logo2

ugm-logo

Blog

Aceh Utara Darurat Banjir

Aceh Utara Darurat Banjir

LHOKSUKON - Meski banjir yang merendam sejumlah kecamatan di Aceh Utara sudah surut namun dampak yang ditimbulkan termasuk luar biasa sehingga Bupati Aceh Utara, H Muhammad Thaib harus menetapkan status darurat banjir untuk daerahnya.

Status darurat banjir Aceh Utara ditetapkan selama satu minggu mulai 17 hingga 23 November 2018. Keputusan Nomor 360/505/2018 Tanggal 17 November 2018 itu ditandatangani oleh Bupati Aceh Utara, H Muhammad Thaib.

Bupati Aceh Utara menetapkan status darurat banjir setelah enam kecamatan di wilayahnya terendam yaitu Samudera, Syamtalira Aron, Geureudong Pase, Meurah Mulia, Matangkuli, dan Sawang. Banjir luapan itu menyebabkan jebolnya tanggul Krueng Pase di Desa Mancang, Desa Tanjong Awe, Kecamatan Samudera, dan di Desa Kumbang, Kecamatan Syamtalira Aron.

“Banjir juga merendam persawahan di Kecamatan Samudera, Matangkuli, Syamtalira Aron, Meurah Mulia, dan Sawang,” ujar Bupati Aceh Utara, H Muhammad Thaib kepada Serambi, kemarin. Banjir kali ini juga merendam Jalan Nasional Banda Aceh-Medan di kawasan Kecamatan Samudera dan Syamtalira Aron.

“Banjir kemarin selain memacetkan aktivitas ekonomi masyarakat juga menghancurkan sejumlah rumah di Kecamatan Samudera dan Syamtalira Aron,” ujar Bupati Aceh Utara yang akrab disapa Cek Mad. terkait dengan kondisi itu, kata Cek Mad, perlu ditetapkan status darurat banjir di Aceh Utara, sehingga penanganan pascabencana akan lebih cepat.

Menurut Cek Mad, jika tidak ditetapkan darurat bencana, pemerintah tidak bisa segera menangani kerusakan infrastruktur dan ini akan sangat membahayakan bagi masyarakat. Misalnya, lanjut Cek Mad, penanganan tanggul yang jebol di Samudera dan Syamtalira Aron

menjadi prioritas karena lokasinya sangat dekat dengan rumah masyarakat. Jika banjir susulan terjadi, risikonya akan lebih besar.

“Kita sudah menyampaikan kondisi ini ke Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat untuk membantu Pemerintah Aceh Utara menangani persoalan pascabanjir. Kalau mengharapkan dana kita, tak mencukupi sementara penanganannya sangat mendesak,” ujar Cek Mad.

Ditambahkan, berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Lhokseumawe, curah hujan pada Desember tahun ini akan meningkat. “Jadi status ini bisa diperpanjang nantinya jika memang kondisi mengharuskan demikian. Kita berharap masyarakat selalu waspada,” pungkas Cek Mad.

Kalak BPBD Aceh Utara, Munawar menyebutkan, sebanyak 37 kepala keluarga di Desa Alue, Kecamatan Tanah Pasir, Aceh Utara hingga Selasa (20/11) siang masih mengungsi karena beberapa kawasan masih terendam.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Utara, Edi Anwar menyebutkan, pihaknya sudah menurunkan satu alat berat jenis beko untuk memperbaiki tanggul yang rusak di Desa Kumbang, Mancang, dan Tanjong Awe. “Tapi harus diselesaikan dulu di Desa Kumbang karena baru ada satu alat berat,” kata Edi Anwar.

Ditambahkan, untuk Aceh Utara ada tujuh titik tanggul sungai yang perlu diperbaiki, karena sebelumnya juga pernah jebol namun belum diperbaiki secara permamen. “Ini kita tangani dulu secara darurat. Untuk membangun permanen butuh dana besar dan butuh proses. Kita berharap meski penanganan darurat warga tidak khawatir lagi,” demikian Kadis PUPR Aceh Utara.(jaf)

sumber: http://aceh.tribunnews.com

Waspada Hujan Disertai Petir, Angin Kencang Hingga Potensi Banjir

BANGKA -- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Klas I Depati Amir Pangkalpinang, mengatakan diwilayah Bangka Belitung hujan lebat disertai petir, angin kencang hingga berpotensi banjir ada terjadi menuju akhir desember hingga pertengahan Februari.

