MEDAN - Banjir dan tanah longsor yang melanda beberapa wilayah di Provinsi Aceh menyebabkan akses jalan dari Sumatera Utara (Sumut) menuju Aceh terganggu. Material longsor dan limpasan banjir menutup beberapa ruas jalan.

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansah segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengerahkan alat berat. Dirinya menilai, bahwa kondisi saat ini sangat diperlukan pengerahan alat berat untuk membuka akses jalan.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, info sementara akses jalan terputus yakni :

• Batas Sumut - Aceh masih terputus sampai dengan saat ini (hari ke 3), akibat longsor di beberapa titik jalan nasional. Saat ini dalam proses tindaklanjut pendataan oleh pihak BPJN Wilayah Aceh Kementerian PU.
• Banda Aceh - Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang terputus. Terputus akibat runtuhnya jembatan di Meuredu yaitu perbatasan Kab. Bireuen dan Pidie Jaya. Upaya pemda saat ini untuk ruas jalan Bireuen - Pidie Jaya menggunakan jalan Alternatif dari Samalangan - tringgadeng Pidie Jaya.
• Kab. Gayo Lues sampai saat ini belum bisa terakses jalur darat dikarenakan ruas jalan Nasional (Gayo lues-Aceh Tenggara putus total di 4 titik) terputus, yaitu jalan Nasional (Gayo Lues-Aceh Tengah), jalan Provinsi (Gayo Lues - Aceh Barat Daya putus), jalan Provinsi (Gayo Lues-Aceh Timur). salah satu alternatif jalur udara tersedia melalui Bandara Perintis di Gayo lues. Saat ini dalam proses tindaklanjut pendataan oleh tim BPJN Aceh Kementerian PU.
• Kab. Aceh Tengah untuk saat ini belum bisa diakses via Darat dikarenakan Ruas jalan Nasional Bireuen - Takengon putus total dan jembatan tepin mane Bireuen putus,  akses jalan Nasional (Aceh Tengah - Nagan Raya jembatan putus total). Akses jalan Nasional (Takengon-Ise ise-Gayo Lues putus total).
• Kab. Bener Meriah akses jalan putus total akses ruas jalan Nasional putus (Bener Meriah-Aceh tengah dan Bener Meriah - bireuen) sementara Akses Jalan Provinsi Bener meriah - lhokseumawe Eks jalan KKA putus total. Salah satu alternatif via udara melalui Bandara Rembele Bener meriah yg bisa mengcover kabupaten Bener meriah dan Aceh tengah.

Selain pembukaan akses jalan yang terputus, tim BNPB juga berupaya membangun jalur komunikasi. Salah satunya dengan membawa penyedia internet satelit yang memungkinkan internet broadband di lokasi terdampak.

MOJOKERTO – Sebagai bagian dari rangkaian Bulan Pengurangan Risiko Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Mitigasi Bencana berkolaborasi dengan PT Bank Negara Indonesia Tbk melalui BNI Berbagi telah melaksanakan kegiatan Instalasi Sistem Lumbung Air Hujan (ISLAH).

Hal ini merupakan bentuk komitmen untuk terus melakukan upaya pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan pascakegiatan Bulan Pengurangan Risiko bencana yang diselenggarakan di Mojokerto Raya pada Oktober 2025 lalu. Kegiatan ISLAH ini telah diimplementasikan pada tiga (3) lokasi di Kabupaten Mojokerto. Ketiga lokasi ini terdiri dari Kantor Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Mojokerto, Balai Desa Ngrame dan SMK 2 Pesantren Terpadu Yayasan Darut Taqwa.

Menurut penelitian Balai Litbang Sumber Daya Air, potensi air hujan di wilayah Mojokerto mencapai 2.000–2.500 mm/tahun. Jika dikelola dengan baik, air hujan yang ditampung kemudian diolah dapat dimanfaatkan menjadi cadangan air oleh masyarakat di saat musim kemarau. Selain itu, air yang ditampung saat curah hujan tinggi juga dapat mengurangi risiko banjir.

BNPB, FPRB Kabupaten Mojokerto, Komunitas Banyubening dan Yayasan Bambu Lestari juga telah menyelenggarakan kegiatan edukasi dan sosialisasi ISLAH. Dengan Aminudin Hamzah selaku Analis Kebijakan Ahli Muda BNPB, Sri Wahyuningsih dari Komunitas Banyu Bening, dan Syaiful Anam sebagai Ketua Forum PRB. Kegiatan ini berlangsung di Pasar Keramat, Mojokerto pada hari Minggu, 23 November 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep konservasi air melalui pemanenan air hujan serta mensosialisasikan manfaat ekonomi, lingkungan dan sosial dari pemanfaatan air hujan.

