logo2

ugm-logo

Blog

RI Terancam Kena Godzilla El Nino, Awas Harga Pangan Meroket!

‎Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merilis prediksi cuaca ekstrem berupa El Nino Godzilla berpotensi melanda RI di periode musim kemarau tahun 2026 ini.
Merespon Hal itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan bahwa ini perlu menjadi 'warning' bagi pemerintah karena berpotensi membuat harga pangan naik.
‎Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan secara teori Godzilla El Nino bisa membuat harga-harga melonjak. Pasalnya kemarau panjang dapat membuat produktivitas produksi tanaman pertanian rendah.

‎Sementara di sisi permintaan masyarakat terhadap produk pertanian untuk konsumsi sehari-sehari tetap, sehingga terjadi ketimpangan antara pasokan dan permintaan. Kondisi ini yang akan membuat harga meningkat dan memicu inflasi.

‎"Secara teori kalau misalnya produksi atau produktivitas tanaman yang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari itu menjadi terkendala, mungkin jumlah produksinya rendah atau misalnya stok yang ada itu sedikit, secara prinsip ekonomi tentunya ketika permintaan itu tidak berubah maka akan ada kecenderungan kenaikan harga. Itu prinsip ekonomi," katanya saat memberikan pemaparan di Gedung BPS Pusat, Jakarta pada Selasa (21/4/2026).

‎Meskipun Saparno mengatakan dampak pastinya baru bisa terlihat saat Godzilla El Nino sudah berjalan, dirinya mengatakan bahwa pemerintah harus tetap waspada akan potensi kenaikan inflasi volatile food.

‎"Tentunya ini sebenarnya menjadi warning bagi pemerintah ketika misalnya ada kondisi semacam ini, El Nino, sehingga produktivitas misalnya kebutuhan pokok terutama biasanya terkait dengan volatile food-nya," imbuhnya.

selengkapnya di sini: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260422082547-4-728737/ri-terancam-kena-godzilla-el-nino-awas-harga-pangan-meroket

Skenario terburuk El Niño 2026: Puncak ‘neraka’ panas yang mengancam

Tahun ini Indonesia diprediksi bakal menghadapi musim kemarau yang tidak biasa. Bukan hanya sekadar panas, musim kemarau juga diperkirakan akan datang lebih cepat, lebih kering, dan masanya lebih lama dari tahun-tahun sebelumnya.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat hingga akhir Maret 2026, sebanyak 7% zona musim (Z0M) di Indonesia sudah memasuki musim kemarau.

Jumlah ini akan terus bertambah secara signifikan dengan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mulai memasuki musim kemarau pada April, Mei, dan Juni 2026.

Beberapa wilayah yang telah memasuki musim kemarau adalah sebagian kecil wilayah Sumatera Utara, Aceh, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, NTB, NTT dan Maluku, serta sebagian kecil di Papua Barat.

Salah satu alasan mengapa kemarau tahun ini terasa lebih menyengat adalah potensi kembalinya fenomena El Nino, suatu kondisi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik memanas dan menguat di pertengahan tahun, yang efeknya membuat pembentukan awan hujan di Indonesia jadi terhambat hingga pasokan air hujan bakal jauh berkurang dibanding biasanya.

selengkapnya https://theconversation.com/skenario-terburuk-el-nino-2026-puncak-neraka-panas-yang-mengancam-281154

Sambut Hari Kesiapsiagaan Bencana, Pegawai Kapanewon Tempel Gelar Simulasi Gempa Bumi

Sleman — Upaya membangun kesiapsiagaan bencana terus diperkuat dari berbagai lini, termasuk di lingkungan perkantoran pemerintahan. Salah satunya melalui simulasi penanggulangan gempa bumi yang digelar di Kantor Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Jumat (24/4/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi edukasi kebencanaan yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga menanamkan refleks tanggap darurat bagi seluruh aparatur negara.

