JAKARTA - Deru hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, pada Selasa (25/11) malam, menyisakan duka mendalam bagi sebagian besar warga di sana. Lima orang ditemukan meninggal dunia akibat terseret banjir bandang, sementara empat lainnya masih dinyatakan hilang. Selain itu, tujuh orang mengalami luka berat dan dua lainnya luka ringan atas peristiwa ini. 

Sementara itu, bencana tanah longsor menyebabkan dua orang mengalami luka berat. Seluruh korban luka-luka ini telah dievakuasi dan saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Doloksanggul. Operasi pencarian dan evakuasi akan kembali dilanjutkan pada hari ini, Kamis (27/11), dengan dukungan penuh tim gabungan.

Selain korban jiwa dan luka-luka, kerusakan material juga cukup signifikan. Enam rumah mengalami rusak berat, satu fasilitas ibadah rusak ringan, serta satu akses jalan tertutup material longsoran akibat banjir bandang. 

Pada lokasi longsor, sekitar sebelas titik akses jalan terputus, sementara saluran, jembatan, dan tembok penahan tanah mengalami kerusakan dan masih dalam proses pendataan lebih lanjut. Lahan pertanian warga turut terdampak, memberikan tekanan tambahan bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada hasil tani.

Bencana banjir bandang ini terjadi di Kecamatan Pakkat, tepatnya di Kelurahan Panggugunan. Sementara itu, kejadian tanah longsor teridentifikasi berdampak ke sejumlah wilayah meliputi Desa Sampean di Kecamatan Doloksanggul, Desa Parbotihan, Sihikkit, Sampetua dan Janji Nagodang di Kecamatan Onan Ganjang, Desa Aek Sopang di Kecamatan Pakkat dan Desa Janji Hutanapa di Kecamatan Parlilitan.

Cuaca ekstrem atas dampak dari fenomena siklon tropis Senyar menjadi faktor utama yang memicu pergerakan tanah dan aliran banjir bandang tersebut.

Sejak kejadian, tim gabungan telah bergerak cepat melakukan evakuasi korban, pembersihan material longsoran, serta pembukaan akses jalan dengan bantuan alat berat seperti excavator dan backhoe loader. BPBD dan Dinas Sosial juga mendirikan dapur umum dan menyiapkan tempat pengungsian sementara di rumah penduduk. Upaya pencarian korban hilang tetap dilanjutkan dengan mengutamakan keselamatan petugas mengingat kondisi medan yang berat.

Di balik kerja keras para petugas dan relawan, suasana kebatinan masyarakat masih diliputi kecemasan karena kondisi cuaca yang belum sepenuhnya membaik.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Humbang Hasundutan, BPBD Provinsi Sumatera Utara, serta unsur TNI–Polri dan relawan untuk memastikan percepatan penanganan di lapangan.

BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, terutama mengingat curah hujan yang masih berpotensi tinggi di wilayah Sumatera Utara. Pembaruan informasi resmi akan terus disampaikan secara berkala melalui kanal resmi BNPB.

Abdul Muhari, Ph.D.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

PADANG – Hujan mengguyur Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), sepanjang hari ini, Kamis (27/11). Bencana hidrometeorologi basah tak bisa dihindari menerjang beberapa titik di wilayah kota. BPDB setempat didukung dengan BPBD provinsi serta dinas terkait, termasuk TNI-Polri, melakukan penanganan darurat di lokasi terdampak. 

Pantauan pagi ini, Kamis (27/11), arus banjir dengan volume debit air besar menerjang sejumlah rumah yang berada di bantaran Sungai Minturun. Material batang pohon dan lumpur merusak rumah warga di Lubuk Minturun, Koto Tengah, Kota Padang. Terdapat 4 warga meninggal dunia akibat peristiwa tersebut. Beberapa rumah mengalami kerusakan saat kejadian berlangsung pada dini hari, sekitar pukul 04.00 WIB. 

Selain banjir bandang di Lubuk Minturun, jembatan penghubung di Koto Luar, Kecamatan Pauh, Kota Padang, putus akibat struktur jembatan yang dihantam material yang hanyut terbawa arus banjir. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang masih memprioritaskan penanganan darurat, seperti evakuasi, pengamanan di lapangan yang berpotensi mengancam keselamatan warga dan pelayanan warga yang terdampak. 

