SEMARANG - Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa wilayahnya berada di daerah bencana. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk peduli dan mengerti terhadap ancaman bahaya maupun risiko yang ada.

Ganjar menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana se-Jawa Tengah pada Rabu (13/2) di Kantor Gubernur, Semarang, Jawa Tengah.

“Siapa saja dapat belajar bencana apa saja, ada di wilayahnya. Kita punya gunung berapi yang banyak, punya sungai yang sangat banyak, kita punya laut. Dan di sisi lain, selalu ada evolusi bumi yang terjadi dimana ada yang disebut bencana,” ujar Ganjar di hadapan jajaran TNI/Polri, BPBD se-Jawa Tengah, perangkat daerah.

“Mulai dari mitigasi kita mesti paham, kita berada di daerah mana mesti paham, dan benar ketika kita merencanakan suatu pembangunan seringkali abai, terutama pada tata ruang,” tambah Ganjar.

Senada dengan penyampaian Gubernur, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Doni Monardo menegaskan, bahwa mitigasi dan pengurangan risiko bencana harus serius untuk dilakukan sejak awal.

“Kita harus bisa menyusun rencana jangka panjang karena peristiwa alam akan berulang. Baik itu tahunan, lima tahunan, seratus tahunan dan seterusnya. Kita tidak boleh egois, pikirkan juga generasi mendatang,” ujar Doni

“Bangsa ini akan menjadi bangsa besar apabila generasi sekarang mampu berkorban untuk generasi mendatang,” tutur Doni.

Doni mengilustrasikan sumber-sumber bencana dari ulah manusia seperti penambangan liar, pembuangan limbah berbahaya yang tidak memperhatikan lingkungan, perambahan hutan, maupun pemanfaatan lahan yang tidak tepat. Selain itu, Doni juga menambahkan bahwa sumber bencana lain yaitu bersumber dari peristiwa alam.

Menghadapi ancaman bencana, pihaknya menekankan pada beberapa komponen utama. Kerjasama dan sinergi multi-pihak antara pakar atau akademisi, dunia usaha, pemerintah, masyarakat dan media perlu pelibatan secara nyata.

Pada arahan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu (2/2) menyampaikan mengenai pelibatan akademisi dan pakar-pakar kebencanaan untuk meneliti, mengkaji dan menganalisis potensi bencana dan titik-titik mana yang sangat rawan bencana.

Di samping itu, pendekatan metode dan nilai luhur bangsa yang mendukung kerja sama dan sinergi tadi. Berkaitan dengan hal tersebut, Doni secara khusus mengajak para Komandan Kodim untuk melibatkan berbagai pihak di wilayahnya.

Sementara itu, melihat potensi ancaman bahaya di Provinsi Jawa Tengah, fenomena seperti aktivitas vulkanik, kegempaan dan tsunami menjadi perhatian dalam rapat koordinasi. Hadir pada rapat tersebut, Kepala BPPTKG Hanik Humaida, Pusgen Gayatri Indah Marliyani, dan Peneliti BPPT Widjo Kongko.

Sepanjang tahun 2018, BNPB mencatat 582 kejadian bencana terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Bencana hidrometeorologi seperti puting beliung, tanah longsor dan banjir dominan terjadi di provinsi ini, sedangkan wilayah administrasi yang sering terdampak bencana antara lain Cilacap, Wonogiri dan Magelang. Sejumlah kejadian bencana tersebut menyebabkan 45 jiwa meninggal dan lebih dari 1,7 juta jiwa mengungsi dan terdampak.

(wal)

sumber: okezone

Semarang - Anggaran senilai Rp 7 triliun akan digelontorkan untuk alat sistem deteksi dini bencana terintegrasi di Indonesia. Selain itu diusulkan pula agar alat-alat tersebut masuk kategori objek vital nasional sehingga dijaga aparat.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal Doni Monardo saat Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana se-Jawa Tengah di gedung Setda Provinsi Jateng.

Doni mengatakan pihaknya sudah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo beberapa hari usai pelantikannya sebagai Kepala BNPB terkait alat sistem peringatan dini yang kini banyak rusak.

"Setelah ada rapat terbatas saya sampaikan kepada Pak Presiden alat dan sistem peringatan dini rusak karena alam dan perbuatan manusia," kata Doni dalam sambutannya, Rabu (13/23019).

Ia juga mengusulkan agar alat sistem deteksi dini bencana menjadi objek vital nasional. Hal itu bertujuan agar alat dijaga aparat sehingga bertahan lama dan berfungsi optimal.

"Pak Presiden langsung tugaskan Panglima TNI untuk mengamankan alat-alat," tandasnya.

Terkait pengadaan alat deteksi dini terintegrasi, Doni menjelaskan kementerian keuangan akan menganggarkan Rp 7 triliun untuk 3 tahun ke depan dan pengelolaannya diserahkan kepada BNPB.

"Akan bertahap 3 tahun ke depan. KementErian Keuangan anggarkan Rp 7 triliun," pungkas Doni.

Ia menjelaskan mau tidak mau Indonesia memang harus bersiap dengan bencana karena berada di batang lempeng dan cincin api. Doni juga menggandeng seluruh pihak dalam antisipasi dan penanganan bencana termasuk para pakar.

"Para pakar ini di BNBP, tiap bulan pertemuan ada atau tidak ada bencana," tegasnya.

Doni menjelaskan, bencana alam bisa menimbulkan korban jiwa lebih banyak dari korban perang. Selama 10 tahun sejak tahun 2008 ada 11.579 korban jiwa di Indonesia akibat bencana alam.

"Bencana bisa timbulkan korban lebih dahsyat dari peperangan," pungkasnya.

