BOJONEGORO (Radarjatim.id) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengambil langkah proaktif dengan membentuk klaster logistik. Inisiatif ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanggulangan bencana, mengingat tantangan geografis unik yang dihadapi wilayah Bojonegoro. Pembentukan klaster ini merupakan bagian dari upaya membangun sistem kesiapsiagaan bencana yang komprehensif.

Sebagai bagian dari upaya untuk memaksimalkan fungsi klaster logistik, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan sosialisasi. Acara yang berlangsung di Pendopo Malowopati Bojonegoro pada hari Selasa, 30 September 2025 ini, dihadiri oleh 125 peserta yang mewakili berbagai elemen masyarakat, termasuk perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat dari seluruh kabupaten, akademisi, tenaga kesehatan, sektor swasta, dan mitra yang bergerak di bidang kebencanaan. Bupati Setyo Wahono turut hadir dan memberikan sambutan dalam acara tersebut.

Dalam pidatonya, Bupati Wahono menyoroti kompleksitas tantangan geografis yang dihadapi Bojonegoro. Beliau menjelaskan bahwa meskipun Bojonegoro memiliki wilayah hutan yang luas, deforestasi telah menyebabkan peningkatan risiko kekeringan dan banjir bandang setiap tahun. Selain itu, keberadaan Bengawan Solo memberikan manfaat sekaligus potensi bencana bagi wilayah tersebut.

Selain risiko banjir dan kekeringan, Bojonegoro juga rentan terhadap bencana angin puting beliung. Aktivitas industri minyak dan gas (migas) juga menjadi fokus perhatian dalam upaya mitigasi risiko. Melalui pembentukan klaster ini, diharapkan distribusi logistik dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi para korban bencana dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran, cepat, efisien, transparan, dan berkelanjutan. Bupati menekankan pentingnya sinkronisasi, sinergi, dan koordinasi antar lembaga untuk memastikan bahwa layanan penanggulangan bencana memenuhi standar minimum yang ditetapkan.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Wahono juga menyampaikan harapan agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat meningkatkan dukungan kepada Bojonegoro, terutama dalam hal penanganan banjir, kekeringan, dan pembangunan infrastruktur pendukung seperti embung.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro, Heru Wicaksi, menekankan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara berbagai elemen yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan logistik dapat disalurkan dengan cepat, tepat sasaran, dan dikelola dengan baik.

Heru menambahkan, dengan terbentuknya klaster logistik, diharapkan pemulihan masyarakat yang terkena dampak bencana dapat berjalan lebih cepat, dan pada saat yang sama, meningkatkan kesiapsiagaan daerah terhadap potensi bencana.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, BPBD Bojonegoro berharap klaster logistik akan menjadi referensi penting dalam pengelolaan bantuan bencana yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, diharapkan penanganan bencana di Bojonegoro dapat menjadi lebih cepat, tepat, dan optimal. (Pradah)

INTENSITAS bencana di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, cenderung meningkat. Kurun delapan bulan terakhir atau selama periode Januari-Agustus terjadi 172 kali bencana.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cianjur, Wangwang Kuswaya mengungkapkan kondisi geografis dan topografis Kabupaten Cianjur memungkinkan rawan berpotensinya bencana. Terutama bencana hidrometeorologi saat curah hujan tinggi.

Harianjogja.com, JOGJA-Paradigma penanggulangan bencana di Jogja dinilai perlu berubah, dari yang semula berfokus pada respons setelah bencana menjadi lebih menitikberatkan pada kesiapsiagaan dan mitigasi. Gagasan itu menjadi dasar perumusan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang tengah dimatangkan di DPRD DIY.

Kepala BPBD DIY, Noviar Rahmad, mengatakan perubahan paradigma ini penting mengingat tingginya risiko bencana di wilayah Jogja. "Kita harus mengubah cara pandang, dari yang tadinya responsif terhadap kejadian bencana menjadi lebih fokus pada kesiapsiagaan dan mitigasi," ujarnya, Rabu (1/10/2025).

Menurutnya, DIY memiliki kerentanan bencana yang sangat beragam. Di selatan terdapat ancaman tsunami, sementara di utara berdiri Gunung Merapi yang aktif. Selain itu, wilayah DIY juga berisiko gempa bumi, longsor, angin kencang, banjir bandang, hingga potensi bencana lain yang tidak bisa dihindari.

Dalam menghadapi situasi tersebut, Noviar menekankan pentingnya memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu bertindak cepat dan tepat. "Yang bisa kita lakukan adalah memperkuat kapasitas masyarakat untuk siap menghadapi bencana dan mengurangi korban jiwa. Masyarakat harus paham bagaimana cara menyelamatkan diri ketika bencana datang," jelasnya.

Noviar menilai, dengan regulasi yang jelas, masyarakat diharapkan tidak hanya siap menghadapi bencana, tetapi juga mampu bangkit lebih cepat setelahnya.

Sebagai tindak lanjut, Noviar menilai sosialisasi menjadi kunci utama penerapan aturan ini. Sosialisasi tidak hanya berupa pemahaman hukum, melainkan juga teknis penyelamatan diri.

Setiap kelurahan nantinya diwajibkan menyusun rencana kontinjensi yang berisi detail skenario bencana, langkah penyelamatan, hingga pengaturan logistik saat darurat.

