Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menilai program penanggulangan bencana (PB) belum menjadi prioritas di daerah.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, mengungkap perlunya integrasi sistem evaluasi penyelenggaraan PB, dan berbagai permasalahan kelembagaan PB di daerah.

“Semangat resiliensi berkelanjutan dari komitmen global harus dapat diimplementasikan sampai tingkat lokal sesuai arahan Presiden RI saat penyelenggaraan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022”, ujar Raditya.

Saat membahas isu kebencanaan di tingkat daerah di kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Jakarta Selatan, pada Selasa (1/11), Raditya juga mengungkapkan local wisdom, atau kearifan lok dalam pengelolaan risiko bencana yang ada di setiap daerah menjadi aset penting untuk membangun kapasitas PB di daerah serta mendorong penganggaran untuk upaya pada fase prabencana, bukan hanya pada tanggap darurat bencana.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Strategi BNPB Agus Wibowo dalam kesempatan audiensi menyampaikan harapannya agar Dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) yang telah ditetapkan menjadi Perpres No.87/2020 dapat dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan tingkat pusat dan perencanaan daerah RPJPD dan RPJMD.

Hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah mendapatkan alokasi anggaran untuk implementasinya.

“Kita sudah memiliki pedoman untuk integrasinya. Pedoman ini akan kita sosialisasikan kepada 34 provinsi. Kami berharap nanti dari Kemendagri juga dapat mendukung," ujar Agus.

Di sisi lain, Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, Udrekh menyampaikan tantangan yang dihadapi sampai saat ini yaitu masih ada 100 lebih daerah yang belum memiliki peta kawasan rawan bencana (KRB) akibat tidak adanya anggaran.

“Saat ini kita juga berupaya untuk mengeluarkan indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) yang biasa dikeluarkan di awal tahun, rencananya akan dikeluarkan di akhir tahun agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung kinerja pemerintah daerah,” kata Udrekh.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sri Purwaningsih dalam tanggapannya menyampaikan urusan kebencanaan di daerah masih sering ditemui. Seperti pemahaman substansi PB yang masih kurang, ketidakpahaman terkait kewenangan urusan pemerintahan daerah, dan banyak BPBD yang masih sekedar menjalankan tugas business as usual.

“Perlu ada penguatan untuk pemerintah daerah, khususnya untuk BPBD dalam implementasi tugas dalam langkah yang nyata," ungkap Purwaningsih.

Pada akhir kegiatan, BNPB dan Kemendagri sepakat untuk saling berkolaborasi dalam penguatan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), integrasi sistem evaluasi untuk penyelenggaraan PB di daerah, dan penguatan tata kelola dan substansi kebencanaan untuk pemerintah daerah.

Dijelaskan, kesepakatan tersebut menuntut saling berkolaborasi dalam penguatan implementasi SPM, integrasi sistem evaluasi untuk penyelenggaraan PB di daerah, dan penguatan tata kelola dan substansi kebencanaan untuk pemerintah daerah.

Dari hasil pertemuan itu, kedua belah pihak menyetujui tindak lanjut pertemuan dengan penyelenggaraan diskusi-diskusi teknis untuk koordinasi lanjutan untuk memantapkan kolaborasi yang diusulkan.

“Sesuai UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, untuk menyadarkan dan menguatkan kebencanaan pemerintah daerah, BNPB tidak bisa sendirian, perlu bantuan Kemendagri untuk aspek pemerintahan yang dilengkapi oleh BNPB aspek teknisnya," ujarnya.*

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Puluhan sekolah di DIY dijadikan sebagai Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). SPAB dibentuk guna menyiapkan SDM dalam meningkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan penanganan bencana.

Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X mengatakan, hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan daerah rawan bencana, termasuk DIY. Tidak hanya bencana alam, namun DIY juga memiliki potensi bencana non alam ini maupun bencana sosial.

Potensi-potensi bencana tersebut yang melatarbelakangi perlu disiapkannya SDM untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan bencana. Penyiapan SDM tersebut dilakukan dengan dimulai dari sekolah.

Setidaknya, ada 55 sekolah/madrasah di DIY yang diresmikan menjadi SPAB rintisan 2020-2022, Rabu (2/11) ini. Melalui SPAB ini, dibentuk tim siaga bencana di sekolah-sekolah.

"Selamat bertugas kepada tim siaga bencana yang hari ini dikukuhkan. Jalankan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab," kata Paku Alam X saat peresmian SPAB di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, Rabu (2/11/2022).

Paku Alam X menyebut, tim siaga bencana di sekolah maupun madrasah merupakan instrumen yang harus ada dalam penerapan SPAB, dalam rangka mewujudkan sekolah yang tangguh dan aman bencana. Tim tersebut juga telah mendapatkan pelatihan terkait pengurangan risiko bencana.

"Tim ini bertugas menyebarluaskan praktik budaya sadar bencana di sekolah melalui kesiapsiagaan pada saat sebelum dan setelah terjadi bencana," ujar Paku Alam X.

Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta Dewi mengatakan, merujuk pada data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRB) 2020, tidak ada kabupaten/kota yang berisiko ancaman bencana rendah di DIY. Dibentuknya puluhan sekolah menjadi SPAB ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan mitigasi bencana di DIY.

"Kabupaten/kota di DIY menjadi dominan memiliki ancaman bencana dengan resiko tinggi dan sedang. Terutama ancaman gempa bumi, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang ekstrim atau abrasi, kebakaran hutan dan lahan cuaca ekstrem, dan tsunami,” kata Prasinta.

Ia pun mengajak agar peresmian SPAB itu menjadi momentum untuk memulai aksi tindakan dan kerja sama antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana. Aksi tersebut, katanya, harus terus berkesinambungan dan berkelanjutan untuk membangun bangsa yang tangguh bencana.

Prasinta juga berharap SPAB ini dapat diadopsi oleh daerah lain di Indonesia. Dengan begitu, katanya, akan semakin banyak yang terlibat dan upaya mitigasi bencana pun dapat signifikan.

"Semakin banyak yang terlibat aktif, semakin signifikan pula upaya mitigasi bencana yang dilakukan untuk melindungi generasi penerus bangsa dari ancaman bencana," ujarnya.