Simulasi dirancang menyerupai kondisi nyata, dimulai dari aktivitas rutin pegawai hingga skenario terjadinya gempa yang ditandai dengan bunyi sirine. Dalam hitungan detik, seluruh peserta diarahkan untuk melakukan langkah perlindungan diri di dalam ruangan, sebelum akhirnya dievakuasi menuju titik kumpul melalui jalur yang telah ditentukan secara aman dan tertib.

Latihan ini menggambarkan situasi darurat secara bertahap, mulai dari kepanikan awal, evakuasi mandiri, hingga penanganan korban luka. Tim evakuasi bergerak menyisir setiap ruangan untuk memastikan tidak ada pegawai yang tertinggal, sementara tim kesehatan melakukan pertolongan pertama pada korban yang diskenariokan mengalami cedera akibat reruntuhan bangunan.

Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Tempel, Heni Ristiawan, dalam arahannya menegaskan bahwa agenda ini dilaksanakan guna menyambut Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional yang jatuh pada 26 April. Menurutnya, simulasi semacam ini bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak mengingat tingginya risiko bencana di wilayah Indonesia, khususnya DIY.

“Kita tidak pernah tahu pasti kapan bencana akan terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah memastikan setiap individu memahami dengan benar apa yang harus dilakukan dalam detik-detik pertama saat guncangan terjadi. Simulasi ini bertujuan melatih respons spontan dan ketenangan itu agar tidak terjadi kepanikan yang justru membahayakan diri sendiri,” ujar Heni Ristiawan di sela kegiatan simulasi.

Heni menambahkan bahwa keberhasilan penanganan bencana sangat ditentukan oleh koordinasi dan kejelasan peran di lapangan. Dalam kondisi darurat yang penuh tekanan, tidak boleh ada kebingungan mengenai tugas masing-masing. Oleh karena itu, pembagian peran mulai dari penanggung jawab ruangan, tim evakuasi, hingga tim medis terus dilatih agar prosedur operasi standar dapat berjalan mulus.

Dedi Mulyadi: Butuh Rp 7 Triliun dan 1.000 Hektare Lahan agar Bandung Raya Bebas Banjir

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan, penanganan banjir di Bandung Raya membutuhkan lahan sekitar 1.000 hektare untuk membangun danau. Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan danau tersebut diperkirakan mencapai Rp 7 triliun. Menurut Dedi, kebutuhan lahan dan dana itu penting jika Bandung Raya ingin bebas dari banjir yang sering terjadi. "Hitungan untuk penanganan banjir itu, diperlukan 1.000 hektare itu ya. Bandung Raya itu, untuk membuat danau-danau. Nilainya dulu, Rp 7 triliun. Jadi, kalau ingin bebas banjir, ya pakai alokasi itu," katanya saat ditemui di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (22/4/2026).

Selengkapnya

https://bandung.kompas.com/read/2026/04/22/190846978/dedi-mulyadi-butuh-rp-7-triliun-dan-1000-hektare-lahan-agar-bandung-raya

Status 'Megaquake' Jepang: Mengapa Revisi Magnitudo 7,7 dan Peluang 1% Begitu Mengkhawatirkan?

Senin lalu, wilayah lepas pantai utara Jepang diguncang oleh kekuatan tektonik yang memicu alarm di seluruh negeri. Namun, yang membuat situasi ini berbeda dari gempa biasanya bukanlah sekadar getarannya, melainkan munculnya status "Megaquake" yang jarang dikeluarkan. Selama seminggu ke depan, warga di pesisir timur laut diminta hidup dalam kewaspadaan tinggi, menunggu dalam ketidakpastian yang terukur.

Sebagai analis, kita perlu melihat melampaui berita utama. Mengapa sebuah gempa yang awalnya dianggap "rutin" kini berubah menjadi peringatan nasional yang melibatkan ratusan kota? Jawabannya terletak pada angka-angka teknis yang sering kali kita abaikan.

