Jakarta, CNBC Indonesia - Korban bencana longsor yang menimpa Papua Nugini, Jumat (24/5/2024), terus bertambah. Pejabat pemerintah mengatakan kepada PBB bahwa lebih dari 2.000 orang diyakini terkubur hidup-hidup akibat bencana itu dan secara resmi telah meminta bantuan internasional.

Angka yang dikeluarkan pemerintah kira-kira tiga kali lipat dari perkiraan PBB yang menyebutkan 670 orang tewas akibat bencana yang terjadi di wilayah yang terletak di 600 kilometer dari ibu kota Port Moresby itu. Sejauh ini, baru 6 orang yang berhasil ditemukan.

"Longsor mengubur lebih dari 2000 orang hidup-hidup dan menyebabkan kehancuran besar di Desa Yambali di provinsi Enga," kata Pusat Bencana Nasional Papua Nugini, Luseta Laso Mana, sebagaimana dikutip Associated Press, Senin (27/5/2024).

Perkiraan jumlah korban sangat bervariasi sejak bencana terjadi. Belum jelas bagaimana para pejabat dapat mendata jumlah korban yang terkena dampak.

Diketahui, sulit untuk menentukan skala bencana karena kondisi lapangan yang menantang. Ini dikarenakan lokasi desa yang terpencil, kurangnya telekomunikasi dan peperangan suku.

Tanah longsor juga telah mengubur jalan raya utama provinsi sedalam 6 hingga 8 meter sehingga menimbulkan hambatan besar bagi pekerja bantuan. Mana menambahkan tanah longsor akan berdampak besar terhadap perekonomian seluruh negara.

Akibat situasi ini, Mana dan Menteri Pertahanan Billy Joseph, terbang pada hari Minggu dengan helikopter militer Australia dari ibu kota Port Moresby ke Yambali. Ini untuk mendapatkan gambaran langsung tentang apa yang diperlukan.

"Situasinya masih tidak stabil karena pergeseran lokasi, sehingga menimbulkan bahaya bagi tim penyelamat dan para penyintas," tambahnya.

Sebelumnya, wilayah Yambali Papua Nugini dilanda tanah longsor pada Jumat dini hari lalu. Sejauh ini, tim penyelamat yang terdiri dari pejabat dari kantor gubernur provinsi, polisi, pasukan pertahanan, dan LSM lokal telah dikerahkan ke lokasi tersebut.

Meski begitu, alat berat pertama baru saja masuk pada hari Minggu kemarin. Alat itu disumbangkan oleh seorang kontraktor setempat untuk membantu penduduk desa yang telah menggali dengan sekop dan peralatan pertanian untuk menemukan jenazah.

Sejauh ini PBB masih belum mengubah angka 670 orang sebagai daftar korban tewas. Namun, dengan informasi terbaru ini, lembaga multilateral itu meyakini bahwa angka dapat berubah sewaktu-waktu.

"Kami tidak dapat membantah apa yang disarankan pemerintah namun kami tidak dapat mengomentarinya," kata Serhan Aktoprak, kepala misi badan migran PBB di Papua Nugini.

"Seiring berjalannya waktu dalam upaya besar-besaran ini, jumlahnya akan tetap berubah," tambah Aktoprak.

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah jembatan runtuh di jalur utama untuk menyalurkan bantuan dan peralatan ke lokasi tanah longsor di Papua Nugini. Bencana itu mengubur sedikitnya 2.000 orang.

“Jadi apa yang terjadi adalah (runtuhnya jembatan) telah memutus jalan raya utama, yang mengarah ke (provinsi) Enga,” ujar Itayi Viriri, juru bicara regional Organisasi Internasional untuk Migrasi, pada konferensi pers PBB di Jenewa melalui video. 

Dia mengatakan longsornya jembatan memaksa alat berat yang digunakan untuk mencoba menyelamatkan orang-orang di bawah reruntuhan, harus mengambil rute alternatif yang lebih panjang. "Kondisinya sangat-sangat sulit. Di beberapa bagian tanah masih bergerak," katanya. Ia menambahkan hujan masih turun di lokasi kejadian. 

