Blog

Aktivitas Gunung Agung Menurun, Zona Kawasan Rawan Bencana Dipersempit

TRIBUNNEWS.COM, AMLAPURA - Kabid Mitigasi Gunung Berapi PVMBG, Gede Suantika, menjelaskan Kawasan Rawan Bencana (KRB) dipersempit lantaran aktivitas vulkanik Gunung Agung mengalami penurunan.

Baik dari sisi kegempaan (seismograf), deformasi, maupun pertumbuhn lava di dalam gunung.

Aliran lava yang naik ke permukaan melambat.

Volume lava di dalam kawah masih sekitar 20 juta meter kubik, atau sepertiga dari kapasitas kawah yang mecapai 60 juta meter kubik.

Laju pertumbuhan lava rendah.

Kecil kemungkinan akan penuhi kawah dalam waktu singkat.

Perlu waktu hingga beberapa tahun untuk memenuhinya.

Dari jumlah kegempaan juga mengalami penurunan.

Tapi, seismograf masih merekam ada kegempaan yang rendah dan tinggi. Ini mengindikasikan masih ada aliran magma dari kedalaman hingga ke permukaan.

Energi gempa, akuinya, belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Data deformasi dalam beberapa hari terakhir menunjukkan trend stagnan.

Hal ini menandakan belum ada peningkatan sumber tekanan yang signifikan.

"PVMBG persempit radius KRB sesuai hasil rapat evaluasi di Jakarta. Dengan melihat hasil seismograf serta deformasi," kata Suantika.

Dari hasil evaluasi tersebut, kata Suantika, diperkirakan potensi bahaya melanda sekitar area di dalam radias 6 kilometer dari kawah Gunung Agung.

Sedangkan daerah di luar 6 kilometer dinyatakan aman.

Lontaran batu pijar, pasir, krikil, dan hujan abu hanya melanda daerah di radius 6 kilometer.

Skala erupsi saat ini, untuk potensi bahaya awan panas kemungkinan masih relatif kecil.

Pertumbuhan lava lambat untuk penuhi kawah.

Untuk mendobrak kubah lava menjadi awan panas diperlukan pembangunan tekanan yang besar.

Sedangkan pembangunan tekanan hingga kemarin belum naik.

Mengingat Gunung Agung masih berstatus Awas, PVMBG mengimbau masyarakat tetap siaga.

Dengan demikian, jika terjadi perubahan kondisi yang cepat masyarakat telah mengantisipasinya.

Daerah Rawan Bencana Butuh Standardisasi Kualitas Bangunan

PARIGI, (PR).- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengunjungi lokasi terdampak gempa bumi di Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Rabu, 20 Desember 2017. Dalam kunjungannya, ia meminta masyarakat agar memperhatikan kualitas ketika hendak membangun rumah.

Aher menilai perlu adanya standardisasi kualitas rumah. Dengan begitu maka bisa mengurangi risiko ambruk saat diguncang gempa.

"Kami harus sadarkan masyarakat hidup di wilayah rawan bencana, Pangandaran, Tasik, Sukabumi, Ciamis, Garut. Oleh karena itu, segala langkah kehidupan harus menyesesuaikan, termasuk pembangunannya, harus standar, semennya jangan kurang, apalagi rumah tembok harus pakai tulang besi," kata Aher kepada awak media, Rabu, 20 Desember 2017.

Ia menyayangkan fondasi rumah terdampak gempa tidak standar. Akibatnya, kerusakan rumah hingga ambruk pun tak bisa dihindari.

Ia menyarankan agar pembangunan rumah atau gedung sepatutnya dikoordinasikan dengan pemerintah setempat.

"Tulangnya (fondasi) kecil, semen tidak standar, kami ingin bimbing masyarakat koordinasi kalau bangun (gedung atau rumah) dengan pemerintah. Pemerintah sekarang terbuka, jangan dikira bayar mahal, kalau pun bayar paling sesuai tarif retribusi. Pemerintah juga sebaiknya rajin bimbingan ke masyarakat," ujarnya.

Aher juga mengatakan, bahwa Jawa Barat seperti di Pangandaran memiliki potensi bencana yang besar, sehingga penanganan dini seperti pemasangan early warning system (EWS) juga sangat penting, sehingga ketika ada bencana, warga sudah bisa melakukan evakuasi untuk menyelamatkan diri lebih awal.

"Juga pentingnya Therapy Healing pascabencana terhadap warga," ujarnya.

Dalam kunjungannya ke Pangandaran Aher juga menyerahkan bantuan kepada korban bencana gempa kepada Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata. Sedangkan untuk perbaikan mesjid, kata Aher, 100 juta dari provinsi, 100 juta dari pemda dan 50 juta dari Bank BJB.

