Blog

Skema pooling fund bencana akan dikelola secara otonom oleh badan layanan umum

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah meluncurkan pendanaan inovatif berupa dana bersama atau Pooling Fund Bencana (PFB) melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Perpres 75/2021) pada 13 Agustus 2021 lalu, dengan dana kelolaan awal sebesar kurang lebih dari Rp 7,3 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, PFB tersebut akan dikelola secara otonom oleh sebuah Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Keuangan yang juga merupakan milestones tersendiri.“Bentuk BLU ini adalah ciri khas Indonesia dengan model quasi government dan berbeda dengan pengelolaan PFB negara lain’, ujar Febrio dalam laporannya, Senin (23/8).

Dengan menggunakan prinsip kerja BLU yang berasaskan praktik bisnis sehat dan memiliki rencana bisnis anggaran yang standar pelayanan minimal, PFB tidak hanya bisa memobilisasi dana dari berbagai sumber seperti alokasi APBN, hibah Pemerintah Daerah, mitra pembangunan, swasta dan masyarakat, trust fund, dan filantrofi, tetapi juga melakukan investasi dan akumulasi atas dana yang dihimpun tersebut untuk meningkatkan kesiapan pemerintah.

Febrio menjelaskan, dengan karakteristik bisnis tanpa mengutamakan keuntungan, PFB juga diharapkan dapat mempercepat pemulihan dan membangun kembali dengan lebih baik dengan fokus melindungi masyarakat paling terdampak, yaitu masyarakat miskin dan rentan. BLU pengelola PFB diantaranya dapat memberikan fasilitas pendanaan bergulir yang sangat murah untuk UMKM terdampak bencana, selain memberikan bantuan tunai.

Selain itu, PFB juga dapat meningkatkan kapasitas pendanaan untuk kegiatan transfer risiko dalam rangka mengurangi kerugian yang ditanggung pemerintah dan masyarakat akibat bencana, yang semula didanai oleh APBN dan APBD saja.

Hal ini terkait dengan peran PFB yang memfasilitasi pembelian premi asuransi perlindungan aset pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat, dengan memanfaatkan hasil pengelolaan dana (investment proceeds).

“Dalam 2-3 tahun ke depan, PFB akan mendanai pembelian premi asuransi seluruh gedung/bangunan milik Kementerian/Lembaga dan bergotong royong untuk co-financing dengan Pemerintah Daerah untuk pengasuransian aset daerah. Sehingga, nilai kerusakan akibat bencana alam yang ditanggung pemerintah dapat ditekan”, tambah Febrio.

Lebih lanjut, Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat akan bersinergi dalam operasionalisasi PFB, mulai dari pengusulan pendanaan sampai dengan penyaluran dana PFB agar lebih tepat waktu dan sasaran.

PFB tersebut, dijelaskan Febrio akan dikelola secara kredibel untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat Indonesia dan internasional.

“Dengan meningkatnya kepercayaan ini, PFB tidak hanya akan menjadi kantong kedua Menteri Keuangan dalam pendanaan bencana, melainkan menjadi sumber utama pendanaan penanggulangan bencana ke depannya. BKF akan terus mengawal guna memastikan terwujudnya hal tersebut,” pungkasnya

Pemerintah luncurkan skema dana bersama bencana dengan modal awal Rp 7,3 triliun

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah meluncurkan pendanaan inovatif berupa dana bersama atau Pooling Fund Bencana (PFB) melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Perpres 75/2021) pada 13 Agustus 2021 lalu, dengan dana kelolaan awal sebesar kurang lebih dari Rp 7,3 triliun.

Dari dana tersebut, PFB akan menambah kapasitas pendanaan bencana pemerintah dari semula hanya terdiri dari dua sumber utama yaitu APBN dan APBD. Dana kelolaan ini juga diharapkan akan terus berkembang dari tahun ke tahun, melalui kegiatan pengumpulan maupun pengembangan dana.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, PFB merupakan bagian dari Strategi Pendanaan dan Asuransi Risiko Bencana atau Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI).

“Strategi DRFI ini memungkinkan Pemerintah untuk mengatur strategi pendanaan risiko bencana melalui APBN/APBD, maupun memindahkan risikonya kepada pihak ketiga, melalui pengasuransian aset pemerintah dan masyarakat,” kata Febrio dalam laporannya, Senin (23/8).

