logo2

ugm-logo

Blog

Kebakaran Mendominasi Bencana di Klaten, BPBD: El Nino Mulai Berpengaruh

Klaten - Kebakaran mendominasi kejadian bencana di Klaten tahun ini. Pada April - Juni tercatat kejadian kebakaran paling tinggi angkanya yaitu mencapai 30 kejadian, baik kebakaran bangunan maupun lahan.

"Triwulan pertama tahun ini (Januari - Maret) belum ada kasus karena musim hujan. April - Juni tercatat 30 kejadian kebakaran," kata Sekretaris BPBD Kabupaten Klaten, Nur Tjahjono Suharto kepada detikJateng di Pemkab, Kamis (20/7/2023).

Dari 30 kasus itu, kata Nur Tjahjono, kebakaran lahan yang mendominasi. Selain kebakaran, pada triwulan kedua ini juga ada 11 kejadian angin kencang dan banjir hujan kiriman.

"Akhir-akhir ini didominasi kebakaran lahan atau dalam istilah kita karhutla. Penyebabnya karena untuk pembersihan lahan untuk tanam baru," jelas Nur Tjahjono.

Selain karena pembersihan lahan, kebakaran juga disebabkan oleh aktivitas pembakaran sampah di lahan yang terbuka.

"Pembakaran lahan di lahan yang terbuka atau di lahan yang dekat dengan permukiman penduduk. Dampak El Nino juga mulai berpengaruh," lanjut Nur Tjahjono.

Menurut Nur Tjahjono, dampak dari cuaca panas itu menyebabkan kebakaran lahan biasa terjadi saat siang. Dari laporan yang masuk, kebakaran sering terjadi di atas pukul 12.00 WIB.

"Laporan yang masuk kebakaran terjadi durasinya pukul 12.00 WIB ke atas, antara pukul 13.00 WIB sampai 16.00 WIB. Ini terjadi karena panas-panasnya cuaca," ujar Nur Tjahjono.

Dampak El Nino, imbuh Nur Tjahjono, menyebabkan suhu panas di siang hari rata-rata di atas 30 derajat Celcius.

"Faktor yang berpengaruh pada kebakaran lahan harus diantisipasi. Harapan kami masyarakat tidak sembarang, tidak perlu membakar lahan kalau berpotensi dampak yang membahayakan atau sampah yang dibakar dekat permukiman," tandasnya.

Kabid Pemadaman Penyelamatan dan Evakuasi Pemadam Kebakaran Satpol-PP Pemkab Klaten, Sumino menyebut kasus kebakaran yang ditangani mencapai 64 kasus. Baik di wilayah manajemen kebakaran (WMK) atau di luar Klaten. Tiga bulan terakhir terus naik.

"Kasus kebakaran terus naik, terutama lahan kosong. Minggu lalu ada delapan kali kejadian sehari, ini rekor kebakaran lahan," kata Sumino saat dimintai konfirmasi detikJateng.

Menurut Sumino, kebakaran lahan bisa disebabkan karena pembakaran sampah yang kemudian ditinggal pergi. Tetapi bisa juga pembakaran itu disengaja untuk pembersihan lahan jelang penanaman.

"Pembakaran sampah maupun lahan bisa terjadi perlambatan di permukiman atau fasilitas umum. Ini yang perlu dicegah dan diantisipasi semua pihak, termasuk masyarakat," ujar Sumino.

Kenalkan Mitigasi Bencana Sejak Dini, Ini yang Dilakukan FK Tagana Ciamis

TRIBUNPRIANGAN.COM, CIAMIS - Pengenalan mitigasi bencana sedari dini, Forum Koordinasi (FK) Taruna Siaga Bencana atau Tagana Ciamis gelar sosialisasi di beberapa sekolah tingkat SD dan SMP yang ada di Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Kamis (20/7/2023).

Kegiatan tersebut merupakan salah satu program yang dikenal dengan Tagana Masuk Sekolah (TMS).

Adapun beberapa sekolah yang didatangi oleh Tagana diantaranya SMPN 1 Cimaragas, SDN 3 Cimaragas, SDN 1 Raksabaya, SMP IT Beber dan MIS Totokan.

Ketua FK Tagana Kabupaten Ciamis Ade Waluya mengatakan, tujuan dari kegiatan Tagana Masuk Sekolah (TMS) tersebut untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa dan siswi dalam menghadapi serta mengatasi berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi.

"Sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan, serta kesadaran akan pentingnya upaya mitigasi bencana sejak dini," katanya, Kamis (20/7/2023).

Ade menuturkan, dalam kegiatan tersebut pihaknya menghadirkan anggota yang ahli di bidang bencana dan penanggulangan bencana sebagai narasumber.Dalam kesempatan tersbeut, mereka memberikan materi dan pelatihan kepada para siswa mengenai cara mengidentifikasi tanda-tanda awal bencana. 

"Langkah-langkah evakuasi yang aman dan cepat serta bagaimana berkomunikasi dengan tim penanggulangan bencana ketika terjadi suatu kejadian," tambahnya. 

Ia menilai sekolah menjadi tempat yang strategis untuk mengedukasi masyarakat terutama generasi muda mengenai pentingnya persiapan menghadapi bencana. Ade menjelaskan, program Tagana Masuk Sekolah (TSM) tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah Ciamis untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam membangun ketahanan bencana yang tangguh. 

" Kami berharap dengan melibatkan para siswa dan siswi dari sekolah-sekolah di wilayah Kecamatan Cimaragas ini akan tercipta pola pikir dan tindakan preventif dalam menghadapi potensi bencana di masa yang akan datang," pungkasnya. (*)

Mitigasi Bencana Kekeringan Sebelum, Saat, dan Sesudah Terjadinya

Jakarta - Upaya mitigasi bencana kekeringan perlu diketahui oleh masyarakat terutama menjelang berlangsungnya musim kemarau yang diprediksi akan terjadi lebih kering. Mitigasi ini dilakukan sebagai tindakan untuk mengurangi dampak yang disebabkan dari kekeringan.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang upaya mitigasi bencana kekeringan beserta langkah-langkahnya baik sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana, simak pemaparan lengkapnya berikut ini:

Apa Itu Mitigasi Bencana Kekeringan?

Secara umum, terkait mitigasi bencana telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Sementara terkait bencana kekeringan, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan.

Sehingga, mitigasi bencana kekeringan adalah serangkaian upaya untuk mengurangi dampak atau risiko yang disebabkan dari bencana kekeringan terhadap masyarakat yang berada dan/atau tinggal di suatu wilayah yang terjadi bencana kekeringan.

Langkah-langkah Mitigasi Bencana Kekeringan

Upaya mitigasi bencana kekeringan terdiri dari mitigasi sebelum, saat, dan sesudah terhadinya bencana kekeringan. Menghimpun dari situs resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Blora, berikut langkah-langkah mitigasi bencana kekeringan:

Mitigasi Sebelum Bencana Kekeringan

  • Masyarakat harus memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien.
  • Menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan sekitar.
  • Membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau ubin keramik.
  • Membuat waduk (embung) disesuaikan dengan keadaan lingkungan.
  • Memberikan perlindungan sumber-sumber air bersih yang tersedia, dan melakukan panen dan konservasi air.
  • Memprioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku untuk air bersih.

Mitigasi Saat Bencana Kekeringan

  • Membuat sumur pantek atau sumur bor untuk mendapatkan air.
  • Menyediakan air bersih dengan mobil tangki yang sudah disediakan oleh dinas terkait.
  • Melakukan penyemaian hujan buatan di daerah tangkapan hujan.
  • Menyediakan pompa air.

Mitigasi Sesudah Bencana Kekeringan

  • Gerakan masyarakat melalui penyuluhan
    Pada umumnya masalah kekeringan melanda di pedesaan dengan kondisi masyarakat yang kurang mengerti tentang pengetahuan mengelola sumber daya air. Dengan adanya penyuluhan masyarakat akan mentransfer ilmu bagaimana mengoptimalkan lahan kering.
  • Membangun/rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
    Jaringan irigasi yang tidak dipelihara dengan baik akan selalu kering saat musim kemarau. Upaya pembangunan bendungan dan waduk adalah salah satu upaya yang bisa menampung air sungai pada saat musim hujan.
  • Pembangunan sumur
    Membangun sumur adalah hal yang sulit dilakukan oleh masyarakat dengan kategori perekonomian rendah. Terlebih di daerah kekeringan mereka tidak berani asal membangun, karena deteksi air tanah belum canggih, Biaya menjadi faktor tak adanya sumur sebagai sumber air yang jaraknya sangat jauh, bahkan rela tidak mandi berhari-hari karena krisis air.

