 254,7 mm/hari pada 9 Agustus," kata Guswanto lewat keterangannya, Senin (11/8).

Hujan sangat lebat juga terjadi di Kalimantan Barat, Papua Tengah, Jakarta, Banten, Jambi, Kepulauan Riau, Papua Barat Daya, dan Sulawesi Tenggara. Menurutnya, kondisi ini selaras dengan prakiraan BMKG tentang meningkatnya curah hujan di awal bulan.

Guswanto menjelaskan, peningkatan curah hujan ini dipicu oleh kombinasi fenomena atmosfer seperti Madden-Julian Oscillation (MJO), gelombang atmosfer, pengaruh tidak langsung bibit siklon tropis 90S dan 96W, sirkulasi siklonik, serta perlambatan dan pertemuan angin di sekitar Indonesia.

Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani menambahkan bahwa Indeks Dipole Mode yang saat ini bernilai negatif juga berperan, menandakan adanya aliran massa udara dari Samudra Hindia menuju Indonesia.

"Gabungan faktor dinamika atmosfer tersebut mendorong pertumbuhan awan hujan masif yang berpotensi memicu hujan lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang," ujarnya.

Andri menyampaikan bahwa berdasarkan analisis BMKG, potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada 11–13 Agustus 2025 dapat terjadi di sebagian besar wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Sementara itu, pada 14–16 Agustus 2025, intensitas hujan diperkirakan menurun, namun wilayah Bengkulu, Kalimantan Timur, dan Papua Pegunungan tetap berpotensi mengalami hujan lebat.

Daerah Terdampak Angin Kencang dan Gelombang Laut

Selain itu, angin kencang berpeluang terjadi di Aceh, Banten, Jawa Barat, Bali, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan, yang dapat memicu gelombang laut tinggi di sekitarnya.

Peningkatan signifikan curah hujan tersebut dapat mengganggu aktivitas panen dan tanam pada sektor pertanian di sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatra Selatan, sehingga petani diimbau untuk menghindari penanaman di lahan rendah yang rawan genangan dan memperkuat saluran irigasi dan drainase.

Di sisi lain, sebagian wilayah NTB dan NTT yang relatif lebih kering, cocok untuk pengeringan hasil panen.

Peningkatan curah hujan juga diperkirakan berdampak pada sejumlah aktivitas pariwisata, seperti destinasi pegunungan dan air terjun, sehingga pengunjung diharapkan waspada terhadap hujan lebat dan kabut tebal.

Sedangkan untuk masyarakat yang berwisata ke Pantai selatan Jawa dan Bali perlu berhati-hati terhadap gelombang tinggi dan angin kencang yang bisa membahayakan wisatawan. Aktivitas laut seperti snorkeling dan surfing sebaiknya ditunda.

Bagi masyarakat yang bepergian pada jalur darat, waspada risiko jalan licin dan longsor, khususnya di wilayah pegunungan dengan curah hujan tinggi.

Peningkatan tinggi gelombang juga berpotensi memberikan dampak di beberapa wilayah perairan, khususnya di Samudra Hindia Barat Sumatera, Perairan Selatan Jawa dan Bali, Perairan Selatan Lombok hingga P. Sumba, sehingga nelayan dan operator kapal diimbau memantau peringatan BMKG untuk meningkatkan kewaspadaan di laut.

Gangguan Penerbangan

Tidak hanya itu, turbulensi dan gangguan penerbangan akibat awan Cumulonimbus dan awan konvektif lain juga berpotensi terjadi di wilayah Sumatra, Banten, Jawa Barat, Selat Karimata, Laut Natuna, Kalimantan, Selat Makassar, dan Papua, sehingga maskapai perlu memperhatikan informasi SIGMET dan NOTAM.

BMKG mengingatkan bahwa informasi ini bersifat umum dan bertujuan untuk memberikan panduan kewaspadaan.

BMKG imbau warga Sulut waspadai potensi bencana hidrometeorologi

Manado (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengimbau warga di sembilan daerah kabupaten/kota di Sulawesi Utara mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi hingga tanggal 12 Agustus 2025.

Sembilan kabupaten itu adalah Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud.

