logo2

ugm-logo

Blog

8 Fakta Gempa Besar di Jepang Picu Tsunami di Awal 2024

Sebanyak 18 WNI yang tinggal di Kota Suzu, Prefektur Ishikawa terpaksa bermalam di luar ruangan di atas bukit setelah gempa besar mengguncang Semenanjung Noto di dekat Prefektur Ishikawa.

Bersama warga Jepang, mereka membuat api unggun untuk menghangatkan diri dari suhu musim dingin yang mencapai 0 derajat Celsius. Suhu diperkirakan akan lebih dingin lepas tengah malam waktu setempat.

Gempa berkekuatan 7,6 magnitudo itu memicu gelombang tsunami di pesisir utara dan tengah Jepang, dengan peringatan resmi mengatakan gelombang tsunami di beberapa tempat diperkirakan bisa mencapai 5 meter.

Sejauh ini, gelombang setinggi 1,2 meter telah menerjang pelabuhan Wajiima di Prefektur Ishikawa pada Senin (01/01) pukul 16.21 waktu setempat, menurut kantor berita nasional NHK.

Sebelumnya, pemerintah Jepang sudah meminta agar para penduduk di wilayah pesisir Noto di prefektur Ishikawa agar “evakuasi secepatnya ke dataran tinggi,” demikian dilansir NHK.

Sedikitnya ada enam kasus orang yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan, kata sekretaris kabinet Jepang, Yoshimasa Hayashi, dalam konferensi pers, Senin (01/01).

Sementara, kebakaran besar terjadi di Ishikawa setelah gempa terjadi.

Pada Senin malam, Jepang telah menurunkan tingkat “peringatan tsunami besar” untuk wilayah Noto menjadi “peringatan tsunami” yang lebih rendah, lapor kantor berita Reuters.

Peringatan tsunami juga tetap berlaku di Prefektur Niigata dan Toyama.

'Ada peringatan tsunami jadi lari semua ke atas bukit'

Rizal Sokobiki, salah satu dari 18 WNI yang terpaksa bermalam di atas bukit setelah gempa mengatakan listrik padam dan masih ada gempa susulan sehingga mereka memilih bertahan di luar ruangan.

Belasan WNI itu bekerja di kapal perikanan dan tinggal di asrama yang terletak di tepi pantai.

“Jaraknya dari laut itu dekat sekali, cuma 200 meter keliatan laut dari asrama menuju bukit. Karena ada peringatan tsunami jadi lari semua ke atas bukit,” jelas Rizal Sokobiki, WNI asal Tuban, Jawa Timur kepada wartawan Sri Lestari yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Rizal menyebutkan lokasi pengungsian yang disediakan pemerintah berjarak cukup jauh dari tempat tinggalnya.

Ia mengatakan hanya membawa sedikit air minum dan jajanan untuk bekal bermalam. Hingga wawancara dilakukan pada Senin (01/01) pukul 22.20 waktu setempat, ia mengaku belum ada bantuan dari pemerintah Jepang.

Ketika gempa terjadi ia bersama rekan-rekannya tengah beristirahat di asrama karena tidak bertugas di laut.

“Semua anak-anak sedang istirahat di kamar masing-masing, ada yang sedang makan berhamburan lari semua.”

Selama dua tahun bekerja di Ishikawa, ia mengatakan baru kali ini merasakan gempa yang cukup besar.

Sementara itu, Wawan Supriyanto, WNI yang tinggal di Kota Kahoku di Prefektur Ishikawa merasakan guncangan gempa ketika tengah berbelanja di toko peralatan rumah tangga.

Pria berusia 41 tahun ini mengatakan guncangan gempa itu membuat rangka baja di toko tersebut jatuh.

Kahoku berjarak sekitar 1,5 jam perjalanan dari Kota Noto. Ia mengatakan selama 5 tahun tinggal di Ishikawa baru merasakan gempa sebesar ini.

“Kaget sekali…Baru hari ini saya merasakan gempa yang cukup besar sekali, sudah terbiasa, tapi kok makin kencang dan makin menakutkan," jelas Wawan.

"Gedung dirancang sedemikian rupa, akhirnya kita stay di sana, dan luar biasa gedenya sampai besi di atas saya itu jatuh. Kalau barang-barang sudah jatuh semua,” ujarnya kemudian.