Data Pusat Pengendalian Operasi BPBD Provinsi Sumbar mencatat cuaca ekstrem berdampak di 17 kelurahan di 7 kecamatan di Kota Padang. Cuaca ekstrem tersebut menyebabkan banjir, longsor dan sejumlah pohon tumbang di 14 titik. BPBD setempat masih melakukan pemutakhiran data dampak bencana hingga sore ini.  

Sementara itu, dalam rapat tingkat menteri yang diselenggarakan secarar virtual sore ini, Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar Vasko Ruseimy menyampaikan, jajarannya dari unsur organisasi perangkat daerah bersama TNI-Polri terus melakukan operasi penanganan darurat. 

“Data terakhir di Sumatra Barat, korban meninggal dunia sebanyak 12 orang dan warga terdampak sekitar 12.000 jiwa,” ujar Vasko. 

Pada kesempatan itu, Wagub menambahkan beberapa tantangan yang dihadapi di antaranya pembersihan material, akses komunikasi dan perbaikan darurat infrastrutkur vital. 

“Titik longsor di badan jalan yang amblas, pohon tumbang di beberapa kabupaten dan kota,” tambahnya. 

Terkait dengan penetapan status, Wakil Gubernur Sumbar menjelasan pihaknya telah menetapkan status tanggap darurat dan juga beberapa kabupaten dan kota yang terdampak cuaca ekstrem. Sejumlah wilayah akan menyusul dalam penetapannya, ujar Wagub. 

PADANG - BNPB dan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melakukan rapat koordinasi (rakor) penanganan darurat cuaca ekstrem di wilayah pada Kamis (27/11). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut rapat tingkat menteri penanganan bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah yang dipimpin oleh Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di hari yang sama. 

Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Vasko Ruseimy dan Sekretatis Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dr. Rustian memimpin rakor yang dihadiri unsur forkopimda terkait. Beberapa poin arahan disampaikan Sekretaris Utama BNPB dalam penanganan bencana hidrometeorologi basah yang menerjang 13 kabupaten dan kota di Provinsi Sumbar. Rustian menggarisbawahi adanya penetapan status kedaruratan dalam menghadapi bencana maupun ancaman bahayanya, seperti banjir, banjir bandang dan tanah longsor. 

Merespons kondisi yang dihadapi, pemerintah provinsi dan sebagian besar pemerintah kabupaten dan kota telah menetapka  status kedaruratan. Hal ini bertujuan agar penanganan darurat dapat berjalan secara efektif dan optimal, seperti pengerahan sumber daya dari berbagai pihak, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) maupun dukungan unsur pentaheliks lain. 

Pada kesempatan itu, Rustian juga meminta adanya pos komando (posko) terpadu di wilayah administrasi yang terdampak bencana. Dengan adanya posko di kabupaten dan kota, penanganan dapat dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dalam satu rantai komando. Melalui posko, organisasi ini dapat melakukan perencanaan terkoordinasi sehingga operasi dapat berjalan efektif. Sedangkan di tingkat provinsi, pos pendamping mendukung operasi di daerahnya. 

Masih terkait dengan manajemen posko, Rustian mengatakan perlunya asesmen kebutuhan dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat. "Catat kebutuhan detail dalam proses operasi penanganan darurat," ujar Sekretaris Utama di Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (27/11). 

"Dalam dua hari ini, data kebutuhan dasar tambahan sudah terkumpul dan diserahkan ke Sekda kemudian sampai ke BNPB, " tambahnya. 

Selain itu, Sekretaris Utama BNPB meminta pemerintah di tingkat kabupaten dan kota terdampak untuk melakukan pendataan secara detail, seperti tingkat dan jumlah kerusakan infrastruktur. Data tersebut sangat dibutuhkan daerah yang dalam penyusunan usulan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana atau R3P. 

Apabila ada warga yang harus direlokasi, pemerintah daerah perlu untuk menyiapkan konsepnya, seperti lokasi maupun proses pelaksanaan. 

Sebelum berlangsungnya rakor, di tempat berbeda Sekretaris Utama BNPB kembali memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk penanganan darurat. Bantuan tersebut diterima Wagub yang disaksikan perwakilan OPD. 

