JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyelesaikan pembangunan tanggul darurat di Desa Ketitang Wetan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pembangunan talud darurat ini merupakan respon cepat Pemerintah atas laporan peristiwa banjir yang melanda Desa Ketitang Wetan pada penghujung bulan Oktober lalu. 

Sebelumnya, hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Kabupaten Pati pada hari Minggu (26/10) mengakibatkan tanggul Kali Widodaren dan Kali Gandam jebol hingga meluap ke permukiman warga. Sebanyak 576 unit rumah teremdam banjir. Lebih dari 1.850 jiwa terdampak.

Dua hari pascabanjir, tepatnya pada hari Selasa (28/10), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto atas arahan Presiden Prabowo Subianto, memerintahkan Direktorat Dukungan Sumber Daya Darurat (DSDD) Agus Riyanto bersama untuk hadir mendukung dan membersamai warga Desa Ketitang Wetan.

Pada pertemuan bersama warga terdampak banjir, BNPB mencatat dua aspirasi warga yaitu memiliki tanggul permanen sebagai benteng pelindung kehidupan di rumah sendiri, kedua normalisasi Kaligedong. 

Kepada mereka, Agus mengatakan bahwa, BNPB bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemkab Pati berkomitmen akan mengupayakan seluruh rangkaian upaya penanganan mulai dari jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Tak menunggu lama, BNPB segera melaksanakan pengerjaan talud darurat sebagai awal penanganan jangka pendek. Pekerjaan ini berjalan pararel dengan perbaikan dan penguatan tanggul secara bertahap telah dilakukan oleh pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serang, Lusi dan Juana. 

Pekerjaan perbaikan talud dilaksanakan dalam waktu dua minggu yaitu mulai tanggal 30 Oktober 2025 dan selesai pada 14 November 2025.

Terdapat tiga titik talud yang dikerjakan oleh BNPB. Lokasi perbaikan talud terletak di sepanjang Sungai Widodaren, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Titik talud pertama yang dikerjakan sepanjang 35 meter. Lokasi talud ini merupakan titik rawan karena berbatasan langsung dengan permukiman warga.

Pada dua titik lainnya, panjang perbaikan masing-masing talud adalah 250 meter. 

Pembangunan talud darurat dilakukan dengan menggunakan cerucuk bambu dan kantong pasir. Tak kurang dari 2.196 batang bambu terbaik dengan panjang empat meter digunakan sebagai benteng penahan talud. Kemudian agar talud lebih aman dari resapan air, 205 lembar anyaman bambu digunakan sebagai lapisan. Talud darurat ini turut diperkuat dengan 1.250 kantong pasir untuk menahan debit air sungai. 

Meskipun disebut sebagai talud darurat, namun talud ini memiliki daya tahan hingga dua tahun. Talud darurat ini diharapkan mampu mengurangi risiko bencana banjir yang berpotensi terjadi pada puncak musim hujan yang diprediksi akan berlangsung pada beberapa bulan kedepan. 

Perbaikan talud darurat ini tentu bukan merupakan upaya akhir BNPB dalam penanganan banjir di Kabupaten Pati, khususnya di wilayah Desa Ketitang Wetan. Upaya jangka pendek ini turut disertai pula dengan rencana-rencana jangka menengah hingga jangka panjang.

Sebagai solusi jangka menengah, BNPB akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mitigasi struktural maupun non struktural. Dukungan struktural ini meliputi penguatan tanggul secara permanen hingga normalisasi sungai.

Seiring dengan adanya talud darurat yang dibangun dengan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) ini, BNPB berharap pemerintah daerah setempat mulai merencanakan  pembangunan talud dan tanggul yang lebih permanen demi keamanan dan keselamatan masyarakat Desa Ketitang Wetan. 

Sementara itu, bentuk dukungan non struktural akan dilakukan melalui penguatan kapasitas masyarakat melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana).

Selanjutnya untuk jangka panjang, mitigasi berbasis ekologi akan menjadi bagian penting yang tak terpisahkan. Wajah wilayah hulu sungai Widodaren yang berada di lereng Pegunungan Kapur Utara telah banyak berubah dalam beberapa dekade terakhir.

Melalui dukungan lintas sektor, BNPB berharap seluruh upaya yang dilakukan dapat memulihkan kondisi warga Desa Ketitang Wetan secara menyeluruh. Penanganan tanggul, normalisasi sungai, hingga pemulihan lingkungan hulu akan menjadi bagian dari langkah berkelanjutan untuk mengurangi risiko bencana di wilayah tersebut.

