BANDUNG, KOMPAS.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat tengah mempersiapkan pelbagai cara untuk menghadapi bencana alam akibat musim pancaroba.

Hal ini diungkapkan Kepala Pelaksana BPBD Jabar, Dani Ramdan yang ditemui usai Apel Kesiapsiagaan Bencana di Dom Balerame, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/11/2023).

Mitigasi kebencanaan, kata Dani Ramdan, masih menjadi formula untuk mengurangi dampak dari bencana alam.

Saat ini, BPBD Jabar telah mewadahi relawan yang tergabung dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) untuk menyosialisasikan mitigasi kebencanaan.

"Misalnya di lingkungan rumah masing-masing, membersihkan saluran-saluran air sampai kali di sungai, sosialisasi itu kita sampaikan menggunakan relawan atau langsung dari BPBD," kata Dani Ramdan.

Pengurangan potensi bencana di sektor sungai, BPBD Jabar bekerjasama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.

Kerjasama dengan BBWS, kata dia, mulai dari susur sungai, hingga mendeteksi potensi banjir bandang serta pohon tumbang.

"Kita kerjasama dengan BBWS melakukan susur sungai. Terutama yang punya potensi banjir bandang."

"Jadi daerah hulu, supaya tidak ada pohon yang tumbang, batu atau material lain yang biasanya pada saat musim hujan menjadi pemicu adanya banjir bandang," kata dia.

Dani Ramdan lantas menyebut beberapa wilayah di Jabar yang berpotensi mengalami bencana banjir, yakni di wilayah Pantura, Bekasi, Subang, Karawang, hingga Indramayu.

"Kalau longsor di selatan, mulai dari Sukabumi, Cianjur, Garut Selatan. Kalau Pangandaran, Ciamis banjir," imbuh Dani Ramdan.

Dani Ramdan menyebut, musim pancaroba juga berpotensi terjadi angin kencang.

Meski, soal potensi angin kencang tidak ada dalam mitigasi kebencanaan, namun tetap disiapkan antisipasi.

"Karena angin kencang itu, mitigasinya harus memperbanyak penanaman pohon besar. Itu bisa mengurangi sirkulasi angin."

"Nanti yang harus kita siapkan reaksi cepat. Reaksi cepat itu, misalnya pohon tumbang menghalangi jalan, minimal atau kalau sudah menimpa korban ada upaya penyelamatan," ungkap Dani Ramdan.

Selain menghimbau soal reaksi cepat, Dani Ramdan menyebut mitigasi bencana angin kencang itu harus memperkuat bangunan, terutama atap.

"Biasanya transisi dari kemarau ke hujan, ada cuaca ekstrem, angin puting beliung," kata dia.

Jakarta - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengatakan Hari Santri yang diperingati setiap tahun pada tanggal 22 Oktober adalah momen yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Sebab momen tersebut juga menunjukkan peran penting para santri dalam pembangunan negara.

Hal tersebut diucapkan Ghufron saat mengisi seminar nasional di Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak. Pada kesempatan itu, ia juga mengatakan dalam upaya mendukung pembangunan negara, maka santri wajib menjaga kesehatan, bukan hanya spiritual, tetapi juga fisik.

"Perlindungan kesehatan, terutama di lingkungan pondok pesantren sangatlah penting. Terutama di lingkungan pesantren. Melalui kegiatan ini, BPJS Kesehatan telah menjalin kerja sama dengan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak, yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan, bertepatan dengan Hari Santri," jelas Ghufron dalam keterangan tertulis, Minggu (22/10/2023).

Ia melanjutkan melalui penandatanganan nota kesepakatan antara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, Prabowo dan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak, Kiai Haji Khoirul Fuad ini merupakan bukti nyata BPJS Kesehatan dalam pemberian perlindungan jaminan kesehatan kepada para santri, yang berada di bawah naungan pondok pesantren.

Ghufron pun menegaskan bahwa para santri ini merupakan aset berharga generasi penerus bangsa.

"Kualitas para santri sangat tergantung pada apa yang diperoleh saat ini, termasuk pemenuhan kebutuhan kesehatan. Dengan kerja sama ini, BPJS Kesehatan akan mengintensifkan upaya perlindungan kesehatan bagi para santri yang sedang menimba ilmu," tambah Ghufron.

