Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengumumkan penetapan bencana kabupaten bagi tsunami di Selat Sunda. Pemerintah daerah sanggup menangani dampak bencana.

"Jadi status bencananya bencana kabupaten, tidak ada wacana bencana nasional. Pemerintah kabupaten sanggup, menyanggupi. Kepala daerah betul-betul berada di lapangan. Pemerintah pusat memperkuat logistik," ujar Kepala Pusat Data dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di kantornya, Jakarta, Selasa (25/12/2018).

Sutopo menegaskan tak ada wacana penetapan bencana nasional. Pemerintah daerah tak lumpuh, pemerintah pusat juga sepenuhnya membantu.

"Pemda sanggup mengatasi, potensi nasional juga siap menangani bencana ini," ujarnya.

Berikut data dampak tsunami Selat Sunda sejauh ini:

Korban:
- 429 Orang meninggal
- 1.485 Luka-luka
- 154 Orang Hilang
- 16.082 Orang mengungsi

Kerusakan:
- 882 Unit rumah rusak
- 73 Penginapan rusak
- 60 Warung rusak
- 434 Perahu dan kapal rusak
- 24 Kendaraan roda 4 rusak
- 41 Kendaraan roda 2 rusak
- 1 Dermaga rusak
- 1 Shelter rusak

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi pada tahun 2019 Indonesia panen bencana.

Bencana yang bakal terjadi di Indonesia adalah banjir, longsor, dan puting beliung. Kemudian erupsi gunung berapi dan kekeringan.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, dalam acara Spirit of Humanity Forum 2018 yang digelar PKPU Human Initiative di Wisma Antara, Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2018).

Menurut Sutopo, bencana banjir, longsor, dan puting beliung terjadi pada musim hujan.

Bencana tersebut diprediksi terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Lalu, pada bulan November dan Desember.

Kemudian bencana kekeringan akan terjadi pada bulan Juni, Juli, Agustus, September, hingga Oktober.

"Pada tahun 2019 erupsi gunung berapi juga terjadi. Namun, waktunya saya tidak tahu. Salah satu gunung berapi yang akan erupsi adalah Gunung Krakatau. Apakah gempa bumi akan terjadi? Yah..bisa saja terjadi, tapi kami tidak tahu kapan waktunya," tutur Sutopo.

Sutopo mengatakan, antipasi mengatasi ancaman bencana alam tersebut sudah ditetapkan. Salah satunya cara menghimpun dana bantuan dari masyarakat dan lembaga kemanusian.

Sebab, mengandalkan dana seutuhnya dari pemerintah tidak mungkin, karena keterbatasan dana.

"Sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), maka kami akan mengumpulkan lembaga kemanusiaan, organisasi masyarakat, dan kementerian untuk membicarakan bantuan yang tepat guna bagi korban bencana alam. Koordinasi ini perlu dilakukan untuk memudahkan solusi mengatasi bencana," ujar Sutopo.

Sementara itu, dalam acara tersebut Sutopo mendapatkan penghargaan sebagai The Best Human Initiative Awards 2018.

Penghargaan tersebut diberikan kepadanya, karena menginspirasi di dunia kemanusiaan. Penghargaan tersebut mendapat koleksi penghargaan Sutopo.

Sebelumnya dia mengdapatkan penghargaan Communicator of the Year 2018 dari Kominfo dan ISKI dan Tokoh Teladan Anti Hoax Indonesia 2018 dari Mafindo.

Kemudian penghargaan IAGI Awards Bidang Komunikasi Bencana Alam dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia serta The Most Inspirational ASN 2018 dari KemenPANRB.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi mendapatkan penghargaan The Best Humanitarian Diplomacy Leader.

 Penghargaan tersebut diberikan kepadanya atas kotribusinya mewakli Indonesia dalam melakukan diplomasi isu kemanusiaan internasional.

Salah satu upayanya adalah membuat Palestina akan mendapatkan kemerdekaan pada tahun 2019. (DOD)

Artikel ini telah tayang di dengan judul BNPB Prediksi Tahun 2019 Panen Bencana, http://wartakota.tribunnews.com/2018/12/18/bnpb-prediksi-tahun-2019-panen-bencana?page=2.
Penulis: Dody Hasanuddin
Editor: Andy Pribadi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kerugian negara akibat bencana alam bisa mencapai Rp 22 triliun dalam setahun. Hal tersebut, dikarenakan letak geografis Indonesia yang berada di cincin api. "Sebanyak Rp 22 triliun value aset hilang oleh bencana. It's not a small money," ucap dia dalam pemaparannya di Gedung Dhanapala, Senin, 17 Desember 2018.

Oleh karena itu, kata Sri Mulyani, dibutuhkan ahli lingkungan, insinyur, dan ahli tata ruang untuk membuat perencanaan pembangunan properti di Indonesia untuk mengantisipasi bencana. Hal tersebut dilakukan agar aset yang dimiliki negara tidak rusak atau mengalami penurunan nilai akibat bencana.