Pada Selasa, 28 Mei 2024, pemerintah Papua Nugini memerintahkan ribuan warga untuk mengungsi dari jalur tanah longsor yang masih aktif. Sebagian gunung runtuh di lokasi bencana, menyebabkan sedikitnya 2.000 orang terkubur.

Para pejabat mengatakan peluang untuk menemukan korban selamat sangat kecil, meskipun tim bantuan telah berdatangan ke wilayah Enga utara sejak Jumat pekan lalu. Peralatan berat dan bantuan lambat tiba karena medan yang berbahaya dan kerusuhan suku di daerah terpencil. Hal ini memaksa militer untuk mengawal konvoi tim bantuan.

Warga menggunakan sekop dan tangan kosong untuk mencari korban yang selamat.
“Daerah longsor sangat tidak stabil. Ketika kami berada di sana, kami sering mendengar ledakan besar di tempat gunung itu berada, masih ada bebatuan dan puing-puing yang berjatuhan,” kata ketua komite bencana provinsi Enga, Sandis Tsaka.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan pada hari Selasa bahwa enam jenazah telah ditemukan sejauh ini. Diperkirakan 7.849 orang harus segera diungsikan.

Papua Nugini sering mengalami tanah longsor dan bencana alam, namun ini adalah salah satu yang paling dahsyat dalam beberapa tahun terakhir.

Bukittinggi – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) akan memasang

“Saat ini BMKG mengusulkan penguatan dan monitoring terkait peringatan dini bencana banjir dan longsor yang ada di sekitar Gunungapi Marapi,” kata kepala stasiun Geofisika Padang Panjang Suaidi Ahadi dalam keterangan resminya yang dikutip Minggu 26 Mei 2024.
Hal ini diusulkan sebagai rancangan sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) yang dinilai efektif untuk potensi bencana banjir lahar hujan atau galodo berdasarkan pengalaman bencana serupa beberapa hari lalu.

Suaidi menyebut, model EWS yang sedang dirancang oleh tim BMKG adalah sistem peringatan dini berbasis komunitas. Konsepnya dalam pemasangan alat monitoring sungai dengan menggunakan radar.
Radar dapat memonitor tingkat ketinggian air sungai berdasarkan hasil pemantauan sungai di wilayah terdampak galodo yang memiliki jenis sungai intermitten.

Sungai intermitten merupakan sungai yang memiliki aliran air tergantung pada musim, jika pada musim penghujan airnya melimpah dan pada musim kemarau airnya kering. Sungai intermitten ini memiliki fluktuasi yang sangat ekstrem antara musim.
Adapun cara kerja sistem peringatan dini atau EWS akan mengkonfirmasi peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG dari cuaca dan getaran tanah (microtremor). Jika kemudian alarm EWS berbunyi, komunitas siaga bencana yang dimiliki oleh wali nagari di sekitar Gunungapi Marapi dapat langsung berkoordinasi untuk melakukan evakuasi mandiri.
“BMKG telah menghitung kebutuhan EWS untuk jenis ini sebanyak 23 titik untuk wilayah Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Padang Panjang yang mengelilingi luncuran sungai yang berhulu ke Gunung Api Marapi,” jelas Suaidi.
Harapannya, sambung Suaidi, jike ke-23 EWS sungai ini terpasang maka akan selamanya terbangun komunitas peringatan dini dan evakuasi dari nagari.

Ditargetkan, pemasangan unit early warning system (EWS) atau sistem peringatan dini ini dapat dilaksanakan pada tahun ini.

Diberitakan sebelumnya, banjir bandang lahar dingin melanda wilayah Sumatera Barat pada Sabtu malam, 11 Mei 2024 malam.

Kejadian ini dipicu hujan dengan intensitas tinggi di wilayah hulu Gunung Marapi. Empat kabupaten terdampak cukup parah akibat kejadian ini antara lain Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Panjang, dan Kabupaten Padang Pariaman.

 Jakarta (ANTARA) - Waktu terjadinya bencana alam memang tidak dapat diprediksi oleh manusia dan kecanggihan teknologi melalui hadirnya kecerdasan buatan sekalipun. Hanya saja, pergerakan tidak biasa pada alam yang bisa saja menjadi pertanda akan terjadinya bencana alam bisa membantu untuk menyelamatkan lebih banyak manusia.