Dari 7,5 ke 7,7—Mengapa Revisi Kekuatan Gempa Itu Penting?

Badan Meteorologi Jepang secara resmi merevisi kekuatan gempa dari magnitudo 7,5 menjadi 7,7. Bagi orang awam, selisih 0,2 mungkin terdengar kecil, namun secara sains, skala magnitudo gempa bumi bersifat logaritmik.

Kenaikan 0,2 magnitudo berarti ada lonjakan energi seismik yang sangat besar yang dilepaskan di bawah kerak bumi. Perubahan data ini bukan sekadar koreksi administratif; inilah yang mengubah seluruh kalkulasi risiko tsunami. Energi yang lebih besar berarti potensi pergeseran dasar laut yang lebih masif, yang secara otomatis memicu peringatan tsunami lebih serius dan memaksa otoritas untuk mengevaluasi dampak kerusakan fisik pada infrastruktur vital di sepanjang pantai.

Peluang 1% yang Mengubah Segalanya (Status 'Megaquake')

Pasca gempa tersebut, Kantor Kabinet dan Meteorologi Jepang merilis pernyataan yang cukup mengejutkan: terdapat peluang 1% akan terjadinya gempa raksasa atau megaquake dalam kurun waktu satu minggu ke depan.

Secara statistik murni, 1% mungkin terdengar remeh. Namun, dari kacamata analis mitigasi, angka ini mewakili peningkatan "risiko relatif" yang sangat masif dibandingkan probabilitas hari-hari normal. Dalam dunia seismologi, lonjakan probabilitas sekecil apa pun setelah guncangan besar adalah sinyal merah bahwa sistem patahan sedang dalam kondisi tidak stabil.

"Imbauan ini adalah bentuk kesiapsiagaan, bukan prediksi pasti bahwa gempa besar akan terjadi."

Pemerintah Jepang bersikap agresif dalam komunikasi risiko ini bukan untuk memicu kepanikan, melainkan untuk memastikan bahwa ambang batas kewaspadaan masyarakat berada di titik tertinggi saat risiko tersebut meningkat di atas normal.

Mobilisasi Massa di 182 Kota

Langkah mitigasi ini tidak main-main, mencakup 182 kota di sepanjang pesisir timur laut yang diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Perdana Menteri Jepang, Sanai Takaichi, menginstruksikan agar warga tetap menjalankan aktivitas sehari-hari namun dengan kewaspadaan ekstra dan pemahaman penuh akan jalur penyelamatan.

Berdasarkan arahan otoritas, berikut adalah rencana aksi (action plan) yang harus diprioritaskan oleh warga:

  • Kenali lokasi evakuasi: Pastikan setiap individu tahu persis di mana titik kumpul tertinggi atau tempat pengungsian terdekat.
  • Pantau jalur komunikasi: Selalu siaga terhadap informasi terbaru dari Badan Meteorologi melalui saluran berita atau aplikasi peringatan dini.
  • Petakan rute aman: Hindari area pesisir yang rentan tsunami dan pastikan jalur menuju zona aman tidak terhambat.

Kesimpulan dan Refleksi Akhir

Respons Jepang terhadap revisi magnitudo 7,7 dan potensi megaquake adalah contoh nyata bagaimana transparansi risiko bekerja. Dengan mengomunikasikan probabilitas 1%, pemerintah berupaya membangun kesadaran kolektif agar masyarakat tidak terkejut jika bencana yang lebih besar benar-benar terjadi. Mitigasi terbaik bukanlah prediksi yang sempurna, melainkan kesiapan yang matang di tengah ketidakpastian.

Melihat betapa seriusnya Jepang merespons kenaikan risiko yang kecil secara statistik, muncul satu pertanyaan penting untuk kita: Jika status "Megaquake" serupa dikeluarkan untuk wilayah pesisir kita hari ini, sudahkah Anda tahu ke mana harus berlari?