Palangkaraya - Kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah siang tadi tetap saja pekat. Jarak pandang masih berkisar 200 meter, padahal sudah diguyur hujan intensitas sedang sekitar 1 jam lamanya.

Seperti ditayangkan Liputan 6 Malam SCTV, Selasa (6/10/2015), pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) setempat juga mencatat kualitas udara berada para level PM 10 yang merupakan level berbahaya dengan jumlah partikulat 773,55 mikron gram per meter kubik.

Kondisi ini jauh dari nilai ambang batas sehat yakni 150 mikron gram per meter kubik. Padahal dengan diguyur hujan warga mulai senang dan bahkan berharap kualitas udara cepat membaik.

Kabut asap yang masih pekat di Kota Pekanbaru, Riau mengakibatkan Bandara Sultan Syarif Kasim sempat lumpuh dengan jarak pandang yang hanya sekitar 100 meter.

Tak ada pesawat yang berani mendarat. Dari 70 jadwal penerbangan, baik kedatangan maupun pemberangkatan, sebanyak 49 diantaranya telah dibatalkan pihak maskapai sejak pagi.

Karena kabut asap juga mengakibatkan ribuan jemaah haji yang dijadwalkan tiba tertahan di Bandara Hang Nadim, Batam dan sebagian dialihkan ke Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat.

Gara-gara kabut asap, aktivitas pelayaran di perairan Sungai Musi, Kota Palembang, Sumatera Selatan ikut lumpuh. Sebagian besar kapal jukung tujuan Sunsang, Banyuasin tidak beroperasi karena jarak pandang di perairan tak sampai 50 meter.

Beberapa kapal yang beroperasi dapat menempuh perjalanan tertapi hingga 4 jam lebih lama dari jadwal normal. Jika kabut asap kian pekat, tidak jarang nahkoda memilih bersandar ke dermaga kecil yang ada di perairan Sungai Musi. (Vra/Ron)

sumber: Liputan6.com

Jakarta - Bencana kabut asap di enam provinsi di Pulau Sumatra dan Kalimantan belum juga hilang meski telah enam bulan melanda. Kondisi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, bahkan makin membahayakan warga.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, jarak pandang di Palangkaraya kini hanya 100 meter. Angka ini jauh di bawah jarak pandang di daerah lain di Kaliamantan seperti Pontianak 1.000 meter, Sintang 400 meter, dan Ketapang 800 meter.

Untuk jarak pandang beberapa daerah di Sumatra masih di batas 500 meter, seperti Pekanbaru 500 meter, Jambi 500 meter, dan Palembang 700 meter.

Kualitas udara Palangkaraya pun paling buruk dibanding daerah-daerah lain. Kualitas angin di ibu kota Kalimantan Tengah tersebut, kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, masuk kategori sangat tidak sehat.

"Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Pontianak ada di angka 275 ugr/m3 dan masuk kategori sangat tidak sehat," kata Sutopo dalam keterangan tertulisnya kepada media.

Sementara untuk ISPU di daerah lain, baik Kalimantan ataupun Sumatra, tak ada yang seburuk Palangkaraya, yakni di angka 983 atau level sangat berbahaya. ISPU di Pekanbaru 380 (level berbahaya), Jambi 504 (berbahaya), Palembang 391 (berbahaya), dan Medan 166 (tidak sehat).

Pantauan Satelit Terra Aqua dari NASA mencatat ada 1.820 titik di Sumatra dan Kalimantan, dengan rincian di Sumatra 1.563 titik –Sumatra Selatan 1.340, Riau 9, Jambi 131, Bangka Belitung 22, Lampung 57, Kepulauan Riau satu; dan di Kalimantan 257 titik –Kalimantan Barat 51, Kalimantan Tengah 108, Kalimantan Selatan 71, dan Kalimantan Timur 27).

BNPB mengerahkan sekitar tujuh helikopter dan pesawat water bombing, serta satu pesawat CASA untuk menurunkan hujan buatan di Sumatra Selatan. Selain itu, sebanyak 1.594 personel TNI-Polri dikirim dari Jakarta untuk memperkuat satuan tugas darat di Sumtera Selatan, sehingga total ada 3.694 personel gabungan yang bertugas memadamkan api di darat.

"Lebih dari satu bulan hotspot di Sumatra Selatan belum juga dapat dipadamkan,” ujar Sutopo.