Wawan mengatakan setelah gempa, pemerintah Jepang mengeluarkan peringatan tsunami melalui email, sehingga ia dan keluarganya memilih tidak kembali ke apartemen dan menuju tempat yang lebih tinggi serta menjauh dari pantai.

Ia mengatakan apartemennya terletak dekat dengan pantai sehingga berisiko tinggi.

“Kita enggak berani balik ke apartemen karena kebetulan apartemennya itu dekat dengan pantai dan kita dapat peringatan dari pemerintah kota lewat email agar mengungsi, jangan kembali ke apartemen.”

Ketika wawancara dilakukan, Wawan dan keluarganya berada di mobil yang diparkir di service area bersama dengan warga Jepang lainnya. Ia mengatakan terus memantau situasi terkini melalui radio.

Hikmah Balbeid, WNI yang tinggal di Kota Kanazawa di Prefektur Ishikawa, mengatakan merasakan guncangan gempa yang sangat besar.

“Yang kedua itu besar dan lama, sampai barang di rak itu ada yang jatuh dan ternyata setelah itu rak sepatu bergeser tempatnya.

"Sofa bergeser tempatnya, cucian piring yang sudah kami cuci itu bergeser ke tempat cucian lagi, banyak yang jatuh, dan kami merasa ini gempa tidak sama dengan kayak biasanya,” jelas Hikmah.

Ia mengatakan listrik dan gas di rumahnya masih mengalir, tetapi terjadi pemadaman listrik dan gas di rumah tetangganya. Beberapa jam setelah gempa besar, gempa susulan masih dirasakan.

 

“Yang kedua itu besar dan lama, sampai barang di rak itu ada yang jatuh dan ternyata setelah itu rak sepatu bergeser tempatnya," ujar Hikmah Balbeid

Hikmah mengatakan belum akan mengungsi, tetapi malam ini tengah berada di tempat pengungsian di sebuah banguan sekolah untuk mengunjungi temannya warga negara Mesir, Nagwa Fekri.

Nagwa yang tinggal di tepi sungai merasa khawatir dan memilih menginap di tempat pengungsian yang disediakan pemerintah karena rumahnya hanya 2 lantai.

“Sejumlah orang akan pulang tapi kami akan menginap karena kami tidak yakin apa yang akan terjadi, karena setidaknya hingga 2 jam lalu masih ada gempa yang cukup kuat.

"Bahkan atap kami terbuat dari baja dan masih goyang. Saya tinggal selama 20 tahun di Ishikawa dan baru mengalami yang seperti ini.”

WNI lain yang tinggal di Prefektur Tottori, Melli Suryanty mengatakan sempat ke tempat pengungsian yang disediakan pemerintah bersama dengan keluarganya.

“Ketika bunyi sirene/alarm kami sekeluarga langsung turun bersama tetangga yang dari Ethiopia.

"Peringatan tsunami disampaikan melalui pengeras suara dan diminta menjauh dari bibir pantai, mencari tempat yang aman. Alhamdulillah kami aman dan selamat.”

Melly dan keluarga kembali ke apartemen setelah gempa susulan mereda.

Adapun saat ini Kementerian Luar Negeri Indonesia sedang berkoordinasi dengan KBRI Tokyo dan KJRI Osaka untuk mengetahui dampak gempa dan tsunami di Jepang.

KBRI Tokyo mencatat terdapat 1.315 warga negara Indonesia yang menetap di Prefektur Ishikawa, 1.344 di Prefektur Toyama dan 1.132 di Prefektur Niigata, menurut Koordinator Fungsi Penerangan, Sosial Budaya KBRI Tokyo, Meinarti Fauzie.

KBRI Tokyo dan KJRI Osaka telah mengeluarkan imbauan agar warga negara Indonesia tetap waspada atas gempa susulan dan tsunami dan selalu memantau informasi dan arahan otoritas setempat.

"Peringatan tsunami di sepanjang pesisir barat Jepang masih belum dicabut hingga malam hari ini waktu Jepang," ujar Meinarti Fauzie, Senin (01/01).

Kebakaran besar dan orang-orang terjebak reruntuhan

Kebakaran besar terlihat terjadi di Wajima di Ishikawa pada Senin malam setelah gempa terjadi.

