logo2

ugm-logo

Blog

Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP)

https://awsimages.detik.net.id/community/media/visual/2019/04/28/abbf59b9-703a-4924-868e-3a29bc5d2786_169.jpeg?w=780&q=90

Salah satu komitmen pemerintah dalam penanggulangan bencana adalah mengalokasikan Dana Siap Pakai (DSP) yang dapat digunakan pada tahap tanggap darurat bencana hingga batas waktu tanggap darurat berakhir. DSP digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat diantaranya untuk pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air dan sanitasi, pelayanan kesehatan dan sebagainya. penggunaan DSP untuk pelayanan kesehatan dapat digunakan untuk pengadaan obat - obatan, pengadaan peralatan hygiene, dan transportasi untuk distribusi obat.

Siapa pengguna DSP? Pengguna DSP ini adalah lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana seperti BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten/ Kota dan perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi penanggulangan bencana (khusus bagi daerah yang belum memiliki BPBD). Pemerintah/ Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang terkena bencana dapat mengusulkan bantuan DSP kepada Kepala BNPB dengan menyampaikan laporan kejadian, jumlah korban, kerusakan, kerugian dan bantuan yang diberikan. Informasi selengkapnya terkait pedoman DSP di sini. Pedoman penggunaan DSP belum tersosialisasikan secara merata di beberapa daerah, beberapa BPBD belum memahami penggunaan DSP ini. Meskipun demikian BNPB terus berupaya untuk memaksimalkan penggunaan DSP ini pada saat bencana terjadi. Seperti berita yang dilansir dari Tribun News, BNPB menyalurkan DSP Rp. 2,2 Miliar untuk penanganan banjir Bengkulu, 1,15 miliar untuk banjir Sulawesi Selatan dan 1,15 miliar untuk banjir Sentani.

Selengkapnya Klik Disini

Reportase Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia

dony monarno ketua bnpn

PKMK – Bogor. Pembukaan Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau PIT IABI diawali dengan laporan ketua panitia, Lilik Kurniawan ST. MSi (Sekretaris IABI) yang melaporkan sejarah perjalanan IABI dimulai dari PIT 1 dengan deklarasi pembentukan IABI, dilanjutkan PIT IABI ke - 2 di UGM, berturut - turut selanjutnya di Bandung, Jakarta, Padang dan terakhir di Bogor ini. Selanjutnya, Bupati Bogor dalam pidatonya menyampaikan bahwa kepedulian pemkab Bogor terhadap bencana ini sangat besar. Hampir setiap tahun bencana alam terjadi di wilayah Bogor dan sekitarnya, bupati mempunyai target dalam 5 tahun kedepan harus terbentuk minimal 200 desa siaga bencana di wilayah Bogor.

Selengkapnya Klik Disini

Fakta Arus Mudik 2019 dan Banjir Sulawesi Tenggara

https://statik.tempo.co/data/2018/06/24/id_714218/714218_720.jpg

Selamat berjumpa kembali pembaca website bencana kesehatan, semoga setelah libur hari raya semakin semangat melakukan aktivitas. Pengantar website minggu ini akan membahas bagaimana kondisi arus mudik lebaran dan banjir Sulawesi Tenggara. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumardi memberikan evaluasi mudik Lebaran 2019. Budi menyatakan banyak kabar gembira mengenai perjalanan arus mudik dimana warga tidak mengalami macet parah, misalnya beberapa warga menceritakan dari Jakarta ke Semarang hanya 6 jam, Jakarta ke Palembang 8,5 jam, Jakarta ke Solo 8 jam dan sebagainya. Budi juga menambahkan angka kecelakaan pada arus mudik 2019 mengalami penurunan lebih dari 50%. Informasi linimasa fakta dan data arus mudik selengkapnya  di

Selengkapnya Klik Disini

https://asset.kompas.com/data/todaysphoto/2018/foto/73f614858444241bddf143/p_1560074940570-banjir-di-konawe.jpg

Selanjutnya informasi cuaca buruk yang melanda Sulawesi Tenggara. Sejak Sabtu (1/6/2019) hujan deras mengguyur Sulawesi Tenggara menyebabkan 4 kabupaten terendam banjir yaitu Kolaka Timur, Konawe Utara, Konawe dan Konawe Selatan. Kabupaten terparah adalah Konawe Utara dimana terdapat 8 desa yang terisolasi. Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB menyatakan bahwa 8 desa tersebut belum bisa dijangkau karena akses yang putus dan derasnya aliran air. Jumlah pengungsi mencapai 4.089 orang dan rumah rusak sebanyak 58 unit. Jembatan jalur Trans Sulawesi di Kabupaten Konawe Utara putus akibat banjir dan memutuskan aliran listrik serta akses informasi warga. Pemda Konawe Utara masih terus melakukan evakuasi warga yang rumahnya terendam banjir. 

Selengkapnya Klik Disini

 

Reportase Bimbingan Teknis Hospital Disaster Plan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Bandar Lampung

hdp am 1

RSUD Dr. H. Abdul Moeloek adalah salah satu rumah sakit yang terkena dampak tsunami 22 Desember 2018, tsunami yang disebabkan oleh letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda menghantam pesisir Banten dan Lampung, Indonesia. Tidak hanya itu, kejadian gawat darurat sehari - hari, krisis kesehatan, dan bencana lainnya juga akan berdampak pada RSUD Dr. H Abdul Moeloek karena merupakan rumah sakit rujukan provinsi dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Hal ini mendasari kebutuhan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek untuk mempersiapkan Hospital Disaster Plan (HDP)-nya.

Selengkapnya Klik Disini

Gempa Jogja 27 Mei 2006

http://jogja.semberani.com/wp-content/uploads/2016/08/Gempa-italia.jpg

Selamat bertemu kembali pembaca website bencana kesehatan. Hari Senin ini tepat 27 Mei mengingatkan kita pada Gempa Jogja 27 Mei 2006. Tepat 13 tahun gempa yang berpusat di Kabupaten Bantul silam menewaskan ribuan jiwa. Gempa Bumi tersebut tektonik  kuat kurang lebih pukul 05:55:03 WIB selama 57 detik berkekuatan 5,9 pada skala Richter. Mengulas kembali kekacauan yang terjadi pada gempa Jogja 2006, warga panik dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Berbagai relawan datang untuk memberikan bantuan termasuk PKMK UGM bidang bencana kesehatan. Laporan kegiatan oleh PKMK UGM pada masa itu bisa dibaca kembali di laman berikut.

Selengkapnya Klik Disini

Selanjutnya berikut hasil penelitian oleh Mid-America Earthquake Center tentang Yogyakarta Earthquake, penelitian membahas dampak gempa terhadap sosial, ekonomi, lingkungan, pendidikan serta rekomendasi perbaikan. Selengkapnya Klik Disini. Belajar dari gempa Jogja 2006 semua pemerintah daerah terus memperbaiki manajemen penanganan bencana. Sekilas perkembangan persiapan penanggulangan bencana DIY sudah dibahas pada pengantar website bencana minggu lalu pada rapat koordinasi teknis klaster kesehatan di DIY. Regulasi Klaster Kesehatan oleh Dinas Kesehatan akan ditingkatkan menjadi SK Gubernur.