Jakarta - Belitung Timur dilanda banjir dengan ketinggian 2 meter. Akibatnya, terdapat daerah yang terisolasi karena tingginya air dan rusaknya beberapa infrastruktur.

"Menyusul adanya beberapa jembatan yang roboh dan jembatan yang amblas, beberapa wilayah di Kecamatan Gantung dan Manggar terisolasi karena belum dapat dijangkau. Selain itu, masih terendam banjir," ucap Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/7/2017).

BNPB melakukan pemantauan lokasi banjir menggunakan dua helikopter jenis Bloco dan MI-17. Pantauan BNPB menunjukkan Kecamatan Gantung menjadi lokasi paling parah terendam banjir.

"Dari udara terlihat bahwa masih banyak perumahan penduduk yang terendam banjir hingga atap rumah. Banjir belum surut karena debit sungai masih tinggi," ujar Kepala BNPB Willem Rampangilei.

Selain itu, BNPB bersama pimpinan daerah Belitung Timur melakukan distribusi logistik. Distribusi itu dilakukan melalui udara karena jalan darat tidak bisa digunakan.

"Heli MI-17 mengangkut logistik berupa makanan siap saji, kid wear, perahu karet, dan lainnya yang akan disalurkan ke Kabupaten Belitung Timur," kata Willem.

Saat ini belum terdapat data pasti jumlah korban banjir di Belitung Timur. Diharapkan, data korban bisa segera selesai.

"Kita belum memperoleh data jumlah penduduk yang terdampak dan jumlah pengungsi yang lengkap. TNI dan Polri telah kita perintahkan untuk mempercepat pendataan," kata Willem.

Willem mengatakan kendaraan darat tidak bisa melewati jalan di Dusun Selumar, Desa Selunsing, Kecamatan Gantung. Selain itu, jembatan di Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, dan Desa Lilangan, Belitung Timur, roboh.

"Kita bicarakan dengan Dinas PU dan Kementerian PU PR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) untuk mengatasi darurat jembatan dan jalan tersebut," tambah Willem.
(aik/jor)

REPUBLIKA.CO.ID, KUTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika mengusulkan agar frekuensi 700 MHz dapat dialokasikan bagi jaringan komunikasi radio untuk bencana atau Public Protection Disaster Relief (PPDR) dalam pertemuan organisasi telekomunikasi antarpemerintah kawasan Asia Pasifik ke-2 di Kuta, Bali.

"Kami perjuangkan agar bisa band (pita) 700 itu dipakai untuk band PPDR," kata Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Ismail setelah pembukaan pertemuan tersebut di Kuta, Kabupaten Badung, Senin (17/7).

Menurut dia, frekuensi untuk PPDR tersebut merupakan salah satu usulan Indonesia dalam pertemuan kedua yang digelar 17-21 Juli 2017. Pertemuan itu dihadiri ratusan delegasi dari 38 negara anggota Asia Pasific Telecommunity (APT) untuk membahas usulan-usulan yang dipersiapkan untuk dibawa dalam pertemuan lebih tinggi yakni Konferensi Dunia Komunikasi Radio (WRC) 2019.

Saat ini, frekuensi 700 MHz banyak ditempati saluran televisi analog sehingga ketika saluran tersebut beralih ke digital, maka alokasi untuk frekuensi PPDR sangat memungkinkan. Frekuensi 700 MHz saat ini banyak dipilih operator seluler di Indonesia sebagai tempat untuk jaringan LTE atau Long Term Evolution, jaringan 4G yang diklaim standar baru untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan jaringan saat ini.

Frekuensi PPDR tersebut sangat dibutuhkan mengingat Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap bencana sehingga membutuhkan komunikasi yang intensif dan penanganan yang cepat.

Dalam pertemuan yang mendiskusikan persiapan-persiapan untuk disampaikan dalam konferensi tingkat dunia itu, lanjut Ismail, secara umum membahas enam agenda besar di antaranya spektrum frekuensi radio, pita lebar masa depan yakni 5G hingga menyangkut isu satelit orbit geostasioner (GSO) dan nonGSO.

APT merupakan organisasi telekomunikasi antarpemerintah yang menaungi 38 negara di kawasan Asia Pasifik, bergerak di bidang jasa pelayanan telekomunikasi, pembuatan perangkat komunikasi dan penelitian dan pengembangan komunikasi, informasi dan inovasi teknologi.

Selain itu juga menaungi empat anggota asosiasi dan 131 anggota afilisasi yang merupakan lembaga atau operator telekomunikasi negara anggota.