Sesi 1 : Presentasi Rencana Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan di Daerah (Rencana Kontingensi/Dinkes Disaster Plan)
Dalam rangka Annual Scientific Meeting Dies Natalis Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, pada Selasa (19/4/2022) diadakan webinar “Peran Disaster Health Management Teams (DHMTS) dan Rencana Kontingensi untuk Mendukung Kebijakan Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan” secara daring yang dihadiri sekitar 170 peserta. Sesi pertama ini 4 Dinas Kesehatan yaitu Dinkes Provinsi Kalsel, Dinkes Kabupaten Lumajang, Dinkes Kabupaten Cilegon, dan Dinkes Kota Makassar memaparkan secara singkat terkait rencana penanggulangan bencana (Dinkes Disaster Plan/Rencana Kontingensi). Sesi pertama dipandu oleh Madelina Ariani, MPH., dan pembahasan oleh Adinkes, Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Praktisi, Peneliti dan Konsultan Pokja Bencana
“Sesi 1. Diskusi dan Pembahasan Hasil Presentase Renkon/Dinkes Disaster Plan”
Materi pertama disampaikan oleh Syahriani Nur, SKM, M. Kes selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan memiliki beberapa potensi bencana, antara lain banjir, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung, gelombang ekstrem, tanah longsor, kekeringan, pandemi, dan konflik sosial. Syahriani menyatakan pembuatan rencana kontingensi diperbarui setiap tahun terkait banjir dan karhutla. Pihaknya menyimpulkan, penyelenggaraan penanggulangan bencana dititikberatkan pada fase pra bencana yaitu pencegahan dan kesiapsiagaan, lalu upaya penanggulangan becana dilakukan bersama - sama oleh pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa. Selanjutnya Dinkes Kabupaten Lumajang diwakili oleh dr. Bayu Wibowo selaku Kepala Dinkes Kabupaten Lumajang. Bayu memaparkan tentang dinkes disaster plan dan pengalaman tanggap darurat Semeru. Kabupaten Lumajang memiliki potensi bencana juga, antara lain: gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, tanah longsor, abrasi dan kebakaran hutan. Pada saat pembuatan dan implementasi dinkes disaster plan, dinkes bekerja sama dengan BPBD.
Renkon Dinkes Kota Makassar disampaikan oleh drg. Adi N – Kepala Bidang Yankes. Andi menyebutkan profil dan konsep dinkes disaster plan kota Makassar. Potensi bencana yang sering terjadi adalah banjir. Banjir terjadi hampir di setiap Desember - Januari. Banjir menyebabkan banyak pengungsi dan hampir 2/3 wilayah Makassar terdampak. Kebakaran menjadi bencana terbanyak kedua di Makassar. Banjir merupakan prioritas masalah yang perlu diantisipasi dan ditangani. Pada paparan renkon dari Dinkes Kota Cilegon, disebutkan bahwa sudah pernah melakukan simulasi penanganan bencana dengan melibatkan lintas sektor seperti simulasi gempa bumi dan kegagalan teknologi.