Ia menambahkan adapun maksud dari kerja sama ini adalah agar para santri memiliki kepastian dan keaktifan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Harapannya para santri dapat mengakses layanan kesehatan kapan pun dibutuhkan.

"Nantinya, santri-santri ini diupayakan perlindungan jaminan kesehatan dan kepastian akses pelayanan kesehatan oleh pihak pondok pesantren. Ketika membutuhkan layanan kesehatan, para santri ini akan lebih mudah mengakses layanan kesehatan," ujar Ghufron.

"Kami percaya bahwa riwayat kesehatan dan perkembangan kesehatan santri juga akan lebih mudah terpantau karena semua data ada di fasilitas kesehatan melalui i-Care JKN," lanjutnya.

Sementara itu, Kiai Haji Khoirul Fuad mengatakan upaya ini merupakan awal dari perjuangan untuk kesehatan santri. Bagaimana mungkin santri bisa belajar dengan baik jika kebutuhan kesehatannya tidak terpenuhi.

"Oleh karena itu, sinergi antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk menyediakan layanan kesehatan yang baik bagi para santri. Saya berharap bahwa gerakan semacam ini bisa diterapkan di tempat lain, dan tujuan utama adalah memberikan pelayanan kesehatan pada santri di lingkungan pondok," ucap Fuad.

Fuad turut mengatakan bahwa kesehatan adalah hak semua orang, termasuk santri, dan bahwa santri memiliki hak untuk mengakses layanan kesehatan. Tanpa kesehatan, mereka tidak dapat belajar atau mengaji di pesantren.

Pada kesempatan yang sama, Aktivis Jaminan Sosial dan Inisiator UU BPJS, Rieke Diah Pitaloka Intan Purnamasari juga berharap para santri nantinya akan mendapatkan jaminan kesehatan di lingkungan pondok pesantren. Tujuannya untuk mencegah para santri terjangkit penyakit yang dapat menghambat proses belajar.

"Melalui Program JKN harapannya untuk membentuk santri yang sehat. Dengan memberikan akses yang merata ke layanan kesehatan, kita tidak hanya melindungi kesehatan individu, tetapi juga menciptakan dasar yang kuat untuk mewujudkan Indonesia yang semakin sehat secara keseluruhan dan tercapainya Universal Health Coverage (UHC)," terang Rieke.

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak juga mendeklarasikan berdirinya Asosiasi Pengelola Kesehatan Pesantren sebagai wadah pemeliharaan kesehatan para santri. Deklarasi tersebut disaksikan oleh Ghufron, Rieke, dan perwakilan pesantren di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kerja sama antara BPJS Kesehatan dan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak disebut menjadi tonggak penting dalam mendukung kesejahteraan para santri di seluruh Indonesia, melalui akses kesehatan yang mudah, cepat, dan setara.

Pada tanggal 18 hingga 19 Oktober 2023 Kementerian Luar Negeri (MOFA) bersama Dewan Urusan Kelautan, dan Pusat Teknologi Penanggulangan Bencana Nasional, serta kantor perwakilan Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Kedutaan Besar Saint Lucia di Taiwan menyelenggarakan  "Lokakarya Internasional GCTF Langkah Penanganan Bencana Maritim".
 
Kegiatan ini menghadirkan sekitar 30 pejabat, akademisi, dan pakar di bidang lingkungan laut dan penanggulangan bencana dari 13 negara di kawasan Asia Pasifik dan Karibia, untuk saling berbagi pengalaman dan strategi dalam menghadapi tantangan seperti tsunami dan pencemaran.
 
Acara ini merupakan kelanjutan dari kegiatan GCTF bertema "Samudra yang Berkelanjutan" di Tokyo, Jepang pada tahun 2022. Acara ini membahas isu seputar bencana laut yang disebabkan oleh faktor alam dan manusia, untuk memperlihatkan upaya dan komitmen Taiwan dan negara-negara mitra GCTF dalam mendorong keamanan dan lingkungan laut yang berkelanjutan.
 
Lokakarya kali ini dihadiri oleh sekitar 80 peserta, antara lain diplomat kantor perwakilan negara-negara sahabat di Taiwan, dan pakar serta ilmuwan dari bidang terkait. Pada tanggal 19 Oktober para peserta diundang untuk berkunjung ke Keelung untuk melihat kapal patroli laut Taiwan, Kapal Chiayi, dan Museum Sains dan Teknologi Kelautan Nasional.
 