Banyak negara yang sudah menerapkan sistem peringatan dini untuk bencana alam, sebut saja Jepang. Negara yang rawan terjadi gempa bumi tersebut mempunyai sistem Earthquake Early Warning (EEW) yang mampu mendeteksi gelombang seismik dan memberi peringatan segera ketika gempa bumi mulai terjadi.

Meski peringatan muncul hanya berjarak beberapa detik saja sebelum gempa kuat terjadi, detik-detik tersebut sangat berharga bagi masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi dan evakuasi yang diperlukan untuk melindungi diri.

Sistem yang mulai diumumkan Jepang sejak tahun 2000-an itu memiliki keakuratan hingga 82 persen dan mampu meminimalkan kerusakan akibat gempa, selain tujuan utamanya melindungi masyarakat.

Mengingat pentingnya sistem peringatan dini bencana alam, maka tidak heran jika Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana (UNDRR) mulai menyerukan peringatan dini untuk semua atau EW4AII pada tahun 2022.

Sekretaris Jenderal PBB telah menyerukan agar setiap orang di Bumi dilindungi oleh sistem peringatan dini dalam waktu lima tahun pada tahun 2027.

Dari semua upaya pengurangan risiko dan adaptasi perubahan iklim, UNDRR menganggap peringatan dini dan tindakan dini merupakan salah satu metode yang paling terbukti dan hemat biaya untuk mengurangi kematian dan kerugian akibat bencana.

Kemajuan dalam sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan dinilai telah menyelamatkan puluhan ribu nyawa dan ratusan miliar dolar.

Sistem peringatan dini multibahaya yang berpusat pada masyarakat, end-to-end, dapat membantu meminimalkan kerugian terhadap manusia, aset, dan penghidupan, dengan memicu tindakan dini yang telah dipersiapkan dan diuji dengan baik.

Meskipun demikian, pada 2022, hanya separuh negara di dunia yang dilindungi oleh sistem peringatan dini multibahaya. Angka tersebut, bahkan lebih rendah lagi di negara-negara berkembang dan  lebih parah di negara-negara tertinggal yang jumlahnya hanya separuh serta hanya sepertiga negara berkembang kepulauan kecil yang memiliki sistem peringatan dini multi-bahaya.
 

Digaungkan

World Water Forum ke-10 yang berlangsung di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada 18-25 Mei 2024, yang dihadiri oleh 20 ribu delegasi dan partisipan dari 116 negara tentu harus dimanfaatkan untuk menggaungkan kesadaran akan pentingnya peringatan dini terhadap bencana.

Dari 279 sesi yang ada pada forum tiga tahunan tersebut, terdapat satu sesi high level panel yang didedikasikan khusus untuk membahas inisiatif status peringatan dini untuk semua (EW4AII).

Upaya melindungi seluruh masyarakat dunia dari bencana alam, termasuk krisis air, perlu upaya dari seluruh pihak, baik di tingkat global, regional, maupun nasional, hingga daerah. Di tingkat global, UNDRR memperkirakan kebutuhan dana untuk Rencana Aksi Eksekutif mencapai 3,1 miliar dolar AS (Rp49,7 triliun) selama periode 2022-2027.

Kemudian di tingkat regional adalah memperkuat koordinasi dan kolaborasi regional seputar cakupan peringatan dini, serta di tingkat nasional dan daerah dengan membangun momentum politik dan dukungan untuk mempertemukan seluruh lembaga pemerintah terkait dan perwakilan seluruh masyarakat.

Asisten Direktur Jenderal Ilmu Pengetahuan Alam UNESCO Lidia Arthur Brito menyerukan pentingnya kerja sama di tingkat regional dengan berbagi dan menggunakan ilmu pengetahuan secara terbuka.

Jika antarnegara tidak bisa bekerja sama dalam kerangka sains terbuka atau berbagi ilmu pengetahuan, maka masing-masing negara tidak akan benar-benar menggunakan pengetahuan terbaik yang dimiliki.

Padahal, jika ilmu pengetahuan yang dimiliki olah masing-masing negara bisa disatukan, dapat menjadi salah satu upaya terbaik untuk mendukung percepatan inisiatif peringatan dini terhadap peristiwa iklim atau EW4AII.

