Blog

5 Kabupaten di Kalsel Diminta Siaga Karhutla, Mitigasi dengan Hujan Buatan

BANJARBARU – Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar meminta lima kabupaten untuk segera menetapkan status siaga bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Lima kabupaten itu adalah Barito Kuala, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah.

“Kami minta segera membuat surat keputusan bupati terkait penetapan status siaga,” pinta Roy saat memimpin rapat koordinasi mitigasi karhutla di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kemarin (2/5).

Ia mengungkap, penetapan status siaga karhutla menjadi dasar pemprov untuk menetapkan status yang sama.

“Kenapa penetapan status diperlukan? Agar mitigasi karhutla dari pemerintah pusat di daerah bisa segera dilaksanakan,” tambahnya.

Salah satunya adalah membuat teknologi modifikasi cuaca (TMC) atau hujan buatan lebih awal. “Dilakukan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan bencana) bersama BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional),” kata Roy.

TMC diperlukan untuk pembasahan lahan lebih awal, dengan cara mengisi semua waduk dan embung dengan hujan buatan.

“TMC harus segera dilakukan, karena BMKG (Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika) menyebut awan untuk membuat hujan buatan hanya tersedia pada bulan Mei sampai pertengahan Juni,” tuturnya.

Syaratnya, daerah harus sudah menetapkan status siaga bencana. Roy menyampaikan, apabila status sudah ditetapkan, pemprov bisa mengirim surat permohonan ke pusat.

“Selain permohonan TMC, juga mengirim surat permintaan helikopter untuk water bombing dan patroli hotspot,” jelasnya.

Plh Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi mengungkap, dari informasi terakhir, Kalsel mendapat jatah 10 helikopter dalam penanganan karhutla tahun ini.

Dua heli patroli dan delapan heli water bombing. “Helikopter sangat penting untuk penanganan karhutla yang tidak bisa dijangkau satgas darat,” katanya.

Terkait kesiapan peralatan, Bambang menjamin semua sudah siap dan berfungsi dengan baik. “Sudah dicek semua. Yang rusak sudah diperbaiki,” ujarnya.

Sementara itu, BMKG memprakirakan kemarau tahun ini bakal lebih panas dibandingkan tiga tahun terakhir sebelumnya.

“Penetapan status siaga bisa pada pertengahan Mei hingga Juni, agar TMC bisa segera dilakukan,” kata Kepala Stasiun Klimatologi Banjarbaru, Goeroeh Tjiptanto.

Kemudian pada Oktober nanti, Kalsel mungkin sangat memerlukan heli water bombing untuk mengatasi karhutla. “Karena pada bulan itu sudah memasuki puncak kemarau,” pungkasnya. (ris/gr/fud)

Simak Titik Rawan Bencana di Jalur Mudik Jalan Nasional Pulau Jawa

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merilis data titik rawan bencana di sejumlah ruas jalan nasional Pulau Jawa. Langkah ini dilakukan sebagai langkah antisipasi bagi pemudis selama periode mudik Lebaran 2023.

Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja mengatakan bahwa saat ini kondisi jalan nasional di Pulau Jawa 02 persen dari 4.858 km dalam kondisi mantap.

Selain itu, Bina Marga juga tengah memfokuskan pada penanganan dan perbaikan pada beberapa ruas jalan seperti akses Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ciwandan, Jalur Pantura, dan penggantian jembatan Callendar Hamilton.

Adapun jalur rawan bencana pertama di jalan nasional Pulau Jawa ada di akses menuju Pelabuhan Merak. Terdapat pelebaran dan penataan bahu jalan Cikuasa Bawah dan Atas.

Pelebaran dan penataan jalur Cikuasa Bawah sepanjang 500 meter saat ini sudah 40 persen pengerjaannya, sementara jalur Cikuasa Atas sepanjang 980 meter saat ini pengerjaannya sudah 65 persen.

"Target penanganan setelah Lebaran 2023 meliputi pelebaran Jembatan Langon A dan penambahan lajur dari oprit Fly Over Merak sampai pintu pelabuhan," kata Endra, dikutip dari laman NTMC Polri hari ini, Senin, 10 April 2023.

Kemudian jalur rawan bencana kedua adalah akses ke Pelabuhan Ciwanda, yang merupakan dermaga ferry tambahan untuk melayani penyebrangan Jawa-Sumatra. Saat ini Pemkot Cilegon tengah melakukan perbaikan dan pengaspalan jalan dan jembatan pada Jalan Aat Rusli.

