Bantul (ANTARA) - Fungsional Peksos Ahli Madya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kementerian Sosial, Edhy Suwarna, mengatakan program penanggulangan bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi barometer bagi kementeriannya dalam mengembangkan kesiapsiagaan bencana.

"Kami sangat bangga tentunya provinsi DIY untuk proses penanggulangan bencana maupun program-programnya sudah menjadi barometer," kata Edhy di sela pengukuhan Kelurahan Srimulyo, Kabupaten Bantul, DIY sebagai Kampung Siaga Bencana (KSB) di Bantul, Rabu.

Menurut dia, dalam kegiatan penanggulangan bencana melalui program KSB, bahwa di DIY, berdasarkan catatan Dinas Sosial DIY hingga saat ini telah terbentuk sebanyak 60 KSB yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota se-provinsi DIY.

Dia mengatakan, itu menjadi bukti bahwa Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 128 Tahun 2011 tentang KSB telah berjalan di DIY, bahkan di wilayah Kabupaten Bantul telah terbentuk Kampung Siaga Bencana di Kelurahan Wukirsari, Imogiri pada 2010.

Bahkan, kata dia, DIY telah memberikan masukan-masukan kepada Kemensos baik dalam pengembangan Tagana (Taruna Siaga Bencana), pengembangan program kesiapsiagaan dan pengembangan gerakan logistik.

"Ini menjadi perhatian bagi Kemensos untuk lebih dalam meningkatkan kegiatan kegiatan yang mendukung kegiatan kegiatan penanggulangan bencana yang ada di provinsi DIY," katanya.

Oleh karena itu, Edhy mewakili Kemensos berharap agar tim KSB Kelurahan Srimulyo Bantul, yang diberikan pelatihan dan fasilitasi serta dikukuhkan ini agar dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) dari pemerintah daerah, agar bisa sesuai dengan Permensos tentang KSB.

"Kami harap bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, kegiatan kemasyarakatan. Salah satu falsafah bahwa berdirinya KSB ini dalam rangka kesiapsiagaan penanggulangan bencana, dan bila tidak terjadi bencana ini merupakan aset masyarakat untuk kita," katanya.

Dia juga menyampaikan pesan Mensos, agar segera membuat lumbung lumbung sosial di wilayah rawan bencana, karena hal itu menjadi pemikiran dan menjadi sebuah proses kebijakan kegiatan yang sudah kita laksanakan oleh Direktorat Jenderal PSKBA Kemensos.*

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kota Banda Aceh melanjutkan kerjasama kemitraan dengan Pemerintah Kota Kamaishi Jepang terkait mitigasi kebencanaan khususnya bidang gempa bumi dan tsunami yang telah terjalin sebelumnya.

"Bahkan, kami ingin kerjasama yang lebih intens lagi antara kedua belah pihak. Terutama bagi pelajar, minimal anak-anak kami bisa mencontoh kedisiplinan masyarakat Jepang. Saya akan mendukung sepenuhnya program ini," kata Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq, di Banda Aceh, Jumat.

Program kemitraan Banda Aceh dan Kamaishi tersebut digagas oleh Japan International Cooperation Agency (JICA). Kelanjutan kerjasama tersebut usai kedua pihak melakukan pertemuan di Pendopo Wali Kota Banda Aceh.

Dalam waktu dekat, badan kerjasama internasional Jepang tersebut akan menggelar training for trainer, sesi pembelajaran, workshop, hingga pelatihan ke Negeri Sakura terkait mitigasi bencana tersebut.

Bakri berharap, selain kerja sama terkait mitigasi kebencanaan, dirinya juga meminta dukungan JICA untuk membantu melakukan pengembangan sektor pariwisata Banda Aceh.

"Walaupun fokus kami wisata religi, tapi kami berpikir global dan siap bersanding dengan semua pihak untuk memajukan kota ini," ujarnya.

Bakri mengaku kagum dengan Jepang, meski terkenal sebagai negara industri tetapi tidak menghilangkan bidang agraris nya. Masyarakatnya juga sangat dilindungi oleh pemerintah.

"Dalam sistem pemerintahan, mereka lebih mengedepankan merger bukan pemekaran jika masih ada daerah yang tertinggal," kata Bakri.

Sementara Itu, Senior Deputy Director of Partnership Program Division JICA Fujihara Reiko menyatakan kedatangan mereka ke Banda Aceh selain bersilaturahmi juga ingin menjalin kerjasama mitigasi bencana serta terkait sister city antara Banda Aceh dan Kamaishi.

Fujihara menyebutkan, program mereka nantinya akan dipusatkan di Museum Tsunami Aceh dan dua sekolah yakni SMPN 11 dan SMPN 17 Banda Aceh.

"Saya yakin proyek ini akan berhasil nantinya, ditambah lagi dengan dukungan penuh Pemko Banda Aceh, mohon kerjasama ke depannya," kata Fujihara.

Dia menjelaskan bahwa fokus proyek JICA kali ini adalah peningkatan kemampuan atau SDM tentang mitigasi bencana. Bahkan nantinya mereka juga bakal melibatkan unsur kampus (Universitas Syiah Kuala), BPBD, dan Dinas Pendidikan Banda Aceh.

"Karena nantinya kita harapkan pada 2024 bakal ada pelatihan balasan ke Jepang. Semoga ini dapat berjalan baik," demikian Fujihara.*