BANDUNG - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana (PERB) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Kajian Risiko Bencana (KRB) bagi BPBD wilayah Barat pada 17–21 November 2025 di Kota Bandung. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas daerah dalam mengidentifikasi dan memitigasi potensi ancaman bencana secara lebih terukur.

Pelaksanaan Bimtek didukung Program Dana Bersama (Pooling Fund) Bencana, yang berfokus pada peningkatan kapasitas fiskal dan ketahanan daerah. Melalui pelatihan ini, BNPB mendorong BPBD provinsi serta kabupaten/kota di Jawa, Sumatera, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah untuk menyusun KRB yang sistematis, berbasis data, dan sesuai ketentuan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengurangan risiko bencana.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris BPBD Provinsi Jawa Barat, Anne Hermadiane Adnan, yang menyampaikan apresiasi atas konsistensi BNPB dalam memperkuat kapasitas daerah. Ia menegaskan bahwa KRB merupakan fondasi penting pembangunan berbasis risiko karena memuat analisis ancaman, kerentanan, serta kapasitas wilayah.

“Melalui Bimtek ini, diharapkan daerah dapat menghasilkan KRB yang implementatif serta memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana,” ujarnya.

Direktur PERB BNPB, Udrekh, dalam paparannya menekankan posisi strategis KRB sebagai dasar penyusunan RTRW, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), rencana kontinjensi, hingga instrumen pembiayaan yang berbasis bukti. KRB disebut menjadi rujukan kunci dalam memastikan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kondisi nyata di lapangan.

Dukungan pendanaan melalui Pooling Fund Bencana turut dijelaskan oleh perwakilan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan. Ia menegaskan bahwa mekanisme PFB dirancang lebih cepat, adil, dan berbasis risiko.

“Karena itu, KRB menjadi syarat utama agar penyaluran dana tepat sasaran. Mulai 2025, skema ini diuji coba untuk kementerian/lembaga, dan pada 2026 pemerintah daerah sudah dapat mengakses pendanaan PFB secara penuh,” jelasnya.

Selama lima hari, peserta mendapatkan materi teknis terkait penyusunan KRB, meliputi pengantar dan manajemen penyusunan, sumber dan standarisasi data, metodologi penilaian risiko, pemanfaatan Peta Bahaya Nasional, perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD), Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM), serta analisis akar masalah dan perumusan rekomendasi. Kegiatan juga dilengkapi praktik lapangan, termasuk survei IKM dan geotagging untuk validasi peta bahaya menggunakan aplikasi InaRISK Personal.

BNPB menjadwalkan Bimtek lanjutan untuk BPBD wilayah Timur pada Desember mendatang, yang rencananya akan diselenggarakan di Provinsi Bali. Kegiatan ini menjadi rangkaian penguatan kapasitas daerah menuju pengurangan risiko bencana yang lebih komprehensif dan berbasis sains.

SILANGIT – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., meninjau wilayah terdampak bencana hidrometeorologi basah di Sumatra Utara melalui jalur udara menggunakan pesawat kecil dari Bandara Silangit, Tapanuli Utara, pada Jumat (28/11). Peninjauan ini dilakukan setelah satu hari sebelumnya rombongan BNPB tertahan di lapangan akibat sejumlah akses yang masih terputus oleh timbunan longsor di berbagai titik.

Dari udara, Kepala BNPB menyusuri kawasan Sibolga, Padang Sidempuan, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan wilayah sekitar. Dari dalam kabin pesawat Cessna Caravan PK-SNG berlogo BNPB, terlihat jelas dampak kerusakan yang cukup masif akibat bencana yang melanda. Setelah beberapa menit melakukan pengamatan udara, Kepala BNPB kemudian mendarat di Pinangsori untuk menyalurkan bantuan langsung kepada warga berupa paket sembako dan peralatan dasar yang diperlukan selama masa tanggap darurat.

Sementara itu, bantuan logistik dan peralatan yang dikirim dari Jakarta juga telah tiba di Bandara Silangit pada hari ini menggunakan pesawat kargo. Seluruh bantuan segera dibongkar dan dipersiapkan untuk distribusi lebih lanjut, baik melalui jalur darat maupun udara menggunakan helikopter, guna memastikan penanganan darurat berjalan cepat dan tepat sasaran.

Untuk Kota Sibolga, dukungan logistik yang didistribusikan meliputi 200 paket sembako, 200 pouch makanan siap saji, satu unit tenda pengungsi, 100 matras, 20 velbed, 100 selimut, satu pompa alcon 6 HP, satu genset, serta satu perahu polietilen lengkap dengan mesin. Bantuan dengan rincian serupa juga dialokasikan untuk Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Mandailing Natal. Sementara itu, Banlogpal Kabupaten Tapanuli Utara menerima 200 paket sembako, 200 pouch makanan siap saji, satu tenda pengungsi, 100 matras, 20 velbed, dan 100 selimut. Adapun untuk Kota Gunung Sitoli dan Kabupaten Nias Selatan, masing-masing wilayah menerima 200 paket sembako, 200 pouch makanan siap saji, satu tenda pengungsi, 100 matras, 20 velbed, dan 100 selimut.

Pada penebalan tahap kedua, BNPB kembali mengerahkan dukungan tambahan. Untuk Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, masing-masing wilayah memperoleh satu set Starlink, satu light tower portable, lima tenda pengungsi, 100 tenda keluarga, 20 set peralatan dapur, 10 chainsaw, serta 10 paket toolkit. Selain itu, BNPB juga menyalurkan bantuan kepada Satgas Kodam I berupa 500 selimut, 100 velbed, 300 matras, 300 kasur lipat, lima tenda pengungsi, 300 paket sembako, 300 paket makanan siap saji, dan 300 hygiene kit.

Dengan peninjauan lapangan serta percepatan distribusi logistik ini, BNPB menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi dan operasi tanggap darurat berjalan optimal. BNPB terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI–Polri, serta seluruh pihak terkait untuk mempercepat pemulihan dan memastikan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.