KEMENKO PMK — Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, menegaskan pentingnya penguatan koordinasi dan sinergi antar-klaster dalam penanggulangan bencana. Hal ini disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan Klaster Penanggulangan Bencana yang berlangsung di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

“Rapat ini menegaskan kembali bahwa standar minimum layanan dasar, seperti kesehatan, logistik, pendidikan, perlindungan, pencarian dan pertolongan, serta pemulihan, harus terpenuhi secara cepat, tepat, dan terintegrasi. Kita tidak bisa bekerja sektoral, tetapi harus benar-benar bergerak bersama dengan orkestrasi yang jelas,” ujar Lilik.

Ia menambahkan, dampak bencana terhadap layanan publik, khususnya pendidikan, sangat besar dan menuntut adanya respons multipihak yang lebih sistematis. Peran pemerintah daerah menjadi kunci dalam penanganan darurat, dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, TNI/Polri, mitra pembangunan, dunia usaha, dan masyarakat.

Dalam rapat tersebut juga dibahas perlunya peninjauan ulang SK Kepala BNPB Nomor 308 Tahun 2024. Menurut Lilik, regulasi tersebut tidak cukup hanya menunjuk personel koordinator, tetapi perlu mengatur tata kelola klaster secara lebih komprehensif melalui aturan yang jelas dan mengikat.

“Perlu ada kesepakatan bersama apakah pengaturan tata kelola klaster ini akan dituangkan dalam bentuk Peraturan BNPB atau diangkat lebih tinggi menjadi Permenko, agar koordinasi lintas kementerian/lembaga benar-benar efektif dan sinergi multipihak berjalan lebih kuat,” tegasnya.

Sejumlah langkah tindak lanjut disepakati dalam rapat, antara lain penyelenggaraan pertemuan berkala antar-klaster untuk membahas perkembangan, evaluasi, serta penguatan peran multipihak. Komitmen berbagi pakai sumber daya, termasuk Dana Siap Pakai (DSP) dan sumber daya manusia, juga akan dioptimalkan untuk memperkuat kapasitas setiap klaster.

Rapat turut menggarisbawahi pentingnya pembangunan Dashboard Klaster Penanggulangan Bencana yang dapat diakses lintas sektor. Dashboard ini diharapkan menjadi acuan bersama dalam pengambilan keputusan, pemantauan, serta evaluasi penanggulangan bencana secara real time.

Selain itu, penguatan kapasitas daerah melalui pelatihan, fasilitasi, dan pemenuhan sarana prasarana akan menjadi prioritas agar daerah mampu lebih mandiri dalam penanganan darurat.

“Kalau kapasitas daerah kuat, maka penanganan di lapangan akan lebih cepat dan efisien,” kata Lilik.

Ia juga menekankan bahwa kolaborasi multipihak akan terus diperluas, melibatkan pemerintah, mitra internasional, dunia usaha, filantropi, hingga masyarakat. Prinsip gotong royong, menurut Lilik, harus menjadi dasar dalam membangun ketangguhan nasional menghadapi bencana.

Turut hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari BNPB, Basarnas, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Dasar, dan Menengah, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Melbourne (ANTARA) - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dahsyat meningkat secara global, dengan 43 persen dari bencana-bencana terburuk tercatat hanya dalam 10 tahun terakhir, seiring perubahan iklim membuat musim kebakaran menjadi lebih panas, lebih kering, dan lebih panjang, menurut sebuah studi yang dipimpin oleh Australia.

Studi tersebut menganalisis data bencana global selama 44 tahun dan menemukan bahwa bencana ekonomi meningkat lebih dari empat kali lipat, sementara bencana fatal yang menyebabkan 10 atau lebih kematian meningkat tiga kali lipat sejak 1980, dengan peningkatan yang sangat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut disampaikan dalam pernyataan yang dirilis pada Jumat (3/10) oleh Universitas Tasmania, Australia, yang memimpin studi ini.

Level kerusakan mencapai puncaknya pada 2018, dengan total nilai mencapai 28,3 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp16.612) secara global, lima kali lipat dari rata-rata selama 44 tahun, dan separuh dari semua peristiwa kebakaran dahsyat yang menimbulkan kerugian lebih dari 43 miliar dolar AS sejak 1980 terjadi dalam 10 tahun terakhir, papar studi yang diterbitkan dalam jurnal Science itu.

"Ini bukan hanya kebakaran yang lebih besar, ini adalah kebakaran yang terjadi di bawah kondisi cuaca yang semakin ekstrem sehingga membuatnya tidak dapat dihentikan," kata Calum Cunningham, seorang peneliti di Pusat Kebakaran Universitas Tasmania.

"Kita sedang menyaksikan perubahan mendasar dalam cara karhutla memengaruhi masyarakat," ujar Cunningham, penulis utama studi ini.

Para peneliti menemukan bahwa hutan tipe Mediterania di Eropa selatan, California, Australia selatan, dan Chile, serta hutan konifer beriklim sedang di Amerika Utara bagian barat, mengalami bencana karhutla dengan tingkat yang jauh melebihi luas wilayahnya.

Studi ini menunjukkan bahwa separuh dari semua bencana terjadi dalam kondisi cuaca ekstrem paling parah yang pernah tercatat, yang kini menjadi jauh lebih lazim terjadi, dengan cuaca yang meningkatkan potensi terjadinya kebakaran parah meningkat lebih dari dua kali lipat, kekeringan atmosfer meningkat 2,4 kali lipat, dan kekeringan parah meningkat 3,4 kali lipat sejak 1980.

Mengingat Australia merupakan pusat karhutla global, studi ini menyerukan strategi adaptasi komprehensif yang mendesak dengan menggabungkan penanganan kebakaran tradisional dengan pendekatan modern, termasuk pengurangan bahan bakar, peningkatan standar bangunan, dan perencanaan evakuasi.