Untuk memperkuat langkah tersebut, BPBD DIY akan menggandeng berbagai pihak dalam skema pentahelix. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, sehingga perlu melibatkan swasta, media, lembaga swadaya masyarakat, serta komunitas lokal dalam upaya mitigasi maupun penanganan.

Selain itu, BPBD DIY juga rutin menyusun peta Kawasan Risiko Bencana (KRB) yang diterapkan hingga tingkat kelurahan. Peta tersebut berfungsi sebagai panduan mitigasi, sekaligus dasar kerja sama lintas wilayah agar langkah penanggulangan lebih terarah.

Tidak kalah penting, regulasi ini juga diharapkan mengatur keberadaan satgas kebencanaan di berbagai gedung serta peran relawan. Relawan akan menjadi ujung tombak di lapangan, namun mereka perlu dibekali keterampilan hingga sertifikasi agar mampu bertugas tanpa membahayakan diri sendiri.

"Relawan harus diberikan pelatihan dan sertifikasi agar bisa melakukan penyelamatan dengan benar, serta tidak menjadi korban saat bertugas," ungkap Noviar.

Ketua Bapemperda DPRD DIY, Yuni Satia Rahayu menargetkan finalisasi Raperda ini akan selesai pada akhir tahun 2025 atau awal tahun 2026.

“Paripurna harusnya akhir tahun ini ya, atau awal tahun depan. Mulai berlakunya antara 2027 sampai 2028, tergantung fasilitasi dari pusat,” kata Yuni.

JATIMTIMES - Sebanyak 69 orang dilaporkan meninggal dunia setelah gempa Bumi berkekuatan magnitudo (M) 6,9 mengguncang Filipina bagian tengah pada Selasa (30/9/2025) malam. Puluhan orang lainnya mengalami luka-luka, sementara ribuan warga harus bermalam di jalanan karena masih terjadi gempa susulan.

Provinsi Cebu menjadi wilayah yang paling terdampak. Pemerintah setempat langsung menetapkan status darurat bencana atau state of calamity pada Rabu (1/10/2025) pagi.

Ribuan warga mengaku tidak berani kembali ke rumah karena khawatir bangunan runtuh akibat guncangan lanjutan.

Seorang warga Cebu menggambarkan suasana mencekam usai gempa. “Listrik dan air terputus. Terdengar suara tangisan anak-anak di sekitar, mereka benar-benar trauma,” ujarnya, dikutip BBC, Kamis (2/10/2025). 

Kebanyakan korban jiwa berasal dari Bogo, sebuah kota kecil di Kepulauan Visayas yang berada paling dekat dengan pusat gempa. Foto-foto yang beredar menunjukkan kantong jenazah berjejer di jalan, sementara ratusan orang dirawat di rumah sakit darurat berupa tenda.

Pejabat setempat memperingatkan adanya “kerusakan besar” akibat gempa. Pihaknya juga meminta bantuan relawan medis untuk menangani banyaknya korban luka.

Di San Remigio, sebuah pertandingan bola basket yang sedang berlangsung berubah jadi kepanikan ketika gempa terjadi. Hampir 20 orang harus dilarikan ke rumah sakit, dan satu orang dinyatakan meninggal dunia di lokasi tersebut. 

Jalan-jalan di Cebu juga mengalami retakan parah, sejumlah jembatan runtuh, dan aliran listrik terputus. Kondisi ini menyulitkan tim penyelamat menjangkau wilayah terdampak.

Hingga Rabu malam, gempa susulan dengan kekuatan M 4,7 kembali mengguncang Bogo. Getarannya terasa hingga Cebu City dan Pulau Leyte, meski tidak ada laporan korban tambahan.

Akibat gempa ini, tujuh korban tewas di Bogo diketahui tinggal di perumahan yang dibangun untuk para penyintas Topan Haiyan, badai dahsyat yang melanda Filipina 12 tahun lalu dan menewaskan lebih dari 6.000 orang.

Gempa ini juga datang hanya sepekan setelah Filipina dihantam dua topan berturut-turut yang menewaskan lebih dari 20 orang.

Cebu dikenal sebagai salah satu pusat Katolik tertua di Filipina sejak masa kolonial Spanyol. Gereja-gereja bersejarah di sana pun ikut terdampak. Sejumlah rekaman memperlihatkan menara sebuah gereja Katolik tua bergoyang sebelum akhirnya runtuh sebagian.

Uskup Agung Cebu meminta umat Katolik untuk sementara waktu menjauh dari gereja hingga dilakukan pemeriksaan struktur bangunan.

Untuk diketahui, Filipina termasuk negara yang sangat rawan bencana. Secara geologi, negeri ini berada di kawasan Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik, wilayah dengan aktivitas gempa Bumi dan gunung berapi tinggi.

Gempa terjadi karena lempeng Filipina yang menekan ke bawah lempeng Eurasia. Tekanan besar itu bisa membuat lempeng patah mendadak, memicu guncangan kuat.

Selain gempa, Filipina juga kerap dilanda topan besar setiap tahun. Bulan lalu, Topan Bualoi dan Topan Ragasa menewaskan lebih dari 10 orang, ratusan ribu orang dievakuasi, dan beberapa masih dinyatakan hilang.

Kepolisian nasional, pemadam kebakaran, hingga Badan Penanggulangan Bencana Filipina saat ini memprioritaskan operasi pencarian dan penyelamatan, memperbaiki jaringan listrik, serta menyalurkan bantuan kepada para korban.

Pejabat pemerintah mengingatkan angka korban bisa terus bertambah karena proses verifikasi masih berlangsung.