KABARMEGAPOLITAN.com – Kepala BMKG: anggaran peringatan dini cuaca ekstrem dan bencana akan dipertahankan. Di tengah efisiensi anggaran, Komisi V DPR RI mendukung Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam mempertahankan anggaran terkait pengelolaan hingga peringatan dini cuaca, gempa, dan tsunami.

“Terkait dengan perawatan early warning system, misalnya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik, pelayanan publik, informasi cuaca, kemudian peringatan dini itu memang tidak boleh disentuh,” ujar Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus pada Rabu, 12 Februari 2025.

Larasus menilai, bahwa efisiensi anggaran terkait hal-hal tersebut di BMKG memang harus dipertahankan, demi memastikan keselamatan masyarakat dari dampak bencana alam maupun cuaca ekstrem.

“Dengan demikian, BMKG tetap dapat memberikan informasi-informasi penting dalam rangka keselamatan kita semua, manakala terjadi bencana dan seterusnya, peringatan cuaca dan seterusnya,” paparnya.

Sebelumnya, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menegaskan, bahwa anggaran pengelolaan gempa dan tsunami tetap dipertahankan di tengah adanya kebijakan efisiensi anggaran.

“Di sini, dalam poin pengelolaan gempa bumi dan tsunami Rp41,9 miliar, di situ tetap dipertahankan, termasuk kegiatan sekolah lapang gempa bumi,” tutur Dwikorita.

Selain itu, anggaran pelayanan publik lainnya juga akan dipertahankan, seperti layanan informasi iklim terapan BMKG sebesar Rp70.800.000.

itekankan oleh Dwikorita, bahwa efisiensi anggaran di BMKG tidak berdampak pada gaji serta tunjangan kinerja dan tetap sesuai dengan pagu awal, yaitu sebesar Rp847.243.319.

Baca Juga: BMKG Rilis Peringatan Dini Gelombang Tinggi Perairan Indonesia, Apakah Daerahmu Termasuk?

Diketahui, rincian anggaran belanja BMKG pada tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp2.826.897.302.000.

Kemudian, dengan adanya kebijakan efisiensi, ditargetkan pemotongan sebesar Rp1.423.397.000.000, sehingga pagu anggaran BMKG setelah efisiensi bernilai Rp1.403.500.302.000.

Dwikorita berharap, dengan adanya dukungan Komisi V DPRI RI, rekonstruksi akan segera disahkan secara hukum.

“Semoga saja dengan dukungan Bapak/Ibu (Komisi V DPR RI), rekonstruksi itu akan segera disahkan secara hukum dan bahkan ditambah,” pungkasnya.***

Makassar (ANTARA) - Lembaga swadaya nasyarajat, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan membeberkan penyebab bencana banjir dan longsor yang berulang setiap tahun di sejumlah daerah terdampak yang menjadi langganan tiap tahun karena kualitas lingkungan berkurang serta perusakan hutan secara masif.

"Berdasarkan kajian kami, tingginya angka kehilangan tutupan hutan di wilayah ini dipengaruhi beberapa faktor utamanya soal masifnya izin pertambangan di wilayah hulu atau kawasan hutan, alih fungsi lahan, penebangan liar, serta pembangunan," ungkap Kepala Departemen Riset dan Keterlibatan Publik Walhi Sulsel Slamet di Makassar, Kamis.

Catatan akhir tahun Walhi Sulsel menyebutkan ada sekitar 362 kejadian bencana di seluruh kabupaten/kota se-Sulsel. Dari hasil kajian, Provinsi Sulsel sudah mengalami penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungannya.

Dalam 10 tahun terakhir, setidaknya angka kejadian bencana di Sulsel meningkat enam kali lipat. Dimana tahun 2014 tercatat hanya ada 54 kejadian angka bencana dan 2024 angkanya mencapai 362 kejadian.

Kerugian yang dialami oleh masyarakat Sulsel akibat bencana tahun lalu itu jumlahnya sangat fantastis yakni mencapai Rp1,95 triliun lebih.