PFB juga merupakan instrumen pendanaan utama pada Strategi DRFI yang merupakan skema pengumpulan dana dari berbagai sumber, yakni dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan mitra pembangunan, untuk diakumulasikan dan dikembangkan bagi pendanaan penanggulangan bencana, baik alam maupun non-alam.

Febrio mengatakan, adanya PFB juga sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan komitmen untuk memperkuat ketahanan fiskal dalam menanggulangi dampak bencana alam dan non-alam secara efektif, guna selangkah lebih dekat menuju masyarakat tangguh menghadapi bencana (disaster preparedness).

Selain itu, PFB juga sangat penting dalam manajemen risiko bencana di Indonesia karena meningkatkan kapasitas pendanaan risiko bencana khususnya pendanaan mitigasi bencana dan transfer risiko.

Dengan begitu PFB bisa menjadi instrumen pendanaan utama pada Strategi DRFI yang merupakan skema pengumpulan dana dari berbagai sumber, yakni dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan mitra pembangunan, untuk diakumulasikan dan dikembangkan bagi pendanaan penanggulangan bencana, baik alam maupun non-alam.

Masyarakat Diimbau Waspada Potensi Bencana di Sumut

SuaraSumut.id - Masyarakat Sumatera Utara (Sumut) diimbau agar waspada dengan adanya potensi bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu akibat perubahan cuaca dan iklim.

Imbauan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisikan (BMKG).

“Kita harus hati-hati dan waspada, cuaca ekstrem akhir-akhir ini berpotensi mengakibatkan banjir, longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang dan lain-lain," kata pria yang akrab disapa Ijeck, melansir digtara.com--jaringan suara.com, Selasa (24/08/2021).

Ia mengingatkan pada 24 hingga 26 Agustus 2021, Sumut termasuk wilayah yang akan mengalami kondisi cuaca yang cukup beragam.

“Hati-hati, BMKG sudah mengingatkan. Dari tanggal 24 sampai 26 Agustus cuaca di daerah kita akan bervariasi. Sebagian besar akan berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat,” Lanjutnya

Ijeck memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut untuk siaga mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi.

Ijeck juga meminta BPBD Sumut untuk meningkatkan koordinasi dengan BPBD Kabupaten dan Kota se-Sumut, agar setiap tindakan yang dibutuhkan dapat dipersiapkan secepatnya.

"Saya sudah perintahkan BPBD Provinsi agar bersiaga. Komunikasi dan koordinasi dengan Kabupaten dan Kota harus lebih intens, biar semuanya sudah siap sebelum dibutuhkan. Kita berdoa semoga Tuhan melindungi dan kita tetap dalam kondisi aman," tukasnya.

Korban Tewas Gempa Haiti Capai 1.419 Orang, Bencana Alam Lain Mengancam

PORT-AU-PRINCE, KOMPAS.com - Bencana alam lain mengancam Haiti saat korban tewas akibat gempa akhir pekan lalu mencapai 1.419 orang.

Lebih dari 6.900 orang terluka saat gempa bermagnitudo 7,2 menerjang pada Sabtu (14/8/2021), dengan banyaknya warga yang hilang.

Di saat petugas penyelamatan terus melakukan pencarian, badai tropis Depression Grace mengancam negara di Karibia itu.

Badai itu dilaporkan bakal berdampak pada curah hujan sebesar 25 m di kawasan Haiti yang paling terdampak.

Dilansir BBC, Selasa (17/8/2021), sejumlah kalangan mengkhawatirkan jika badai tersebut bisa menyebabkan tanah longsor.

Pengguna media sosial mengunggah momen ketika wilayah timur dilanda hujan lebat, dengan barat yang terdampak bencana akan menjadi target selanjutnya.

Jalan yang hampir mustahil dilalui karena gempa pekan lalu terancam makin rusak jika badai tropis melanda.

Karena itu, tim penyelamatan Haiti berlomba untuk memberikan perbekalan ke wilayah yang hancur karena gempa.

Di Twitter, badan perlindungan sipil meminta "warga baik" yang tidak terdampak bencana untuk membantu menampung tetangganya.