BANJARNEGARA - Operasi pencarian dan pertolongan (Search and Rescue-SAR) terhadap 16 warga yang masih hilang akibat longsor di Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, memasuki hari terakhir pada Selasa (25/11). Ratusan personel gabungan bersama 25 unit alat berat dikerahkan untuk menyisir sektor C, area paling bawah atau “lidah longsoran” yang diyakini menjadi lokasi terakhir keberadaan para korban.

Sebelumnya, pencarian di sektor A dan B telah dilakukan secara menyeluruh dan telah ditemukan beberapa korban dalam kondisi tidak bernyawa. Kini, harapan tertuju pada sektor C, yang menjadi penentu dari rangkaian panjang upaya pencarian dan penyelamatan selama sepuluh hari.

Namun medan di lokasi bukanlah tantangan yang ringan. Tanah yang masih labil dan berlumpur, ketebalan material longsor lebih dari 10 meter, ditambah kandungan air yang tinggi, terus menguji stamina dan ketekunan para personel di lapangan.

Upaya pengurangan air dilakukan melalui pembuatan sodetan, sementara operasi modifikasi cuaca (OMC) membantu menghalau awan demi mencegah turunnya hujan agar proses pencarian dapat berlangsung lebih aman dan efektif. Semua langkah ini menjadi bagian penting dari babak akhir operasi SAR hari ini.

Di luar area pencarian, suasana haru menyelimuti posko utama penanganan darurat di Kantor Kecamatan Pandanarum, pada Senin (24/11) malam. Di tempat inilah keluarga korban dikumpulkan dalam sebuah pertemuan yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara bersama BNPB, Basarnas, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan unsur terkait lainnya. Pertemuan dilakukan secara kekeluargaan, untuk berdoa, memberi dukungan moral, dan mempersiapkan hati menghadapi keputusan akhir operasi SAR.

Harapan tetap menggantung, setipis apa pun itu. Keluarga menantikan kabar baik dari kerja tak kenal lelah para personel di lapangan. Namun mereka juga telah menyatakan keikhlasan apabila upaya terakhir ini tidak menemukan hasil seperti yang diharapkan.

Dengan segala doa dan harapan, hari ini menjadi penentu, apakah ada titik terang dari balik ladang lumpur yang basah, atau justru penutup dari sebuah ikhtiar kemanusiaan yang telah dilakukan dengan sepenuh tenaga dan hati.

Seluruh proses telah dijalankan dengan kesungguhan, profesionalisme, dan dedikasi tinggi dari semua pihak. Setiap langkah yang diambil di lapangan adalah wujud komitmen untuk menghormati para korban dan memberikan kepastian bagi keluarga yang menanti.

PADANG – Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) termasuk salah satu wilayah yang rawan terhadap ancaman bencana di Tanah Air. Ketangguhan masyarakat menjadi perhatian pemerintah daerah setempat, salah satunya dengan penyajian informasi melalui dasbor sistem Satu Data Bencana.

Sistem informasi Satu Data Bencana (SDB) ini diluncurkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Provinsi Sumbar di Kota Padang  pada Selasa (25/11). Melalui sistem informasi ini, masyarakat Sumbar dapat mengakses berbagai data kebencanaan. Dasbor SDB menampilkan data-data prabencana, saat, pascabencana dan pendanaan. Pemerintah provinsi akan terus memutakhirkan data-data terkategorisasi pada sistem informasi tersebut. Pada menu beranda, sejumlah data dan informasi tersaji seperti kejadian terkini dengan menampilkan data yang relevan. 

Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotik) Provinsi Sumbar Lizda Handayani menyampaikan dasbor SDB ini terdiri dari empat modul. Saat ini modul yang dikembangkan baru pada tahap saat bencana. 

Menurutnya, organisasi perangkat daerah akan kontinyu melengkapi dan memutakhirkan data yang dibutuhkan pada setiap fase kebencanaan, termasuk pendanaan. Namun, beberapa data, seperti penduduk terpilah, secara bertahap dimasukkan ke dalam dasbor tersebut. Pada data penduduk terpilah, ini ditampilkan hingga tingkat nagari atau kelurahan.  

Diskominfotik yang mengawali sistem informasi ini melibatkan lembaga dan organisasi perangkat daerah terkait untuk melengkapi ataupun mengintegrasikan data, seperti dari dinas kesehatan, dinas kependudukan, BNPB, BMKG dan BPBD. 