Beberapa penyebab dari kritisnya kondisi lingkungan yang ada di Sulsel, kata dia, karena tutupan hutan terus berkurang. Di Sulsel hanya memiliki luas tutupan hutan pada tahun 2023 sekitar 1.359.039 hektare atau hanya tersisa 29,70 persen dari luas provinsi.

Dari 139 daerah aliran sungai (DAS) di Sulsel, hanya 38 DAS dalam kategori sehat karena memiliki tutupan hutan di atas 30 persen, sedangkan sisanya, kritis.

Yogyakarta, kota budaya yang dikelilingi keindahan alam, menyimpan tantangan tersendiri. Di utara, Gunung Merapi yang perkasa kerap menggeliat, sementara posisi geografisnya di antara lempeng tektonik membuat risiko gempa bumi selalu mengintai. Namun, masyarakat Jogja tak pernah tinggal diam. Dengan kearifan lokal, teknologi, dan kolaborasi, Yogyakarta terus memperkuat mitigasi bencana agar warganya tetap aman. Berikut upaya-upaya yang dilakukan:

Mitigasi Gunung Merapi: Bersahabat dengan Sang "Api"

Merapi adalah bagian dari kehidupan warga Jogja. Untuk mengurangi risiko letusan, langkah-langkah berikut telah dilakukan:

1. Sistem Peringatan Dini Canggih
   Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) memasang sensor di sekitar Merapi untuk memantau aktivitas gunung 24 jam. Data gempa vulkanik, deformasi tanah, dan gas sulfur dianalisis secara real-time. Jika status dinaikkan ke Siaga atau Awas, sirene peringatan berbunyi, dan informasi segera disebarkan via radio, SMS, atau media sosial.

2. Desa Tangguh Bencana
   Desa-desa di kaki Merapi, seperti Kinahrejo dan Kaliurang, dilatih untuk mengenali tanda-tanda erupsi. Warga rutin melakukan simulasi evakuasi, mengetahui jalur aman menuju bunker atau titik kumpul. Mereka juga membentuk kelompok Jalin Merapi (Jaringan Lintas Merapi) untuk berkoordinasi dengan pemerintah dan relawan.

3. Pembuatan Sabuk Hijau dan Bunker
   Penanaman pohon keras seperti pinus dan aren di lereng Merapi membantu menahan lahar dingin. Selain itu, bunker-bunker anti-piroklastik (awan panas) dibangun di area rawan sebagai tempat perlindungan darurat.

4. Kearifan Lokal: "Mbah Merapi"
   Masyarakat setempat mempercayai "penunggu" Merapi dan menjaga ritual tradisional seperti Labuhan. Meski bersifat spiritual, ritual ini menjadi pengingat untuk selalu menghormati alam dan bersiap menghadapi bahaya.

Mitigasi Gempa Bumi: Bangun Kesiapsiagaan Sejak Dini

Gempa bumi di Jogja, seperti peristiwa tahun 2006, meninggalkan pelajaran berharga. Kini, upaya mitigasi gempa difokuskan pada:

1. Bangunan Tahan Gempa
   Pemerintah dan akademisi (seperti UGM) gencar mensosialisasikan konstruksi rumah tahan gempa. Rumah sederhana dengan sloof, kolom praktis, dan atap ringan menjadi prioritas. Untuk bangunan publik seperti sekolah dan rumah sakit, standar ketahanan gempa ditingkatkan.

2. Retrofitting untuk Bangunan Tua
   Cagar budaya seperti Keraton Yogyakarta dan Masjid Gedhe Kauman diperkuat strukturnya tanpa menghilangkan nilai sejarah. Teknik retrofitting (penguatan struktur) menggunakan bahan ringan dan fleksibel diterapkan untuk melindungi warisan budaya dari guncangan.

3. Pemetaan Zona Rawan Gempa
   Daerah dengan tanah lunak seperti Bantul dan Prambanan dipetakan sebagai zona risiko tinggi. Warga diimbau tidak membangun rumah berlantai berat atau menara di area ini.

4. Edukasi "SIAP!" untuk Masyarakat

   • Siapkan tas darurat berisi obat, senter, air, dan dokumen penting.

   • Ikuti informasi resmi dari BPBD atau BMKG.

   • Amankan diri saat gempa: berlindung di bawah meja, hindari kaca, dan cari lapangan terbuka.

