Selain itu, BNPB diminta mengoptimalisasikan pemanfaatan dan pemeliharaan peralatan Early Warning System dalam rangka mengurangi resiko bencana.

Itulah salah satu kesimpulan Raker Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi Ali Taher Parasong dengan Kepala BNPB Willem Rampangilei di gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Senin (16/4) lalu.

Dalam rapat ini, anggota Komisi VIII Itet Tridjajati Sumarijanto menyinggung kasus longsor di Brebes, Jawa Tengah. Melihat bencana itu, betapa pentingnya sosialisasi daerah rawan bencana.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah menginformasikan akan terjadi intensitas curah hujan yang sangat tinggi, sementara daerah tersebut rawan bencana longsor.

"Apa yang dilakukan BNPB terutama sosialisasi kepada aparat terkait dan masyarakat? Sungguh sangat memprihatinkan daerah yang selama ini dianggap aman, namun terjadi bencana longsor hingga mengakibatkan korban meninggal sampai 14 orang," jelas Itet.

Dalam kaitan ini pula, Komisi VIII meminta BNPB untuk meningkatkan pelatihan penanggulangan bencana, terutama di daerah-daerah rawan bencana. Selain itu, meningkatkan mitigasi bencana dan simulasi teknis penyelamatan saat terjadi bencana kepada masyarakat.

Ali Taher yang membacakan kesimpulan juga mendesak BNPB untuk menyusun langkah-langkah strategis menghadapi berbagai ancaman bencana tahun 2018 yang berpotensi akan terjadi, yang belum diprediksi dan yang rutin terjadi.

"Karena itu, alokasi anggaran bencana perlu ditingkatkan. Khususnya untuk program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat yang terkait dengan penanggulangan bencana," imbuh Ali Taher. [wid/***]

MANADOPOSTONLINE.COM—Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe diminta mewaspadai cuaca buruk akibat intensitas curah hujan tinggi. Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rivo Pudihang mengatakan, masyarakat di daerah rawan bencana harus meningkatkan kewaspadaan.

"Mereka yang bermukim di lereng gunung dan dekat aliran sungai siaga, memperhatikan perubahan alam. Jika curah hujan lebat dan berpotensi menimbulkan banjir dan tanah longsor, siap-siap mengungsi," tandasnya. 

Lanjutnya, masyarakat diminta mencari tempat aman. Begitu juga yang tinggal di tepian pantai. "Khusus nelayan maupun pengguna transportasi laut antar pulau, kalau bisa menunda atau membatalkan perjalanan jika terjadi gelombang tinggi dan angin kencang," pintanya. 

Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Gaghana meminta, seluruh masyarakat Sangihe mewaspadai cuaca buruk. "Fenomena cuaca itu perlu diwaspadai untuk menghindari bencana yang mungkin terjadi," imbau Gaghana. Ditambahkannya, untuk mengurangi risiko bencana, BPBD Sangihe harus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. "BPBD juga wajib menyiagakan Tim Reaksi Cepat (TRC) sehingga ketika bencana terjadi langsung bisa terjun ke lokasi," tutupnya. 

Pantauan harian ini, Selasa (17/4) kemarin, hujan seharian melanda Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berdasarkan prakiraan cuaca yang berhasil dirangkum, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) membeber hujan berintensitas sedang hingga lebat disertai petir dengan kecepatan angin 6-15 knots dan tinggi gelombang 0,75-1,00 meter melanda Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara berdasarkan data yang didapat dari BPBD Sangihe, dari 15 ada 11 kecamatan rawan bencana (lihat grafis).(wan/gel)

jpnn.com, JAKARTA - Semua program penanggulangan bencana harus berbasis masyarakat. Selain itu, perlu meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mencegah korban atau mengurangi korban bencana.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei usai Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4).

Dalam kesempatan itu, Willem menjelaskan alasan program penanggulangan bencana harus berbasis masyarakat. Menurutnya, hasil penelitian menunjukkan 34 persen orang selamat dari bencana karena kapasitas individunya, 32 persen oleh keluarga, dan 28 persen oleh orang di sekitarnya. Sehingga kapasitas komunitas itu 95 persen ada di masyarakat.

“Oleh karena itu, apa pun yang kita lakukan harus berbasis kepada masyarakat,” katanya.

Untuk mencegah dampak bencana, BNPB melaksanakan langkah-langkah antisipatif yakni melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna membangun kesadaran dan pemahaman, serta membangun partisipasi.

