logo2

ugm-logo

Blog

Dari Hulu yang Robek ke Kampung yang Tenggelam: Banjir Sumatera dan Ledakan Izin Ekstraktif

HUJAN turun tanpa henti. Sungai-sungai di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meluap, membawa lumpur, batu, dan puing rumah ke kampung-kampung yang tak sempat bersiap.

Dalam sepekan, banjir dan longsor menyapu kehidupan di pulau yang selama ini dijuluki “lumbung alam”. Puluhan nyawa melayang. Ratusan orang hilang. Ribuan mengungsi, meninggalkan rumah yang tersisa hanya rangka basah berbalut lumpur.

Di tengah duka dan kecemasan itu, satu pertanyaan terus menggema: benarkah semua ini hanya soal cuaca ekstrem?

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menilai jawabannya jauh lebih pahit. Menurut mereka, bencana yang beruntun ini bukan semata amuk alam, melainkan alarm keras tentang rusaknya tata kelola ruang di Pulau Sumatera. Hujan mungkin menjadi pemicu, tetapi kehancuran ekosistem—yang perlahan dibongkar oleh industri ekstraktif—adalah bahan bakarnya.

Di hulu-hulu yang dulu hijau, kini tanah merapuh. Sungai yang pernah menjadi jalur kehidupan, kini menjelma lorong maut. JATAM mencatat, Sumatera telah lama diperlakukan sebagai “zona pengorbanan” oleh industri pertambangan mineral dan batu bara.

Sedikitnya 1.907 izin tambang aktif mencengkeram lebih dari 2,4 juta hektare daratan Sumatera. Jutaan hektare itu bukan sekadar angka dalam peta. Di sanalah hutan-hutan dibuka, bukit dikupas, tanah digali—dan kemampuan alam menahan air perlahan dilucuti.

Sumatera Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, hingga Sumatera Utara menjadi provinsi dengan kepadatan izin tertinggi.

Hutan yang dulu menjadi spons raksasa penyerap hujan kini berubah menjadi kawah-kawah terbuka dan jalur angkut tambang. Di situlah keseimbangan runtuh.

Namun tambang bukan satu-satunya beban. Di balik narasi “energi bersih”, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) tumbuh di hampir seluruh provinsi di Sumatera. Sedikitnya 28 proyek PLTA beroperasi dan dibangun, dengan Sumatera Utara sebagai episentrum. Bendungan, terowongan, dan infrastruktur masif memotong aliran sungai, mengubah wajah daerah aliran sungai yang rapuh.

Di Ekosistem Batang Toru, salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati tertinggi, PLTA Batang Toru menjadi simbol ironi transisi energi. JATAM mencatat, puluhan hektare hutan telah dibuka demi proyek ini. Sungai dimodifikasi. Lanskap dipaksakan tunduk pada beton. Dan di hilir, ketika hujan ekstrem bertemu pengelolaan bendungan yang buruk, banjir berubah menjadi vonis.

Belum selesai dengan itu, panas bumi pun menggerogoti punggung-punggung gunung. PLTP beroperasi di berbagai provinsi Sumatera, menyasar lereng curam dan kawasan hulu. Hutan dibuka, tanah dibor, jalan dibentuk di wilayah yang sejatinya rapuh. Satu lapis risiko ditambah ke tubuh pulau yang sudah sesak oleh tambang dan bendungan.

Jika semua ini ditarik dalam satu tarikan napas, maka Sumatera berdiri sebagai pulau dengan tiga lapis tekanan: tambang yang merusak tanah, PLTA yang mengatur ulang sungai, dan panas bumi yang membongkar gunung. Narrasi pembangunan terus diperdengarkan.

Namun di lantai paling bawah, rakyat menanggung lumpur di ruang tamu mereka, retak di dinding rumah, dan ketakutan setiap kali hujan mengambil jeda.