Ratusan pengunjung Pasar Keramat terlihat sangat tertarik dengan penjelasan mengenai pemanfaatan air hujan. Hal ini terlihat juga dari banyaknya pengunjung yang bergantian untuk mencoba meminum dan membawa pulang sampel air hujan hasil elektrolisasi. Salah satu pengunjung mengatakan sampel air hujan hasil elektrolisasi tersebut juga tidak berbeda dengan air yang biasa diminum olehnya.

Kedepannya, diharapkan pemanfaatan ISLAH ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan direplikasi oleh berbagai pihak serta dapat membangun komitmen bersama untuk menerapkan instalasi sistem lumbung air hujan sebagai bagian dari pengelolaan air bersih yang berkelanjutan.

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghimpun kejadian bencana dan penanganannya hingga Jumat (28/11) pukul 07.00 WIB. Sejumlah bencana hidrometeorologi basah terjadi di beberapa daerah pada periode tersebut.

Kejadian pertama yang tercatat, yaitu banjir terjadi di Kota Binjau, Sumatera Utara, pada Rabu (26/11) malam pukul 18.00 waktu setempat. Peristiwa ini dipicu oleh hujan dengan intensitas yang lebat menyebabkan meluapnya tiga sungai di Kota Binjau, yakni Sungai Bingai, Mencirim, dan Bangkatan.

Luapan air tersebut kemudian menyebabkan tergenangnya permukiman warga. Sedikitnya ada 5.818 Kepala Keluarga (KK) atau 19.349 jiwa terdampak di 21 kelurahan dari lima kecamatan, yakni Kecamatan Binjai Selatan, Binjai Kota, Binjai Timur, Binjai Utara, dan Binjai Barat.

Hingga Kamis (27/11), BPBD Kota Binjai telah merespons kejadian bencana ini dengan mendirikan dapur umum untuk warga terdampak dan terus melakukan pengkinian data dari lokasi-lokasi terdampak. BPBD setempat juga telah mendirikan pos pengungsian di Jalan T. Imam Bonjol, Kelurahan Setia. Selain itu, pelayanan kesehatan juga diberikan serta menyiagakan personel apabila ada warga  yang masih membutuhkan evakuasi.

Selanjutnya, masih di Sumatera Utara, kejadian bencana terbaru juga terjadi di Kota Tebing Tinggi, pada Kamis (27/11) pukul 06.00 WIB. Banjir ini disebabkan oleh kenaikan debit air sungai Padang dan Bahilang yang dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi di wilayah hulu, yakni Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Serdang sehingga air di wilayah hilir meluapnya.

Sebanyak 26 kelurahan di lima kecamatan terdampak dengan jumlah warga yang terdampak mencapai 5.054 KK atau sejumlah 13.337 jiwa. BPBD setempat juga mencatat kerugian materil berjumlah 4.080 unit rumah terendam banjir.

Guna merespons peristiwa ini, BPBD Kota Tebing Tinggi telah mengerahkan personel untuk melakukan pengkinian data dan memantau lokasi terdampak. Koordinasi dengan pihak terkait yakni BWSS II juga dilakukan serta melakukan evakuasi warga terdampak.

Peristiwa selanjutnya terjadi di Kabupaten Sedang Bedagai yang dilanda banjir dengan ketinggian 10 hingga 60 sentimeter pada Kamis (27/11) pukul 05.50 WIB. Data yang dihimpun mencatat sebanyak empat kecamatan terdampak dengan warga yang terdampak berjumlah 186 KK atau sekira 575 jiwa.

Kerugian materiil yang diakibatkan dari banjir ini tidak hanya rumah warga yang terendam, namun juga lahan perkebunan seluas 80 hektare dan 60 hektare lahan hortikultura. Guna merespons peristiwa ini BPBD setempat telah berkoordinasi dan melakukan penanganan di lapangan.

Bergeser ke Provinsi Aceh, banjir juga terjadi di Kabupaten Aceh Selatan yang menyebabkan delapan kecamatan dan 24 gampong terdampak dengan ketinggian air mulai dari 10 hingga 40 sentimeter. Kejadian yang dipicu oleh cuaca ekstrem ini telah berdampak pada 878 KK atau sejumlah 3.106 jiwa.

Hingga Kamis (27/11), kondisi genangan berangsur surut di beberapa wilayah, seperti Gampong Labuhan Tarok II Kecamatan Meukek, Gampong Mutiara Jalan Nasional Gunung Alue Kriet Kecamatan Sawang, Gampong Batu Itam Lintas Nasonal, Kecamatan Kota Bahagia, Bakongan, Sawang dan Trumon.

BPBD setempat juga telah melakukan sejumlah upaya penanganan dengan berkoordinasi bersama pihak-pihak terkait melalui unsur Forkopimda dan unsur perangkat daerah lainnya.