Kepala Seksi Data dan Pusat Informasi BMKG Klas I Depati Amir Pangkalpinang, Kurniaji, kepada Bangkapos, Rabu (21/11/2018), membenarkan hal tersebut serta mengutarakan potensi banjir akan selalu ada di musim penghujan serta tiga tahun belakangan ini wilayah babel terjadi pada akhir hingga menjelang awal tahun.

Karena pada bulan-bulan yang sudah dijelaskan tersebut intensitas curah hujan mencapai lebih dari 300 mm per bulan," ungkap aji.

Selain itu, untuk angin puting beliung, potensi terjadinya memang lebih besar pada awal musim pancaroba yakni hujan ke kemarau atau kemarau ke hujan, yaitu dimulai dari dua minggu yg lalu hingga minggu ini.

"Tetapi ke depan, potensi puting beliung akan semakin kecil karena Babel sudah resmi memasuki musim penghujan," paparnya.

Aji menambahkan, hujan di wilayah babel akan selalu disertai petir karena pergerakan angin baratan atau Monsoon Barat Laut akan lebih kencang jika dibandingkan pergerakan angin timuran atau monsoon timur laut yg bertiup di musim Kemarau.

Klas I Depati Amir pun menghimbau untuk masyarakat selama musim penghujan tiba adalah :

  • Membersihkan daerah aliran sungai (DAS), selokan dari sedimen sampah yang bisa menyebabkan banjir.
  • Membersihkan lingkungan dari sampah, sebab selama musim penghujan sarang nyamuk akan semakin banyak serta bisa menyebabkan penyakit demam berdarah, Malaria, dan ssbagainya.
  • Hati-hati selama di perjalanan jika Musim penghujan tiba, karena kondisi jalanan licin dan menjauh dari tempat terbuka yang berpotensi adanya kilat serta petir.
  • Persiapkan segala atribut selama musim penghujan seperti Payung, Mantel, atau Jas Hujan.
  • Tetap perhatikan informasi dari BMKG terkait kondisi cuaca real time dan juga prediksi 2 - 3 hari depan agar selalu uptodate terhadap kondisi cuaca di sekitar.
  • Masyarakat perlu mewaspadai banjir, genangan, angin kencang, gelombang tinggi, pohon tumbang, mengingat peluang curah hujan meningkat pada puncak musim hujan.
  • Perubahan panas ke hujan atau sebaliknya akan sering berganti dengan cepat sehingga masyarakat perlu mewaspadai berbagai macam kondisi penyakit dan menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar.

Sistem Informasi Penataan Ruang untuk Pengurangan Resiko Bencana

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional  (BPN), melalui Direktorat Jenderal  (Ditjen) Tata Ruang,  menggelar acara sosialisasi dan dialog bertema

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional  (BPN), melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Tata Ruang, telah lama menyadari bahwa mitigasi bencana menjadi hal mutlak yang harus diperhatikan dalam penyusunan rencana tata ruang, karena letak geografis Indonesia yang berada dalam lingkaran ring of fire. Selain itu, penting untuk membuat masyarakat mengetahui isu penataan ruang guna mengurangi resiko bencana. Untuk mempermudahnya, maka diluncurkan aplikasi berbasis web.
 
Pendekatan digital tidak akan mungkin dilakukan tanpa adanya platform berbasis elektronik. Untuk optimalisasi informasi kepada masyarakat, Kementerian ATR/BPN telah memiliki aplikasi berbasis website untuk mempermudah masyarakat mengakses Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), untuk melihat rencana pemerintah daerah dalam membangun.
 
Memetakan tantangan yang saat ini dihadapi oleh Kementerian ATR/BPN , dokumen-dokumen peraturan daerah (perda) masih memiliki aksesibilitas terbatas bagi masyarakat umum. Begitu pun bahasa-bahasa teknis, kurang dipahami oleh awam. Maka, kedua aplikasi ini hadir untuk menjawab tantangan itu.
 
Sistem informasi penataan ruang sangat penting terhadap upaya pengurangan resiko bencana. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN telah menyediakan sistem informasi penataan ruang yang di dalamnya memuat aspek mitigasi bencana. Dengan pendekatan digital ini, diharapkan ada feedback dari masyarakat sebagai bentuk perwujudan keterbukaan informasi.
 
