Liputan6.com, Palu - Menko Polhukam Wiranto meninjau pembangunan tahap awal kawasan hunian tetap, dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Donggala, Sigi, dan Palu, Sulawesi Tengah.

Usai melakukan peninjauan, dia langsung melakukan rapat koordinasi dengan jajaran dari Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, BNPB, dan pemerintah daerah, di kantor Gubernur Sulawesi Tengah.

"Rapat koordinasi ini untuk menyelesaikan yang masih harus diselesaikan," ucap Wiranto di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (1/7/2019).

Dia menuturkan, hal-hal yang menyangkut penanganan korban bencana seperti pemberian santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia, uang jaminan hidup kepada para korban dan dana stimulan untuk perbaikan rumah, harus tetap direalisasikan.

"Itu tetap harus direalisasikan sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh pemerintah daerah," kata Wiranto.

Dia menambahkan, harus ada satu semangat yang sama untuk menyelesaikan masalah teknis yang masih dihadapi dalam penanganan bencana di Sulteng.

"Tidak ada sesuatu yang tanpa permasalahan. Tapi kalau kita selesaikan dengan baik, dengan kesadaran masyarakat dan kita selesaikan bersama pusat dan daerah. Saya kira tidak ada masalah dan terselesaikan," pungkas Wiranto.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto menyebut, butuh waktu dua tahun untuk kembali membangun Kota Palu, Sulawesi Tengah, pasca-dilanda gempa dam tsunami.

Wiranto mengatakan, waktu dua tahun ini ditargetkan pemerintah untuk rekonstruksi dan rehabilitasi.

"2 tahun Palu bisa normal kembali. Tapi untuk status tanggap darurat satu atau dua bulan lebih supaya bisa normal," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat, Jumat 5 Oktober 2018.

Wiranto mengungkapkan, pemulihan dilakukan dengan pembangunan sejumlah infrastruktur. Menurutnya, dalam waktu dekat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membangun barak bagi pengungsi.

"Minggu depan kita mulai pembangunan barak yang permanen siap huni dan teratur sederhana tapi lengkap ada dapur, MCK" katanya.

Dia menururkan pembangunan barak dilakukan sambil menunggu konstruksi rumah yang juga akan dibangun pemerintah. Sedikitnya ada 65 ribu orang yang kini tengah mengungsi sebagai korban gempa dan tsunami.

"Mereka ada yang mengungsi karena tidak punya rumah, ada yang punya rumah tapi trauma sehingga kemping keluar rumah dan berdiam di luar rumah," ucap Wiranto.

The Philippines and Japan on Monday jointly launched the Disaster Emergency Logistics System for ASEAN (DELSA) to further strengthen the Southeast Asian region’s collective response to natural disasters.

The Launching Ceremony of the Disaster Emergency Logistics System for ASEAN (DELSA) Satellite Warehouse was held in Camp Aguinaldo, Quezon City on July 1, 2019 (Embassy of Japan in the Philippines / FACEBOOK / MANILA BULLETIN)

Defense Secretary Delfin Lorenzana and Japan Embassy Minister Makoto Iyori led the ceremony held at the DELSA Satellite Warehouse in Camp Aguinaldo, Quezon City.

The establishment of the Satellite Warehouse in the Philippines, funded by Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF), will significantly improve response time since stockpiles in the warehouse can be quickly delivered to disaster-affected areas right away without the need to wait for shipments from other countries in the region.

The Satellite Warehouse under the DELSA is another deliverable in support of the ASEAN Chairmanship theme of “Advancing Partnership for Sustainability.”

The project is also supported by the ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Center), an intergovernmental organization aimed to facilitate cooperation and coordination of disaster management amongst the ASEAN Member States.

The AHA Center agreement was signed by ASEAN Foreign Ministers on November 17, 2011.

Also present at the ceremony were AHA Centre Executive Director Adelina Kamal and Civil Defense Administration Undersecretary Ricardo Jalad.