REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi korban bencana yang jatuh miskin akibat bencana seperti korban banjir di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Hal itu akan menggantikan peserta PKH yang sudah mandiri.

"Pemerintah telah menetapkan jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH 10 juta, tentu ada yang keluar. Mereka yang telah keluar dari PKH akan diisi peserta baru," kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat di Jakarta, Ahad (16/6).

Pemerintah menargetkan sebanyak 800 ribu KPM PKH tergraduasi atau keluar dari kepesertaan program pada 2019 yang dapat diisi peserta baru. Ia menambahkan dalam PKH terdapat program PKH adaptif yang berfungsi untuk mengakomodasi korban bencana alam menjadi peserta PKH baru.

"Salah satu penerimanya yaitu para korban bencana atau kejadian luar biasa dan jatuh miskin yang kami sebut PKH adaptif," ujarnya.

Namun, katanya, korban banjir tersebut tetap akan menjalani verifikasi yang ketat untuk memastikan kelayakan mereka menjadi peserta PKH. Untuk memastikan korban bencana layak mendapatkan PKH, kata dia, pendamping PKH akan melakukan pendataan dan verifikasi secara ketat.

"Pendamping akan melakukan pendataan, mencatat mereka yang menjadi korban lalu disesuaikan dengan kriteria keluarga tidak mampu," katanya.

Pendamping di daerah yang terkena bencana, kata dia, harus bekerja sama dengan dinas terkait guna memastikan apakah korban tersebut benar-benar layak mendapatkan PKH. Hal itu untuk memastikan pemberian bansos tersebut tepat sasaran.

"Setelah diverifikasi dan mereka yang jatuh miskin karena kehilangan aset akibat terkena bencana alam seperti banjir bandang memungkinkan untuk menjadi penerima PKH baru," katanya.

Penerapan PKH adaptif tersebut pernah dilakukan pemerintah terhadap 13 ribu keluarga yang terdampak bencana erupsi Gunung Sinabung pada 2018.

Dalam sambutannya, Doni mengatakan bahwa kemajuan teknologi harus dimanfaatkan sebagai antisipasi bencana alam yang diprediksikan akan terjadi.

Untuk itu, pilar revolusi industri 4.0 semakin dibutuhkan dalam penanggulangan bencana salah satunya untuk memperkuat mitigasi bencana berdasarkan dampak (impact based forcasting) dan peringatan berdasarkan risiko (risk based warning).

"Kegiatan ini dapat mensinergikan kebutuhan kajian atau penelitian di Indonesia sehingga dapat menjadi acuan bersama dalam mengembangkan pengetahuan kebencanaan di Indonesia sehingga menjadi referensi riset yang terintegrasi untuk penanggulangan bencana di Indonesia," ujarnya di INA-DRTG BNPB, Sentul dan Universitas Pertahanan, Sentul, Selasa (18/6/2019).

Ia pun berharap event tahunan ini dapat dijadikan ajang bertukar pikiran untuk menghasilkan suatu inovasi teknologi antisipasi bencana alam.

"Harapannya adalah bahwa pertemuan ini dapat menjadi sarana untuk berbagi pengalaman dalam pengembangan ilmu dan teknologi (IPTEK) melalui pendidikan, riset dasar dan terapan dari berbagai jenis dan karakteristik bencana di Indonesia," jelasnya.

PIT ke-6 tahun 2019 ini diselenggarakan tanggal 18-19 Juni 2019 dan dihadiri 700 orang peserta yang terdiri dari para akademisi, peneliti, perekayasa, praktisi, perwakilan Kementerian/Lembaga, NGO, Lembaga Usaha, dan masyarakat umum.

Kegiatan ini diawali dengan pembukaan yang menghadirkan narasumber-narasumber antara lain Kepala BNPB, Dirjen Potensi Pertahanan, Kepala BMKG, Rektor UNHAN, Bupati Bogor, Pembina IABI, Ketua IABI, Ketua Forum PT dan Keynote Speaker Pakar Sosiologi Kebencanaan yaitu Prof. Syamsul Maarif.