Urgensi Mitigasi Bencana Akibat Anomali Cuaca

KBR, Jakarta- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan sejumlah wilayah akan diguyur hujan lebat. Di antaranya, sebagian Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Padahal, semestinya wilayah-wilayah tersebut sudah masuk musim kemarau.

Prakirawan cuaca BMKG Bagas Briliano mengatakan, tingginya intensitas hujan disebabkan fenomena Madden Jullian Oscillation (MJO) atau gerakan aktivitas konveksi dan gelombang ekuator.

“Di mana hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti fenomena MJO dan gelombang ekuator. Kemudian ada juga sirkulasi siklonik yang terpantau di timur Filipina, di mana hal itu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah Sulawesi dan Maluku, serta wilayah-wilayah konvergensi yang ada di sekitar Sumatra hingga Kalimantan,” kata Bagas, Minggu, (9/7/2023).

Dua hari terakhir, hujan deras mengguyur sejumlah wilayah di tanah air. Cuaca ekstrem ini terjadi di tengah ancaman kekeringan imbas El Nino. Di Bali, hujan lebat menyebabkan banjir dan longsor.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bali mencatat, longsor terjadi di lebih dari 60 titik. Beberapa orang dilaporkan tewas.

Banjir dan Longsor di Jawa Timur

Banjir dan longsor akibat hujan lebat juga melanda Lumajang, Jawa Timur. Selain itu, terdapat banjir lahar dari Gunung Semeru di sana.

Tiga orang tewas akibat tertimbun longsor. Hingga Minggu, (9/7), lebih dari seribu orang mengungsi. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari hingga 21 Juli 2023.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjamin korban bencana akan mendapat bantuan dari pemerintah. Khofifah juga memastikan ahli waris korban meninggal bakal menerima santunan.

Ia berjanji segera membangun fasilitas-fasilitas publik yang rusak akibat banjir dan longsor.

“Yang terkait dengan koneksitas penduduk dan mobilitas penduduk, itu memang harus segera dibangun rekonstruksinya. Tidak perlu menunggu proses tanggap darurat selesai,” kata Khofifah usai mengunjungi Lumajang, Minggu, (9/7/2023).

Waspada Bencana

Merespons berbagai kejadian bencana tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau masyarakat waspada terhadap potensi banjir dan longsor akibat hujan lebat.

Juru bicara BNPB, Abdul Muhari meminta warga di daerah rawan bersiap melakukan evakuasi mandiri jika terjadi bencana.

"Dan bagi masyarakat yang berada di sepanjang aliran sungai atau di sepanjang atau di daerah kawasan perbukitan, biasakan melakukan evakuasi mandiri dulu untuk sementara waktu," ujar Abdul, kepada KBR, Minggu, 9/7/2023).

Juru bicara BNPB Abdul Muhari membenarkan banyak banjir dan longsor terjadi di Indonesia beberapa hari terakhir.

Dia mendorong BMKG dan pemerintah daerah bekerja sama menganalisis potensi bencana agar bisa menentukan mitigasi yang tepat.

"BNPB mengimbau kepada masyarakat bahwa untuk menyiapkan kesiap-siagaan yang berawal dari individu. Biasakan melihat perkiraan cuaca setiap kali kita mau keluar rumah, sehingga kita bisa tahu nanti dalam suatu hari akan terjadi seperti apa," ujarnya.

Pemerintah Belum Siap

Dalam wawancara terpisah, Anggota Komisi Sosial di DPR Iskan Qolba Lubis menilai pemerintah belum siap menghadapi ancaman bencana.

"Nah, sebetulnya memang kita menurut saya kurang siap menghadapi ini. Ke depan pemerintah pusat harus mempersiapkan konsep mitigasinya," ujar Iskan, kepada KBR, Minggu, (9/7/2023).

Anggota DPR dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis mendorong pemerintah membuat analisis bencana beserta mitigasinya. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi kebijakan kebencanaan nasional.

Jika antisipasi ancaman bencana tidak maksimal, maka anggaran yang dikeluarkan bakal membengkak.