Sebagai perwujudan pemanfaatan sistem informasi penataan ruang, Ditjen Tata Ruang membuat inovasi dalam bentuk sistem informasi penataan ruang, yaitu Sitarunas (Sistem Informasi Tata Ruang Nasional) dan GISTaru (Geographic Information System Tata Ruang).  Pada kanal aplikasi GISTaru, masyarakat dapat mengakses RTR Online (Rencana Tata Ruang Online). Sementara, aplikasi lainnya yang juga tengah dikembangkan adalah RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Interaktif.
 
Data yang ada pada kanal aplikasi GISTaru, dapat dimanfaatkan oleh kementerian dan lembaga lain untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing. Sistem ini juga sudah dimanfaatkan oleh OSS yang dikomandoi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sehingga dapat terhubung langsung dengan perizinan lokasi pembangunan.

Ditjen Tata Ruang memiliki terobosan-terobosan untuk mencari cara agar dokumen-dokumen perencanaan tata ruang dapat dipahami oleh masyarakat secara umum. Melalui Sitarunas, dokumen-dokumen tata ruang menjadi lebih mudah dipahami, sehingga masyarakat dapat lebih memperhatikan rencana tata ruang skala nasional. Harapannya, masyarakat dapat lebih mudah berinteraksi dengan perencana di Ditjen Tata Ruang.
 
Kementerian ATR/BPN menemukan bahwa pengurangan resiko bencana bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas substansi dan kontrol implementasi tata ruang. Harapannya, pada masa yang akan datang rencana tata ruang daerah akan memasukkan aspek mitigasi bencana dalam  peraturan zonasi dan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah. Utamanya, pada rencana struktur ruang harus mempertimbangkan Kawasan Rawan Bencana (KRB). Sebab, dalam struktur ruang tertera juga sistem jaringan transportasi, sumber daya air, dan lainnya.

Saat ini sedang disusun pedoman penyusunan RTR Kawasan Rawan Bencana (KRB). Jalur evalusi atau  mitigasi yang dimuat di dalam jaringan transportasi, sangat penting dalam penyusunan RTR KRB. Nantinya, untuk Kawasan Rawan Bencana yang potensinya tinggi akan dijadikan kawasan lindung.
 
Peran tata ruang dalam siklus bencana alam yang terjadi di Indonesia di antaranya berperan mencegah, mengatur ruang, dan penegakan tata ruang serta mitigasi bencana. Ditjen Tata Ruang akan terus mencari solusi dan inovasi dalam perencanaan tata ruang dalam pembangunan, baik skala nasional maupun detail, untuk memasukkan aspek kebencanaan dalam penyusunan rencana tata ruang. (*)

sumber: tempo

Kementerian Sosial Bangun Kampung Siaga Bencana di Kota Mataram

Kementerian Sosial Bangun Kampung Siaga Bencana di Kota Mataram.

MATARAM - Suasana halaman kantor Wali Kota Mataram,mendadak riuh. Bunyi sirine meraung-raung, tanda bahaya gempa bumi.

Ratusan warga kota berlarian menuju ruang terbuka.

Para wanita dan anak kecil, tampak dievakuasi menuju shelter.

Sementara petugas Tagana juga mengusung korban terluka dan membagikan konsumsi bagi para pengungsi.

Pemandangan yang jadi tontonan warga dan pegawai negeri di lingkungan walikota ini merupakan simulasi uji SOP penanggulangan bencana gempa bumi.

Simulasi dilakukan oleh Kampung Siaga Bencana (KSB) kota Mataram.

Kementerian Sosial memfasilitasi terbentuknya Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Lokasi ini merupakan KSB ke 635 di Indonesia dan KSB kedua yang dibentuk Kemensos di Kota Mataram, sebelumnya di kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat menjelaskan dipilihnya kota Mataram sebagai KSB karena kota ini termasuk daerah yang rawan bencana karena wilayah NTB masuk jalur cicin api yang rawan terjadi gempa bumi.

Baca: Beredar Isi Percakapan Asusila Kepsek SMAN 7 Mataram yang Menyeret Baiq Nuril

Data Pemkot Mataram mencatat akibat gempa bumi beberapa bulan lalu sebanyak 13.000 lebih rumah mengalami kerusakan dan 2.000 rusak berat di kota ini.