Ironisnya, data resmi baru mencatat sebagian kecil dari kenyataan. Di luar angka-angka itu, ekspansi sawit, migas, industri kehutanan, dan tambang ilegal menghantam ruang hidup dengan kekuatan yang tak kalah brutal. Alam kian menyempit. Risiko kian membesar.

Maka bencana demi bencana yang datang serupa ketukan keras di pintu kesadaran. Model pembangunan yang menukar hutan dengan konsesi telah sampai di ujung jalan.

Negara tak bisa lagi sekadar datang dengan karung bantuan dan laporan serapan anggaran. Sebab yang bocor bukan hanya tanggul, tetapi cara berpikir.

JATAM mendesak negara menempuh jalan berani: mencabut izin-izin merusak, menghentikan ekspansi industri ekstraktif di wilayah hulu dan daerah rawan bencana, serta mengembalikan ruang kelola kepada masyarakat adat dan lokal—penjaga hutan yang paling setia.

Jika tidak, hulu akan terus dirobek. Dan di hilir, lumpur akan selalu lebih dulu tiba sebelum sirene berbunyi.ssc/rel

Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi Humbang Hasundutan Berjalan Semakin Baik dan Terpadu

HUMBANG HASUNDUTAN - Penanganan darurat bencana hidrometeorologi yang mencakup banjir bandang dan tanah longsor Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, berjalan semakin baik hingga hari ini, Minggu (30/11). Segenap unsur forkopimda Humbang Hasundutan secara terpadu telah membentuk posko darurat di lapangan sepak bola Desa Panggugunan, sesuai arahan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M.

MewakilI BNPB, Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi (FPKP) BNPB, Nelwan Harahap, telah hadir memberikan pendampingan posko yang dipimpin oleh Bupati Humbang Hasundutan, Oloan Paniaran Nababan. Pendampingan dari BNPB ini mencakup pencarian dan pertolongan, pemenuhan kebutuhan dasar terdampak, dapur umum, pelayanan kesehatan, logistik peralatan, pendataan kaji cepat dan pengaduan masyarakat.

Dukungan logistik sudah tersedia di posko dan beberapa sembako telah didistribusikan kepada warga terdampak serta mereka yang berhak menerima. Adapun dukungan logistik dan peralatan BNPB pada tahap pertama meliputi 200 paket sembako, 200 paket makanan siap saji, 1 unit tenda pengungsi, 100 matras, 20 velbed, 100 selimut, 1 pompa alkon,  1 genset dan 1 perahu polytilen.

Foto: Personel Tagana Dinsos mengatur letak barang batuan warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Desa Panggugunan, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, Minggu (30/11). (Bidang Komunikasi Kebencanaan / Danung Arifin)

Direktur FPKP BNPB telah melaksanakan perintah Kepala BNPB untuk menjenguk beberapa warga terdampak yang mengungsi di rumah kerabat dekatnya. Selain berdiskusi, Nelwan juga menyerahkan dukungan sembako dan kebutuhan dasar lainnya.

Sebagai pemulihan jaringan komunikasi darurat, BNPB bersama Diskominfo Humbang Hasundutan juga telah menyebar alat jaringan satelit Starlink di tiga titik. Pertama ada di posko pengungsi Desa Sihombu, Kecamatan Tarabintang, berikurnya di Kantor Camat Pakkat dan alat milik BNPB ada di Pos Pengungsi Gereja HKBP Parbotihan, Onan Ganjang. Masyarakat di sekitar titik itu dipersilakan untuk mengakses internet secara gratis selama 24 jam.

Foto:Petugas Diskominfo mengatur letak alat jaringan satelit untuk mendukung komunikasi berbasis internet bagi warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Desa Panggugunan, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, Minggu (30/11). (Bidang Komunikasi Kebencanaan / Danung Arifin)

Dinas Perhubungan turut ambil bagian dalam penanganan darurat ini. Para petugas bekerja untuk memasang lampu penerangan jalan di sekitar posko, agar lalu lintas di malam hari lebih aman dan terjamin.