Departemen Pemadam Kebakaran Kota Wajima di Ishikawa mengatakan telah menerima sedikitnya 30 laporan tentang bangunan yang runtuh, lapor lembaga penyiaran publik Jepang NHK.

Sekretaris kabinet Jepang Yoshimasa Hayashi mengatakan banyak orang terjebak di bawah reruntuhan rumah yang roboh akibat gempa.

Ia menegaskan, pihak berwenang masih mengumpulkan informasi mengenai kerusakan tersebut.

Hingga saat ini, belum ada kabar mengenai jumlah korban secara keseluruhan.

Namun, juru bicara pemerintah mengatakan ada enam laporan kasus orang terjebak di bawah reruntuhan rumah yang runtuh.

Sejauh ini gempa tersebut telah mengakibatkan pembatalan jadwal perjalanan dan keberangkatan seluruh Shinkansen, pembatalan pendaratan di Bandara Niigata, dan terdapat sejumlah kerusakan di beberapa ruas jalan di Ishikawa.

Gempa juga menyebabkan putusnya hubungan listrik dan berdampak pada sekitar 35.000 rumah tangga di ketiga prefektur tersebut.

Laporan dari kota Suzu, dekat pusat gempa di wilayah Noto, Prefektur Ishikawa, menyebutkan banyak bangunan runtuh.

Foto-foto yang diambil usai gempa menggambarkan kerusakan pada bangunan Kuil Onohiyoshi dan sekitarnya di Kanazawa, Prefektur Ishikawa.

Sejumlah pejabat menambahkan bahwa banyak rumah di beberapa bagian prefektur telah runtuh.

Perusahaan kereta api milik negara, Japan Railways, juga telah menghentikan sementara jalur kereta cepat shinkansen antara Tokyo dan pusat gempa yakni daerah administrasi Ishikawa.

Serangkaian gempa melanda wilayah Noto pada Senin sore, dimulai dengan gempa berkekuatan magnitudo 5,7 pada pukul 16:06 waktu setempat, kata Badan Meteorologi Jepang.

Guncangan ini diikuti oleh gempa berkekuatan magnitudo 7,6 dan setidaknya lima gempa susulan dalam waktu satu jam.

'Seperti bencana di tengah makan malam Natal'

Jeffrey Hall, dosen di Universitas Kanda di Jepang, mengatakan dia merasakan getaran akibat gempa sekitar dua menit, meskipun gempa terjadi di wilayah lain di Yokohama.

Kepada BBC, dia mengatakan gempa bumi adalah “hal yang sangat, sangat serius” bagi Jepang dan “orang-orang sangat ketakutan”.

“Ini setara dengan gempa bumi besar dan tsunami yang terjadi di tengah jamuan makan malam Natal bagi masyarakat Inggris,” katanya.

“Bagi orang Jepang, Tahun Baru adalah hari dimana semua orang berkumpul di rumah keluarga besarnya dan makan bersama.

"Pada pukul 16.30, hal ini terjadi. Ini merupakan gangguan besar. Di seluruh negeri, orang-orang melihat hal ini di TV bersama keluarga mereka. Ini sangat menakutkan."

Gempa terbesar yang tercatat di Semenanjung Noto

Gempa berkekuatan magnitudo 7,6 ini merupakan gempa terbesar yang tercatat di Semenanjung Noto di prefektur Ishikawa sejak pencatatan dimulai pada tahun 1885, kata Badan Meteorologi Jepang.

Seorang pejabat badan tersebut juga mengatakan bahwa peringatan tsunami yang dikeluarkan sebelumnya adalah peringatan besar pertama sejak Maret 2011, ketika Jepang dilanda salah satu gempa bumi terkuat yang pernah tercatat.

Dia menambahkan, ada peningkatan risiko tanah longsor dan kebakaran di daerah yang terkena dampak.

Juru bicara pemerintah Jepang, Yoshimasa Hayashi, telah memperingatkan warga untuk bersiap menghadapi gempa susulan.

Operator pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di negara itu, Kansai Electric, mengatakan pembangkit listrik tenaga nuklir di wilayah yang terkena dampak masih berfungsi normal.

Otoritas Regulasi Nuklir Jepang melaporkan tak ada penyimpangan dalam operasional pembangkit listrik tenaga nuklir di sepanjang Laut Jepang. Ini termasuk lima reaktor aktif di pembangkit listrik Ohi dan Takahama Kansai Electric Power di Prefektur Fukui.

