logo2

ugm-logo

Blog

Mitigasi Bencana di Pelabuhan dan Pesisir Bisa Tekan Kerugian

Kalianda  - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong pentingnya pemahaman potensi bencana di sepanjang pesisir dan perairan Indonesia. Seiring dengan itu sosialisasi mitigasi bencana alam, terutama tsunami, di kawasan pelabuhan dan pesisir pantai bisa kurangi kerugian.

Demikian disampaikan Bramantyo Satyamurti Poerwadi selaku Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP dan Abdul Muhari selaku Kepala Seksi Mitigasi Bencana Pesisir, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (P4K) KKP, Kamis (14/3).
Keduanya berbicara dalam acara Jambore Pesisir dan Penyadartahuan Potensi dan Mitigasi Tsunami uMelalui Gita Laut yang digelar di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung.

Bramantyo menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai perhatian yang besar dalam pencegahan dampak bencana guna mengurangi korban dan memperkecil tingkat kerusakan. Untuk itu, perlunya meningkatan pemahaman tentang berbagai hal ketika terjadi bencana.

“Mitigasi bencana ini sangat penting untuk daerah pesisir. Salah satu contohnya adalah mengajak para nelayan dan pelaku usaha memahami potensi bahaya di pinggir pantai,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Abdul Muhari selaku Kepala Seksi Mitigasi Bencana Pesisir Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (P4K), KKP.  Dikatakan, pemahaman pada karakteristik tsunami bisa mencegah kerusakan kapal yang lebih parah. Untuk itu, pentingnya sosialisasi mitigasi bencana tsunami agar menjadi perhatian semua pihak dalam mengurangi risiko bencana.

“Selain keselamatan manusia, berbagai infrastruktur di sepanjang pesisir dan pelabuhan sangat rawan ketika tsunami. Seperti pelabuhan nelayan, tempat pelelangan ikan, pertambakan serta perkampungan nelayan dan pelabuhan umum,” ujarnya.

Sebagai informasi, wilayah Indonesia memiliki kawasan pesisir rawan tsunami karena berada diantara lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Sejak 1961 hingga 2010, tercatat lebih dari 15 tsunami terjadi di wilayah Indonesia.

Kondisi tersebut, kata dia, sangat rawan bagi ratusan pelabuhan umum dan perikanan di Indonesia. Kerusakan di pelabuhan terjadi sebelum tsunami karena air yang surut, berupa kapal kandas dan kapal tidak bisa dievakuasi. Saat tsunami, fasilitas pelabuhan dan kapal pun terseret ke permukiman sehingga rusak parah dan kerugian menjadi sangat besar.

“Supaya kapal tidak rusak parah maka ketika gempa terjadi, kapal harus dibawah ke tengah laut. Kalau dibiarkan di pesisir atau pelabuhan, kapal tersebut akan rusak parah,” jelasnya.

Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara maritim dengan potensi pelabuhan yang banyak, mitigasi bencana di pesisir sangat diperlukan.

 

Sumber: Suara Pembaruan

DPR Minta Pemerintah Permudah Prosedur Pencairan Dana Penanganan Bencana di NTB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pengawas Penanganan Bencana DPR meminta pemerintah mempermudah proses pencairan dana penanganan pascabencana gempa di Nusa Tenggara Barat.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, ada kendala terkait penyediaan dan pencairan dana yang akan digunakan untuk membangun rumah warga yang terdampak bencana.

"Orang susah itu enggak ada prosedurnya. Tiba-tiba dia jatuh miskin, tiba-tiba dia kehilangan rumah, tiba-tiba dia kehilangam segala-galanya. Sudah ada yang meninggal dan sebagainya. Sudahlah jangan pakai prosedur, cairkan saja. Itu yang kita inginkan," ujar Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (13/3/2019).

Hal ini sudah dibicarakan dalam rapat kerja yang membahas tindak lanjut penanganan pascabencana di NTB. Jajaran bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD masing-masing

Dalam rapat itu, pemerintah daerah menginformasikan perkembangan pencairan dana penanganan pascabencana sejauh ini. Rata-rata, para bupati dan wali kota menyampaikan pengiriman dana yang belum dilakukan seluruhnya.

Fahri mengatakan pengiriman dana yang baru setengah ini membuat proses recovery tidak maksimal.