Foto: Petugas Dinas Perhubungan memasang lampu penerangan jalan di dekat posko penanganan darurat warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Desa Panggugunan, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, Minggu (30/11). (Bidang Komunikasi Kebencanaan / Danung Arifin)

Sementara itu, satuan Tagana dari Dinas Sosial mengatur distribusi permakanan yang disuplai dari dapur umum. Dari pos dapur umum ini, masyarakat mendapat kebutuhan konsumsi tiga kali sehari dengan makanan yang bergizi tinggi.

Foto: Personel Dinas Sosial menyiapkan makanan bagi warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Desa Panggugunan, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, Minggu (30/11). (Bidang Komunkasi Kebencanaan / Danung Arifin)

Korban Meninggal Dunia 6 Orang

Menurut data sementara per hari ini, Minggu (30/11), pukul 16.00 WIB, korban meninggal dunia ada sebanyak 6 jiwa, dalam pencarian 2 jiwa, luka-luka 9 dan sebanyak 2.200 warga mengungsi di posko serta rumah kerabat terdekat.

Sampai sore ini, tim gabungan terus fokus mencari dua warga yang masih dinyatakan hilang. Terkait pengungsian, BNPB juga telah menyediakan tenda keluarga berukuran 4x6 kapasitas 8 orang di pos induk penanganan darurat Desa Panggugunan.

Adapun wilayah terdampak meliputi 31 desa dari 6 kecamatan, desa terisolir ada 2 karena akses masih tertutup material dan jembatan penghubung amblas.

Sementara untuk kerusakan material meliputi 51 unit rumah rusak berat, hanyut 22 unit, rusak sedang 7 unit, rusak ringan 90 unit, rumah rencana relokasi 2 unit, lahan pertanian terdampak seluas kurang lebih 768 hektare.

Berikutnya untuk infrastruktur umum meliputi jembatan hilang 2 unit, amblas 1 unit, jalan terdampak longsor ada 132 titik, jalan amblas 126 titik, rumah ibadah 1 unit.

Jalur dari Pulo Godang-Pakkat sampai ke Barus mulai terbuka dan dapat dilalui kendaraan setelah sebelumnya tertutup material longsor berupa tanah berlumpur dan bebatuan dalam dimensi yang cukup besar. Empat alat berat telah dikerahkan untuk membuka jalur tersebut. Meski sudah dapat diakses, namun petugas tetap berjaga di lokasi untuk mengatur lalu lintas warga. Jika turun hujan, jalur kembali ditutup sementara dengan alasan keamanan dan keselamatan.

Dari pantauan visual di Desa Panggugunan, meterial longsor menutup jalur, lahan persawahan dan menghantam beberapa rumah termasuk satu rumah dua lantai yang kini tinggal bangunan lantai atasnya saja. Batu-batu sebesar truk berserakan di samping kanan-kiri jalan. Lumpur yang masih basah menjadi hal yang dapat terlihat sekaligus menjadi saksi bisu bencana yang dipicu oleh faktor cuaca.

Prioritas Penanganan Lanjutan

Selain proses pencarian dan pertolongan, prioritas penanganan darurat ini juga difokuskan pada perbaikan akses terputus, pemenuhan kebutuhan dasar dan permakanan. BNPB juga telah menyarankan kepada Badan Geologi untuk mengkaji wilayah yang masuk dalam kategori rawan bencana banjir bandang dan tanah longsor. Kajian ini diperlukan sebagai rekomendasi untuk rencana relokasi geologi, dengan target setelah masa tanggap darurat berakhir.

Dengan seluruh rangkaian upaya yang terus dilakukan hingga hari ini, penanganan darurat bencana hidrometeorologi di Humbang Hasundutan menunjukkan kemajuan yang semakin baik dan terpadu berkat sinergi antara BNPB, pemerintah daerah, BPBD, Dinsos, Dishub, TNI, Polri, relawan dan seluruh unsur masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa kerja bersama adalah kunci dalam menghadapi situasi paling sulit sekalipun.