Pembangkit listrik Shika milik Hokuriku di Ishikawa, yang terletak paling dekat dengan pusat gempa, telah menghentikan dua reaktornya sebelum gempa untuk pemeriksaan rutin dan sejauh ini tak ada dampak apa pun dari gempa tersebut, kata badan tersebut.

Badan meteorologi Korea Selatan telah memperingatkan bahwa gelombang tsunami setinggi 0,3 m dapat melanda pantai timur negara itu antara pukul 18:29 hingga 19:17 waktu setempat.

Rusia telah mengeluarkan peringatan tsunami di kota pelabuhan timur jauh Vladivostok dan Nakhodka, kantor berita negara TASS melaporkan.

Pada tahun 2011, Jepang dilanda gempa berkekuatan 9,0 magnitudo dan tsunami yang melanda pesisir timur laut negara itu, menewaskan hampir 18.000 orang dan menyebabkan puluhan ribu orang mengungsi.

Hal ini juga menyebabkan kehancuran di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima, di sisi timur pulau tersebut, yang dampaknya masih terasa hingga saat ini.

SANG DOKTER, PENGAWAS BPJS

 

Jumat, 24 November 2023 BPJS bersama APINDO mengadakan diskusi tentang COB Coordination of Benefit.

Sebuah mekanisme yang membuat seseorang dapat menerima manfaat dari dua atau lebih asuransi kesehatan yang nantinya dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk meningkatkan mutu layanan BPJS kepada masyarakat yang imagenya dulu masih dibawah harapan hingga kini sudah menjadi salah satu penentu sukses tidaknya sebuah rumah sakit di suatu daerah.

Ketua dewan pengawas BPJS bapak professor dokter Abdul Kadir, menjelaskan dengan lugas, jelas dan gamblang begitu banyaknya masalah prosedur kesehatan yang jauh dari harapan masyarakat.

Ini bukan semata-mata karena BPJS tapi karena prosedur dan regulasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Bapak professor yang sudah berpengalaman memimpin RS Wahidin dan RS Dharmais menekankan pentingnya peningkatan layanan  kesehatan agar masyarakat benar-benar terbantu dengan adanya BPJS sebagai penyelenggara jaminan kesehatan sosial yang adil bagi masyarakat.

Sebagai ketua dewan pengawas BPJS pusat telah memerintahkan jajarannya untuk selalu mendengarkan aspirasi masyarakat dan juga seringkali mengadakan kunjungan mendadak dengan menyamar sebagai salah satu pasien yang membutuhkan layanan.

Rumah sakit yang tidak melakukan prosedur atau membedakan pasien BPJS akan ditindak tegas seperti yang terjadi di sebuah rumah sakit swasta di Makassar, hingga RS itu kehilangan banyak pasien.

Bapak professor yang dikenal ramah dan bersahabat ini juga tidak sungkan memberikan nomer handphone beliau dan bersedia dihubungi 24 jam jika ada masalah yang timbul di lapangan, sekalipun sekarang sudah ada call center dan aplikasi JKN untuk memudahkan masyarakat memberikan masukan atau keluhan atas layanan pengguna BPJS.

Ke depan, BPJS akan mengoptimalkan Equity in Service, kelas 1-3 dengan kesamaan layanan KRIS - Kelas Rawat Inap Standar maksimal 4 orang dalam satu kamarnya, serta peningkatan koordinasi manfaat dengan asuransi komersial untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.

sumber Konten ini 
https://www.kompasiana.com/asrulsani/65619124c57afb29ca1a6742/sang-dokter-ketua-pengawas-bpjs

Kreator: Asrul Sani Abu

Ratusan Pelajar NU Malang Raya Ikuti Latihan Mitigasi Bencana

SUARA INDONESIA, MALANG - Sekitar 100 peserta terdiri dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) se- Malang Raya, Jawa Timur (Jatim) mengikuti pelatihan mitigasi bencana yang diselenggarakan oleh Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) Jatim dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim. 

Pelatihan mitigasi bencana ini diadakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peningkatan Tenaga Kesejahteraan Sosial (PTKS) Dinas Sosial Jatim, Jalan Panglima Sudirman 93, Klojen, Kota Malang. Pelatihan ini digelar selama dua hari, Sabtu dan Minggu, (25-26/ 11/2023).

Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jatim, Mohammad Chisjqiel yang membuka acara pelatihan mitigasi bencana tersebut mengatakan, konsep penanggulangan bencana kini digeser dari tanggap bencana ke pengurangan risiko. 

"Kenapa dilakukan di Malang Raya, karena di daerah ini kerap terjadi bencana, seperti banjir bandang di Kota Batu, seperti beberapa waktu lalu," ujar Mohammad Chisjqiel, Minggu (26/11/2023).

Menurut dia, setidaknya ada 14 ancaman bencana di Jatim. Apalagi bencana berdampak besar dalam kehidupan manusia. Keluarga juga akan mengalaminya. 

Turut hadir Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jatim, Hikmah Bafaqih. Ia mengatakan penting sekali pelatihan mitigasi bencana yang yang dikonsep dalam acara Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) ini.

“Oleh karena itu kami berikan sosialisasi kepada IPNU/IPPNU se- Malang Raya, sehingga mereka bisa menyebarkannya terutama kepada keluarga terdekat,” ujar  Hikmah Bafaqih.

Selain mendapat materi tentang mitigasi bencana, para peserta juga mendapatkan materi basic life support (bantuan hidup dasar) dari Pengurus SRPB Jatim, Dini Prastyo Wijayanti. Misalnya, bagaimana melakukan  pertolongan terhadap orang yang terkena serangan jantung. Dan apa yang harus dilakukan.

Dini pun langsung mengajak para peserta untuk mempraktikkan pijat jantung terhadap korban. Dan para peserta itu antusias mengikuti kegiatan sesi ini.

“Serangan jantung akan tiba tak kenal usia tua atau muda. Artis, orang terkenal, maupun orang biasa banyak yang kena serangan jantung dan meninggal,” ungkap Dini di hadapan peserta. (*)

Dorong Mitigasi Bencana Hidrometeorologi, BRIN Bahas Strategi Pengelolaan DAS

Jakarta – Humas BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset (PR) Kependudukan dalam hal ini Kelompok Riset Penduduk dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menyelenggarakan Webinar atau diskusi kemisan kelima yang tema “Bongkar Pasang Strategi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk Mitigasi Bencana Hidrometeorologi”, Kamis (23/11). Kegiatan ini menghadirkan pembicara, Malawani dari Departemen Geografi Ilmu Lingkungan Universitas Gajah Mada, serta para peneliti PR Kependudukan BRIN, Dewi Retna Indrawati dan Tria Anggita H.

Malawani kali ini memaparkan tema ”Pengelolaan DAS”. Terhadap hal itu, ia menanyakan apakah perlu dibongkar pasang yang artinya terkait dengan manajemen dan peraturannya kemudian bagaimana mengaplikasikan. Untuk mengulas tujuan pengelolaan tersebut, menurutnya tentu saja harus melihat regulasi yang ada di Indonesia.

Jadi, seperti apa konsepnya, pendekatannya, dan bagaimana jika dikaitkan bencana hidrometriologis, seperti apa peluang dan tantangan sehingga bisa menentukan strategi ke depan untuk meningkatkan peluang. ”Ini yang harus diidentifikasi bersama!” ungkap Malawani.

Dia menyebutkan, ada tiga tujuan pengelolaan DAS merujuk pada keputusan atau convention secara internasional. Pertama yaitu United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD) atau terkait biodiversity. Kedua, terkait land degradation atau United Nations Convertion to Combat Desertification (UNCCD). Ketiga adalah Clime Change Adaptation.

Dari Convention internasional tersebut ternyata sudah diterjemahkan di Indonesia yaitu terkait biodiversity, sudah ada regulasinya dari KLHK dengan Nomor 9 Tahun 2009 tentang pedoman konservasi keanekaragaman hayati di level Kabupaten atau Provinsi. Terkait degradasi, menurutnya, sudah sangat jelas dan banyak variasinya, salah satunya adalah kriteria penetapan klasifikasi daerah dan sungai yang nantinya status pemulihannya sangat tinggi, sehingga hal ini belum menjadi prioritas. Selanjutnya, pedoman kajian kerentanan dan dampak perubahan iklim. Sementara, ia menyoroti bahwa melalui pusat riset yang ada, BRIN dapat berkontribusi melalui riset – riset yang dikembangkan dalam menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan tersebut.