Di wilayah lain, banjir dilaporkan juga terjadi di Kabupaten Pidie, pada Kamis (27/11), yang dipicu oleh hujan di sebagian wilayah Kabupaten Pidie dengan intensitas tinggi.

Peristiwa ini mengakibatkan 24 gampong di delapan kecamatan tergenang air dengan jumlah warga terdampak mencapai 726 KK atau sejumlah 2.547 jiwa di Kecamatan Muara Tiga, Kecamatan Pidie, dan Kecamatan Mutiara Timur.

Banjir yang belum surut ini juga mengakibatkan daerah aliran sungai mengalami kerusakan serta 55 hektare lahan pertanian terdampak. BPBD setempat telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan upaya penanganan serta pengkinian data.

Masih di Aceh, daerah lainnya yang dilanda banjir adalah Kabupaten Aceh Tenggara, pada Rabu (26/11) pukul 15.31 WIB. Sebanyak 71 gampong dari 14 kecamatan terdampak dengan korban jiwa meninggal dunia yang dilaporkan satu orang serta 774 KK dengan 1.879 jiwa terdampak.

Banjir ini juga menyebabkan kerusakan infrastruktur seperti empat unit jembatan terputus, tiga unit tanggul terdampak, dan tiga akses jalan terputus. BPBD Kabupaten Aceh Tenggara telah melakukan kaji cepat dan mengerahkan tim reaksi cepat ke lokasi terdampak.

Pemerintah daerah setempat juga dilaporkan telah mendirikan pos komando dan menurunkan satu unit alat berat ekskavator untuk membantu penanganan darurat di lokasi banjir. Hingga Kamis (27/11) banjir belum surut dan BPBD masih melakukan penanganan.

Pengkinian Data Bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh

BNPB juga menghimpun pengkinian data terkait korban jiwa dari bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah daerah di provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh beberapa hari belakangan ini.

Hingga Jumat (28/11) pagi, total korban jiwa meninggal di Provinsi Aceh berjumlah 6 orang meninggal dunia dan 11 orang masih dinyatakan hilang. Adapun rinciannya meliputi Kabupaten Benar Meriah dilaporkan 5 orang meninggal dunia dan 9 dinyatakan hilang serta Kabupaten Gayo Lues ada 1 orang meninggal dan 9 orang masih hilang.

Sementara itu, untuk pengkinian data di wilayah Sumatera Utara, total korban jiwa meninggal dunia berjumlah 55 jiwa dan yang masih dinyatakan hilang berjumlah 41 orang. Jika dirincikan jumlah tersebut mencakup Kabupaten Tapanuli Tengah 34 jiwa meninggal dunia dan 33 orang masih dinyatakan hilang, Tapanuli Selatan ada 13 orang meninggal dunia dan 3 masih dinyatakan hilang, di Kabupaten Pakpak terdapat 1 orang meninggal dunia dan Tapanuli Utara 3 orang meninggal dunia dan 5 masih dinyatakan hilang. Sementara itu terdapat penyesuaian data di Kabupaten Humbang Hasundutan dari yang sebelumnya 5 orang meninggal dunia terdapat koreksi menjadi 4 orang meninggal dunia.

Selain itu, di wilayah Sumatera Barat dilaporkan korban meninggal dunia sebanyak 21 jiwa. Ini disampaikan Wakil Gubernur Sumbar dalam keterangan pers tadi pagi, Jumat (28/11).

Saat ini, seiring dengan penanganan darurat yang tengah dilakukan pemerintah telah mendirikan posko utama di Taruntung, Tapanuli Utara. Lokasi tersebut terbilang paling memungkinkan dari sisi aksesibilitasnya untuk memobilisasi peralatan, logistik, dan personil dan menjangkau tiga wilayah operasi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pemerintah juga telah menetapkan tiga langkah prioritas dalam penanganan darurat di tiga wilayah tersebut, adapun ketiga prioritas ini di antaranya pemulihan akses jalur darat baik yang tertutup akibat longsoran maupun jembatan terputus. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiagakan alat berat dan BNPB juga telah mengerahkan dua unit pesawat untuk mendukung penanganan melalui operasi modifikasi cuaca (OMC).

Kedua, dukungan logistik permakannan juga akan dioptimalkan ke masyarakat melalui jalur udara menggunakan satu pesawat dan satu helikopter. Bahkan jika diperlukan, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto yang sudah berkantor di Tapanuli Utara akan mengerahkan beberapa unit helikopter tambahan untuk mendistribusikan bantuan dan menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses.