Abdul Muhari, Ph.D.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air Tanggal 30 November 2025

JAKARTA- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghimpun kejadian bencana dan penanganannya sejak hari Sabtu, (29/11) pukul 07.00 WIB sampai dengan hari Minggu, (30/11) pukul 07.00 WIB. Sejumlah bencana hidrometeorologi basah terjadi di beberapa daerah pada periode tersebut.

Kejadian bencana pertama, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat mengguyur wilayah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya pada Jumat, (28/11), sejak pukul 12.25 WITA. Curah hujan tersebut disertai kilat, petir, dan angin kencang yang berlangsung hingga pukul 15.25 WITA. Cuaca ekstrem ini menyebabkan aliran air dari kawasan perbukitan meningkat drastis, sehingga debit sungai di wilayah Desa Pandai, Kecamatan Woha, bertambah dan meluap ke permukiman warga.

Luapan air yang tidak tertampung ini kemudian membanjiri rumah penduduk, jalan lingkungan, serta lahan pertanian di Desa Pandai. Arus banjir yang datang secara tiba-tiba membuat warga tidak sempat menyelamatkan sebagian harta benda mereka. Berdasarkan pendataan awal, sekitar 294 kepala keluarga terdampak dan 294 unit rumah mengalami kerusakan atau terendam banjir.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, BPBD Kabupaten Bima segera melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan, aparat kepolisian, TNI, serta pemerintah desa setempat. Petugas di lapangan telah melakukan pengamatan, pendataan, kaji cepat, dan penanganan darurat pada area terdampak. Selain itu, koordinasi lanjutan juga dilakukan dengan dinas terkait di tingkat kabupaten dan provinsi untuk memastikan langkah penanganan sesuai kewenangan dan kebutuhan di lapangan.

Sejumlah kebutuhan mendesak mulai teridentifikasi, antara lain bantuan tanggap darurat serta dukungan logistik dan peralatan untuk menunjang proses penanganan. Hingga hari Sabtu, 29 November 2025, upaya penanggulangan masih berlangsung. Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus berupaya memulihkan kondisi warga serta mempercepat pendataan untuk memastikan kebutuhan bantuan dapat terpenuhi secara tepat dan cepat.

Sementara itu, hujan dengan durasi panjang mengguyur wilayah Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, pada Kamis, (27/11), sejak pukul 04.00 WIB hingga 17.23 WIB. Hujan yang turun terus-menerus dalam rentang waktu tersebut menyebabkan aliran air tidak tertampung dengan baik, sehingga beberapa wilayah di provinsi tersebut mengalami genangan yang berkembang menjadi banjir.

Peristiwa ini berdampak pada tujuh kecamatan di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kecamatan Sei Dadap, Rawang Pancar Arga, Air Joman, Kota Kisaran Timur, Kota Kisaran Barat, Setia Janji, dan Tinggi Raja. Akibat banjir, sebanyak 242 kepala keluarga atau 453 jiwa terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Sementara itu, pendataan mengenai kerugian materiel masih terus dilakukan oleh pihak berwenang di wilayah provinsi tersebut.

Sebagai langkah mitigasi dan penanganan bencana, BPBD Kabupaten Asahan telah berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Sumatera Utara serta pemerintah setempat untuk melakukan assessment dan memastikan penanganan berlangsung tepat sasaran. Upaya ini dilakukan guna memetakan kebutuhan warga terdampak dan mengatur proses distribusi bantuan dengan lebih optimal.

Untuk memperkuat langkah respons, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Status Tanggap Darurat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44.836/KPTS/2025. Status ini berlaku selama 14 hari, mulai 27 November hingga 10 Desember 2025, dan dapat diperpanjang sesuai situasi perkembangan bencana di provinsi tersebut.

Kondisi di beberapa kecamatan wilayah Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, air berangsur-angsur surut. Meski demikian, proses penanganan di lapangan masih terus dilakukan guna memastikan pemulihan kondisi masyarakat berjalan aman, terkendali, dan berkelanjutan.