GCTF, yang didirikan oleh Taiwan, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia pada bulan Juni 2015, telah menjadi platform kerja sama penting bagi keempat negara tersebut dalam diskusi mengenai masalah global yang menjadi perhatian bersama di tingkat regional.
 
Hingga saat ini, GCTF telah mengadakan 64 lokakarya baik di Taiwan maupun di luar negeri, secara tatap muka atau secara online, dengan lebih dari 7.000 peserta dari 127 negara atau wilayah.
 
Seiring dengan bertambahnya partisipasi negara sehaluan, GCTF akan terus meningkatkan perannya sebagai platform internasional yang mendukung kerja sama, serta memperlihatkan kemampuan dan kesediaan Taiwan dalam menghadapi masalah dan tantangan global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menegaskan bahwa dampakperubahan iklim berpotensi menciptakan ketidakadilan iklim, terutama bagi negara-negara yang kurang berkembang dan berpendapatan rendah dibanding negara maju.

Dwikorita dalam keterangannya disiarkan di Jakarta, Ahad (22/10/2023), menyampaikan bahwa dampak perubahan iklim dirasakan oleh seluruh negara tanpa terkecuali, seperti fenomena El Nino dan La Nina yang memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.

Menurut dia tidak jarang dalam satu negara bisa mengalami bencana banjir namun disaat bersamaan juga mengalami kekeringan. Akibatnya kondisi ini membuat banyak orang menjadi hidup menderita.

Dalam laporan World Meteorogical Organization (WMO) ditegaskan bahwa laju perubahan iklim di dunia mengganggu seluruh sektor kehidupan utamanya adalah perekonomian sebuah negara. Negara maju misalnya bisa mengalami 60 persen dari jumlah kejadian bencananya terkait cuaca, tapi umumnya hanya 0,1 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Namun, kondisi parah terpotret di negara berkembang yang terdampak 7 persen dari bencana global namun menyebabkan kerugian 5-30 persen dari PDB. Sementara negara kepulauan kecil 20 persen dari bencana global menyebabkan kerugian hingga 5 persen dari PDB dan di beberapa kasus bisa melebihi 100 persen.

“Kami melihat bahwa cuaca ekstrem, iklim, dan peristiwa terkait air menyebabkan 11.778 kejadian bencana yang dilaporkan antara tahun 1970-2021,” ujarnya.

Kondisi tersebut, menurut Dwikorita adalah masalah yang sangat serius dan menunjukkan ketidakadilan atau tidak adanya kapasitas yang sama di antarnegara.

"Ketidakadilan iklim, dilihat dari di mana wilayah yang paling tidak berkembang akan menjadi wilayah yang paling menderita dari dampak perubahan iklim saat ini," ujar dia.

Atas dasar itu, melalui lokakarya internasional bertajuk ‘International Workshop on Climate Variabillty and Climate Services’ pada 16-19 Oktober 2023 di Bali, Dwikorita mengatakan hal tersebut sebagai satu upaya bagaimana menutup kesenjangan ketidakadilan iklim.

Para peserta dapat memahami lebih jauh tentang variabilitas iklim, dampaknya, dan bagaimana memberdayakan badan meteorologi untuk memberikan layanan iklim yang lebih akurat, tepat waktu, dan bermakna.

“Hal ini tidak hanya mencakup mengenali tantangan tetapi juga mengidentifikasi potensi keuntungan dalam menghadapi variabilitas iklim dan memanfaatkan jasa layanan iklim dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan,” kata Dwikorita.

Dwikorita berharap lokakarya ini memberikan banyak manfaat terutama untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan wawasan mengenai topik-topik spesifik seperti ilmu dasar ENSO dan IOD, El Nino 2023, dan dampak kekeringan terhadap sektor dan layanan iklim sektoral.

Lokakarya dibagi menjadi empat sesi. Pada sesi pertama membahas tentang fenomena El Nino Southern Oscillation, sesi kedua mengenai dampaknya terhadap kekeringan, sesi ketiga membahas dampak kekeringan terhadap beberapa sektor strategis/penting, dan sesi keempat menyoroti beberapa layanan iklim untuk sektor-sektor tersebut, namun dari sudut pandang pengguna.