   • Periksa kondisi rumah setelah gempa, dan laporkan kerusakan ke pihak berwenang.

Peran Masyarakat dan Relawan

• Komunitas Relawan: Kelompok seperti TAGANA (Taruna Siaga Bencana) dan SAR DIY rutin melakukan pelatihan pertolongan pertama dan evakuasi.

• Sekolah Siaga Bencana: Siswa diajari prosedur evakuasi gempa dan letusan gunung melalui simulasi rutin.

• Bank Data Bencana: Warga didorong melaporkan kerusakan bangunan atau retakan tanah via aplikasi Jogja Tanggap untuk mempermudah pemantauan.

Teknologi dan Inovasi

• Early Warning System Gempa: BMKG mengembangkan sistem peringatan dini yang bisa memberi jeda 10-30 detik sebelum gempa besar tiba.

• Drone Pemantau Merapi: Digunakan untuk memetakan aliran lahar dan kerusakan pasca-erupsi.

• Pemanfaatan Media Sosial: Informasi bencana disebarkan lewat akun resmi BPBD DIY dan komunitas lokal seperti @InfoBencanaJogja.

Kearifan Lokal dan Kolaborasi

Yogyakarta mengajarkan bahwa mitigasi bencana tak hanya soal teknologi, tapi juga harmoni antara manusia dan alam. Tradisi nguri-uri (melestarikan) lingkungan, seperti menjaga mata air dan menghijaukan lereng Merapi, adalah bentuk mitigasi alami. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, relawan, dan masyarakat menjadi kunci utama.

Yogyakarta Bisa, Jogja Tangguh!
Bencana adalah bagian dari kehidupan, tapi bukan akhir dari segalanya. Dengan kesiapsiagaan, gotong royong, dan rasa peduli, Yogyakarta terus membuktikan diri sebagai kota yang tak hanya kaya budaya, tapi juga tangguh menghadapi ujian alam. Mari terus bersiap, karena "sadar bencana adalah langkah pertama menuju keselamatan."

? Ayo, mulai dari diri sendiri!

• Ikuti pelatihan siaga bencana.

• Siapkan tas darurat di rumah.

• Tanam pohon di lingkunganmu.

• Jaga komunikasi dengan tetangga saat terjadi darurat.

Jogja Istimewa, Jogja Siap Hadapi Bencana! ??

Semarang, kota dengan pesona pantai dan sejarah yang kaya, seringkali diuji oleh banjir dan genangan air, terutama saat musim hujan atau air laut pasang (rob). Banjir bukan hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengganggu kehidupan sehari-hari warga. Namun, dengan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak, Semarang bisa menjadi kota yang lebih tangguh terhadap banjir. Berikut langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan bersama:

Perbaiki Saluran Air: Jaga Agar Air Mengalir Lancar

Saluran air yang tersumbat sampah atau sedimentasi adalah penyebab utama genangan di Semarang. Pemerintah perlu rutin membersihkan sungai, kali, dan drainase kota, seperti Kali Semarang dan Kali Kreo. Tapi, masyarakat juga harus ikut serta dengan tidak membuang sampah sembarangan. Bayangkan jika setiap orang menjaga kebersihan saluran air, banjir pasti bisa dikurangi!

Hijaukan Pantai dan Daratan: Mangrove dan Taman Kota adalah Solusi

Semarang punya garis pantai yang panjang. Menanam mangrove (bakau) di pesisir pantai, seperti di daerah Tugu dan Tapak, bisa menjadi “tameng alami” untuk mengurangi dampak rob dan abrasi. Mangrove juga menyerap air dan melindungi daratan dari gelombang laut.
Di perkotaan, ruang terbuka hijau seperti taman atau kebun kota (contoh: Taman Sri Gunting) perlu diperbanyak. Tanah yang hijau akan menyerap air hujan lebih baik, sehingga mengurangi genangan.

Atasi Penurunan Tanah: Kurangi Pengambilan Air Tanah

Seperti Jakarta, Semarang juga mengalami penurunan tanah (land subsidence) yang memperparah banjir rob. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan air tanah berlebihan. Pemerintah harus memperluas jaringan air bersih PDAM agar warga tidak lagi bergantung pada air tanah. Selain itu, pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan daya dukung tanah.