UPDATE Bencana wilayah Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat

Berdasarkan pemutakhiran data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per tanggal (29/11) pukul 17.40 WIB

Provinsi Aceh

Tercatat sebanyak 47 korban meninggal dunia, 51 orang dinyatakan hilang, dan 8 orang mengalami luka-luka. Wilayah yang mencatatkan jumlah korban terbanyak meliputi Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah, dengan sebaran korban meninggal juga ditemukan di Pidie Jaya, Bireun, Gayo Lues, Subulussalam, hingga Lhokseumawe.

Dampak kerusakan infrastruktur dan gelombang pengungsian yang masif terjadi di berbagai titik vital. Kabupaten Aceh Utara menjadi wilayah dengan dampak pengungsian terbesar, di mana banjir yang melanda 19 kecamatan telah memaksa lebih dari 44.350 jiwa untuk mengungsi serta merendam belasan ribu unit rumah. Sementara itu, Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah menghadapi situasi kritis akibat kombinasi banjir dan longsor yang masing-masing merenggut 16 nyawa. Di sisi lain, Kabupaten Aceh Tenggara mencatat angka orang hilang yang cukup tinggi, yakni sebanyak 25 orang yang masih dalam proses pencarian.

Merespons situasi darurat ini, pemerintah melalui BNPB menggencarkan distribusi bantuan logistik yang dipusatkan di Lanud Sultan Iskandar Muda. Hingga Sabtu (29/11), berbagai bantuan strategis telah tiba, mencakup 500 dus mi instan, 28 unit perangkat komunikasi canggih Starlink, 28 unit genset untuk pasokan listrik darurat, serta peralatan evakuasi vital seperti perahu karet dan tenda pengungsi. Logistik permakanan tambahan berupa paket Family Food (Eprokal dan Naraga) juga telah disiapkan dalam jumlah besar untuk memastikan kebutuhan gizi para pengungsi terpenuhi.

Penyaluran bantuan ini bergerak cepat menyasar daerah-daerah yang terdampak parah serta mendukung operasional petugas di lapangan. Wilayah seperti Pidie Jaya, Pidie, Bireun, dan Aceh Barat telah menerima pasokan prioritas berupa tenda, perahu karet LCR, genset, dan logistik makanan. Selain itu, dukungan operasional berupa perangkat Starlink dan genset juga telah didistribusikan kepada satuan militer setempat, seperti Yonif 113/JS dan Korem 012/TU, guna memastikan kelancaran komunikasi dan koordinasi penanganan darurat di lokasi bencana yang sulit dijangkau.

Provinsi Sumatra Utara

Bencana hidrometeorologi ini telah menelan korban jiwa sebanyak 166 orang meninggal dunia. Selain itu, upaya pencarian masih terus dilakukan secara intensif mengingat sebanyak 143 orang masih dinyatakan hilang. Ribuan warga terpaksa mengungsi di berbagai titik pengungsian karena rumah mereka rusak berat atau terendam banjir, serta akses wilayah yang terputus.

Dampak paling fatal dan kerusakan terparah terkonsentrasi di tiga wilayah utama, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Di Kabupaten Tapanuli Selatan, tercatat 46 korban meninggal dan 52 orang hilang, sementara Kota Sibolga mencatat 46 meninggal dan 33 orang hilang. Situasi kritis juga terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah yang melaporkan 35 korban jiwa dan 54 orang hilang. Di wilayah Tapanuli Tengah ini, akses jalan antar-kabupaten/kota terputus total, disertai padamnya aliran listrik dan gangguan jaringan telekomunikasi yang menghambat koordinasi lapangan.

Selain ketiga wilayah tersebut, dampak bencana juga meluas ke berbagai kabupaten dan kota lainnya. Kabupaten Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan turut melaporkan adanya korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang signifikan, termasuk rumah yang hanyut dan jembatan yang rusak. Di wilayah pesisir timur dan perkotaan seperti Kota Medan, Kota Binjai, dan Tebing Tinggi, banjir merendam ribuan rumah dan berdampak pada puluhan ribu jiwa, meskipun fokus utama penanganan korban jiwa saat ini berada di wilayah pantai barat Sumatera Utara yang terdampak longsor dan banjir bandang.