Bantuan BNPB tersebut diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumbar, serta pemerintah kabupaten dan kota di Kabupaten Agam, Tanah Datar, Solok, Bukittinggi, Kota Pariaman dan Kota Padang. Selain bantuan kepada BPBD, BNPB juga menyerahkan bantuan barang kepada Polda Sumbar yang membantu proses penangann darurat di lapangan. Sehari sebelumnya, BNPB telah memberikan bantuan kepada Kabupaten Padang Pariaman dan Pesisir Selatan. 

Bantuan darurat tersebut berupa bantuan pangan seperti paket sembako dan makanan siap saji. Sedangkan bantuan non-pangan berupa Kasur lipat, hygiene kit, family kit, tenda pengungsi, tenda keluarga, selimut, alat kebersihan, perahu karet, genset dan gergaji mesin.   

JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat dalam merespons rangkaian bencana hidrometeorologi basah akibat cuaca ekstrem yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak Senin (24/11). Situasi tersebut menjadi fokus pembahasan dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang diinisiasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta unsur kementerian/lembaga terkait. Rapat berlangsung secara hybrid dari Ruang Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) BNPB, Jakarta Timur, pada Kamis (27/11).

Dalam pertemuan ini, Menko PMK Pratikno menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kementerian dan lembaga, baik di pusat maupun daerah, memprioritaskan keselamatan masyarakat serta memastikan pemenuhan kebutuhan dasar hingga tahap pemulihan pascabencana.

“Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan kepada kami untuk serius dalam penanganan darurat bencana ini. Di saat kita melakukan penanganan darurat, tapi di saat yang sama kita mempersiapkan pascadaruratnya untuk pemulihan, karena ini infrastruktur juga harus pulih,” ungkap Pratikno.

Menko PMK menjelaskan bahwa dalam beberapa hari terakhir, Siklon Tropis Senyar membawa hujan dengan intensitas sangat tinggi di tiga provinsi terdampak. Inilah yang kemudian memicu banjir, banjir bandang, dan longsor, serta mengganggu layanan transportasi maupun pelayaran.

Dampak dari fenomena cuaca tersebut telah menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, terputusnya akses, listrik dan jaringan telekomunikasi. Upaya kaji cepat oleh tim gabungan di daerah terus dilakukan dan untuk sementara pendataan masih terus diperbarui.

"Ini telah memakan cukup banyak korban jiwa, tapi data masih di-update," katanya.

Menko PMK menambahkan bahwa situasi cuaca ekstrem membuat penyaluran bantuan menghadapi kendala, namun seluruh tim kementerian/lembaga sudah dikerahkan ke lapangan. Ia menambahkan bahwa sebagian bantuan akan dikirim melalui jalur udara karena akses darat banyak yang terputus.

“Pemerintah melalui BNPB akan mengirimkan bantuan melalui udara. Kita tidak bisa mengirim bantuan melalui infrastruktur darat dan menunggu sampai in selesai,” jelas Pratikno.

Kepala BNPB Pimpin Penanganan Darurat Sumut dari Tarutung

Melalui media daring, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., yang saat ini berada di Sumatera Utara untuk memimpin penanganan darurat bencana mengatakan bahwa BNPB akan membentuk Posko Darurat di Tarutung. Dari posko ini, seluruh upaya penanganan bencana akan dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, rangkaian penanganan darurat ini akan dilakukan secara serius, sembari mempersiapkan langkah pemulihan infrastruktur dan layanan dasar. Operasi pencarian dan penyelamatan korban akan menjadi fokus utama, seperti yang telah dilakukan pada penanganan bencana di Cilacap dan Banjarnegara belum lama ini.

“Seperti yang telah kita lakukan sebelumnya di Majenang (Cilacap) dan Banjarnegara, bahwa operasi pencarian dan pertolongan akan menjadi prioritas utama. Termasuk pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak,” jelas Suharyanto.

BNPB juga segera menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menghalau awan dan meredistribusi curah hujan sebagai bentuk upaya percepatan penanganan darurat dan mitigasi bencana susulan dalam jangka pendek.

“Kita juga akan menggelar OMC demi percepatan penanganan darurat,” tegasnya.