Sesi pembahasan diisi oleh dr. Hj. Muhammad Subuh, MPPH (Ketua PP Adinkes), dr. Ina Agustina Isturini, M.K.M (PKK Kemenkes), Apt. Gde Yulian Yogadhita, M. Epid (Pokja Bencana FK-KMK UGM). Ina menyampaikan bahwa secara konsep keseluruhan, dinkes disaster plan sudah sesuai alur kebijakan yang ada. Ketahanan kesehatan adalah upaya menghadapi ancaman bencana yang lintas wilayah. Ke depannya mulai menguatkan ketahanan kesehatan yang bisa lintas wilayah. Gde menyampaikan cara bagaimana harus ada pendekatan ketahanan dan keamanan kesehatan dan semestinya sistem kesehatan tetap tahan, tangguh, dan aman jika terjadi abnormalitas saat krisis kesehatan. Dokumen yang ada tidak hanya tangguh tapi juga aman. Subuh menyampaikan untuk memfokuskan mengatasi krisis kesehatan akibat suatu bencana
Sesi-2 : Seminar Peran DHMTs dan Renkon Mendukung Kebijakan Transformasi Sistem Kesehatan
“Diskusi dan Pembahasan Peran DHMTs dan Rencana Kontingensi”
Sesi kedua dipandu oleh dr. Agung Widianto, SpB-KBD dan dibuka oleh Sutono, S.Kp, M.Sc, M.Kep. Sutono berpesan bahwa Pokja Bencana membantu untuk pre-event, durante event, dan post-event untuk membuat perencanaan yang bagus agar responnya lebih baik. Topik “Kebijakan Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan”, disampaikan oleh Pungkas Bajuri Ali, STP, PhD, selaku Direktur Kesehatan Gizi dan Masyarakat Bappenas. Pungkas menyampaikan arah kebijakan dan strategi reformasi Siskesnas dan dampak pandemi serta perubahan iklim. Iklim yang berubah secara global menyebabkan terjadinya peningkatan suhu yang konsisten di seluruh titik di Indonesia. Akibat dalam bidang kesehatan akan terasa secara tidak langsung, yaitu ketersediaan air yang menipis, produksi pertanian yang menurun, pembiakan vektor penyakit, dan bencana alam. Beban penyakit akibat bencana meningkat dalam 20 tahun terakhir. Adanya Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, strateginya yaitu dengan cara peningkatan pengendalian penyakit. Urgensi reformasi siskesnas karena Siskesnas belum mampu merespon permasalahan kronis pembangunan kesehatan, upaya pencegahan penyakit yang lemah, fasilitas kesehatan dan farmalkes tidak siap, kapasitas nakes terbatas, dan pemanfaatan pembiayaan kesehatan belum efisien. Tantangan dalam pelaksanaan reformasi sistem kesehatan nasional membutuhkan dukungan regulasi, sistem perencanaan dan penganggaran, pelibatan non pemerintah, dan desentralisasi.
Dr. dr. Eka Jusup Singka, M.Sc, Kapus Krisis Kemenkes, yang diwakilkan oleh dr. Ina, memaparkan “Peran Disaster Health Management Teams (DHMTs)”. Ina mengatakan pengelolaan krisis kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penanggulangan bencana secara umum dan terintegrasi dengan upaya kesehatan. Skema pengelolaan krisis dilakukan secara bertahap yaitu pra krisis, darurat krisis, dan pasca krisis. Pengorganisasian krisis kesehatan meliputi: Tim manajemen krisis kesehatan, pusat darurat krisis kesehatan, tim kegawatdaruratan medis, relawan kesehatan. Tim manajemen krisis kesehatan terdiri dari beberapa unsur dan memiliki tugas dari fase pra hingga pasca krisis, melakukan bersama-sama dengan pihak-pihak yang ada. Pada saat bencana, DHMT berperan sebagai pengendali HEOC.
dr. Bella Donna, M. Kes. menyampaikan Dinkes Disaster Plan/Rencana Kontingensi. Perlu adanya perencanaan oleh dinas kesehatan yang detil dan global karena dinkes memiliki tanggung jawab yang besar untuk penanganan bencana di daerahnya. Tujuan renkon untuk menyiapkan dan merencanakan situasi kebencanaan. Inti dari renkon adalah mempersiapkan dan mempercepat proses krisis kesehatan pada kondisi bencana. Perencanaan yang dibuat sebelum kejadian memberi waktu berpikir sehingga dapat mempersiapkan berbagai hal dengan matang. Renkon merupakan dokumen yang dinamis, butuh penyesuaian yang berlanjut.