Merespons eskalasi bencana ini, BNPB telah menyalurkan bantuan logistik dan peralatan secara bertahap dalam tiga gelombang distribusi. Tahap pertama difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti sembako, makanan siap saji, tenda, dan genset ke seluruh wilayah terdampak. Langkah ini kemudian diperkuat dengan "Penebalan Tahap 2 dan 3" yang menyasar wilayah prioritas seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sibolga.

Bantuan lanjutan ini mencakup peralatan strategis seperti perangkat satelit Starlink untuk memulihkan komunikasi, light tower portable untuk pencarian malam hari, gergaji mesin (chainsaw), hingga perlengkapan spesifik seperti kantong jenazah, obat-obatan, dan pakaian untuk berbagai usia guna mendukung penanganan korban dan pengungsi secara menyeluruh.

Sumatra Barat

Total korban meninggal dunia telah mencapai 90 jiwa, sementara 85 orang masih dinyatakan hilang, dan 10 orang mengalami luka-luka. Eskalasi bencana ini menuntut perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan, mengingat luasnya wilayah yang terdampak dan tingginya angka korban yang masih dalam pencarian.

Kabupaten Agam menjadi wilayah dengan dampak paling parah dan mencatatkan jumlah korban tertinggi, yakni 74 orang meninggal dunia dan 78 orang dinyatakan hilang. Selain Agam, sebaran korban jiwa juga terjadi di beberapa wilayah lain seperti Kota Padang Panjang dengan 7 korban meninggal, Kota Padang dengan 5 korban meninggal, serta korban jiwa yang tersebar di Kabupaten Tanah Datar, Pasaman Barat, Kota Solok, hingga Kepulauan Mentawai. Bencana ini memukul rata berbagai topografi wilayah di Sumatera Barat, mulai dari kawasan pesisir hingga dataran tinggi.

Di sektor infrastruktur dan sosial, kerusakan yang ditimbulkan sangat masif. Kabupaten Pesisir Selatan mengalami kerugian material terbesar dengan 11.650 unit rumah terendam banjir dan hampir 50.000 jiwa terdampak. Gelombang pengungsian besar juga terjadi di Kota Padang, di mana lebih dari 18.000 jiwa terpaksa meninggalkan rumah mereka. Sementara itu, Kabupaten Padang Pariaman menghadapi kerusakan infrastruktur vital yang parah akibat kombinasi banjir dan longsor, yang merusak jembatan, jalan raya, bendungan, hingga lahan pertanian, sehingga menghambat akses dan mobilitas warga.

Merespons kondisi darurat ini, pemerintah telah menyalurkan bantuan logistik secara bertahap ke seluruh kabupaten dan kota terdampak. Distribusi bantuan Tahap 1 dan 2 mencakup kebutuhan dasar mendesak seperti ribuan paket sembako, makanan siap saji, kasur lipat, selimut, dan perlengkapan kebersihan (hygiene kit). Dukungan peralatan operasional juga diperkuat oleh Polda Sumbar yang menyediakan unit gergaji mesin (chainsaw) dan genset untuk mempercepat proses evakuasi dan pembersihan. Guna mengantisipasi kebutuhan lanjutan, stok cadangan logistik dalam jumlah besar juga telah disiagakan di Kota Padang sebagai pusat distribusi.

Abdul Muhari, Ph.D.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Kepala BNPB: Korban Meninggal Dunia Atas Bencana Hidrometeorologi Aceh, Sumut dan Sumbar Jadi 303 Jiwa

SILANGIT - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama seluruh unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, dan para relawan terus melakukan penanganan darurat bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Penanganan darurat yang dipimpin langsung oleh Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M ini difokuskan pada pencarian dan pertolongan korban, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, pembukaan akses wilayah terisolir, serta percepatan distribusi logistik, baik melalui darat maupun udara.