"Berdasarkan analisa kondisi dinamika atmosfer, kami memantau berbagai fenomena atmosfer yang mempengaruhi cuaca di wilayah Sulawesi Utara," kata Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi Manado, Dhira Utama di Manado, Minggu.

Beberapa fenomena tersebut antara lain, nilai anomali 'Sea Surface Temperature' (SST) berada di rentang 0.5 - 2.5 derajat Celsius menunjukkan penambahan massa uap air di sekitar perairan Sulawesi Utara.

Selain itu, terbentuknya pola belokan angin (shearline) akibat adanya sirkulasi siklonik di perairan timur Filipina.

Selanjutnya, faktor lokal labilitas atmosfer yang kuat dan kelembaban udara yang tinggi hingga lapisan atas mendukung pertumbuhan awan-awan hujan semakin intens.

Kombinasi dari fenomena-fenomena tersebut membentuk kondisi atmosfer yang mendukung terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat/petir dan angin kencang di sejumlah kabupaten dan kota di Sulut dalam beberapa hari ke depan.

"Kami menghimbau masyarakat dan pemerintah di Sulawesi Utara agar dapat meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap peningkatan curah hujan dan angin kencang secara tiba-tiba," ujarnya.

Hal ini sebagai tindakan antisipasi bencana hidrometeorologi (genangan air, banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang) terlebih khusus untuk daerah bertopografi curam/bergunung/tebing atau rawan longsor dan banjir.

Dia berharap warga terus memonitor informasi perkembangan cuaca dan peringatan dini cuaca dari BMKG Sam Ratulangi Manado, secara lebih rinci dan detail untuk tiap kelurahan di seluruh wilayah Sulawesi Utara melalui kanal informasi yang tersedia.

Basarnas Kejar Golden Time dalam Penanganan Bencana

KBRN, Jakarta: Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii menyebut kecepatan penanganan menjadi kunci penyelamatan nyawa korban bencana. Ia menilai, setiap informasi kedaruratan harus segera ditindaklanjuti agar tidak melewati ‘golden time’ atau batas waktu krusial.

“Jadi pada saat itu memang hitungannya atau tuntutan dari badan SAR nasional adalah golden time. Pada saat ada informasi, diharapkan paling lambat tidak boleh lebih dari 20 menit, tim SAR sudah harus berangkat,” ucapnya saat dialog bersama Pro3 RRI, di Studio Pro3, Selasa (12/8/2025).

Menurutnya, ‘golden time’ itu merupakan periode 72 jam pertama setelah bencana. Sebab diharapkan korban masih berpeluang ditemukan, dan diselamatkan dalam kondisi hidup.

Syafii menyebut, Basarnas memiliki sistem terpusat melalui pusat panggilan 115 untuk informasi awal. Selain itu, terdapat juga Basarnas Command Center di kantor pusat untuk analisis cepat dan instruksi lapangan.

Informasi yang diterima akan segera disebarkan ke seluruh kantor SAR wilayah untuk mengoordinasikan langkah penanganan darurat. Dengan begitu, bantuan dapat dipastikan tiba di lokasi kejadian secepat mungkin, demi menyelamatkan korban bencana.

Syafii menegaskan, peralatan disesuaikan dengan karakter wilayah sehingga operasi dapat dilakukan lebih efektif dan tepat sasaran. “Kita punya visi di badan SAR nasional, kita ingin mewujudkan organisasi badan SAR nasional yang profesional, modern dan teruji,” katanya.

3.473 Warga Kabupaten Bogor Terdampak Bencana Selama 2 Hari

Jakarta - BPBD Kabupaten Bogor mencatat sebanyak 3.473 warga terdampak bencana selama dua hari. Bencana di Bogor terjadi mulai dari angin kencang, banjir, hingga tanah longsor.
"Total KK (kartu keluarga) terdampak sebanyak 940, dengan total jiwa terdampak 3.473 jiwa," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M Adam Hamdani, Selasa (12/8/2025).

Data tersebut tercatat hingga Senin (11/8). Total 65 bencana terjadi selama dua hari tersebut.

Bencana tanah longsor sebanyak 15 kasus. Kemudian terbanyak bencana banjir dengan 33 kasus.

"Kemudian angin kencang 17 kasus dan banjir 33 kasus," jelasnya.