Gotong Royong: Warga Semarang Bisa Jadi Pahlawan Anti-Banjir

Masyarakat punya peran besar! Misalnya:

• Membuat biopori di halaman rumah untuk menyerap air hujan.

• Mengelola sampah dengan memilah organik dan non-organik. Sampah organik bisa dijadikan kompos, mengurangi volume sampah yang berakhir di sungai.

• Ikut serta dalam kerja bakti membersihkan selokan dan sungai.

• Membuat “bank sampah” untuk mendaur ulang sampah plastik yang sering menyumbat saluran air.

Sistem Peringatan Dini: Siaga Sebelum Banjir Tiba

Teknologi bisa membantu warga bersiap-siap menghadapi banjir. Pemasangan sensor di daerah rawan banjir (seperti di daerah Bukit Kecil atau Mangkang) bisa memberikan informasi real-time tentang ketinggian air. Informasi ini bisa disebarkan via SMS, aplikasi, atau media sosial. Dengan begitu, warga punya waktu untuk mengamankan barang atau mengungsi ke tempat aman.

Bangun Infrastruktur Tahan Banjir: Waduk dan Polder

Pembangunan waduk seperti Waduk Jatibarang sudah membantu mengurangi banjir di beberapa wilayah. Ke depan, pembangunan infrastruktur seperti polder (sistem penampung dan pompa air) di daerah dataran rendah, seperti di daerah Tambaklorok atau Tawang, bisa menjadi solusi jangka panjang. Sistem ini bisa menahan air laut pasang dan memompa air keluar saat diperlukan.

Tata Ruang yang Bijak: Jangan Bangun di Daerah Rawan

Pemerintah harus tegas melarang pembangunan permukiman atau industri di daerah rawan banjir, seperti bantaran sungai atau pesisir pantai. Perlu ada relokasi bertahap bagi warga yang tinggal di zona berisiko tinggi ke hunian yang lebih aman. Selain itu, pembangunan harus mengutamakan daerah resapan air, bukan betonisasi seluruh permukaan tanah.

Kolaborasi Regional: Banjir di Semarang Bukan Hanya Urusan Semarang

Air yang menggenangi Semarang bisa berasal dari hulu sungai di Kabupaten Semarang atau Kendal. Oleh karena itu, perlu kerja sama dengan daerah sekitar untuk menjaga daerah aliran sungai (DAS). Reboisasi di hulu, seperti di Ungaran atau Ambarawa, akan mengurangi sedimentasi dan aliran air berlebihan ke kota.

Edukasi dan Sosialisasi: Ajak Semua Pihak Peduli

Kampanye tentang pentingnya lingkungan hidup harus digencarkan. Misalnya:

• Sosialisasi cara membuat sumur resapan atau biopori.

• Workshop pengelolaan sampah untuk pelajar dan ibu-ibu PKK.

• Mengajak perusahaan dan industri untuk bertanggung jawab atas limbah dan konservasi air.

Tegakkan Aturan: Hukum untuk Perlindungan Bersama

Tanpa penegakan hukum, upaya mitigasi banjir bisa sia-sia. Pemerintah perlu menindak tegas:

• Pembuang sampah sembarangan.

• Pembangunan liar di daerah resapan air.

• Perusahaan yang mencemari sungai dengan limbah.
  Di sisi lain, berikan apresiasi kepada warga atau komunitas yang aktif menjaga lingkungan.

Semarang Bisa Bebas Banjir!

Banjir di Semarang bukanlah takdir, tapi tantangan yang bisa diatasi. Kuncinya adalah kolaborasi. Pemerintah menyediakan infrastruktur dan regulasi, masyarakat menjaga kebersihan dan disiplin, swasta mendukung dengan teknologi dan dana. Dimulai dari hal kecil: satu orang tidak buang sampah sembarangan, satu rumah punya sumur resapan, satu RT rutin kerja bakti. Jika semua bergerak bersama, Semarang yang bebas banjir bukanlah mimpi belaka.

Mari wujudkan Semarang yang lebih hijau, bersih, dan tangguh! ??