Hingga kini pemerintah daerah masih terus melakukan verifikasi kerusakan rumah warga akibat gempa oleh 31 tim yang tetsebar di seluruh wilayah Kab Pangandaran. (Agus Kusnadi/KP)***

Usai Gempa, Kabupaten Ciamis Masuki Masa Tanggap Darurat 7 Hari

CIAMIS, (PR).- Pemerintah Kabupaten Ciamis menetapkan masa tanggap darurat selama tujuh hari, pasca gempa bumi tektonik 6,9 skala Richter yang terjadi pada hari Jumat 15 Desember 2017 tengah malam.

Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten Ciamis masih terus melakukan pendataan kerusakan, permukiman maupun infrastruktur lain.

Berdasar verifikasi terakhir dari 27 kecamatan yang ada di tatar galuh Ciamis, tercatat ada 22 kecamatan yang terdampak gempa. Tercatat 759 rumah rusak akibat kerasnya guncangan gempa, terdiri 117 unit rumah rusak berat, 317 rusak sedang, dan 305 rumah rusak ringan.

Selain itu masih terdapat 344 rumah lainnya yang masuk dalam daftar kerusakan bencana alam. Akan tetapi, rumah rusak tersebut belum terverivikasi, sehingga belum dapat ditentukan tingkat kerusakannya. Hal itu terjadi karena keterbatasan personel.

"Kami menetapkan masa tanggap darurat selama seminggu. Hal itu diperlukan untuk memudahkan penanganan darurat dan kemudahan akses menggunakan potensi sumber daya yang ada," tutur Bupati Ciamis Iing Syam Arifin usai meninjau korban bencana, Minggu 17 Desember 2017.

Lebih lanjut Iing Syam Arifin meminta agar seluruh petugas terkait melakukan pendataan secara detail. Hal itu selain untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan pendataan, sekaligus mempermudah petugas dalam mengambil langkah berikut. Selain rumah, pendataan juga dilakusanakan terhadap infrastruktur lainnya.

"Pendataan harus valid, sehingga memermudah dalam melakukan penanganan berikut. Memang sekarang juga masih ada data kerusakan rumah, akan tetapi masih perlu validasi. Selain itu juga ada sekolah dan bangunan lain yang juga harus didata," katanya.

Hingga Minggu 17 Desember 2017 warga masih sibuk gotong royong menyingkirkan puing rumah dan bangunan lain yang hancur akibat gempa. Kegiatan tersebut juga melibatkan Tim SAR, Tagana, Kepolisian Resor Ciamis dan Resor Kota Banjar serta Kodim 0613.

BPBD Ciamis juga membuka dapur umum. Selain itu Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis bersama dengan isntasi terkait lainnya juga membuka posko kesehatan untuk membantu korban bencana. Tidak sedikit warga korban yang berobat ke posko kesehatan.

Perhatian khusus di Jawa Barat

Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Willem Rampangilei, mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo menaruh perhatian khusus terhadap korban dan gempa yang terjadi diwilayah Jawa Barat. Presiden memerintahkan agar korban gempa yang terdampak gempa tidak terlampau lama dalam situasi darurat.

“Kondisi rumah yang rusak segera di bangun kembali dengan cara di data dulu, diverifikasi lalu di SK kan oleh Bupati. Selanjutnya dikirimkan ke pemerintah pusat dalam hal ini BNPB. Data tersebut merupakan dasar untuk pemerintah menyalurkan bantuan, dana stimulant. Sehingga dapat lebih cepat kembali membangun rumahnya," tutur Kepala BNPB,Willem Rampangilei.

Dia mengemukakan hal itu usai menggelar rapat koordinasi peanggylangan bencana yang di gelar di Pendopo Kabupaten Ciamis, Minggu 17 Desember 2017.

Pertemuan tersebut diikuti Bupati Ciamis Iing Syam Arifin, Kasdim 0613/Ciamis Junaedi, Sekda Ciamis Asep Surdaman. Kemudian Kepala Pelaksana BPBD Jabar Diki Syahromi, Kepala Pelaksana BPBD Ciamis Dicky Erwin Juliady dan lainnya.

"Kami juga menyampaikan terimakasih atas langkah cepat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menangani korban gempa, dalam masa tanggap darurat ini," katanya.