"Karena begini, rumah itu kan anggarannya Rp 50 juta untuk menyelesaikan rumah. Ditransfer Rp 25 juta, itu belum jadi karena enggak mungkin orang tinggal di rumah dindingnya enggak ada atau atep enggak ada," ujar Fahri.

Selain itu, pencairan dana baru bisa dilakukan di satu bank saja yaitu Bank BRI. Hal ini menyulitkan proses pencairan dana. Fahri pun meminta pemerintah pusat memudahkan prosedurnya. Menurut dia masyarakat tidak perlu dicurigai atas penyaluran dana ini.

"Kita terlalu takut begini begitu, akhirnya curiga rakyat jadi korban. Berhentilah korbankan rakyat dengan prosedur-prosedur. Kan ini bencana, bencana enggak perlu prosedur, bencana harus cepat," ujar Fahri.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar mengatakan pihaknya sudah menerima dana Rp 1,7 triliun untuk pembangunan rumah warga yang hancur karena gempa. Namun, dana tersebut masih kurang sekitar Rp 1,8 triliun.

Najmul mengatakan ada 73.482 rumah rusak milik warga yang harus dibangun kembali.

"Sekarang kita usahakan kita minta ke pemerintah pusat supaya dana segera ditransferkan. Masyarakat kita kan mulai membangun, jangan sampai karena baru dikirim setengah, jadi tidak bisa melanjutkan karena belum ada uang," kata Najmul.

Mensos Ajak TNI Bersinergi dalam Penanggulangan Bencana

Mabes TNI (logo).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita mengajak aparat tentara nasional Indonesia (TNI) bersama-sama dengan Taruna Siaga Bencana Indonesia (Tagana) dan para relawan kemanusiaan lainnya untuk bersinergi dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Kerja sama yang baik dinilai akan memberikan dampak positif bagi penanggulangan bencana di Indonesia.

"Saya mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam penanganan kebencanaan. Dengan kerja bersama saya yakin kita akan mampu menghadapi keadaan sesulit apapun," kata Mensos dalam sambutannya yang dibacakan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Pepen Nazaruddin pada acara Kuliah Kerja Perwira Sesko AU dan Perwira SesAU di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (13/3).

Pepen mencontohkan salah satunya adalah adanya Nota Kesepahaman dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, BMKG, Palang Merah Indonesia, Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi tentang penanggulangan bencana. Kemensos, lanjutnya, juga telah tergabung dengan Klaster Nasional Pengungsian dan Perlindungan serta Klaster Logistik dimana klaster berada di garda terdepan dalam penanggulangan bencana.

"Kerja sama yang baik ini telah memberikan dampak yang sangat positif bagi penanganan korban bencana," katanya.

Mensos mengatakan, Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana. Sepanjang 2018 terjadi beberapa kejadian bencana alam dan mengakibatkan korban yang besar seperti gempa bumi di Provinsi NTB; gempa bumi, likuifaksi dan tsunami di Sulawesi Tengah serta tsunami di Lampung dan Banten

Tercatat sepanjang 2018 terdapat  2.572 kejadian bencana di Indonesia dan berdasarkan data serta informasi bencana dari BNPB. Sebanyak 4.814 orang meninggal dunia dan 10,2 juta jiwa mengungsi.  Selain itu, ada 320 Ribu unit rumah rusak dan 1.999 unit fasilitas umum mengalami kerusakan.

"Sebagai upaya pengurangan resiko bencana, Kementerian Sosial mengembangkan konsep Community Based Disaster Management (CBDM) yaitu pelibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana yang dikombinasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal daerah setempat," katanya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Mensos juga menyampaikan peran Kementerian Sosial dimulai dari pra bencana hingga paska bencana. Pada saat pra bencana, Kemensos membentuk dan melatih Taruna Siaga Bencana dan Kampung Siaga Bencana (KSB) yang melibatkan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

"Saya yakin bahwa kesiapan masyarakat menghadapi kondisi seperti bencana sangatlah penting karena masyarakat yang pertama dan utama menghadapi situasi kedaruratan sebelum bantuan dari luar datang," katanya.