Pada hari ketiga setelah penetapan status tanggap darurat bencana di Provinsi Sumatera Utara, tercatat 166 korban meninggal dunia dan 143 orang masih dinyatakan hilang. Dampak terbesar terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga.

“Sumatra Utara sekarang menjadi 166 jiwa meninggal dunia. Dalam satu hari ini bertambah 60 korban jiwa berkat operasi pencarian dan pertolongan oleh tim gabungan yang dipimpin oleh Basarnas. Kemudian ada 103 jiwa yang masih hilang,” ungkap Suharyanto, Sabtu (29/11).

Sementara itu, ribuan warga mengungsi di berbagai titik akibat kondisi permukiman yang rusak dan akses yang terputus. Jumlah pengungsi mencapai ribuan jiwa di Tapanuli Selatan dan Kota Sibolga, serta ratusan hingga ribuan kepala keluarga di Mandailing Natal, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan.

Akses transportasi di wilayah ini banyak mengalami kerusakan. Jalur nasional Sibolga–Padang Sidempuan serta Sibolga–Tarutung mengalami putus total dan tertutup longsor di banyak titik. Beberapa jembatan termasuk Jembatan Pandan dan jembatan pada ruas Sibolga–Manduamas, juga terputus.

Sejumlah jalur kabupaten turut terputus dan belum dapat diperbaiki karena medan yang berat. Di Mandailing Natal, sedikitnya tujuh wilayah terisolir akibat tertutupnya jalur lintas provinsi, sementara beberapa desa hanya bisa dijangkau menggunakan alat berat atau transportasi udara.

Untuk mempercepat penanganan, BNPB dan kementerian/lembaga telah mengerahkan berbagai alutsista, termasuk lima helikopter perbantuan yang ditempatkan di Bandara Silangit untuk distribusi logistik ke Tapanuli Tengah dan wilayah lain yang terisolasi.

“Seperti Sibolga sampai hari ketiga penanganan darurat belum bisa kita tembus lewat udara, tapi sudah bisa kita capai melalui udara untuk pendistribusian logistik,” kata Suharyanto.

Helikopter BNPB, Heli TNI AD Bell 412EPI, MI-17V5 dan helikopter bantuan mitra swasta telah beroperasi aktif mendukung pendistribusian bantuan. Selain itu, pesawat Cessna Caravan juga digunakan untuk pengiriman logistik dan personel.

Alat berat dari berbagai instansi telah dikerahkan untuk membuka akses jalan. Dalam hal logistik, tahap pertama pengiriman ke Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan telah terpenuhi 100 persen, sementara pengiriman ke Mandailing Natal masih terkendala akses darat. Bantuan Presiden berupa alat komunikasi, genset, LCR, tenda, dan bahan pangan juga telah diterima dan didistribusikan bertahap.

"Untuk transportasi Sibolga-Padang Sidempuan sudah kita lakukan pengerjaan pembukaan hingga sore hari ini dan seterusnya,” jelas Kepala BNPB.

Korban Meninggal Dunia di Aceh 47 Jiwa

Pada hari kedua pascapenetapan status tanggap darurat bencana di Provinsi Aceh, ada sebanyak 47 korban meninggal dunia, 51 orang hilang, serta 8 orang luka-luka. Jumlah pengungsi mencapai 48.887 kepala keluarga yang tersebar di berbagai wilayah, dengan sebaran tertinggi di Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Singkil.

“Untuk wilayah Aceh ada 47, kemudian 51 masih hilang dan 8 luka-luka. Ini akan berkembang terus datanya, karena ada operasi SAR gabungan yang kemungkinan akan terus menemukan korban,” terang Suharyanto.

Banyaknya kerusakan jembatan dan jalan nasional berdampak pada terputusnya akses utama, termasuk jalur Banda Aceh–Lhokseumawe serta jalur perbatasan Aceh–Sumatera Utara di Aceh Tamiang. Hingga kini, beberapa daerah seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah masih belum dapat diakses melalui jalur darat.