"Kenapa dipilih kota ini sebagai Kampung Siaga Bencana, karena daerah ini merupakan kawasan yang rawan terjadi gempa," tutur Harry Hikmat.

Pembentukan KSB ini ditujukan untuk mengurangi dampak bencana sekaligus sebagai bagian dari mitigasi bencana.

Dalam pendirian KSB, dikatakan Harry melibatkan semua pihak Pemda, TNI, Polri, BPBD dan seluruh pilar-pilar sosial termasuk pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) karena sebagian warga yang terdampak bencana adalah Keluarga Penerima Manfaat bantuan PKH.


sumber: tribunnews

Ada 21 Titik Rawan Bencana di Sumenep

Ada 21 Titik Rawan Bencana di Sumenep

SUMENEP - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep merilis, bahwa memasuki musim angin dan hujan saat ini, wilayah Kabupaten Sumenep terdeteksi ada 21 titik rawan bencana.

21 titik rawan bencana alam tersebut tersebar di beberapa kecamatan, yakni diantaranya dibkecamatan Kalianget, Pasongsongan dan Kecamatan Guluk-Guluk

Bentuk rawan bencana yang terdeteksi oleh BPPD Kabupaten Sumenep diantaranya untuk wilayah Kecamatan Kalianget berupa ancaman bahaya bencana angin puting beliung.

Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Pasongsongan dan Kecamatan Guluk-Guluk, ancaman bencana alam berupa tanah longsor.

"Daerah tersebut memang hampir setiap tahun terjadi bencana angin puting beliung dan bencana tanah longsor. Sehingga tahun ini pun kasus serupa mengancam wilayah tersebut," papar Kabid Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, Syaiful Arifin, Senin (22/11/2018).

Dikatakan, khusus untuk wilayah Kecamatan Kalianget yang seringkali terjadi di sedikitnya tiga desa, yakni Desa Pinggir Papas, Desa Karang Anyar dan Desa Kalianget Barat. Daerah ini merupakan dataran rendah yang berdekatan langsung dengan pantai perairan Kalianget, sehingga laju angin laut dan angin barat banyak bertumpu dan bertemu di desa ini.

"Sedangkan di Kecamatan Pasongsongan biasa terjadi di Desa Campaka, Montorna dan Desa Prancak. sedang di Kecamatan Guluk- Guluk, biasanya longsor terjadi biasanya kerapkali terjadi di Desa Batu Ampar, Di Desa Bragung, Desa Penanggungan, Desa Payudan Daleman. Karena di daerah tersebut dataran tinggi, tetapi tanahnya lembek dan tidak berbatu," jelas Syaiful kepada TribunJatim.com.

Selain dari bahaya mencana tersebut diatas, ada beberapa bencana insiden yang kerapkali terjadi di Sumenep. Seperti banjir bandang yang bisanya melanda wilayah Kecamatan Kota Sumenep, Kecamatan Seronggi, dan Kecamatan Lenteng.

"Untuk banjir di Kota Sumenep, biasanya terjadi di sepanjang Kali Marengan. Di wilayah Kecamatan Seronggi biasanya banjir bandang terjadi di Desa Nambakor, akibat luapan sungai Nambakor, dan di Kecamatan Lenteng biasanya banjir terjadi di Desa Meddelan dan Desa Sendir," lanjutnya kepada TribunJatim.com.

Karena itu, pihak BPPD sudah menyiagapan beberapa upaya penanggulangan dan proses upaya penyelamatan dan evakuasi warga jika bencana tersebut terjadi.

Sekaligus melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat sekitar agar bisa bersiap terhadap datangnya bencana dan bagaimana upaya-upaya penyelamatan bila hal tersebut benar-benar terjadi.

'Berbagai simulasi bagaimana penanggulangan bencana, kemana harus menyelamatkan diri serta bertahan terhadap bencana yang melanda daerahnya. Ini antisipasi saja, tetapi semoga bencana tersebut tidak terjadi," pungkasnya.

Catatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ( BMKG ) rawan bencana biasanya terjadi pada awal Desember, Februari dan Maret mendatang. Karena pada saat itu angin dan curah hujan relatif tinggi sehingga kemungkinan bencana baik puting beliung ataupun longsor bisa terjadi dan melanda masyarakat Sumenep.(riv/TribunJatim.com)


sumber: TRIBUNJATIM.COM