Terkait dengan penyajian data, proses bisnis dalam penyajian data di dasbor dimulai dengan validasi secara berjenjang dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD di tingkat kabupaten dan kota. Setelah itu, validasi berikutnya di tingkat Pusdalops BPBD di tingkat provinsi sebagai wali data bencana, yang akan muncul pada dasbor.  

Dasbor SDB dapat diakses pada tautan https://dashboardbencana.sumbarprov.go.id/statistics

Salah satu peserta sosialisasi dari Dinas Kesehataan Das Endres mengungkapkan sistem informasi SDB ini sangat bermanfaat bagi mereka di Dinas Kesehatan. Pihaknya dapat segera mengidentifikasi jumlah kelompok rentan di suatu wilayah yang terdampak bencana. Data-data tersebut sangat penting dalam respons dan prioritas penanganan saat darurat. 

Pengembangan dasbor sistem informasi ini mendapatkan dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, UNFPA dan UN Women. BNPB berharap inovasi dan inisiatif dasbor SDB ini dapat direplikasi di wilayah lain, serta terintegrasi dengan data nasional.

Provinsi Sumbar merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana. Data BNPB pada periode awal Januari 2025 hingga November ini tercatat 68 kejadian bencana di wilayah ini. Dari total kejadian, meninggal dunia 1 orang, luka-luka 3 orang dan menderita 43.605 orang dan mengungsi 353 orang. Sedangkan kerusakan tempat tinggal mencapai 339 unit dengan tingkat kerusakan ringan hingga berat. 

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum laporan kondisi kebencanaan di Indonesia selama periode 11 November hingga 12 November 2025, pukul 07.00 WIB. Tercatat ada 14 peristiwa baru yang berdampak signifikan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, namun yang masih dalam penanganan ada sebanyak 9 kejadian. Sebagian besar kejadian ini merupakan bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, longsor, dan angin kencang yang dipicu oleh curah hujan tinggi serta kondisi geologi daerah rawan.

Bencana hidrometeorologi masih menjadi kejadian paling dominan di beberapa wilayah. Di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, banjir terjadi pada Selasa (11/11) sekitar pukul 07.30 WIB akibat hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan meluapnya Sungai Cibeureum dan anak Sungai Cikawung.

Debit air meningkat dengan cepat dan menggenangi permukiman warga di sejumlah desa di Kecamatan Sidareja dan sekitarnya. Akibat peristiwa ini, sedikitnya 1.201 rumah terendam dengan 1.201 kepala keluarga terdampak.

Tim BPBD Kabupaten Cilacap bersama masyarakat melakukan pembersihan saluran air serta membantu evakuasi barang-barang warga. Air berangsur surut pada malam hari setelah hujan reda, dan hingga Rabu pagi (12/11) kondisi berangsur normal.

Di Kabupaten Pangandaran, banjir terjadi pada Selasa (11/11) sekitar pukul 09.00 WIB, setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut sejak dini hari. Curah hujan menyebabkan debit air sungai meningkat dan meluap ke permukiman warga di beberapa desa.

Berdasarkan data sementara, sebanyak 293 kepala keluarga atau 857 jiwa terdampak, dengan 285 unit rumah mengalami rusak ringan akibat terendam air. Beberapa fasilitas umum seperti jalan desa dan lahan pertanian juga tergenang.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi sejak 15 September 2025 hingga 30 April 2026, sebagai langkah antisipatif menghadapi puncak musim hujan.

BPBD Kabupaten Pangandaran bersama aparat desa dan relawan telah melakukan evakuasi warga serta pembersihan saluran air di sejumlah titik genangan. Hingga Rabu pagi (12/11), air mulai berangsur surut di sebagian besar wilayah terdampak.

Sementara itu, banjir juga terjadi di Kabupaten Aceh Jaya pada Selasa (11/11) sekitar pukul 08.30 WIB setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut sejak malam hari. Curah hujan yang tinggi menyebabkan debit air di sejumlah sungai meningkat dan meluap ke permukiman warga.

Berdasarkan laporan dari BPBD Kabupaten Aceh Jaya, sedikitnya 270 kepala keluarga atau 648 jiwa terdampak, dengan 270 unit rumah warga tergenang air. Beberapa akses jalan desa juga sempat terendam, sehingga menghambat aktivitas masyarakat.

Petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan aparatur desa segera melakukan pemantauan di lapangan serta membantu warga yang rumahnya terdampak genangan. Hingga Rabu pagi (12/11), hujan mulai reda dan sebagian besar air telah berangsur surut. Namun, BPBD masih bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi potensi banjir susulan apabila hujan dengan intensitas tinggi kembali turun.

Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, banjir rob terjadi pada waktu yang sama dan berdampak pada 60 kepala keluarga atau 210 jiwa. Sebanyak 60 unit rumah tergenang air, dan petugas PLN masih melakukan penelusuran gangguan jaringan listrik di wilayah hutan yang terdampak banjir.

Kondisi serupa juga dilaporkan di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, di mana 70 kepala keluarga terdampak banjir pada Selasa (11/11). Pemerintah daerah bersama BPBD masih melakukan pendataan dan membantu warga membersihkan material lumpur.

Banjir juga terjadi di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan 237 kepala keluarga atau 948 jiwa terdampak dan 237 rumah terendam. Ketinggian air mencapai 25 hingga 30 sentimeter, namun kondisi kini berangsur surut. Di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, hujan deras pada Selasa (11/11) memicu tanah longsor yang berdampak pada 32 kepala keluarga atau 108 jiwa. Petugas gabungan melakukan pembersihan material longsor dan memastikan akses jalan kembali terbuka.

Sementara itu, di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, banjir terjadi pada Senin (10/11) akibat meluapnya Sungai Saneo dan Sungai Raba, yang menyebabkan 965 kepala keluarga terdampak. Pemerintah Kabupaten Dompu menetapkan Status Tanggap Darurat sejak 10 hingga 19 November 2025. Masih di wilayah yang sama, cuaca ekstrem pada Selasa (11/11) mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan tiga luka berat setelah tertimpa pohon tumbang di Kecamatan Kempo. Seluruh korban telah dievakuasi dan mendapat perawatan medis di Puskesmas Kempo.

Banjir juga dilaporkan terjadi di Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, pada Selasa (11/11) dengan 54 kepala keluarga atau 213 jiwa terdampak dan 53 rumah terendam. Pemerintah kota telah menetapkan Status Siaga Darurat hingga 31 Mei 2026. Air kini berangsur surut di beberapa titik permukiman warga.

Dua peristiwa berbeda terjadi di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Kebakaran hutan dan lahan menghanguskan sekitar dua hektare kebun coklat, namun api berhasil dipadamkan sepenuhnya. Di sisi lain, kekeringan masih melanda wilayah tersebut dan berdampak pada 615 kepala keluarga atau 1.968 jiwa. Pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan air bersih ke beberapa desa terdampak.

Selain sejumlah kejadian baru tersebut, BNPB juga menerima laporan pengkinian terhadap beberapa bencana sebelumnya. Tanah longsor di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, yang sempat berdampak pada 11 kepala keluarga kini telah tertangani, dengan kondisi sudah kembali normal. Banjir di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, yang sempat merendam 715 rumah warga, telah sepenuhnya surut. Sementara itu, tanah longsor di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, menelan satu korban jiwa dan satu luka berat, dan seluruh material longsoran telah dibersihkan.

Banjir di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang sebelumnya menyebabkan tiga korban jiwa dan 866 warga terdampak, kini mulai surut dengan pendistribusian air bersih mencapai 45 ribu liter. Di wilayah yang sama, angin kencang menyebabkan 16 rumah rusak ringan hingga berat, namun sebagian besar sudah diperbaiki.

Cuaca ekstrem di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, berdampak pada 31 kepala keluarga, dan BPBD telah menyalurkan bantuan logistik darurat. Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, situasi banjir masih dalam pemantauan dengan cuaca cerah di pagi hari dan hujan ringan pada siang hari. Adapun kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau masih terus dipantau, dengan total luas terbakar mencapai 2.163 hektare hingga 11 November 2025, meningkat 41 hektare dari hari sebelumnya.

BNPB terus melakukan pemantauan dan koordinasi bersama BPBD di seluruh provinsi untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat dan tepat sasaran. Tim Pusdalops BNPB juga melakukan pemutakhiran data harian guna mendukung pengambilan keputusan dan penyaluran bantuan ke daerah terdampak.

Sebagai langkah antisipasi, BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang yang berpotensi meningkat seiring intensitas hujan di bulan November ini. Masyarakat diharapkan menjaga kebersihan saluran air, tidak beraktivitas di lereng curam saat hujan deras, serta memantau informasi cuaca dari BMKG dan peringatan dini dari BPBD setempat.