"Dan ke depan juga diharapkan pemerintah daerah juga ikut mengganggarkan seminimal mungkin anggaran untuk memberikan pemahaman dan supervisi kepada masyarakat dan pemangku jabatan untuk mengerti kalau bencana itu sifatnya seperti apa, mengatasinya harus seperti apa," imbuhnya.

Kesiapan Mitigasi Bencana

Sementara itu, Masyarakat Peduli Bencana Indonesia (MPBI) mengingatkan pemerintah agar selalu siap memitigasi bencana apa pun.

Ketua Umum MPBI Avianto Amri mengatakan, mitigasi yang baik akan memperkecil dampak bencana hidrometeorologi.

“Walaupun BMKG menjelaskan bahwa akan terjadi kekeringan panjang atau lebih kuat, lebih intens, tetap saja baik itu ancaman banjir, banjir bandang atau gempa, tsunami dan seterusnya, itu harus tetap diperhitungkan,” kata Avianto kepada KBR, Minggu, (9/7/2023).

Ketua Umum MPBI Avinto Ameri juga mendorong pemerintah memperkuat sistem peringatan dini. Utamanya untuk bencana-bencana yang bisa diprediksi seperti banjir dan longsor.

Bencana Hidrometeorologi

Mengutip BMKG, Bencana hidrometeorologi adalah fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi di atmosfer (meteorologi, air (hidrologi), dan lautan (oseanografi).

Bencana ini dapat menyebabkan cedera, hilangnya nyawa, atau dampak kesehatan lain. Selain itu, dapat menimbulkan kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian, kerusakan lingkungan, serta gangguan sosial.

Contoh bencana hidrometeorologi antara lain banjir, curah hujan ekstrem, badai petir, badai es, dan suhu dingin.

Ribuan Bencana Terjadi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat data bencana triwulan pertama tahun ini mencapai 1.862 kejadian. Data tersebut berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi hingga 3 Juli 2023.

Bencana yang kerap terjadi yakni dari bencana banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Secara geografis, wilayah Sumatra dan Kalimantan menjadi daerah dengan penyumbang bencana paling tinggi di Indonesia.

Perubahan Iklim Nyata, Pemerintah Rugi Rp 22,8 Triliun per Tahun Akibat Bencana Alam

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mencatat negara mengalami kerugian ekonomi sebesar 1,54 miliar dolar AS atau setara Rp 22,8 triliun setiap tahun akibatbencana alam sepanjang 2000-2016. Sementara itu, kerugian akibat perubahan iklim dan dampak dari kenaikan suhu juga mengancam ekonomi kelautan Indonesia sebesar 256 miliar dolar AS.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Kementerian Keuangan, Parjiono mengatakan rentetan bencana alam yang terjadi dengan besarnya kerugian ekonomi, memicu pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana pada 2018. 

“Strategi yang biasa disebut dengan Strategi PARB ini bertujuan meningkatkan kemampuan pembiayaan untuk penanggulangan bencana dan membangun resiliensi ekonomi di tengah terjadinya berbagai bencana di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (11/7/2023).

Menurutnya melalui strategi ini kapasitas pendanaan penanggulangan bencana dapat ditingkatkan dengan pencarian alternatif sumber pembiayaan baru di luar anggaran pendapatan dan belanja negara. Selain itu, sebagian risiko bencana juga dapat ditransfer melalui asuransi.

Pemerintah juga sedang menyelesaikan adopsi kebijakan perlindungan sosial adaptif yang bertujuan untuk menyatukan sektor perlindungan sosial, adaptasi perubahan iklim dan manajemen risiko bencana untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap bencana alam dan terkait iklim. Pengembangan perlindungan sosial adaptif merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang mengamanatkan reformasi perlindungan sosial.

Dua konsep besar yang masih terus dalam proses pengembangan ini telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang dirujuk, serta diminta untuk berbagi pengetahuan juga pengalaman terkait pembelajaran pendanaan risiko bencana dan perlindungan sosial adaptif, baik tingkat regional maupun global.

“Oleh karena itu, bersamaan dengan semangat kerja sama di ASEAN dan Keketuaan Indonesia 2023, kami bangga dapat menyelenggarakan seminar ini sebagai upaya untuk mengarusutamakan penerapan strategi pendanaan dan asuransi risiko bencana dan perlindungan sosial adaptif bagi audiens di kawasan,” ucapnya.