Selanjutnya, Kepala BNPB telah membagi tugas jajaran Kedeputian BNPB hingga Tenaga Ahli serta Unsur Pengarah untuk membantu koordinasi penanganan darurat, baik di Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara. Mulai hari ini, seluruh kepanjangan tangan Kepala BNPB itu telah bergerak menuju sasaran sesuai pembagian tugasnya.

“Untuk wilayah Aceh, ada Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB yang akan memimpin koordinasi penanganan di sana. Termasuk beberapa Tenaga Ahli dan Unsur Pengarah serta para direktur BNPB di masing-masing wilayah,” jelas Suharyanto.

Sinergi Kementerian dan Lembaga

Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Diana Kusumastuti, melaporkan bahwa upaya identifikasi kerusakan infrastruktur masih terkendala hujan yang belum berhenti. Empat jembatan dilaporkan terputus di Aceh, sementara di Sibolga dan Tapanuli Tengah terdapat sekitar 20 titik longsor yang masih sulit dipetakan.

Kementerian PUPR telah mengirimkan alat berat untuk membersihkan material longsoran dan membuka akses, dengan harapan dapat segera mencapai lokasi terdampak.

“Sampai saat ini kami sudah mengirimkan beberapa alat berat untuk membersihkan longsoran. Mudah-mudahan segera bisa sampai ke lokasi," kata Diana.

Dari sisi kesehatan, Kementerian Kesehatan memastikan bahwa pelayanan medis terus berjalan dengan menyiagakan seluruh fasilitas kesehatan di wilayah terdampak. Tenaga kesehatan cadangan telah dikirim dan koordinasi dengan dinas kesehatan daerah terus dilakukan agar layanan tidak terputus. Kemenkes juga menyiapkan dukungan agar kegiatan pembelajaran dapat segera dimulai kembali setelah situasi di lapangan memungkinkan.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah diberikan keleluasaan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) serta melakukan pergeseran anggaran untuk memastikan kebutuhan penanggulangan darurat dapat dipenuhi dengan cepat.

Dari sisi pencarian dan pertolongan, Kepala Basarnas Muhammad Syafii, melaporkan bahwa delapan operasi SAR tengah berlangsung di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Operasi difokuskan untuk mengevakuasi warga yang terisolasi dan mencari korban yang belum ditemukan. Basarnas memprioritaskan penyelamatan nyawa dan melakukan operasi menggunakan metode manual maupun teknologi pendukung sesuai kondisi lapangan.

"Kita menggelar delapan operasi baik itu di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Saat ini sedang berjuang, melaksanakan operasi khususnya mengevakuasi korban yang terisolasi," jelas Syafii.

Sebagai wali data prakiraan cuaca, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), menjelaskan bahwa apa yang telah dijelaskan Menko PMK Pratikno sebelumnya memang benar adanya.

Menurut analisis dan evaluasi BMKG, fenomena siklon Tropis Senyar memang menjadi pemicu utama. Menurut BMKG, setelah memasuki daratan Sumatra, Siklon Tropis Senyar tidak langsung punah dan masih sempat berputar dari Aceh Timur hingga Aceh Tamiang, sebelum akhirnya melemah pada siang hari.

BMKG memastikan, dengan punahnya siklon ini, maka cuaca diprakiraan akan berangsur-angsur membaik sehingga diharapkan upaya penanganan darurat hingga pemulihan pascabencana dapat dilakukan secara maksimal.

Meski demikian, BMKG mengingatkan adanya potensi peningkatan cuaca ekstrem akibat aktivitas MJO (Madden-Julian Oscillation), terutama di wilayah Mandailing Natal dan Sumatra Barat, sehingga kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan.

Dalam segenap rangkaian penanganan darurat bencana di tiga provinsi ini, BMKG juga berkomitmen untuk berkolaborasi dengan BNPB untuk mendukung penyelenggaraan OMC.

Menutup rapat, Menko PMK menegaskan bahwa seluruh daerah terdampak telah menetapkan status keadaan darurat, yang menjadi dasar percepatan pengerahan sumber daya oleh pemerintah pusat. Pemerintah memastikan dukungan penuh agar penanganan darurat berjalan optimal dan masyarakat terdampak segera mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.

“Masing-masing daerah sudah menetapkan kondisi darurat. Ini yang menjadi dasar untuk kita kemudian bisa bergerak cepat memberikan dukungan semaksimal mungkin dari pusat ke daerah,” pungkas Pratikno.