Dalam kesempatan ini, ia juga menjelaskan konsep pengelolaan DAS yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu dikelola per sektor atau wilayah, perencanaan yang berkelanjutan yaitu partisipasi berbagai pihak dan koordinasi, serta bersinergi dan saling terkoneksi.

Menurutnya lagi, peluang yang bisa diciptakan untuk pengelolaan DAS yaitu community involvement atau pelibatan masyarakat. ”Saat ini masyarakat sangat antusias sekali jika dilibatkan dalam pengelolaan DAS  dan itu menjadi kekuatan!” ujarnya.

Maka, program tersebut kuncinya adalah harus berkesinambungan. Lalu, program science technology development bisa diterapkan, di mana peneliti-peneliti saat ini semakin canggih dengan ketersediaan alat yang semakin canggih, serta kolaborasi semakin luas sampai tingkat internasional. Namun hal itu, masih ada tantangan yang dihadapi yaitu perubahan iklim, juga eskalasi bencana hidrometeorologis. Seperti contohnya, pembuangan sampah yang bisa menimbulkan eskalasi bencana, kekeringan, dan sebagainya. Ada lagi tantangannya, yaitu anthropogenic pressure, di mana adanya kepadatan penduduk, pembangunan kota, dan lain sebagainya.

“Peluang dan tantangan itu kita pelajari bersama. Kita perlu melihat bagaimana strategi pembangunan wilayah, perencanaan wilayah, dan ke depan mau dibangun seperti apa sehingga program pengelolaan DAS bisa adaptif ,” tegasnya.

Sementara, Dewi memaparkan tema “Kompleksitas Pengelolaan DAS”. Ia mengatakan, pengelolaan DAS sangat kompleks dari sisi-sisi batas wilayah, peran para pihak, dan lain sebagainya. Jika dilihat dari kondisi DAS saat ini, ternyata masih banyak terjadi bencana hidrometeorologi. Hal itu diungkapkannya berdasarkan sumber data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Di mana, bencana yang setiap tahun selalu naik kejadiannya dan didominasi bencana hidrometeorologi. ”Artinya bahwa pengelolaan DAS  yang di lakukan selama ini belum memberikan hasil signifikan,” urai Dewi.

Dewi lantas menambahkan, beberapa fakta terkait pengelolaan DAS dilihat dari sisi wilayah. Di Indonesia wilayah DAS sangat besar, mulai dari puluhan atau ratusan hektar bahkan sampai ratusan ribu hektar. Wilayah – wilayah tersebut, menurutnya, banyak yang tidak selaras dengan wilayah administrasi. Hal itu perlu kerja sama lintas. Namun sayangnya, menurut Dewi, seringkali prioritas dari setiap daerah berbeda. Hal itu yang menjadi tantangan besar karena faktor ekonomi yang menentukan, tentu dengan pendekatan skala prioritas.

Sementara, dewi menjelaskan, untuk wilayah yang cukup besar dengan pendekatan DAS Mikro akan dapat mengurangi kendala kewilayahan. Karena kelebihan dari pengelolaan DAS mikro ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang relatif lebih mudah. Hal itu memudahkan koordinasi dan sinkronisasi antar wilayah. Pengelolaan bisa lebih difokuskan pada suatu DAS mikro secara utuh dan dapat dilakukan secara bertahap untuk seluruh DAS. Masyarakat akan lebih mudah ikut berpartisipasi dalam perencanaan dan operasional pelaksanaan pengelolaan DAS mikro.

Fakta lain diungkapkan Dewi, di dalam spengelolaan DAS seringkali ada benturan. Banyaknya pihak yang seharusnya melakukan secara bersama – sama, justru menambah adanya perbedaan kepentingan. Dewi menganalisis, Pemerintah sebenarnya punya kekkuatan untuk mengaturnya, tetapi karena perbedaan kepentingan sehingga pengelolaan DAS masih terfragmentasi. Disoroti Dewi, maka adanya partisipasi masyarakat menjadi bagian penting di dalam pengelolaan DAS, karena mereka adalah pemilik lahan. ”Jadi mereka berhak menentukan pemanfaatan lahannya. Namun sayangnya partisipasi masyarakat masih pasif sehingga mereka belum terlibat aktif di dalam pengambilan keputusan,” ungkapnya.  