Dikonfirmasi usai acara, Doni menjelaskan kementrian keuangan sudah memberikan ruang kepada BNPB untuk mengkoordinir alat yang dibutuhkan dengan memanfaatkan anggaran tersebut.

"BMKG, BIG, BPPT, LIPI kemudian Badan Geologi akan ajukan usulan anggaran. Kementerian Keuangan sudah berikan ruang kepada BNPB untuk mengkoordinir alat yang dibutuhkan," kata Doni.

tirto.id - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak, Banten, menetapkan status tanggap darurat bencana retakan tanah di Kecamatan Cimarga dan Kecamatan Cibeber.

"Kita berharap warga yang terdampak bencana retakan tanah itu dapat direlokasi ke tempat yang lebih aman," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak, Kaprawi di Lebak, Rabu.

Penetapan status tanggap darurat itu karena retakan tanah yang terjadi di Kabupaten Lebak cukup membahayakan dan mengancam keselamatan jiwa.

Pemerintah daerah harus merelokasikan warga yang terdampak bencana retakan tanah di Desa Gunungwangun, Kecamatan Cibeber, dan Desa Sudamanik, karena berpotensi terjadi longsoran hebat, apabila curah hujan di daerah itu cenderung meningkat.

Karena itu, BPBD menetapkan status tanggap darurat untuk retakan tanah di Desa Gunungwangun sejak tanggal 16 Januari sampai 7 April 2019.

Masyarakat yang terdampak bencana retakan tanah di Desa Gunungwangun sebanyak 19 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 71 jiwa. Mereka tinggal di pengungsian tenda BPBD.

Ancaman bencana alam di daerah itu cukup membahayakan karena berbatasan langsung dengan bencana longsor di Kecamatan Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat, yang mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia.

Sedangkan, bencana retakan tanah di Desa Sudamanik, Kecamatan Cimarga, diberlakukan tanggap darurat sejak 25 Januari sampai 23 April 2019.

Warga Desa Sudamanik, Kecamatan Cimarga, yang terdampak retakan tanah sebanyak 165 KK dengan menempati 104 rumah.

Ke-104 rumah itu kini rusak, beberapa diantaranya rusak berat hingga roboh total.

"Kami bekerja keras untuk penanganan korban bencana retakan tanah agar mereka terlayani dengan baik,termasuk bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar," katanya.

Menurut dia, pembangunan relokasi untuk korban bencana retakan tanah akan direalisasikan sebanyak 114 rumah dan kemungkinan bisa bertambah.

Pemerintah daerah menyiapkan lahan seluas satu hektare di Kecamatan Cimarga untuk relokasi.

Selain itu juga BPBD akan berkoordinasi dengan TNI, Polri, BNPB, BMKG, PVMBG Bandung,Relawan dan Pemerintah Provinsi Banten.

"Kami berharap dengan koordinasi itu penanganan bencana lebih cepat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Rukun Tetangga (RT) 02/09 Kampung Jampang Cikuning, Desa Sudamanik Ubay mengatakan masyarakat terdampak retakan tanah menyambut positif rencana reloksi ke tempat yang lebih aman.

"Kami berharap penanganan relokasi ke tempat yang lebih aman bisa dilakukan secepatnya, karena warga merasa ketakutan dilanda longsor menyusul curah hujan cukup tinggi," katanya.

KUNINGAN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat jumlah bencana alam yang terjadi di Kabupaten Kuningan selama awal 2019 hingga sekarang sudah 49 kejadian. Karena itu warga diingatkan untuk waspada.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kuningan Agus Mauludin mengatakan, kejadian bencana alam terbanyak terjadi selama Februari hingga mencapai 34 kejadian. Sementara pada Januari ada 15 kejadian. Adapun bencana alam yang paling banyak terjadi adalah tanah longsor sebanyak 22 kejadian, disusul angin kencang 10 kejadian, banjir sembilan kejadian.

 “Bencana tanah longsor dan pergerakan tanah tahun ini banyak terjadi di wilayah Selatan Kuningan seperti Selajambe, Cilebak, Darma dan Subang. Yang paling banyak kejadian bencana beberapa hari yang lalu, kami mendapat laporan 30 kejadian bencana dalam kurun waktu empat hari,” ungkap Agus.

Yang menjadi fokus perhatian BPBD saat ini, kata Agus, adalah potensi bencana pergerakan tanah dan longsor yang mengancam pemukiman warga Dusun Ciawitali, Desa Cimenga, Kecamatan Darma. Seluruh warganya yang berjumlah 94 jiwa pun sudah mengungsi dan kini tengah dalam pemantauan petugas BPBD bersama aparat desa setempat.

“Adapun beberapa kejadian tanah longsor yang menutup akses Jalan Cipasung-Subang di beberapa titik berbeda sudah berhasil tertangani dalam kurun waktu satu hari kemarin. Dengan mengerahkan tiga unit alat berat semua titik longsor yang menutup jalan sudah berhasil disingkirkan dan aktivitas warga sudah bisa berjalan normal,” papar Agus.

Namun demikian, Agus mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap segala potensi bencana alam yang mungkin terjadi selama musim hujan saat ini. Terlebih dari hasil prediksi BMKG yang menyebutkan musim hujan masih akan terjadi hingga Maret mendatang.

“Puncak musim hujan dengan intensitas tinggi diprediksi terjadi selama bulan Februari hingga awal Maret nanti. Oleh karena itu kami mengimbau seluruh masyarakat untuk selalu waspada terhadap segala potensi bencana. Terutama yang tinggal di daerah perbukitan untuk bisa membaca kondisi lingkungannya. Jangan buang sampah sembarangan apalagi ke sungai yang bisa menyebabkan sumbatan dan akhirnya menimbulkan bencana banjir,” pungkas Agus.(fik)