Endra mengatakan perbaikan jalan ini tengah dilebarkan dan perkerasan bahu jalan selebar 2 km ke kiri dan 2 km ke kanan, mulai dari Cilegon ke Pasauran sepanjang 5,8 km. Ditargetkan pengerjaan ini bisa selesai H-10 sebelum Lebaran 2023.

"Kami targetkan selesai 4 km di sisi kiri dan 800 m di sisi kanan. Jalan menuju Ciwandan juga dapat melalui Jalan Nasional Raya Anyer dengan kemantapan jalan sekitar 90 persen," katanya.

BNPB Berbagi Pengalaman Penanganan Bencana di Konferensi PRIMO

HAWAI - BNPB menghadiri konferensi tahunan Pacific Risk Management Ohana (PRIMO) yang dihelat di Honolulu, Hawai, Amerika Serikat pada 3 - 6 April 2023. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Dr. Lilik Kurniawan, S.T., M.Si. dan beberapa jajaran pejabat lain mewakili delegasi Indonesia dalam pertemuan antar pemangku kebijakan bidang kebencanaan di wilayah Pasifik.

Pada kesempatan ini Lilik Kurniawan menjadi pembicara kunci di hadapan para peserta. Lilik menjelaskan bagaimana cara Indonesia dalam melakukan penanganan bencana, antara lain dengan memperkuat ketangguhan komunitas ataupun masyarakat dalam proses penanggulangan bencana.

“Indonesia adalah negara rawan bencana, berbentuk kepulauan lebih dari 17.500 pulau, similar dengan negara-negara pulau di Pasifik dan memiliki risiko tinggi terhadap bencana dan dampak perubahan iklim. Kerja sama dan pertukaran pengetahuan berbasis local wisdom sangat penting dilakukan. Ijinkan saya menyampaikan lesson learned dari Indonesia,” ucap Lilik di Hawai, Amerika Serikat, pada Rabu (5/4).

“Indonesia memiliki panjang pantai 81.000 kilometer atau nomor dua di dunia setelah Kanada sehingga upaya mitigasi yang dilakukan dengan green infrastructure, mixing green dan gray infrastructure pada kota-kota di pesisir,” tambahnya.

Dirinya menungkapkan, BNPB memiliki program Desa Tangguh Bencana (Destana) untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat Indonesia.

“Bencana adalah persoalan lokalitas, sehingga ketangguhan masyarakat sangat penting. Program Desa Tangguh Bencana dengan melibatkan peran aktif masyarakat, didukung pemerintah daerah, akademisi dan lembaga usaha. Destana memiliki 20 indikator dan prioritas pada ekonomi, lingkungan dan inklusi,” ungkap Lilik.

Lilik menambahkan, Program Destana disesuaikan dengan risiko dan potensi bencana di wilayah tersebut.

“Destana di Kawasan pesisir memiliki upaya kesiapsiagaan terhadap tsunami dan adaptasi perubahan iklim,” lanjutnya.

Selain memperkuat dari sisi masyarakat, juga perlu adanya penguatan dari sisi bangunan. Struktur bangunan yang tepat, akan memperkecil dampak susulan dari bencana yang terjadi.

“Penguatan ketangguhan masyarakat tidak berhenti pada level desa, tetapi juga pada obyek ketangguhan seperti rumah, sekolah, kantor, tempat ibadah, sarana Kesehatan, pasar, dan prasarana umum. Konsep yang dilakukan dengan identifikasi lokal risk, peran lokal authority dan menyiapkan lokal action melalui penguatan infrastruktur, manajemen risiko bencana dan edukasi,” pungkas Lilik.

Konferensi ini dihadiri oleh presiden negara-negara federasi Mikronesia, badan penanggulangan bencana wilayah pasifik, pemerhati lingkungan dan para pimpinan lembaga masyarakat di bidang kebencanaan.

Abdul Muhari, Ph.D.

BNPB perkenalkan cara tangguh bencana Indonesia di PRIMO Hawai

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkenalkan cara Indonesia dalam membangun ketangguhan bencana pada konferensi tahunan Pacific Risk Management Ohana (PRIMO) di Honolulu, Hawai, Amerika Serikat pada 3 - 6 April 2023.

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Lilik Kurniawan dan beberapa jajaran mewakili Indonesia dalam pertemuan antar-pemangku kebijakan bidang kebencanaan di wilayah Pasifik tersebut.