Lebih lanjut Kepala BNPB Willem Rampangilei, mengungkapkan dampak gempa terparah tidak hanya di Ciamis, akan tetapi juga Tasikmalaya dan Pangandaran. Sedangkan daerah lain tidak separah yang terjadi ditiga wilayah tersebut.***

Jokowi Pastikan Penanggulangan Bencana Tertangani Dengan Baik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam kunjungan kerjanya hari ini, Presiden Joko Widodo meninjau dampak kerusakan yang terjadi akibat banjir dan tanah longsor di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tak ketinggalan, pihaknya juga memastikan korban bencana tersebut mendapatkan penanganan yang baik.

"Kita mau lihat lapangan, terutama yang terkait dengan korban serta infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang rusak-rusak," ujarnya di jembatan penyeberangan orang Dukuh Bonjing, Dusun Gelaran, Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, pada Sabtu (9/12/2017).

Saat peninjauan, Presiden Jokowi juga mencari tahu seberapa banyak anggaran yang harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dan pusat untuk melakukan pemulihan fasilitas-fasilitas yang rusak karena bencana.

"Sebagai contoh ini adalah jembatan kecil, tapi karena darurat dan Kabupaten tidak punya dana untuk ini jadi akan dikerjakan oleh BNPB atau Kementerian PU," ucapnya.

Presiden Jokowi memberikan target untuk perbaikan jembatan tersebut harus dapat diselesaikan paling lambat tiga bulan ke depan.

Adapun terkait dengan penanganan bagi para korban, Kepala Negara memastikan bahwa pelayanan dasar dan kesehatan sudah dapat diberikan secara baik. Yang paling penting, ia menginginkan kegiatan belajar-mengajar anak-anak sekolah tidak terganggu.

"Yang kehilangan tempat tinggal saya juga perintahkan kepada Kepala BNPB harus segera dikerjakan. Sekolah yang rusak juga saya perintahkan Januari sudah harus mulai dikerjakan," ujarnya.

Untuk diketahui, banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Gunung Kidul beberapa hari terakhir mengakibatkan sejumlah jembatan dan fasilitas publik lainnya rusak. Kerusakan tersebut mengakibatkan ratusan warga terisolasi dan harus memutar sepanjang puluhan kilometer untuk mencapai daerah lain.

Presiden pun menugaskan jajarannya untuk segera menangani hal itu. Tak terbatas pada Kabupaten Gunung Kidul saja, tapi juga daerah sekitarnya yang terkena bencana karena adanya cuaca ekstrem dan banjir bandang yang melanda.

"Tidak hanya di Gunung Kidul, di Pacitan dan Wonogiri juga. Kita bagi yang mana (anggaran) yang di daerah, provinsi, dan mana yang di pusat," ujarnya.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan ini antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kepala BNPB Willem Rampangilei dan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Kebakaran di California Selatan Meluas karena Hembusan Angin

TEMPO.CO, California -- Kebakaran meluas di kawasan California selatan dan telah memasuki hari ketiga pada Rabu, 6 Desember 2017, waktu setempat.

Seperti dilansir CNN, terjadi kebakaran baru di dekat daerah elit Bel Air dan jalan Interstate 405, yang bisa menyebabkan lebih banyak kerusakan setelah api membakar sekitar 65 ribu atau sekitar 26,300 hektar.

"Kebakaran ini menghanguskan sejumlah bangunan dan memaksa puluhan ribu orang untuk evakuasi," begitu dilansir media CNN, Rabu, 6 Desember 2017.

Api membakar kawasan kering di sepanjang kawasan utara dan barat Los Angeles. Daerah yang paling parah terbakar adalah Ventura County.
Hembusan angin kencang Santa Ana disebut sebagai penyebab menyebarkan api dengan cepat. Daerah baru yang terkena sebaran api pada Rabu pagi waktu setempat adalah kawasan seluas 50 acre atau sekitar 15 hektar di dekat jalan Interstate-405. Daerah ini berdekatan dengan gedung seni Getty Center, Bel Air dan UCLA.

CNN melaporkan hembusan angin akan berkurang pada siang namun diperkirakan bakal menguat pada malam hari hingga Kamis keesokan harinya hingga kecepatan sekitar 50 mile per jam sehingga api bisa semakin menyebar.

Petugas meminta warga untuk mengurangi aktivitas di luar rumah untuk menghindari asap, yang bisa mengganggu pernapasan. Peringatan diberikan kepada warga di daerah padat penduduk San Fernando Valley dan kawasan utara Los Angeles.

Menurut data terbaru, kawasan yang paling rusak akibat sebaran api ini adalah Thomas Fire di Ventura County, yang hangus mencapai sekitar 50 ribu acre atau sekitar 20 ribu hektar. Kebakaran ini dimulai di daerah pedesaan dan menyebar ke kota di California selatan. Ini menyebabkan sekitar 150 gedung rusak.