“Kita perlu berbagi pengetahuan antarnegara, institusi, akademisi, bahkan dengan sektor swasta, karena mereka memberikan tanggapan dan solusi, sebagian besar adalah solusi teknis dan infrastruktur,” kata Brito.

Khusus untuk konteks air, UNESCO sendiri sedang mempercepat implementasi Open Science in Water Sciences, sebuah platform yang menyediakan akses terbuka dan data terbuka. Platform tersebut juga menyediakan sumber perangkat lunak, sumber yang bisa digunakan dalam pengurangan risiko bencana melalui jaringan dan sistem informasi air yang dinamai IHP-WINS.
 

Urgensi

Upaya perlindungan masyarakat dunia dari bencana alam juga diserukan oleh Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), dengan meminta setiap negara memulai pembelian alat nasional dan memiliki pembiayaan untuk EW4AII.

Sekretaris Jenderal World Meteorological Organization (WMO) PBB Celeste Saulo mengakui bahwa pembelian alat untuk peringatan dini, memang menjadi tantangan yang besar untuk diterapkan.

Selain harga alat dan pemasangan alat yang mahal, sistem peringatan dini terhadap bencana juga harus menaruh perhatian khusus pada sistem pemantauan dan evaluasi sumber daya manusia agar dapat menjadi rujukan bagi pengambil keputusan dalam mendukung inisiatif sistem peringatan dini.

Besarnya tantangan penerapan sistem peringatan dini bencana sepertinya juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Melansir data Layanan Pengadaan Secara Elektronik milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemasangan instrumen peringatan dini bencana banjir untuk Tahun Anggaran 2024 di 3 kota/kabupaten saja menelan harga Rp1,5 miliar.

Di sisi lain, alat pendeteksi bencana juga acap kali dirusak oleh masyarakat, salah satunya tercermin dari bencana erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat yang menelan puluhan korban jiwa akibat alat pemantauan gunung erupsi ternyata hilang akibat dicuri masyarakat.

Dalam konteks air sebagai salah satu sumber kehidupan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup di Bumi, tak banyak yang menyadari bahwa air juga perlahan terdorong ke ambang krisis.

Meskipun 70 persen permukaan Bumi ditutupi air, sekitar 2,2 miliar orang kekurangan akses terhadap air minum yang aman dan setengah populasi dunia tidak memiliki fasilitas sanitasi yang aman. UNICEF turut memperingatkan bahwa 700 balita meninggal setiap hari akibat tidak memiliki akses air dan sanitasi.

Sulitnya akses terhadap air semakin diperparah oleh perubahan iklim. Bahkan, air sudah menjadi salah satu “alat perang” karena Israel sengaja membatasi akses masyarakat di Palestina, khususnya Gaza, sebagai salah satu bentuk serangan.

Pelaksanaan World Water Forum pun menjadi wadah, terutama bagi pengambil keputusan, bahwa air kini sudah menjadi tantangan. Menjadi pengingat bahwa dalam rentang waktu satu bulan terakhir ada tragedi yang berhubungan dengan air.

Pada awal April, terjadi banjir terburuk di Brasil, tepatnya di Rio Grande do Sul, Brasil Selatan, yang menewaskan 176 jiwa dan ratusan lainnya belum ditemukan. Dubai yang didominasi padang pasir juga diterjang banjir berskala masif.

Pada awal Mei, Indonesia juga mengalami terjadi tragedi banjir lahar hujan di Sumatera Barat dan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

World Water Forum juga menjadi pengingat bahwa air, terutama untuk minum dan sanitasi, tidak akan terus tersedia jika kehidupan tanpa perilaku bijak pada air dan aktivitas manusia yang menyebabkan kondisi cuaca yang lebih ekstrem terus berjalan tanpa intervensi.

Investasi dalam sistem peringatan dini, termasuk yang berhubungan dengan air, seperti badai, banjir atau kekeringan, bukanlah suatu kemewahan, namun merupakan alat yang hemat biaya untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi kerugian ekonomi, serta mengurangi kerugian dan kerusakan akibat peristiwa cuaca, air, atau iklim yang berbahaya.