Seiring dengan tanggap darurat ini pemerintah juga masih terus memperbarui data yang di lokasi terdampak. Selain data korban jiwa, data kerusakan rumah masyarakat dan infrastruktur juga dilakukan termasuk jembatan.

Ketiga, pemulihan akses komunikasi dan jaringan listrik. Pemerintah berharap dan mendorong agar PLN serta pengelola jaringan telekomunikasi dapat memberikan jaringan komunikasi GSM di daerah terdampak. Sehingga masyarakat dapat terhubung dengan kerabat dan keluarga di wilayah terdampak yang sejak beberapa hari terakhir kehilangan kontak.

Membuka Hotline

BNPB juga membuka saluran komunikasi atau hotline yang dapat dihubungi oleh masyarakat yang masih kesulitan menghubungi keluarga di daerah terdampak melalui nomor telepon 081161645500 dengan menyertakan data keluarganya berupa nama, usia, jenis kelaman, dan alamat, serta titik lokasi terakhir.

Nantinya BNPB akan mengirimkan data tersebut ke koordinator personel BNPB yang sudah ada di setiap kabupaten atau kota terdampak guna melakukan pengecekan di lokasi.

Abdul Muhari, Ph.D.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

PADANG – Bencana cuaca ekstrem Sumatra Barat (Sumbar) yang memicu banjir dan longsor di 13 kabupaten dan kota mengakibatkan korban meninggal dunia 23 orang. Penanganan darurat dengan prioritas pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan pemerintah daerah hingga hari ini, Jumat (28/11).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per hari ini, Jumat (28/11), pukul 16.00 WIB,  mencatat dampak korban jiwa, antara lain meninggal dunia, hilang, mengungsi dan terdampak.  Sebaran korban meninggal dunia teridentifikasi di Kabupten Agam sebanyak 11 jiwa, Kota Padang Panjang 6 jiwa, Kota Padang 5 jiwa, Kabupaten Pasaman Barat 1 orang. Mereka yang hilang sebanyak 12 orang, dengan rincian Kabupaten Agam 11 orang dan Kabupaten Pesisir Selatan 1 orang.

BNPB merilis jumlah korban mengungsi di wilayah-wilayah terkena bencana sebanyak 69.239 orang dan terdampak 45.733 orang. Berikut rincian data korban terdampak dan mengungsi di sejumlah kabupaten dan kota.

• Kota Padang, warga mengungsi 18.208 orang.
• Kabupaten Padang Pariaman mengungsi 3.208 orang, terdampak 10.437 orang.
• Kabupaten Agam, warga mengungsi 694 orang.
• Kabupaten Pasaman, warga mengungsi 22 orang. 
• Kabupaten Solok, warga mengungsi 14 orang dan terdampak 100 orang.
• Kabupaten Tanah datar, warga mengungsi 85 jiwa dan terdampak 65 jiwa.
• Kabupaten Pesisir Selatan, warga terdampak 47.170 orang
• Kota Solok, warga terdampak 3.363 orang 
• Kabupaten Pasaman Barat, warga terdampak 2.905 orang
• Kabupaten Limapuluh Kota, warga terdampak 283 orang
• Kota Pariaman, warga terdampak 675 orang
• Kabupaten Kepulauan Mentawai, warga terdampak 249 orang
• Kota Bukit Tinggi, warga terdampak 68 orang.

Mereka yang mengungsi tersebar di titik-titik pengungsian, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas ibadah maupun kerabat terdekat.

Selain dampak korban jiwa, kerugian material tercatat pada kerusakan infrastruktur. Pantauan BNPB, sebanyak 5 jembatan rusak berat, di antaranya Padang Pariaman 4 jembatan dan sisanya di Tanah Datar. Jalan sepanjang total 332 meter mengalami rusak berat.

Akses jalur nasional antara Bukit Tinggi menuju Kota padang terdapat 1 titik longsor di wilayah Kota Padang Panjang. Sedangkan di jalur provinsi antara Kota Padang menuju Bukit Tinggi terdapat longsor di Kecamatan Malala, Kabupaten Agam. Sedangkan jalur antara Kabupaten Agam menuju Kabupaten Pasaman, longsoran terjadi di Lubuk Sikapiang, Kabupaten Agam.

BNPB terus mendukung pemerintah daerah di Sumbar untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal. Sekretaris Utama BNPB Dr. Rustian menegaskan prioritas penanganan pada upaya pencarian dan pertolongan dan pelayanan warga terdampak, khususnya mereka yang ada di pengungsian.

Sejumlah pimpinan dan  personel BNPB memberikan pendampingan manajemen darurat, pendataan, penyebarluasan informasi dan pengerahan bantuan maupun alutsista. Pengerahan alutsista di wilayah Sumbar antara lain pesawat jenis Caravan 2 unit dan helikopter Bell 1 unit.