Saat ini terdapat 37.817 personel Tagana dan 638 lokasi KSB yang tersebar di seluruh Indonesia, ini merupakan potensi yang sangat berharga bagi Kementerian Sosial RI terutama dalam menerapkan pratek penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

Jumlah ini, lanjutnya, memang belum sepadan dengan kerawanan dan luasan Indonesia, namun Kementerian Sosial selalu berupaya untuk terus meningkatkan kuantitas dan kualitas Tagana sebagai front liner dalam penanggulangan bencana.

Pepen menambahkan, selain kekuatan personil, Kemensos juga menyiapkan bufferstock logistik berupa bantuan makanan, bantuan evakuasi dan bantuan keperluan keluarga pada Gudang Pusat, Regional, Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia serta kendaraan siaga bencana berupa Mobil Dapur Umum Lapangan, Truck Serbaguna, Mobil Tangki Air, Mobil Rescue Tactical Unit (RTU), Motor Dapur Lapangan dan Motor Trail untuk mempercepat layanan kepada korban bencana.

Selanjutnya pada saat terjadi bencana, Kementerian Sosial melakukan evakuasi korban kelokasi aman dengan pendirian tenda darurat, pelayanan dapur umum lapangan untuk memenuhi kebutuhan makan korban terdampak dan memberikan kegiatan layanan dukungan psikososial (LDP).

"Pada saat pascabencana, Kemensos memberikan bantuan stimulan pemulihan sosial berupa santunan ahli waris, santunan korban luka, jaminan  hidup, isi hunian dan bahan  bangunan rumah. Selain itu, kami juga melakukan rujukan seper shelter,  sekolah, kesehatan, sanitasi air  lapangan pekerjaan dan lain-lain," ujarnya.

Di akhir sambutannya, kepada para perwira siswa Seskoau dan perwira siswa Sesau, Agus berharap upaya Kemensos dalam penaggulangan bencana ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan akan kebencanaan, serta kelak dapat bekerja sama lebih erat lagi dalam upaya negara memberikan perlindungan terhadap korban bencana.

Atasi Banjir, Hendi Gandeng Mantan Penasihat Obama

Merdeka.com, Semarang - Penasihat senior mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Henk Ovink datang ke Kota Semarang untuk bertemu dengan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Bukan tanpa alasan, Henk Ovink yang pernah sukses mengatasi pemasalahan badai topan Sandy di Amerika pada era Presiden Obama diharap dapat mengulang kesuksesannya di Kota Semarang.

Sebagai seorang pakar bidang pengelolaan air, Ovink dinilai menjadi orang yang tepat untuk bisa melakukan supervisi kepada Kota Semarang dalam penanggulangan banjir. Hal itu diungkapkan oleh Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi saat hadir bersama Henk Ovink pada seminar "Water As Leverage Of Recilient City" di Balai Kota Semarang, Rabu (13/3).

Hendi, sapaan akrab wali kota, menjelaskan bahwa setidaknya ada lima hal yang akan digarap oleh Henk Ovink untuk Kota Semarang. Pertama, terkait 'Ramah Air Kawasan Industri' untuk mengurangi pengambilan air tanah di sembilan kawasan industri yang ada di Kota Semarang. Kedua, terkait 'Jaringan Kampung Tangguh' agar setiap perkampungan di Kota Semarang bisa mendapatkan suplai air yang cukup baik saat musim hujan maupun musim kemarau.

Selanjutnya yang ketiga, terkait 'Zona Pesisir Terintegrasi' sehingga wilayah pesisir di Kota Semarang terbebas dari permasalahan rob. Keempat, terkait 'Penyerapan Air Daerah Semarang Atas' yang mana menjadi penting agar menghindari banjir kiriman. Dan terakhir yang Kelima, terkait 'Perbaikan Sistem Drainase Kota' yang mana akan bersinergi dengan program peningkatan drainase yang telah dilakukan oleh Hendi bersama Pemerintah Kota Semarang sebelumnya.

“Dulu ketika saya pertama kali menjabat sebagai Wali Kota Semarang banyak yang berpesan kepada saya, kalau mau jadi legenda cukup tangani permasalahan banjir di Kota Semarang. Ini menunjukkan begitu peliknya persoalan banjir di Kota Semarang hingga muncul ungkapan-ungkapan seperti itu," kata Hendi.

