Liputan6.com, Surabaya - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Doni Monardo mengatakan bahwa setiap pemimpin daerah harus memahami potensi bencana di wilayahnya serta melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan mengantisipasi kemungkinan dampaknya.

"Bupati, wali kota, camat, sampai kepala desa harus mengetahui apa potensi ancaman bencana di daerah masing-masing," kata Doni usai bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Kamis (11/7/2019) malam.

Mengetahui dan memahami potensi dan ancaman bencana, menurut dia, merupakan bagian dari kesiapan mencegah dan mengantisipasi dampak bencana.

Setelah mengetahui dan memahami potensi bencana di wilayahnya, ia melanjutkan, pemimpin daerah harus menyiapkan strategi pencegahan dan penanggulangan dengan tujuan meminimalkan jumlah korban dan kerugian akibat bencana.

"Pelayanan publik yang terbaik adalah bagaimana negara hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menyelamatkan jiwa manusia," ujar Doni seperti dikutip Antara.

Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan mencegah dan menghadapi bencana, BNPB antara lain melaksanakan ekspedisi desa tangguh bencana (Destana), yang mencakup sosialisasi dan pelatihan-pelatihan hingga tingkat keluarga.

Doni mencontohkan, daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau teknologi membutuhkan strategi khusus untuk menyampaikan peringatan dini bencana, misalnya dengan meminta warga meletakkan barang yang mudah jatuh pada bagian tertentu dalam rumah untuk menandai gempa.

"Begitu ada gempa kalengnya jatuh, dan itu tanda bahwa dia harus segera meninggalkan rumah. Ini dilakukan terutama saat malam hari atau ketika kita tidur," katanya.

Prediksi Gempa

Doni mengemukakan bahwa sampai saat ini belum ada satu teknologi pun yang memungkinkan memprediksi terjadinya gempa.

​​​​​​​"Tetapi, pengetahuan terus berkembang. Mudah-mudahan di kemudian hari teknologi bisa memprediksi kapan gempa akan terjadi. Namun, sejauh ini yang sangat akurat belum ada, hanya saja yang mendekati akurat sudah mulai banyak," pungkas Doni.

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menyisir 584 desa rawan gempa bumi dan tsunami di kawasan Selatan Pulau Jawa. Ekspedisi ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan menumbuhkan sikap kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.

"Ekspedisi desa tangguh bencana ini program kesiapsiagaan atau pencegahan, kalau selama ini mungkin dianggap bahwa program pencegahan itu dikatakan tidak ada atau sedikit sekali, ini kita sampaikan salah satu program pencegahan adalah ekspedisi ini," kata Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB Lilik Kurniawan di Graha BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Rabu (10/7/2019).

Lilik menambahkan, secara keseluruhan desa yang rawan bencana di seluruh Indonesia tercatat ada 5.744 desa. Sedangkan untuk di wilayah Selatan Jawa ada 584 desa. Hal ini akan menjadi titik awal untuk melakukan ekspedisi.

"Kita akan lewati 584 desa rawan tsunami, di Indonesia ada 5.744 desa rawan tsunami, 584 ada di Selatan Jawa. Ini menjadi hal yang penting kenapa kita lakukan di Selatan Jawa, karena dari 584 desa tadi ada kurang lebih 600 ribu masyarakat kita yang tinggal di desa itu rawan tsunami," ujarnya.

Dengan adanya ekspedisi ini, BNPB berharap dapat memperkecil korban bencana alam di wilayah Selatan Jawa. "Menjadi penting bagi kami kalau kemudian kita menyampaikan kalau misalnya hari ini ada tsunami terjadi di Selatan Jawa kami khawatir korban akan sangat banyak, sebelum tsunami terjadi kita harus tangguhkan masyarakat di sana," ujarnya.

Adapun penyelenggaraan ekspedisi ini akan dilaksanakan pada 12 Juni-17 Agustus 2019 dan melibatkan beberapa instansi terkait, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, para pakar, hingga relawan. Nantinya, mereka akan datangi masyarakat secara langsung dan memberikan edukasi serta simulasi ketika menghadapi bencana.

"Ekspedisi ini akan berlangsung selama 34 hari terbagi menjadi 4 segmen, Jawa Timur 11 hari, kemudian Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat dan Banten. Masing-masing segmen akan diikuti oleh 200 orang peserta yang tadi kami sampaikan dari beberapa unsur ada pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, para pakar," tuturnya.

"Kita akan bahu membahu di sana kita akan berpindah titik, untuk mengedukasi masyarakat, untuk menangguhkan mereka, dan tidak kalah penting lagi kita akan menilai 584 desa itu akan kita nilai ketangguhannya. Kita akan sediakan formulir atau buku untuk penilaian ketangguhan desa," katanya. (ari)