Bencana tersebut dipicu mulanya hujan deras yang melanda kawasan Kabupaten Bogor setiap sore hingga malam. Hujan deras menyebabkan bencana di sejumlah titik.

"Hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang yang berlangsung cukup lama setiap sore hari menyebabkan kadar air dalam tanah dan debet air di hulu sungai meningkat hingga terjadi bencana di beberapa titik lokasi di Kabupaten Bogor," sebutnya.

Bencana tersebut terjadi di 11 kecamatan di Kabupaten Bogor, dengan 28 desa/kelurahan terdampak. Sejumlah fasilitas umum pun mengalami kerusakan.

"Jalan 3, jembatan 1, TPT (tembok penahan tanah) 3, dan sektor perikanan 1," tuturnya.

Selain itu, total 115 rumah warga mengalami kerusakan akibat bencana itu. Ada rumah warga yang mengalami kerusakan ringan hingga berat.

"Rumah rusak ringan sebanyak 70, rusak sedang sebanyak 39, dan rusak berat sebanyak 6," pungkasnya.

selengkapnya https://news.detik.com

Budi Gunawan: Prabowo Tidak Toleransi Pembakaran Hutan untuk Buka Lahan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melarang pembakaran hutan dengan dengan dalih membuka lahan baru. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan itu dalam rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jakarta pada Sabtu, 2 Agustus 2025.

“Sesuai arahan presiden, pemerintah mengambil sikap jelas tidak ada toleransi untuk pembakaran hutan sebagai cara membuka lahan,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan melalui keterangan tertulis pada Ahad, 3 Agustus 2025.

Impor Dilonggarkan untuk MBG. Berapa Kisaran Harga Ompreng di Marketplace?

Budi mengatakan Prabowo telah menginstruksikan agar pemerintah menyediakan alternatif teknologi modern bagi masyarakat dan perusahaan yang ingin membuka lahan. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara ini menyebut program ini mencakup penyediaan alat berat, teknologi land clearing yang ramah lingkungan, dan bantuan teknis dari Kementerian terkait

Prabowo, kata Budi, akan menyediakan akses terhadap teknologi modern yang lebih efisien dan tidak merusak lingkungan. Program bantuan teknologi ini akan diluncurkan secara bertahap di wilayah-wilayah rawan karhutla, khususnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Menurut dia, Pemerintah juga akan memberikan pendampingan kepada petani dan pelaku usaha tentang metode pembukaan lahan yang berkelanjutan.

Mengapa PDIP Memutuskan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup menyegel empat perusahaan dan menutup satu pabrik sawit di Riau atas meluasnya kebakaran lahan dan hutan di provinsi itu beberapa waktu terakhir.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH Rizal Irawan mengatakan pihaknya mendeteksi sejumlah titik panas atau hotspot di area konsesi lima perusahaan tersebut.

“Setiap pemegang izin wjib memastikan lahannya tidak terbakar, tidak ada alasan pembiaran karena mitigasi adalah kewajiban yang melekat pada setiap konsesi,” kata Rizal melalui keterangan tertulis pada Ahad, 27 Juli 2025.

Rizal mengatakan empat perusahaan yang disegel itu merupakan pemegang izin konsesi kebun sawit dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH). Mereka adalah PT Adei Crumb Rubber, PT Multi Gambut Industri, PT Tunggal Mitra Plantation, dan PT Sumatera Riang Lestari.

Areal konsesi keempat perusahaan itu memiliki beberapa hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang. Oleh karena itu, mereka dikenai sanksi administrasi dan penyegelan.

Sedangkan, satu perusahaan lain yang kegiatan operasionalnya dihentikan adalah PT Jatim Jaya Perkasa. Perusahaan itu mengoperasikan pabrik kelapa sawit. Berdasarkan penelusuran kementerian, perusahaan itu memiliki satu hotspot dengan tingkat kepercayaan yang tinggi.

Kepolisian Daerah Riau sebelumnya mengungkap 44 kasus kejahatan kehutanan berupa pembakaran serta perambahan hutan atau illegal logging sepanjang Januari hingga Juli 2025. Sebanyak 2.225 hektare hutan mengalami kerusakan akibat kejahatan lingkungan tersebut.