BNPB telah mengaktifkan dukungan komunikasi darurat menggunakan jaringan satelit Starlink di sejumlah titik, terutama di wilayah yang terisolir jaringan. Pengiriman logistik dilakukan melalui udara menggunakan helikopter dan pesawat Cessna Caravan untuk menjangkau daerah yang tidak dapat diakses melalui jalur darat.

Bantuan Presiden berupa alat komunikasi, tenda, genset, perahu karet, makanan siap saji, dan perlengkapan keluarga telah tiba di Aceh dan sebagian besar telah didistribusikan ke 17 kabupaten/kota terdampak. Dua helikopter BNPB juga telah dikerahkan dari Bandara Sultan Iskandar Muda untuk mendukung distribusi ke titik-titik kritis.

Di Sumatra Barat, Korban Meninggal Dunia 90 Jiwa

Sementara itu, dua hari setelah penetapan status tanggap darurat bencana di Provinsi Sumatera Barat, tercatat 90 korban meninggal dunia, 85 orang hilang, dan 10 orang mengalami luka-luka. Kabupaten Agam mencatat jumlah korban tertinggi.

“Korban jiwanya ada 90 yang meninggal dunia, 85 hilang dan 10 luka-luka,” jelas Suharyanto.

Data sementara menunjukkan sebanyak 11.820 kepala keluarga atau sekitar 77.918 jiwa mengungsi, terutama di Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan. Sejumlah jalur provinsi dan nasional terputus akibat longsor dan kerusakan jembatan, sehingga menyulitkan akses distribusi. Meski demikian, logistik dari Padang Pariaman dan Pesisir Selatan telah tiba, dan delapan titik tambahan dalam proses pengiriman dengan pengawalan kepolisian.

BNPB telah menempatkan 24 personel untuk mendampingi percepatan penanganan di Sumatera Barat. Bantuan darurat dari Presiden RI berupa alat komunikasi, genset, tenda, LCR, dan ribuan dus makanan siap saji telah tiba di Bandara Minangkabau. Pesawat Caravan serta helikopter Bell 505 juga telah digerakkan untuk mendukung distribusi ke wilayah yang belum dapat diakses melalui darat.

BNPB memastikan seluruh upaya penanganan darurat terus dipercepat melalui koordinasi erat dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan para relawan. Percepatan pembukaan akses, pendataan lanjutan korban dan kerusakan, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak menjadi prioritas utama operasi penanganan bencana di tiga provinsi tersebut.

Abdul Muhari, Ph.D.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Korban Meninggal Agam 74 Jiwa Akibat Bencana Cuaca Ekstrem

PADANG – Sebanyak 74 orang meninggal dunia di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat, akibat bencana cuaca ekstrem. Operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan tim gabungan hingga hari ini, Sabtu (29/11).

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Agam, jumlah korban meninggal dunia per 28 November 2025, pukul 20.00 WIB sebanyak 74 orang yang tersebar di 5 kecamatan. Di Kecamatan Palembayan, sebanyak 27 orang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut 21 orang sudah teridentifikasi nama korban, sedangkan 6 lain masih dalam proses identifikasi.

Sementara itu korban lain teridentifikasi di wilayah Kecamatan Palembayan dari Kampung Tangah korban meninggal yang teridentifikasi sebanyak 7 orang, Kampung Tanggah Timur 9 orang dan Subarang Ala 17 orang.

Di kecamatan lain, dengan rincian Kecamatan Malalak 10 orang, Tanjung Raya 2 orang, Palupuh 1 orang dan Matur 1 orang. Korban meninggal dunia di wilayah tersebut sudah teridentifikasi nama oleh petugas.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Agam merilis 78 orang lainnya masih belum ditemukan. Jumlah korban hilang di Kecamatan Palembayan sebanyak 69 orang, sedang di Kecamatan Malalak 7 orang dan Tanjung Raya 2 orang.

Abdul Muhari, Ph.D.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB