logo2

ugm-logo

Blog

Sri Mulyani Pastikan Skema Dana Bencana Rampung Tahun Ini

Sri Mulyani Pastikan Skema Dana Bencana Rampung Tahun Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pembentukan kumpulan dana (pooling fund) untuk penanggulangan bencana alam akan rampung tahun ini. Saat ini, pemerintah masih mengkaji model pendanaan yang tepat dan tipe bencana alam yang bisa ditanggung.

Pooling fund merupakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disiapkan untuk penanggulangan bencana alam. Rencananya, pooling fund bisa segera ditransfer langsung kepada pemerintah daerah yang mengalami bencana alam, sehingga mereka bisa melakukan tindakan tanpa harus menunggu uluran pemerintah pusat.

"(Kajian) masih on going memang, tapi kami harap ini tetap bisa selesai 2019 ini," jelas Sri Mulyani, Rabu (27/2).


Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan beberapa hal yang masih menjadi kajian dari pooling fund ini adalah tipe bencana alam di Indonesia dan skema transfer keuangan yang cocok untuk menanggulangi bencana-bencana tersebut. Bahkan, ia mengaku juga terus meminta saran dari beberapa lembaga internasional mengenai model pooling fund yang aktif di beberapa negara.

Ia pernah menjelaskan bahwa skema pendanaan serupa juga dijalankan di negara-negara Karibia dan Meksiko yang ekonominya terganggu karena sering diterpa badai dan gempa bumi. Selain itu, Filipina juga punya skema pendanaan yang sama untuk menanggulangi bencana angin ribut.

"Selain itu kami juga belajar policy mengenai apa saja yang bisa di-cover melalui skema pooling fund ini. Desainnya sedang dibuat oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dan masih berjalan," terang dia.

Selama ini, pembiayaan penanggulangan bencana harus diajukan terlebih dulu oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kemudian, Kemenkeu bisa mencairkan kebutuhan dana itu menggunakan alokasi dana siap pakai (on call). Jika dana itu habis, BNPB bisa mengajukan tambahan kembali ke Kemenkeu.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran mitigasi dan penanganan bencana alam sebesar Rp15 triliun pada APBN 2019 yang masuk ke dalam alokasi Bendahara Umum Negara (BUN). Alokasi anggaran ini meningkat lebih dari dua kali lipat dari realisasi sementara aliran dana bencana mencapai Rp7 triliun pada 2018.

Akademisi: Perlu strategi dalam penanganan bencana alam

Purwokerto (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Indra Permanajati mengingatkan perlunya strategi penanganan bencana alam bagi daerah yang masuk ke dalam zona rawan.

"Sudah menjadi tugas pemerintah untuk memasukan parameter bencana alam dalam perencanaan wilayahnya," katanya di Purwokerto, Rabu.

Indra yang merupakan Dosen Mitigasi Bencana Geologi, Jurusan Teknik Geologi Universitas Jenderal Soedirman tersebut menambahkan, strategi penanganan bencana alam juga berlaku untuk daerah-daerah yang sudah terlanjur berkembang pada lokasi yang rawan bencana.

"Misalkan, daerah yang sudah padat penduduknya yang sebenarnya mereka tinggal di wilayah yang rawan gempa dan tanah longsor," katanya.

Dengan mengetahui kondisi tersebut, kata dia, maka menjadi tugas pemerintah dan masyarakat untuk sadar akan wilayahnya dan selalu waspada akan kemungkinan bencana yang mungkin bisa terjadi.

"Bencana alam adalah masalah yang tidak mudah karena kejadiannya tidak ada yang mampu mengetahuinya secara tepat, yang bisa dilakukan manusia hanya memperkirakan tempat kejadian dan masih sulit untuk memperkirakan waktu kejadiannya," katanya.

Untuk itu, menjadi kewajiban pemerintah dan para ahli bencana untuk selalu berusaha melakukan langkah strategis dalam mengurangi dampak risiko bencana dengan sedapat mungkin menekan jumlah korban bencana dan dampak- dampak bencana yang ditimbulkan.

"Seperti dalam penanganan kejahatan di kepolisian dengan slogan turn back crime maka dalam penanganan bencanapun harus mempunyai slogan turn back disaster artinya kita bisa menekan dampak bencana itu dan siap ketika bencana terjadi," katanya.

Sementara itu dia juga mengatakan, upaya mitigasi diperlukan mengingat Indonesia termasuk dalam wilayah rawan bencana alam. "Terkait dengan kondisi Indonesia yang di apit oleh tiga lempeng samudera menjadikan Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana alam, seperti bencana gempa bumi, tsunami, gunung api, tanah longsor, dan banjir," katanya.

Karena itu, kata dia, perlu upaya intensif untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana.*

5 Hal Wajib Dipersiapkan Saat Wisata di Kawasan Rawan Bencana

VIVA – Di balik keindahan alam yang dimiliki, Indonesia juga menjadi daerah dengan cincin api sehingga menjadikannya sebagai wilayah dengan banyak jenis bencana alam, mulai dari gempa bumi, erupsi hingga tsunami. Terjadinya bencana tak dimungkiri turut mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan, terutama wisatawan mancanegara.

Padahal sebenarnya, hal tersebut bukan sesuatu yang perlu ditakuti, asalkan mengetahui apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi. Selain itu, juga mengetahui jenis bencana yang mungkin dihadapi selama berada di lokasi wisata tersebut.

Dalam acara Diskusi dan Sosialisasi Mitigasi di Tempat Wisata dengan tema Be Aware, Be Prepare Before Travelling di Hotel A One Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Februari 2019, Kepala Bagian Humas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Akhmad Taufan Maulana menyampaikan pentingnya mengetahui langkah selamat saat berwisata di lokasi rawan bencana.

1. Memahami potensi bencana di kawasan wisata

"Jadi bagaimana masyarakat tahu yang dilakukan di sekitar itu. Kami tidak melarang masyarakat melakukan aktivitas tapi yang paling penting, masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika potensi bahaya terjadi," ujarnya.

Langkah konkret lainnya adalah dengan membuat rambu sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Terpenting masyarakat sadar untuk update info dari BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) setempat.

2. Memperhatikan jalur evakuasi

Saat berlibur di wisata rawan bencana, perlu memperhatikan rambu evakuasi. Selain itu, tempat evakuasi di hotel dan wilayah tersebut.

3. Memilih hotel dengan kondisi bangunan yang baik

4. Mempersiapkan diri sebelum, sesaat dan sesudah gempa atau tsunami

5. Memahami informasi gempa bumi

Hal lain yang juga sangat penting adalah mengetahui dan memehami informasi gempa dan peringatan dini tsunami dari BMKG. Ini untuk mengantisipasi agar Anda terhindar dari potensi mengalami hal yang tak diinginkan saat bencana tiba.

Bogor Masih Berstatus Siaga Bencana, Berikut Daftar Wilayah Rawan

Bogor Masih Berstatus Siaga Bencana, Berikut Daftar Wilayah Rawan

BOGOR - Warga Kabupaten Bogor diimbau mewasdapai bencana alam akibat cuaca ekstrem, baik itu tanah longsor maupun banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor masih menetapkan status siaga bencana banjir dan tanah longsor hingga Maret mendatang.

"Maka dari itu, masyarakat kami imbau agar selau waspada terhadap cuaca ekstrem yang dapat memicu banjir, tanah longsor, dan, puting beliung," ujar Sekretaris BPBD Kabupaten Bogor, Budi Pranowo, saat dikonfirmasi Selasa (26/2/2019).

Diketahui, hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Bogor pada Senin (25/2/2019) petang hingga malam kemarin membuat sejumlah titik dilanda beragam bencana. Mulai dari puting beliung yang mengakibatkan pohon tumbang, tanah longsor, hingga banjir.

Budi menjelaskan, status siaga bencana di Kabupaten Bogor merupakan penilaian Pemprov Jawa Barat yang menyebut ada beberapa kota dan kabupaten rawan bencana di wilayahnya, termasuk wilayah Kabupaten Bogor. "Dengan demikian, instruksi berlaku di setiap wilayah Kabupaten Bogor," tutur Budi.

Ia menyebutkan, dari 40 kecamatan di Kabupaten Bogor terdapat 23 kecamatan yang masuk dalam zona merah rawan bencana alam, baik banjir maupun tanah longsor pada saat curah hujan tinggi seperti sekarang ini.

"Cuaca ekstrem itu membuat Kabupaten Bogor masuk dalam kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat sebagai daerah yang berstatus siaga bencana banjir dan longsor," tandasnya.

Potensi bencana di wilayah Kabupaten Bogor yang paling besar yakni longsor. Hujan dengan intensitas tinggi berpeluang terjadinya pergeseran tanah sehingga menyebabkan longsor.

Pihaknya sudah mengidentifikasi 15 dari 40 kecamatan berpotensi longsor yang cukup tinggi, di antaranya Kecamatan Sukaraja, Tamansari, Megamendung, Cisarua, Sukamakmur, dan Cariu.

"Wilayah Barat Kabupaten Bogor paling berpeluang terjadinya longsor, daerah seperti Cigudeg, Leuwiliang, atau Tamansari, secara geografis memang lokasinya dataran tinggi dan perbukitan," pungkasnya.

(thm)

Mitigasi Indonesia belum jauh tertinggal dari Jepang

Demikian disampaikan koordinator Advokasi dan Akuntabilitas serta Pengembangan Kapasitas, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), Iskandar Leman pada acara Ngobrol Pendidikan Indonesia (Ngopi) bertema 'Kajian Pendidikan di Wilayah Bencana' di Jakarta, baru-baru ini.

Pembicara lainny yang hadir yaitu peneliti Geofisika Laut Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, Nugroho Dwi Hananto dan Arif Haryono selaku General Manager Pendidikan Dompet Dhuafa.

"Memangnya kita sangat ketinggalan dengan Jepang? Tidak juga sebenarnya, karena negara kita itu jadi tempat di mana orang mencontoh," ujar Iskandar.

Sifat mencontoh itulah yang membuat Indonesia cepat bergerak mengikuti, sehingga tidak tertinggal jauh.

Selanjutnya, Iskandar juga menjelaskan tentang perbedaan antara mitigasi dengan pencegahan bencana.

"Mitigasi adalah bagaimana kita mengurangi dampaknya, sedangkan pencegahan, bagaimana kita mengelola bencananya sedemikian rupa sehingga tingkat kekuatannya berkurang,” papar pria yang banyak berpengalaman merancang beragam pelatihan kebencanaan ini.

Untuk melakukan mitigasi bencana, perlu kerja sama berbagai pihak. Karenanya menurut Iskandar ada tujuan bersama yang harus diwujudkan.

"Tujuan bersamanya adalah mengurangi jumlah korban dan jumlah aset yang menjadi rusak karena itu," terang Iskandar.

Pada konteks pendidikan, menurut Iskandar, mitigasi yang harus dilakukan mencakup tiga hal utama. "Pertama, fasilitas. Kedua, bagaimana manajemen rencananya. Dan ketiga adalah pendidikan pengurangan risiko bencana," sebut Iskandar.

Diskusi ini juga bertujuan untuk mengadvokasi konsep pendidikan di wilayah bencana agar dapat masuk dalam kurikulum pendidikan nasional. [wid]