Menurut Willem, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua bangsa Indonesia maka BNPB menetapkan Hari Kesiapsiagaan Bencana pada tanggal 26 April 2018. Sampai hari ini, kata Willem, sudah terdaftar sebanyak 20 juta orang yang akan ikut pada peringatan Hari Kesiapsiagaan.

“Jadi makin banyak orang ikut, maka akan terbangun kesadarannya dan kalau semakin banyak orang sadar maka makin banyak langkah antisipasi. Semuanya itu, demi kepentingan masing-masing yaitu selamat dari bencana,” katanya.

Untuk diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Komisi VIII DPR menggelar rapat kerja dengan agenda evaluasi kebencanaan tahun 2017, Senin (16/4). Rapat tersebut menyimpulkan bahwa frekuensi dan intensitas bencana tidak semakin menurun. Dampak terhadap bencana juga sangat merugikan, artinya tetap menimbulkan korban jiwa.

Data BNPB menunjukkan pada tahun 2017 korban bencana terdapat 377 orang meninggal dunia. Selain itu, 3,5 juta orang terdampak bencana. Dampak bencana juga menimbulkan kerugian ekonomi, dan kerusakan ratusan ribu rumah rusak, termasuk ribuan infrastruktur.

“Oleh karena itu, penanggulangan bencana harus dilakukan lebih efektif dan efisien. Caranya adalah Komisi VIII meminta agar program kegiatan ini diarahkan dan difokuskan untuk kepentingan masyarakat,” kata Willem.

Willem memperkirakan penanggulangan bencana ke depan tidak semakin ringan karena ditemukan potensi-potensi bencana yang baru. Misalnya, sekarang potensi gempa ditemukan ada tambahan menjadi 214, dari sebelumnya 95 tahun 2010. Hal ini belum terhitung masalah perubahan iklim.(fri/jpnn)

Bantul (ANTARA News) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengharapkan bangunan atau objek yang digunakan untuk fasilitas publik memiliki struktur atau petunjuk dalam memperkuat ketangguhan bencana.

"Ada tujuh objek ketangguhan yang harus kita tangguhkan, dan kita harapkan semua tujuh objek itu bisa kita jadikan objek ketangguhan kita," kata Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB Lilik Kuniawan usai menghadiri Seminar Sadar Bencana di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin.

Ia menyebutkan, tujuh objek ketangguhan itu adalah rumah, rumah sakit atau puskesmas, sekolah atau madrasah, pasar, tempat ibadah seperti masjid, gereja dan sebagainya, kantor dan sarana vital seperti bandara dan terminal.

"Seperti sekarang kita ada di Kantor Bupati Bantul ini, apabila mendapat informasi ada gempa bumi, bapak mau kemana, apa yang bapak lakukan, tanda-tanda jalur evakuasi apakah ada, itu salah satu contoh saja," katanya.

Lilik mengharapkan, semua objek bangunan tersebut punya petunjuk dalam melakukan evakuasi bencana sebagai jangka pendek dalam penanganan ketika terjadi bencana, agar korban jiwa dapat diminimalkan dan dicegah.

"Untuk jangka panjang tentu juga kita lakukan, misalnya dengan memperkuat struktur sekolah yang sudah mau roboh, karena sekolah di Bantul ini rawan terhadap gempa bumi misalnya, maka kita perkuat struktur untuk jangka panjangnya," katanya.

Ia juga mengatakan, dalam jangka pendek penanggulangan bencana dilakukan dengan melatih kesiapsiagaan masyarakat maupun orang-orang yang ada di sekitar objek bangunan itu, misalnya siswa atau guru di lingkungan sekolah.

"Pada 26 April merupakan Hari Kesiapsiagaan Nasional, jangan hanya pemerintah saja, namun kita melakukan simulasi bareng bareng, misalnya kalau ketika berada di pasar apa yang mereka lakukan," katanya.

Selain memperkuat tujuh objek tersebut untuk ketangguhan bencana, kata dia, pihaknya mengajak semua pihak mulai mengkampanyekan kesiapsiagaan bencana yang dimulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat serta orang-orang terdekat.

Menurut dia, perlunya mengkampanyekan kesiapsiagaan bencana dari diri sendiri karena berdasarkan hasil survei dari otoritas terkait, 95 persen keselamatan seseorang ketika terjadi sebuah bencana itu karena faktor dari diri sendiri.

"Jadi yang 95 persen tadi itu adalah hasil survei pascagempa bumi di Kobe Jepang 1995, tetapi itu relevan dengan yang ada di Indonesia, karena faktanya kita juga mirip dengan yang di Jepang itu," katanya.

Pewarta: H. Sidik
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2018