Sejumlah negara asing seperti Chile dan AS mengirim bantuan penyelamatan, dengan tim dokter Kuba telah tiba dan memulai proses perawatan korban.

Organisasi kemanusiaan menuturkan, para penyintas butuh air dan tempat berlindung, dengan 30.000 keluarga kehilangan rumah.

Beberapa rumah sakit dilaporkan kewalahan dan membutuhkan banyak bantuan untuk merawat pasien dan korban gempa.

Gempa bumi pada akhir pekan menambah penderitaan Haiti, yang pada bulan lalu dikejutkan dengan pembunuhan Presiden Jovenel Moise.

Beberapa unggahan di media sosial memperlihatkan warga di Les Cayes berusaha mengeluarkan tetangga mereka dari reruntuhan.

"Jalanan penuh dengan teriakan," kata Archdeacon Abiade Lozama, Kepala Gereja Anglikan di Les Cayes.

Kepada New York Times, Bapa Lozama mengatakan, para korban berusaha mencari kerabat mereka, obat-obatan, dan air.

Badan Geologi AS (USGS) melaporkan, pusat gempa Sabtu berada sekitar 12 km dari kota Saint-Louis du Sud.

Namun, getarannya terasa hingga ibu kota Port-Au-Prince yang jaraknya sekitar 125 km, bahkan ke negara tetangga.

Heboh Ramalan Tsunami, Berapa Dana Penanganan Bencana RI?

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejak beberapa waktu lalu, terdapat prediksi potensi gempa besar dan tsunami raksasa setinggi 29 meter di wilayah pantai selatan Pulau Jawa. Beberapa wilayah di DKI Jakarta pun tidak luput dari ancaman tsunami ini, seperti Pluit, Ancol, Gunung Sahari, dan Kota Tua.

Jika tsunami selatan pulau Jawa terjadi, diperkirakan bakal berimbas ke wilayah pesisir utara seperti Jakarta meski terlihat jauh dari jangkauan. Hal ini berdasarkan pemodelan, tsunami di selatan Jawa, efeknya bisa sampai ke pesisir Jakarta dan sekitarnya.

Apa kesiapan pemerintah?

Dalam RAPBN 2022, anggaran penanggulangan bencana alam disiapkan sebesar Rp 5 triliun sebagai dana cadangan. Nilai ini sama dengan yang disiapkan tahun ini yang juga sebesar Rp 5 triliun.

"Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan tahap prabencana (pengurangan risiko bencana), saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi)," tulis dokumen RAPBN 2022, Kamis (19/8/2021).

Sebagai catatan, rata-rata kerugian dalam periode tahun 2000 sampai 2017 akibat bencana alam mencapai Rp 22,85 triliun per tahun. Salah satu dana yang sudah disediakan dalam APBN adalah dana cadangan penanggulangan bencana.

Rata-rata realisasi dana cadangan penanggulangan bencana pada APBN dalam periode tahun 2011-2020 adalah sekitar Rp 3,507 triliun per tahun. Berdasarkan data historis tersebut, risiko kerugian akibat bencana alam dikategorikan kecil dengan likelihood yang sangat rendah.

Dari catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam RAPBN 2022, jumlah bencana alam yang paling banyak dalam 10 tahun terakhir terjadi pada tahun 2019. Di mana jumlah bencana terjadi 3.758 kasus yang terdiri dari tanah longsor, banjir, kebakaran hutan dan lahan, puting beliung, kekeringan hingga tsunami.

Pada tahun 2019, anggaran cadangan penanggulangan bencana alam disediakan pemerintah sebanyak Rp 8,8 triliun. Dari banyaknya bencana ini, maka anggaran direalisasikan 97,9% atau Rp 8,6 triliun.

Kemudian pada tahun 2020 jumlah bencana alam di Indonesia turun menjadi 2.951 kasus yang terdiri dari tanah longsor, puting beliung, letusan gunung api, kebakaran hutan dan lahan dan banjir. Anggaran disediakan Rp 5 triliun dan terealisasi Rp 2,3 triliun atau 45,4% dari total anggaran.

Sementara itu, hingga Juni 2021, jumlah bencana alam di Indonesia sudah terjadi sebanyak 1.425 kasus. Bencana hingga paruh awal tahun ini terjadi diantaranya tanah longsor, puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, dan banjir.