Ketiga materi di atas dibahas oleh Dinkes DIY dan Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah. Kedua provinsi ini sudah berpengalaman dalam penanganan bencana dan sudah mendapatkan pendampingan dari PKK Kemenkes serta PKMK FK - KMK UGM dalam menyusun Dinkes Disater Plan. drg. Yuli Kusumastuti, selaku Kabid Yankes Dinkes DIY, menyampaikan bahwa dinkes di kabupaten/kota sudah membuat renkon masing - masing, seperti Dinkes Kota Yogya membuat renkon banjir dan gempa, Dinkes Kab Bantul membuat renkon banjir, Dinkes Kab Sleman membuat renkon letusan gunung Merapi, Dinkes Kabupaten Kulon Progo membuat renkon tsunami. Yuli merefleksikan bahwa di tingkat provinsi, bencana non alam membuat wawasan terbuka dan mempersiapkan risiko bencana iklim. Selanjutnya dr. Rizqa Kepala Seksi Tanggap Darurat UPT P2KT Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah merespon terkait dengan adanya beberapa perubahan dalam manajemen bencana dan istilah - istilah yang baru perlu disosialisasikan ke daerah. Tentang anggaran, ada hal unik di lapangan, yaitu adanya relawan atau LSM yang memiliki anggaran yang besar sehingga dapat melakukan kegiatan dengan cepat. Rizqa mengatakan perlu adanya regulasi dari pemerintah untuk mengatur dan mengkoordinir pengaplikasian anggaran dan kegiatan tersebut agar dapat merata ke berbagai daerah yang terdampak.
Reporter : dr. Satrio Pamungkas _ Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK - KMK UGM
Pertemuan GD kedua membahas 2 topik yaitu bagaimana Mobilisasi SDM kesehatan dan Back up Database RS saat Bencana. Sutono, S.Kp, M.Sc, M.Kep pemantik diskusi mobilisasi SDM kesehatan menyampaikan bagaimana pengalaman FKKMK UGM mempersiapkan dan mengirimkan tim ke daerah bencana. Dalam mobilisasi tim FK-KMK UGM bekerjasama dengan mitra, lahan praktek, dan RS yang menyediakan SDM tersertifikasi. Sebelum mengirimkan tim ke lokasi bencana, dilakukan terlebih dahulu Rapid Helath Assessment (RHA), mengirimkan secara langsung tim awal untuk melakukan RHA dan dari rekanan di dinas kesehatan dan BPBD yang ada di daerah, juga dengan kementerian kesehatan. Dari hasil FGD mobilisasi SDM, fasilitas kesehatan membutuhkan tambahan SOP terkait perencanaan terkait dengan asesmen dan RHA. Setiap rumah sakit butuh perencanaan yang kemudian mengeluarkan SOP RHA apakah membutuhkan SDM dan tidak membutuhkan dengan mempertimbangkan ada tidaknya krisis kesehatan
Pada pertemuan akhir ini sudah tersusun draft pedoman RSAB. dr. Hendro Wartatmo sebagai narasumber dan konsultan di pertemuan sebelumnya memberikan masukan SOP disusun objektif, berdasar, operasional, konsisten dan tidak menutup kearifan lokal. Konsep RSAB tidak bisa dilepaskan dengan standar nasional atau akreditasi RS. BPBD menyampaikan panduan ini sebenarnya berawal dari pengalaman di lapangan ketika RS cukup kesulitan dalam penanganan bencana. Ada RS yang sudah memiliki dokumen Hospital Disaster Plan (HDP) namun belum operasional, pelayanan kesehatan masih sulit untuk diakses. Khususnya dalam kondisi COVID ini, pasien non COVID kesulitas mendapatkan pelayanan kesehatan di RS. Harapannya dengan RSAB ini, sudah ada standar atau protab sebagai pedoman.
Narasumber siaran pertama menghadirkan dr. Bella Donna, M.Kes dan Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid. Narasumber mengawali dengan menceritakan secara singkat apa program kerja yang dilakukan oleh PKMK FK - KMK UGM selama ini di Sulawesi Tengah. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana kesiapsiagaan bencana dalam keluarga dan mengapa keluarga harus siap? Satu desa terdiri dari beberapa keluarga, jika dalam keluarga kuat maka desa kuat. Kita harus membiasakan kesiapsiagaan dari unit terkecil yaitu keluarga. Keluarga mengetahui resiko apa yang terjadi di rumah, misalnya gempa, dihindari meletakkan barang - barang berat di atas lemari, keluarga sudah mengetahui posisi dimana pertama kali berlindung. Keluarga bisa juga menyiapkan pembagian tugas jika terjadi gempa, misalnya ibu segera mematikan kompor, bapak mengambil barang/dokumen berharga, anak - anak menghubungi PSC-119 jika ada yang terluka, atau anak mendampingi nenek untuk jalan keluar. Artinya sudah diidentifikasi jika di rumah ada kelompok rentan. Sebelum terjadi bencana kita sudah siap dengan tas bencana, di dalamnya ada kesiapan untuk kebutuhan kita minimal 3 hari misalnya makanan, minuman, pakaian tipis, obat – obatan, surat penting dan sebagainya.
Narasumber siaran kedua menghadirkan Erywahyuningtias, SKM, MAP dan apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid. Narasumber mengawali dengan menjelaskan progam apa yang telah dikerjakan oleh dinas kesehatan provinsi bekerjasama dengan PKMK FK - KMK UGM. Kerja sama sudah lama berlangsung dimulai dari penyusunan rencana kontingensi, dalam hal ini adalah dinkes disaster plan, hospital disaster plan dan puskesmas disaster plan. Ini sangat penting sebagai kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana sektor kesehatan. Ada juga kegiatan yang sangat menarik yaitu Training of Trainer (TOT) fasilitator lokal, untuk pengembangan kapasitas lokal. Dengan output akhir fasilitator lokal ini yang akan siap untuk mendampingi daerah lainnya untuk penyusunan disaster plan. Masyarakat sangat berperan dalam penanggulangan bencana, keluarga adalah kunci utamanya. Puskesmas yang berhubungan langsung dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam hal, pencegahan dan pengurangan risiko bencana kesehatan. Organisasi pemuda merupakan bagian dari masyarakat. Akan lebih bagus jika komponen - komponen masyarakat juga diberi pemahaman terkait penanganan bencana khususnya gempa. Organisasi pemuda bisa menghubungi puskesmas setempat jika ingin terlibat dalam program kesiapsiagaan bencana, sehingga organisasi pemuda ini bisa menjadi elemen yang bisa digerakkan oleh puskesmas. Sehingga bisa menjadi tenaga cadangan/relawan yang siap dimobilisasi jika sewaktu - waktu ada bencana. Masyarakat perlu dilibatkan dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana untuk mengurangi risiko bencana.
Series-3 menghadirkan dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK.,M.Kes Wakil Walikota Palu dan berperan sebagai Inisiator Relawan Nagasi Kota Palu. Narasumber mengawali dengan menjelaskan apa itu relawan nagasi dan bagaimana sistem kerjanya. Tim Nagasi dibentuk untuk membantu penaganan COVID-19, karena pada masa itu ada kenaikan kasus gelombang-2 COVID-19. Pemerintah Desa juga dilibatkan untuk mendukung program kerja Relawa Nagasi. Relawan Nagasi terhubung juga dengan Dinas Kesehatan dan RS, khususnya jika ada pasien yang membutuhkan rujukan penanganan.
Series 4 menghadirkan dr. Rizqa, M.Kes sebagai Dokter Preneur dan Direktur Klinik Agung untuk mendiskusikan bagaimana perilaku masyarakat dan sikap kesiapsiagaan menghadapi tantangan bencana dan krisis kesehatan. Diskusi diawali dengan pertanyaan dari sisi perilaku masyarakat, apa perubahan perilaku masyarakat atau adaptasi yang terlihat setelah 2 tahun menghadapi pandemi COVID-19. Ketika kasus meningkat, masih terlihat kedisiplinan masyarakat terhadap prokes namun ketika sudah mulai turun kedisiplin ini menurun. Perubahan perilaku masuk dalam kategori mitigasi, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana non alam ini. Perubahan perilaku yang terlihat adalah beraktivitas menggunakan masker, membatasi kerumunan. Artinya perilaku yang dibentuk harus memperhatikan protokol kesehatan apalagi mendekati liburan akhir tahun. Pendataan orang - orang rentan dalam satu komunitas atau dalam keluarga kita sendiri perlu kita identifikasi. Kemudian mereka diedukasi untuk mampu secara mandiri mematuhi protokol kesehatan, khususnya disabilitas dan lansia. Dinkes Provinsi memiliki layanan call centre khusus untuk melaporkan keadaan gawat darurat, boleh juga dilaporkan jika merasakan ada gejala COVID-19. Terkait influencer, mereka bisa memberikan pengaruh positif misalnya sering post video perilaku disiplin prokes, post informasi yang benar terkait vaksin, jadi informasi - informasi yang meyakinkan masyarakat untuk taat prokes.
