IABI secara konsisten menjalankan perannya melalui berbagai kegiatan maupun produk dalam penanganan masalah kebencanaan di Indonesia. Salah satu bentuknya adalah pembuatan jurnal terkait kebencanaan bagi wadah para peneliti di Indonesia. Jurnal ini bernama “Jurnal Riset Kebencanaan Indonesia (JRKI)”. Terdapat 3 edisi yang telah diterbitkan oleh JRKI yaitu 2 edisi pada 2015 dan 1 edisi pada 2016. JRKI saat ini juga tengah bersiap dalam menerbitkan edisi selanjutnya pada 2017. Para peneliti di Indonesia yang tertarik untuk mempublikasikan hasil karya ilmiahnya dapat mengirimkan paper/tulisaannya ke redaksi JRKI melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dengan subjek : JRKI2017_Nama Penulis Pertama_No telepon. Peneliti mengirimkan paper yang telah disusun sesuai dengan layout penulisan yang ditetapkan oleh JRKI. Peneliti juga harus menyertakan biodata lengkapnya dalam email yang dikirim. Informasi selengkapnya Klik Disini

Liputan6.com, Medan - Ancaman bencana akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya curah hujan. Puncak hujan diperkirakan Januari 2018 mendatang, sehingga bencana banjir, longsor, dan puting beliung akan juga meningkat. Hal ini di luar dari bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung api yang dapat terjadi kapan saja.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, data sementara kejadian bencana selama 2017, yaitu mulai 1 Januari hingga 20 November, terdapat 2.057 bencana.

Jenis dan jumlah kejadian bencana ini terdiri dari banjir (689), puting beliung (618), tanah longsor (545), kebakaran hutan dan lahan (96), banjir dan tanah longsor (63), kekeringan (19), gempa bumi (18), gelombang pasang/abrasi (7), dan letusan gunung api (2).

"Dampak bencana dari 2.057 kejadian adalah 282 orang meninggal, 864 orang luka-luka dan 3.209.513 orang mengungsi dan menderita," ucap Sutopo, Senin, 20 November 2017.

Ia menjelaskan, kerusakan bangunan meliputi 24.282 rumah rusak (4.594 rusak berat, 4.164 rusak sedang, dan 15.524 rusak ringan) dan 313.901 rumah terendam. Kerusakan juga mencakup sebanyak 1.611 unit fasilitas publik, yakni 974 unit fasilitas pendidikan, 546 unit fasilitas peribadatan, dan 91 fasilitas kesehatan.

Menurut Sutopo, dampak ekonomi akibat bencana tentu cukup besar, karena telah menyebabkan penderitaan masyarakat. Misalnya, dampak kerugian ekonomi peningkatan status Awas Gunung Agung di Bali, mencapai lebih dari Rp 2 triliun. "Jumlah total kerugian dan kerusakan ekonomi akibat bencana belum dilakukan perhitungan," sebutnya.

Jakarta - Banjir bandang menerjang Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Akibatnya, korban jiwa berjatuhan.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, penyebab banjir bandang ialah hujan deras yang kemudian membuat dua embung di bagian bawah Bendungan Pandandure meluap. Selain itu, buruknya drainase dan kerusakan ekosistem sungai menambah faktor pemicu banjir bandang.

"Banjir bandang menerjang permukiman dan lahan pertanian di daerah Lombok Timur. Banjir bandang menerjang 15 desa di 4 kecamatan di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Sabtu (18/11) pukul 17.30 WITa," ujar Sutopo dalam keterangannya, Minggu (19/11/2017).

Sutopo menerangkan, dua orang meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Selain korban jiwa, banjir bandang juga menghancurkan rumah-rumah yang terdampak.

"Banjir bandang menyebabkan 2 orang meninggal dunia, 367 rumah rusak yang meliputi 125 rumah rusak berat, 223 rumah rusak sedang, 19 rumah rusak ringan, 14 jembatan rusak, dan 1 masjid rusak," tutur dia.

"Banjir juga menyebabkan 643 KK atau lebih dari 2.280 jiwa terdampak langsung dari banjir bandang. Dua korban meninggal dunia adalah Wasila Cantika (9) akibat tertimpa bangunan roboh dan Rozi Gozali (16) akibat hanyut terbawa banjir. Kedua korban meninggal telah ditemukan oleh petugas SAR," imbuhnya.

Diterangkan Sutopo, ada empat kecamatan di Kabupaten Lombok Timur, yakni Kecamatan Keruak, Kecamatan Jerowaru, Kecamatan Sakra dan Kecamatan Sakra Barat yang terdampak banjir bandang. Daerah yang paling parah terdampak banjir ialah Kecamatan Seruak yang meliputi 10 desa, yaitu Desa Setungkeplingsar, Selebung Ketangge, Ketapang Raya, Ketangge Jeraeng, Batu Putik, Sepit, Senyiur, Mendana Raya, Batu Rampes, dan Bintang Oros. 