Berangkat dari situ, pihaknya terus memutar otak untuk mencari cara penanggulangan banjir di Kota Semarang. "Maka dari itu hari ini saya berterima kasih kepada Mr Henk Ovink bersama Kerajaan Belanda yang memberi perhatian kepada Kota Semarang, agar permasalahan banjir dapat tuntas tertangani," tegasnya.

Hendi juga bercerita awal pertemuannya dengan Henk Ovink, dirinya kagum dengan sebuah teori sederhana yang direncanakan, dimana dinilainya sangat realistis untuk dilakukan di Kota Semarang.

"Mr Henk Ovink memberikan sebuah teori bagaimana agar Kota Semarang dapat menahan dan mengelola air hujan, sehingga tidak cepat mengalir menuju lautan atau bahkan menyebabkan banjir. Langkah-langkah pemanfaatan dan pengelolaan air yang sedemikian rupa dari Mr Henk Ovink ini yang kemudian akan dikerjakan untuk Kota Semarang melalui serangkaian supervisi," tegasnya.

Pendampingan Kota Semarang dalam menangani banjir oleh Henk Ovink sendiri sebenarnya telah dijajaki sejak September tahun lalu. Dalam pejajakan kala itu, Henk Ovink memaparkan adanya 2.1 miliar orang di seluruh dunia yang terpaksa harus memanfaatkan air tercemar.

Tak hanya itu, sebanyak 25 juta orang terpaksa mengungsi akibat bencana terkait dengan perubahan iklim. Karenanya, Henk Ovink menegaskan bahwa permasalahan air bersih ini menjadi masalah bersama, lintas bangsa dan negara sehingga membutuhkan komitmen seluruh warga di dunia untuk mengolah dan memanfaatkan seefektif sumber daya air.

Adapun hadir bersama Henk Ovink di Kota Semarang kala itu antara lain, Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia Rob Swartbol, Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian PUPR Ir Trisasongko Widianto, serta Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Informasi dan Regulasi BAPPENAS Reghi Pradana.

Dalam kesempatan itu, Hendi menaruh harapan besar kepada Henk Ovink agar mampu berkontribusi besar dalam penanganan banjir di Kota Semarang. Sebab, kehadiran Henk Ovink di Kota Semarang sendiri sebagai bagian dari komitmen Pemkot Semarang untuk menuntaskan permasalahan banjir di Kota Semarang

(NS)

Bencana Banjir Menewaskan 66 Orang di Mozambik

Maputo: Setidaknya 66 orang tewas dan 141.000 orang terkena dampak setelah hujan lebat mengguyur Mozambik di wilayah tengah dan utara. Pemerintah pun meminta dan tambahan untuk mengelola krisis.
 
"Pemerintah telah mengeluarkan peringatan darurat karena hujan terus berlanjut dan pendekatan topan tropis Idai, diperkirakan mencapai negara itu antara Kamis hingga Jumat," kata Juru Bicara kabinet Ana Comoana, seperti dikutip AFP, Rabu, 13 Maret 2019.
 
Banjir di salah satu negara termiskin di Afrika telah menghancurkan 5.756 rumah, dan menyebabkan 15.467 rumah tangga dan 141.325 orang terpengaruh.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

Di negara tetangga Malawi, banjir telah merenggut 45 nyawa dan menyebabkan 230.000 orang tanpa tempat berlindung. Departemen Meteorologi Malawi telah memperingatkan akan lebih banyak hujan dan banjir di selatan negara itu antara Kamis dan Minggu.


Sedangkan di Mozambik, 111 orang terluka, 18 rumah sakit hancur, 938 ruang kelas hancur dan 9.763 siswa terkena dampak. Lebih dari 415.000 hektar tanaman hancur, juru bicara pemerintah menambahkan.
 
Pihak berwenang telah memerintahkan evakuasi wajib orang yang tinggal di daerah rawan banjir. "Enam belas pusat akomodasi telah dibuka di Provinsi Zambezia dan Tete untuk mengakomodasi para pengungsi," kata Comoana.
 
"Pemerintah membutuhkan 1,1 miliar meticais atau sekitar USD16 juta untuk membantu 80.000 keluarga yang terkena dampak hujan,” pungkas Comoana.
 
Mozambik rentan terhadap peristiwa cuaca ekstrem. Banjir pada tahun 2000 merenggut setidaknya 800 nyawa sementara lebih dari 100 tewas pada tahun 2015.