Titip api di Sumatra Selatan terkonsentrasi di perkebunan dan hutan tanaman industri di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

sumber: CNN Indonesia

KUANTAN  -  Pasukan Tindakbalas Kecemasan Peringkat Komuniti Jabatan Pertahanan Awam (CDERT) diwujudkan sebagai persediaan awal dalam pengurusan bencana terutama banjir.

Ahli Parlimen Paya Besar, Datuk Abdul Manan Ismail berkata, pasukan itu akan menjadi barisan hadapan yang akan bergerak dengan pantas di kawasan yang mengalami bencana.

Menurutnya, penglibatan komuniti setempat dalam perkara itu dapat memantapkan lagi pengurusan bencana.

“Sehingga kini terdapat 86 pasukan CDERT melibatkan 2,580 individu sudah diwujudkan di seluruh negeri dan mereka akan peka dengan kawasan masing-masing terutama menjelang musim banjir.

“Kita mahu komuniti setempat melalui Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK), Kawasan Rukun Tetangga (KRT) mengambil tanggungjawab ini dengan proaktif,”katanya kepada media selepas merasmikan Penubuhan Pasukan
Tindakbalas Kecemasan Peringkat Komuniti JPAM Negeri Pahang di sini, semalam.

Hadir sama, Timbalan Ketua Pengarah Operasi (JPAM), Selamat Dahalan dan Pengarah Pertahanan Awam Negeri Pahang, Kolonel Zainal Yusoff.

Abdul Manan berkata, melalui CDERT secara tidak langsung dapat memberi kesedaran kepada komuniti mengenai ilmu pengurusan bencana ketika kecemasan.

Sementara itu, Zainal berkata, pejabat JPAM di Parlimen Indera Mahkota dan Paya Besar akan diwujudkan seiring dengan hasrat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Shahidan Kassim yang mahu pejabat JPAM di wujudkan di setiap Parlimen.

Beliau berkata, pihaknya akan meneliti beberapa aspek berhubung perkara itu sama ada menyewa bangunan sedia ada atau menggunakan kaedah kabin sebagai pejabat.

“Kita akan cuba meminimakan kos dan perkara-perkara tersebut akan diambil kira sebelum pejabat JPAM diwujudkan.

“Ia penting memandangkan kawasan terbabit merupakan kawasan risiko banjir dan operasi menyelamat perlu dilakukan dengan pantas,” katanya.

Pada majlis itu, demonstrasi menyelamat diadakan oleh pasukan CDERT dan penyampaian sijil kepada pemimpin setempat turut diberikan.

sumber: sinarharapan

Jakarta - Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Safrizal Za mengatakan, perlunya pedoman dan materi khusus yang mengintegrasikan sekolah dengan beberapa pihak yang terlibat langsung dalam sekolah siaga bencana. Tujuannya untuk membangun kesamaan pemahaman semua pihak terkait sekolah siaga bencana.

Dikatakan, kesadaran akan sekolah siaga bencana masih perlu ditingkatkan. Apalagi, sekolah merupakan urusan dari kabupaten/ daerah sehingga sangat diperlukan pemahaman dan komitmen dari kepala sekolah, dinas pendidikan, dan komunitas untuk mendukung program pengurangan resiko bencana.

“Kita akan melakukan penguatan kapasitas pengetahuan kepada guru dan siswa di sekolah,” katanya dalam Seminar Nasional Sekolah Aman di Jakarta, Selasa (29/9).

Safrizal menambahkan, pelatihan akan dilakukan secara berkala dan terukur sehingga perlu keterlibatan dan dukungan dari dinas pendidikan. Integrasi kurikulum pengurangan resiko bencana (PRB) sangat diperlukan dalam proses pemantauan dan evaluasi sekolah.

Dia menerangkan, perlunya pengetahuan tentang RPB bagi siswa dan guru bertujuan agar benar-benar memahami proses dalam menghadapi kerawanan bencana. Dengan pendidikan formal tentang PRB terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan maka bisa meminimalkan dampak bencana serta mengurangi biaya pemerintah dalam sosialisasi program PRB pada masyarakat.

Safrizal menjelaskan, sekolah siaga bencana adalah sebuah upaya kesiagaan sekolah untuk menggugah kesadaran seluruh pemangku kepentingan dalam pendidikan baik individu maupun kolektif di sekolah dalam hal kesiagaan bencana.

sumber: beritasatu