Lilik dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, menyebutkan sejumlah cara memperkuat ketangguhan komunitas ataupun masyarakat dalam proses penanggulangan bencana, salah satunya melalui Desa Tangguh Bencana (Destana).

“Bencana adalah persoalan lokalitas, sehingga ketangguhan masyarakat sangat penting. Program Desa Tangguh Bencana melibatkan peran aktif masyarakat, didukung pemerintah daerah, akademisi, dan lembaga usaha," katanya.

Lilik mengungkap Destana memiliki 20 indikator dan prioritas pada ekonomi, lingkungan, dan inklusi. Program Destana disesuaikan dengan risiko dan potensi bencana di wilayah tersebut.

“Destana di kawasan pesisir memiliki upaya kesiapsiagaan terhadap tsunami dan adaptasi perubahan iklim,” ujarnya.

Selain memperkuat dari sisi masyarakat, kata dia, juga perlu adanya penguatan dari sisi bangunan. Struktur bangunan yang tepat akan memperkecil dampak susulan dari bencana yang terjadi.

Penguatan ketangguhan masyarakat tidak berhenti pada level desa, tetapi juga pada obyek ketangguhan seperti rumah, sekolah, kantor, tempat ibadah, sarana kesehatan, pasar, dan prasarana umum.

"Konsep yang dilakukan dengan identifikasi risiko lokal, peran lokal authority, dan menyiapkan aksi lokal melalui penguatan infrastruktur, manajemen risiko bencana dan edukasi,” ujar Lilik.

Dia menjelaskan Indonesia adalah negara rawan bencana, berbentuk kepulauan dengan lebih dari 17.500 pulau. Sama halnya dengan negara-negara pulau di Pasifik, RI memiliki risiko tinggi terhadap bencana dan dampak perubahan iklim, sehingga kerja sama dan pertukaran pengetahuan berbasis kearifan lokal menjadi penting.

Selain itu, lanjutnya, Indonesia memiliki panjang pantai 81.000 kilometer atau nomor dua di dunia setelah Kanada, sehingga upaya mitigasi yang dilakukan dengan green infrastructure, mixing green dan gray infrastructure pada kota-kota di pesisir.

Konferensi ini dihadiri oleh presiden negara-negara federasi Mikronesia, badan penanggulangan bencana wilayah Pasifik, pemerhati lingkungan, dan para pimpinan lembaga masyarakat di bidang kebencanaan.

Pos Siaga Bencana Disiapkan di Jalur Mudik Wilayah Tasikmalaya

REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA — Polres Tasikmalaya, Jawa Barat, mengantisipasi potensi terjadinya bencana saat arus mudik Lebaran 2023. Karena itu, pos siaga bencana akan disiapkan di sejumlah titik.

Mengantisipasi bencana saat arus mudik, Kepala Polres (Kapolres) Tasikmalaya AKBP Suhardi Hery Haryanto mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya dan Basarnas untuk menyiagakan personel dan alat berat.

“Ada lima titik pos bencana yang disiapkan di wilayah kami. Salah satunya ada di Salawu (Jalan Garut-Tasikmalaya),” kata Kapolres.

Penyediaan pos siaga bencana itu merupakan salah satu upaya untuk menjaga kelancaran arus mudik Lebaran.

Kapolres mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk persiapan pengamanan momen mudik. Menurut dia, nanti disiapkan juga sekitar 20 pos pengamanan, serta tiga pos pelayanan dan dua pos terpadu.

Salah satu fokusnya Jalan Garut-Tasikmalaya, ruas jalan provinsi yang biasanya ramai pemudik. “Kami titik beratkan di jalur utama Jalan Garut-Tasikmalaya dan jalur pantai selatan dari Cipatujah sampai Pangandaran,” kata Kapolres.

Untuk mendukung kelancaran arus mudik, sebelumnya Kapolres juga mengabarkan soal perbaikan jalan. Menurut dia, pemerintah daerah berupaya membenahi jalan di sejumlah titik untuk mendukung arus mudik.

Kapolres menilai, kondisi ruas Jalan Garut-Tasikmalaya juga terbilang baik. “Mudah-mudahan masyarakat tetap memakai jalur utama, sehingga tak banyak yang melewati jalur alternatif (jalur pantai selatan),” kata Kapolres, Kamis (6/4/2023).