Sutopo melanjutkan, dampak banjir bandang di Desa Sepit Kecamatan Seruak mengakibatkan 15 rumah rusak berat, 65 rumah rusak sedang, 15 rumah rusak ringan, dan 4 jembatan rusak. Sedangkan di Desa Senyiur, banjir bandang merusak 47 rumah rusak berat, 25 rumah rusak sedang, dan 2 jembatan rusak.

"Area yang terdampak banjir bandang cukup luas dan menyebar. Luapan air dan lumpur menggenangi akses jalan. Sebagian banjir bandang sudah surut. Hujan masih sering turun di lokasi banjir," terang Sutopo.

Beberapa warga di desa-desa yang terkena banjir ada yang mengungsi ke rumah tetangga mereka yang mempunyai dua lantai. Beberapa warga ada yang dievakuasi ke Gedung Serba Guna, seperti di Kecamatan Keruak. Selain itu, Sutopo menyebut beberapa akses jalan yang menghubungkan satu desa ke desa lain ditutup lantaran genangan air. Beberapa jembatan di desa di Lombok Timur terkikis sehingga tak dapat dilalui.

"Kondisi listrik padam dan jalan belum bisa dilalui sehingga menyulitkan untuk melakukan pendataan secara maksimal," sebut Sutopo.

BPBD Lombok Timur bersama Polres Lotim, Brimob Sub Den B, Kodim 1615, Satpol PP, SAR, dan relawan, sebut Sutopo, telah mengevakuasi warga beserta hartanya ke tempat yang lebih aman. Bantuan didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak banjir. 

"Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur telah berada di lokasi banjir memimpin penanganan darurat. Posko tanggap darurat berada di Kantor Camat Keruak. Bupati Lotim menunjuk Kepala BPBD sebagai komandan tanggap darurat. Masa tanggap darurat ditetapkan selama 7 hari, yaitu dari tanggal 18 November 2017 hingga 24 November 2017," jelas dia.

"Kebutuhan mendesak yang diperlukan saat ini adalah permakanan, air bersih, selimut,tenda dan terpal," imbuh Sutopo.

Lebih lanjut, Sutopo menyebut banjir juga terjadi di puluhan desa di Kecamatan Janapria dan Kecamatan Praya Timur di Kabupaten Lombok Tengah NTB pada Sabtu (18/11) pukul 20.30 WIB. Hujan lebat yang berlangsung sejak Sabtu sore menyebabkan bendungan Melat di Desa Janapria, bendungan Seputaran, embung Jongkok di Desa Bekele, Kali Kerepas Desa Bekele meluap bersamaan sehingga merendam permukiman dan persawahan. 

"Sebanyak 1.141 KK terdampak langsung banjir di Kecamatan Praya Timur," pungkasnya.

Jakarta, CNN Indonesia -- Hasil Survei Nielsen menyebut, pengeluaran masyarakat kelompok menengah ke atas turun pada tahun ini dibandingkan tahun lalu. Penurunan tersebut antara lain disebabnya mulai banyaknya kelompok masyarakat tersebut yang memanfaatkan fasilitas BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan.

Berdasarkan survei tersebut, pengeluaran kelompok masyarakat menengah untuk biaya kesehatan tahun ini turun 13 persen dibandingkan tahun lalu (year on year/yoy). Sedangkan pengeluaran kelompok atas untuk kesehatan turun 9 persen (yoy).

Padahal, pada tahun lalu, pertumbuhan pengeluaran pada kelompok masyarakat memengah dan atas masing-masing mencapai 95 persen (yoy) dan 84 persen (yoy).

Sementara itu, kelompok menengah bawah masih mengalami peningkatan pengeluaran untuk kesehatan sebesar 4 persen. Namun, angka ini jauh lebih rendah dibanding tahun lalu yang meningkat sebesar 71 persen.

"Pengeluaran untuk kesehatan turun, karena banyak yang mengandalkan BPJS Kesehatan," ujar Managing Director Nielsen Agus Nurudin kepada CNNIndonesia.com di Jakarta, baru-baru ini.

Agus menjelaskan, belanja masyarakat untuk produk asuransi juga turun di seluruh kelompok masyarakat. Pengeluaran kelompok menengah dan atas untuk asuransi turun masing-masing sebesar 3 persen (yoy), sedangkan pada kelompok bawah turun 2 persen (yoy).

"Sekarang asuransi minus bisnisnya karena memang iuran BPJS Kesehatan cukup rendah," ungkap dia.

Di sisi lain, BPJS Kesehatan sebelumnya memproyeksi defisit anggaran lembaga tersebut tahun ini bisa mencapai Rp9 triliun. Defisit tersebut lantaran ada selisih antara iuran yang didapat dengan biaya manfaat yang harus dikeluarkan perusahaan.

Namun, Kementerian Keuangan memproyeksi bahwa defisit BPJS Kesehatan hanya pada kisaran Rp3,6 triliun sampai Rp4 triliun sesuai dengan asumsi yang telah dimasukkan ke dalam APBN Perubahan 2017. (agi)