Selanjutnya, Tria Anggita memaparkan tema “Penguatan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan DAS Jeneberang”. Ia melihat sisi masyarakat Indonesia yang overlapping dengan batas administrasi. Terkait ini, ia memberikan contoh wilayah yang ia teliti yang meliputi kabupaten Gowa (wilayah hulu dan tengah), kabupaten Takalar (wilayah Tengah), dan kota Makassar (wilayah hilir). Wilayah pengelolaan DAS di sini dikenal dengan nama Jeneberang yang berstatus DAS prioritas, sesuai dengan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2015- 2019. DAS  Jeneberang ini untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, sumber air irigasi, pembangkit listrik, dan potensi pariwisata.

Di dalam mengidentifikasi pengelolaan DAS tersebut, Tria mengungkapkan isu banyaknya runtuhan akibat aktivitas gunung api, lalu kegiatan penambangan ilegal, dan sebagainya yang mengakibatkan mengakibatkan erosi sedimentasi, sehingga hal itu mengancam lingkungan, terutama ketersediaan dan kualitas air.

Tria menyarankan optimalisasi Forum DAS Jeneberang. Caranya, adanya aturan penganggaran program, di mana pembuatan peraturan pemerintah Sulawesi Selatan yang menetapkan bahwa program yang dianggarkan harus berdasarkan kesepakatan Forum DAS Jeneberang. Lalu adanya perwakilan masyarakat di Forum DAS untuk mewakili masyarakat  desa dengan melibatkan akademisi, mahasiswa, dan LSM untuk memastikan representasi yang komprehensif. Tria juga menyarankan adanya struktur  dan pengawalan Forum DAS untuk persetujuan program yang didasarkan pada kesepakatan Forum DAS Jeneberang. Ini diawasi oleh Dewan DAS Jeneberang dengan anggota dari perguruan tinggi, LSM, masyarakat, pemerintah dan perusahaan. ”Yang tak kalah penting juga, penyebaran informasi kebijakan atau program Forum DAS Jeneberang yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan bantuan akademisi. Ini mencakup tidak hanya pemerintah desa tetapi juga masyarakat yang terlibat dalam proses mencari apresiasi,” tutupnya. (Noor/ed. And)

Garut Rawan Berbagai Bencana, Bupati Berharap Tagana yang Profesional

REPUBLIKA.CO.ID, GARUT — Bupati Garut Rudy Gunawan mengharapkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dalam upaya penanganan bencana di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Apalagi, wilayah Kabupaten Garut terbilang rawan terdampak bencana. 

Menurut Bupati, Kabupaten Garut dinilai rawan akan potensi berbagai bencana, antara lain banjir, longsor, gempa bumi, gunung api, juga tsunami. Karenanya, kata dia, dibutuhkan kesiapan dalam menghadapi potensi beragam bencana tersebut, termasuk dari sisi SDM. “Tentu sebagai tenaga profesional perlu dilakukan pelatihan-pelatihan,” kata Bupati.

Pada 20-26 November 2023 ini tengah digelar kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Garut. Bupati berharap kegiatan tersebut dapat menghasilkan SDM Tagana yang profesional dalam membantu pemerintah mengantisipasi dan menanggulangi dampak bencana. “Ini adalah penting kita menyiapkan tenaga-tenaga Tagana profesional,” ujar Bupati.

Bupati berharap Tagana di Garut dapat menjadi garda terdepan bersama unsur lainnya dalam masalah kebencanaan dan membantu masyarakat yang terdampak bencana. “Masalah kebencanaan di Garut yang penting kita punya pengetahuan dalam mengatasi dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi mereka yang terkena bencana,” katanya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Garut Aji Sukarmaji mengatakan, ada 65 anggota Tagana. Sementara yang mengikuti Diklatsar kali ini ada 17 calon anggota Tagana. Diklatsar digelar di Perkemahan Cibeureum, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. 

“Pelatihan dasar Tagana penanggulangan bencana, dapur umum, dan evakuasi, serta latihan dasar tentang kegiatan-kegiatan khususnya dalam penanganan masalah sosial di masyarakat,” ujar Aji.