Terkait aset negara, menurut Sri Mulyani, masih banyak di antaranya yang belum terkelola dengan baik. Hal itu disebabkan oleh rasa memiliki dan merawat aset untuk dikelola dan menghasilkan nilai lebih masih kurang. Oleh karena itu, ia merasa pihaknya perlu menggandeng swasta untuk ikut mengelola aset negara itu.

Dengan keterlibatan swasta dalam pengelolaan aset negara, ujar Sri Mulyani, akan dapat menciptakan vibrasi yang lebih baik dalam meningkatkan nilai-nilai pada aset itu. "Ini adalah salah satu bentuk untuk memperbaiki kepastian hukum, sehingga sektor properti tumbuh sehat dan memberi value (nilai tambahan) kepada publik," tutur Sri Mulyani.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan tengah mengkaji sejumlah cara untuk menyiapkan dana darurat yang bisa dipakai saat terjadi bencana alam. Mulai dari mekanisme pooling fund hingga mengasuransikan bangunan-bangunan milik pemerintah.

Selama ini pemerintah mengandalkan dana cadangan kedaruratan yang dipegang Kementerian Keuangan. Sebabnya mulai tahun depan pemerintah mencoba melakukan mekanisme yang disebut pooling fund.

"Pemerintah daerah dengan anggaran yang berasal dari pemerintah pusat akan dibuat suatu pooling fund atau uang yang dikumpulkan dan tata kelola dari uang itu menyangkut pada masalah bencana," kata Sri Mulyani seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 2 Oktober 2018.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah bakal mengkaji tingkat kerawanan bencana di tiap-tiap daerah. Hasil perhitungan ini dijadikan formula untuk menentukan berapa dana yang akan diperoleh oleh pemerintah daerah.

Dengan skema ini, kata Sri Mulyani, pemerintah daerah tidak perlu membayar iuran. Pemerintah pusat akan mengalokasikan anggaran untuk mereka dan menyimpannya. "Kami kumpulkan, kami melakukan suatu dana yang terpisah dari transfer daerah," ucapnya.

Jika suatu daerah terkena bencana alam dengan skala, jumlah korban, dan tingkat kerusakan yang sudah ditentukan nantinya, maka mereka segera mendapatkan tambahan anggaran untuk penanggulangan bencana. "Ini yang sedang kami finalkan, kami pikirkan untuk kami mulai introduce pada 2019," ujar Sri Mulyani.

Gatra.com - Pencegahan bencana lebih baik ketimbang menanggulangi. Untuk itu, ke depan diharapkan informasi dan pengetahuan mengenai pencegahan bencana bisa dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu), Musa Rajekshah saat menyerahkan bantuan dari komunitas Toyota Land Cruiser Indonesia (TLCI) Chapter Medan kepada korban banjir bandang di Mandailing Natal (Madina) di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumut, Medan, Minggu (16/12).

Bantuan tersebut berupa peralatan sekolah, pakaian muslim, dan lain sebagainya. Sejumlah paket itu akan diberikan kepada korban bencana di tiga Kecamatan di Madina: Ulu Pungkut, Lingga Batu, dan Batang Natal.

Wagubsu mengatakan bencana alam dapat terjadi karena ulah manusia. Contohnya, banyak daerah Sumut yang lahan terbukanya banyak kehilangan pepohonan yang tidak lagi bisa menahan longsor. Untuk itu, perlu edukasi dan pemberitahuan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar dapat menjaga alam.

"Bagaimana caranya membuka area perkebunan, tanaman, kemudian membuat rumah jangan di lereng bukit yang berbahaya. Hal-hal seperti ini harus diketahui masyarakat, agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan," kata pria yang akrab disapa Ijeck itu.

Penanggulangan dan pencegahan bencana bukan hanya tanggungjawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Tapi semua pihak, termasuk masyarakat harus mencegah bencana. Kegiatan seperti menanam pohon tidak hanya menjadi kegiatan seremonial. Selain ditanam, pohon juga harus dirawat. Meski begitu, ia juga mengingatkan untuk terus berinovasi dalam hal ini, karena masalah yang dihadapi terus berkembang.

Senada dengan itu, Kepala BPBD Sumut, Riadil Lubis mengatakan penanggulangan bencana harus menggunakan dengan pendekatan holistik. "Diubah pendekatan holistik. Ini menjadi tanggungjawab kita semua, pemerintah, dunia usaha, masyarakat, komunitas ini termasuk bagian dari masyarakat," katanya.

Data BPBD menunjukkan Sumut memiliki 12 jenis potensi bencana yang beresiko tinggi di semua kabupaten/kota. Maka, semua komponen masyarakat perlu bergandengan tangan untuk mencegah, ketimbang menanggulangi.

Ketua TLCI Chapter Medan, Refli Yunar mengatakan bakti sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian komunitasnya kepada masyarakat terutama korban bencana alam. Sebelumnya TLCI juga pernah mengadakan bakti sosial dan beberapa kegiatan sosial lain.